Pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB ke-80 menandai arah baru industri Indonesia secara optimis. Pangan, iklim, dan energi menjadi fondasi strategis kebijakan dan transformasi industri menjadi fokus utama yang beliau sampaikan.
Indonesia juga menegaskan komitmen Perjanjian Paris serta target emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat dari target seharusnya. Landasan ini diperkuat RPJMN 2025–2029 dan Perpres 98/2021 tentang nilai ekonomi karbon.
FAO memproyeksikan produksi beras Indonesia pada 35,6 juta ton pada musim tanam 2025/2026. BPS juga memperkirakan produksinya hingga Oktober 2025 mencapai 31,04 juta ton, dengan surplus sekitar 3,7 juta ton. Peningkatan tersebut didorong panen serentak, pupuk subsidi, alsintan, dan pompanisasi di sektor hulu. Bagi industri pangan, peluangnya mencakup varietas unggul, logistik, dan perbaikan pascapanen.
Baca juga: Tantangan Ekspor Perkebunan Indonesia Saat Uni Eropa Wajibkan Produk Bebas Deforestasi
BMKG mencatat rata-rata suhu pada bulan Januari 2025 mencapai 26,6°C yang mempertegas tren pemanasan yang berlanjut. Bahkan, Enhanced NDC menaikkan target penurunan emisi, meski evaluasi global menilai ambisi perlu ditingkatkan.
Pemerintah juga menyiapkan tanggul laut 480 km, rehabilitasi 600 ribu hektare mangrove, hingga reforestasi 12 juta hektare. Di sektor energi, cadangan fosil menipis, sementara potensi EBT sekitar 3 687 GW yang masih dimanfaatkan di bawah 0,5%.
Bagi korporasi, untuk menanggapi hal tersebut, kuncinya adalah roadmap net zero, investasi rendah karbon, green jobs, dan pelaporan akuntabel. Momentum ini membuka pasar bioenergi, hidrogen hijau, kendaraan listrik, dan perdagangan karbon domestik.
Untuk informasi lebih lengkap terkait “Arah Baru Industri: Mengupas Visi Strategis Keberlanjutan Indonesia di Sidang PBB”, silahkan unduh Sustainability Insight Report (SIR) secara gratis, di sini report.olahkarsa.com