Peran CSR dalam Upaya Membantu Pemerintah Menyelesaikan Masalah Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah mewajibkan setiap perusahaan untuk melaksanakan program CSR. Dalam upaya mendukung SDGs, pemerintah mempunyai andil besar dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Selain berperan sebagai pembuat kebijakan, pemerintah juga sebagai fasilitator yang dapat menggalang kekuatan kolaborasi swasta, pemerintah, dan masyarakat dalam menyukseskan pembangunan melalui CSR.

Keberadaan perusahaan di suatu daerah sejatinya juga bertujuan untuk membantu pemerintah dalam pembangunan disegala bidang. Pelaksanaan CSR akan menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan pemerintah  dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kualitas pendidikan yang masih rendah, kemiskinan, masalah kesehatan, dan lain-lain.

Dengan demikian, penerapan CSR juga memberikan manfaat bagi pemerintah. Bentuk kontribusi kepada pemerintah dengan adanya CSR, adalah sebagai berikut.

1. Dukungan pembiayaan. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran pemerintah untuk membiayai pembangunan dalam mengentaskan masalah sosial. Dengan adanya CSR, pembangunan dapat dilakukan perusahaan meskipun tidak secara menyeluruh.
2. Dukungan sarana dan prasarana. Perbaikan fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit, tempat ibadah, sarana olahraga, dll tak luput dari perhatian para praktisi CSR. Namun tidak menutup kemungkinan juga sarana dan prasarana suatu daerah dibangun melalui kegiatan CSR.
3. Dukungan keahlian. Keterlibatan personil perusahaan dapat mendorong adanya pengembangan kapasitas masyarakat. Tak jarang kegiatan CSR melibatkan masyarakat dalam berbagai pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan mereka.