Target pertumbuhan ekonomi 8% makin sering dibahas sebagai agenda besar Indonesia. Namun, pertumbuhan tinggi perlu dijaga agar tidak menimbulkan ketimpangan dan kerusakan lingkungan.
Sehingga, arah kebijakan yang menekankan industrialisasi sebagai bernilai tambah, ketahanan pangan-energi, dan investasi hijau menjadi pendekatan yang penting dalam membangun ekonomi yang tangguh, kompetitif, dan relevan bagi pasar global, khususnya Indonesia
Proyeksi pertumbuhan dunia 2025 diperkirakan melambat, dipicu proteksionisme dan gangguan rantai pasok. Kebijakan tarif resiprokal ikut meningkatkan volatilitas nilai tukar dan ketidakpastian perdagangan.
Baca juga: Tarif Trump Kembali, Apakah Indonesia Siap Menjadi Hub Rantai Pasok ESG?
Walau porsi ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sekitar 10% dari total ekspor, industri padat karya tetap rentan. Bahkan, risiko dumping barang murah juga dapat menekan permintaan domestik serta margin pelaku usaha. Karena itu, penguatan produktivitas, efisiensi, dan daya saing menjadi semakin mendesak.
ESG kini bergerak dari kepatuhan menjadi strategi untuk menekan risiko dan membuka peluang pendanaan. Manfaatnya terlihat pada efisiensi operasional, reputasi, serta akses pasar ekspor yang lebih selektif.
Indonesia memperkuat ekosistem pembiayaan hijau melalui Taksonomi Hijau dan instrumen seperti green sukuk. SDG bonds dan blue bonds juga ikut memperluas kanal pendanaan untuk proyek berdampak dan terukur.
Di sisi sosial, program makan bergizi gratis dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 2029. Namun, tantangan utamanya adalah biaya awal, literasi ESG, kualitas data dan pelaporan yang belum seragam. Selain itu, survei juga menunjukkan banyak aktivitas ekonomi masih mengabaikan lingkungan, dan adopsi energi terbarukan rendah.
Untuk informasi lebih lengkap terkait “Harmoni ESG dan Pertumbuhan Ekonomi 8% di Indonesia”, silahkan unduh Sustainability Insight Report (SIR) secara gratis, di sini report.olahkarsa.com