Pada 2 April 2025, Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan dagang baru bertajuk “Reciprocal Tariffs” atau Trump’s Tariffs. Kebijakan ini menetapkan tarif dasar sebesar 10% untuk seluruh produk impor ke Amerika Serikat. Selain itu, adanya tarif tambahan hingga 125% bagi negara-negara tertentu. Nah, salah satunya Indonesia yang termasuk dalam daftar negara yang dikenakan tarif tinggi, dengan besaran mencapai 32%.
Langkah ini mencerminkan kembalinya pendekatan proteksionisme perdagangan yang bertujuan mendorong repatriasi industri manufaktur ke dalam Amerika Serikat. Sekaligus memperkuat posisi tawar AS dalam negosiasi perdagangan global.
Namun, kebijakan tersebut memicu disrupsi signifikan pada rantai pasok internasional. Khususnya bagi negara-negara yang selama ini terintegrasi dalam jaringan produksi global berbasis ekspor ke AS.
Sebagai respons, banyak negara mulai menerapkan tarif balasan dan kebijakan perlindungan domestik lainnya. Dalam konteks ini, lanskap perdagangan global mengalami pergeseran penting. Mulai dari efisiensi berbasis biaya menuju ketahanan (resilience), diversifikasi sumber pasok, dan pengelolaan risiko geopolitik serta krisis iklim.
Rantai pasok global tidak lagi hanya dinilai dari kecepatan dan murahnya produksi, tetapi dari kemampuannya bertahan menghadapi guncangan multidimensi.
Baca juga: ESG sebagai Fondasi Baru Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Asia Tenggara dan Peluang Indonesia sebagai Hub Rantai Pasok yang Berkelanjutan
Di tengah fragmentasi rantai pasok global, Asia Tenggara muncul sebagai kawasan strategis untuk relokasi dan diversifikasi manufaktur.
Indonesia secara khusus memiliki sejumlah keunggulan struktural, mulai dari posisi geografis yang strategis, pasar domestik yang besar, stabilitas politik, hingga biaya tenaga kerja yang kompetitif.
Faktor-faktor ini menempatkan Indonesia sebagai kandidat kuat dalam konfigurasi rantai pasok regional yang lebih terdistribusi dan resilien.
Namun, peluang tersebut tidak datang tanpa prasyarat. Investor dan pembeli global kini semakin selektif. Mereka tidak lagi hanya mengejar efisiensi biaya, tetapi juga menilai kesiapan ESG (Environmental, Social, and Governance), transparansi praktik ketenagakerjaan, keberlanjutan lingkungan, serta stabilitas jangka panjang dari mitra rantai pasoknya.
Dengan kata lain, daya saing Indonesia ke depan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola dan keberlanjutan operasional, bukan semata oleh faktor biaya.
Untuk benar-benar menjadi supply chain hub berbasis ESG, Indonesia perlu mempercepat reformasi struktural, memperkuat regulasi dan implementasi ESG di tingkat korporasi dan industri, serta membangun sistem rantai pasok yang adaptif terhadap risiko tarif, geopolitik, dan perubahan iklim.
Tanpa langkah strategis ini, peluang relokasi manufaktur global berisiko hanya menjadi potensi yang tidak sepenuhnya termanfaatkan.
Baca juga: EUDR dan Tekanan Baru terhadap Ekspor Komoditas Perkebunan Indonesia
Indonesia di Persimpangan Baru Rantai Pasok Global
Kembalinya proteksionisme global menjadi pengingat bahwa peta rantai pasok dunia sedang berubah secara fundamental. Indonesia berada di persimpangan penting, antara menjadi sekadar lokasi alternatif produksi, atau naik kelas sebagai hub rantai pasok global yang resilien, transparan, dan berorientasi ESG.
Untuk memahami lebih dalam dinamika ini, mulai dari dampak kebijakan tarif AS, pergeseran rantai pasok ke Asia Tenggara, hingga kesiapan Indonesia dari perspektif ESG dan resiliensi, silahkan akses Sustainability Insight Report (SIR) edisi pertama dengan judul:
“What If Trump’s Tariffs Return and How Ready is Indonesia to Become an ESG-Driven and Resilient Supply Chain Hub?”
Unduh report lengkapnya secara GRATIS di report.olahkarsa.com