Oops...
Slider with alias blog carousel full width not found.
peran sustainable buildings
Environmental, ESG, Sustainability, Sustainable Development Goals

Peran Sustainable Buildings dalam Mendorong Tercapainya SDGs

Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Dampaknya terasa di berbagai sektor, termasuk infrastruktur bangunan. Gelombang panas yang lebih sering, pola curah hujan yang tidak menentu, kenaikan permukaan laut, dan peristiwa cuaca ekstrem adalah beberapa contoh ancaman yang dihadapi bangunan. Di tengah situasi yang mendesak ini, sustainable buildings hadir sebagai solusi inovatif untuk membangun masa depan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Bangunan ini dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ramah lingkungan dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Berikut akan mengupas lebih dalam tentang bagaimana sustainable buildings memainkan peran penting dalam mendorong tercapainya SDGs. Apa Itu Sustainable Buildings? Sustainable buildings, atau dikenal juga sebagai bangunan berkelanjutan, adalah bangunan yang dirancang dan dibangun dengan mengutamakan efisiensi sumber daya dan minimalisasi dampak buruk terhadap lingkungan serta kesehatan manusia. Pendekatan ini mencakup siklus hidup bangunan dari pemilihan lokasi hingga renovasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan ruang yang efisien, sehat, dan ramah lingkungan. Sustainable buildings memainkan peran penting dalam upaya global untuk menciptakan dunia yang lebih kuat dan adil. Dengan menerapkan metode berkelanjutan dalam konstruksi dan desain, bangunan-bangunan ini sangat membantu dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain mengatasi masalah lingkungan, sustainable buildings ini juga menawarkan manfaat sosial dan ekonomi, menjadikannya komponen integral dari strategi pembangunan berkelanjutan. Menerapkan konstruksi berkelanjutan juga tidak hanya mengatasi masalah lingkungan tetapi juga menghasilkan keuntungan sosial dan ekonomi. Baca lainnya : Apa itu Sustainable Development Goals (SDGs)? Kontribusi Sustainable Buildings dalam Mendorong Tercapainya SDGs Dari pengertian dasar bangunan berkelanjutan, kita dapat melihat bahwa pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga untuk menciptakan bangunan yang mendukung kesejahteraan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketika kita menghubungkan konsep ini dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menjadi jelas bahwa bangunan berkelanjutan memainkan peran penting dalam pencapaian tujuan-tujuan ini. SDGs menekankan pentingnya keberlanjutan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan. Sustainable buildings, dengan fokusnya pada efisiensi energi, penggunaan material ramah lingkungan, kesehatan penghuni, dan konservasi sumber daya alam, secara langsung mendukung beberapa SDGs. Dalam menjembatani pemahaman tentang bagaimana bangunan berkelanjutan tidak hanya berperan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), tetapi juga dalam membangun ketahanan untuk iklim, masyarakat, dan ekonomi, penting untuk menyoroti kontribusi konkrit yang dilakukannya. Membangun Ketahanan terhadap Perubahan Iklim 1. Tujuan ke-7 : Energi Bersih dan Terjangkau Bangunan berkelanjutan menyediakan akses ke sumber daya energi yang terjangkau, andal, dan bersih, serta sumber daya energi rendah atau nol karbon. 2. Tujuan ke-13 : Penanganan Perubahan Iklim Dengan mempertimbangkan pentingnya umur panjang pada sebuah bangunan, sustainable buildings mendukung energi bersih yang digunakan secara efisien, dan kota yang menerapkan konsep keberlanjutan juga dapat bekerja sama dengan membangun bangunan yang mampu mendekarbonisasi sumber daya dan infrastruktur publik, sehingga hal ini mampu meningkatkan ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim di masa depan. 3. Tujuan ke-15: Ekosistem Daratan Sustainable buildings bukan hanya tentang hemat energi dan ramah lingkungan, tetapi juga tentang menciptakan ruang yang harmonis dengan alam dan memberikan manfaat bagi semua orang. Selain itu, sustainable buildings juga dapat memanfaatkan nature based solutions untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Misalnya, penggunaan atap hijau dapat membantu meredam panas dan mengurangi risiko banjir, sedangkan sistem biofiltrasi dapat membantu membersihkan air limbah dan meningkatkan kualitas air. Membangun Ketahanan terhadap Ekonomi 1. Tujuan ke-8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan gedung dan infrastruktur yang berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan pekerja, dan memungkinkan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Transisi menuju ekonomi rendah karbon akan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor, seperti: Desain dan konstruksi: Kebutuhan akan arsitek, insinyur, dan pekerja konstruksi yang terampil dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan akan meningkat. Energi terbarukan: Pertumbuhan pesat dalam industri energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air akan menciptakan peluang kerja baru dalam instalasi, pemeliharaan, dan manufaktur. Efisiensi energi: Kebutuhan akan teknologi dan layanan untuk meningkatkan efisiensi energi di gedung dan infrastruktur akan mendorong permintaan akan teknisi, auditor energi, dan spesialis lainnya. 2. Tujuan ke-9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur Masyarakat yang tinggal di lingkungan yang berkelanjutan akan merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan infrastruktur yang baik, transportasi yang ramah lingkungan, serta ruang terbuka yang hijau, kota menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali. Selain itu, adanya kebijakan ramah lingkungan seperti daur ulang sampah dan penggunaan energi terbarukan akan membantu menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup bagi semua penduduknya. 3. Tujuan ke-12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab Dalam menciptakan bangunan yang berkelanjutan, perlu memperhatikan berbagai faktor seperti efisiensi energi, penggunaan bahan ramah lingkungan, serta desain yang ramah lingkungan. Sustainable buildings juga dapat dimaksimalkan dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, serta sistem pengelolaan air yang efisien. Selain itu, peran penting juga dimainkan oleh tata ruang bangunan agar dapat memaksimalkan pencahayaan alami dan sirkulasi udara yang sehat. Dengan mengutamakan prinsip-prinsip ini, sustainable buildings dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar serta mendukung keberlangsungan hidup generasi mendatang. Membangun Ketahanan untuk Masyarakat 1. Tujuan ke-3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera Meningkatnya kesadaran akan pentingnya lingkungan yang sehat, bangunan dan kota yang berkelanjutan menjadi pilihan yang semakin populer di masyarakat. Gaya hidup sehat seperti berjalan kaki atau bersepeda juga semakin didorong dalam lingkungan yang ramah lingkungan ini. Selain itu, konstruksi bangunan yang berkelanjutan juga dapat memberikan perlindungan ekstra kepada penghuninya, mengurangi risiko bahaya yang biasa terjadi pada bangunan konvensional. Dengan demikian, bangunan dan kota yang berkelanjutan dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat secara keseluruhan. 2. Tujuan ke-6 : Air bersih dan Sanitasi Layak Sustainable buildings juga dapat meningkatkan kualitas air dan sanitasi dengan menerapkan teknologi dan praktik-praktik yang meminimalkan polusi air, seperti penggunaan sistem pengelolaan air hujan dan pengolahan air limbah yang ramah lingkungan. Dengan demikian, mereka tidak hanya melindungi sumber daya air yang terbatas, tetapi juga mendukung lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat yang mengandalkan air tersebut. 3. Tujuan ke-7 : Energi Bersih dan Terjangkau Sustainable buildings menyediakan akses ke energi yang terjangkau, andal, dan bersih dengan memprioritaskan efisiensi energi dan penggunaan sumber energi rendah atau nol karbon, seperti energi matahari dan angin. Dengan demikian, ini membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang tidak terbarukan dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang merusak lingkungan. Sebagai hasilnya, mereka tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih sehat, tetapi juga membantu menjaga stabilitas iklim global bagi generasi mendatang. 4. Tujuan ke-10 : Berkurangnya Kesenjangan Sustainable buildings menjaga kesehatan manusia dan meningkatkan standar hidup bagi semua orang. Ini mencakup memberikan pekerjaan yang baik dan hak asasi manusia kepada pekerja konstruksi dan produsen material, serta menghilangkan kemiskinan energi dan memastikan bahwa bangunan beroperasi dengan biaya terjangkau dan memberikan kenyamanan kepada penghuninya. 5. Tujuan ke-11 : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan Dengan memperhatikan keberlanjutan dalam pembangunan kota, kita dapat menciptakan lingkungan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Selain itu, dengan memanfaatkan sumber daya secara bijaksana dan mengutamakan keadilan sosial, kita dapat menciptakan kesempatan bagi semua orang untuk tumbuh dan berkembang. Melalui kolaborasi antarwarga dan pemerintah, kita dapat membangun kota yang inklusif dan memberikan tempat bagi setiap individu untuk berpartisipasi aktif dalam memajukan masyarakat. Dengan demikian, kita dapat meraih impian masa depan yang penuh harmoni dan kesejahteraan bagi semua. Baca lainnya : 7 Cara Mudah Mengintegrasikan Program CSR dengan SDGs Kesimpulan Sustainable buildings tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan melalui penggunaan energi yang lebih efisien dan pengurangan limbah, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan menerapkan prinsip-prinsip desain hijau dan teknologi ramah lingkungan, bangunan-bangunan ini dapat membantu dalam mengatasi beberapa tantangan global yang paling mendesak, seperti perubahan iklim, keberlanjutan energi, dan efisiensi sumber daya. Pentingnya inovasi dalam arsitektur dan konstruksi serta kolaborasi antarsektor untuk memaksimalkan potensi bangunan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian SDGs. Dengan demikian, mempromosikan dan mengadopsi praktik sustainable buildings merupakan langkah strategis yang harus diperkuat untuk memastikan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi semua.
Olahkarsa on
Hambatan Ekonomi Sirkular
Ekonomi Sirkular

4 Hambatan yang Bikin Ekonomi Sirkular Sulit Diterapkan

Istilah¬†ekonomi sirkular¬†semakin sering terdengar seiring dengan kerusakan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan akibat aktivitas ekonomi linear yang kurang memperharikan dampak lingkungan. Model ekonomi linear yang diadopsi oleh mayoritas pelaku bisnis telah menimbulkan berbagai permasalahan seperti tingginya emisi karbon. Selain itu, daya tampung dan daya dukung lingkungan yang terbatas membuat model ekonomi linear tidaklah berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena model ekonomi linear menuntut produsen untuk terus menerus mengambil sumber daya alam untuk menghasilkan produk baru. Parahnya mereka berasumsi bahwa sumber daya alam dan daya dukung lingkungan tak terbatas.¬†Padahal sumber daya alam dan daya dukung lingkungan memiliki keterbatasan. Sehingga ekonomi sirkular menjadi sebuah keharusan apabila ingin tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi, di sisi lain kelestarian lingkungan juga tetap terjaga. Kebijakan Ekonomi Sirkular di Indonesia Di Indonesia, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dalam The Economic, Social, and Environmental Benefits of a Circular Economy in Indonesia Tahun 2021 menyatakan, ekonomi sirkular adalah pendekatan sistem ekonomi melingkar yang tertutup. Model ekonomi sirkular berupaya memaksimalkan kegunaan dan nilai dari bahan mentah, komponen, serta produk. Hal ini diharapkan mampu mengurangi jumlah bahan sisa yang tidak dapat digunakan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Model ekonomi sirkular juga dijadikan sebagai salah satu alat penggerak untuk mewujudkan transformasi ekonomi Indonesia. Terutama dengan mendukung ekonomi hijau melalui strategi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebagai tulang punggungnya. Kebijakan pembangunan rendah karbon di Indonesia telah terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020‚Äď2024). Dalam RPJMN, Pembangunan Rendah Karbon menjadi salah satu program prioritas dalam Prioritas Nasional ke-6, yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.¬†¬† Baca Juga: 10 Prinsip Ekonomi Sirkular yang Wajib Kamu Ketahui Upaya untuk mencapai net-zero emission sebagai tujuan utama dari pembangunan rendah karbon dilakukan dengan meningkatkan kualitas sistem¬† pengelolaan sampah. Selain itu ditekankan pula praktik kerja industri secara keseluruhan yang lebih efisien sumber daya. Dua hal ini dapat dicapai dengan menerapkan ekonomi sirkular dalam operasional bisnis. Peran Sentral Sektor Bisnis dan Hambatanya dalam Menerapkan Ekonomi Sirkular Sektor bisnis memainkan peran penting dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon, antara lain melalui penerapan ekonomi sirkular dalam operasionalnya. Sebagai penyumbang terbesar terhadap perekonomian, arah yang diambil oleh bisnis akan menentukan masa depan ekonomi dan kehidupan. Ketika bisnis dilakukan secara tidak berkelanjutan, yaitu melalui ekonomi linear, masa depan lingkungan akan terancam. Namun, jika para pelaku bisnis telah menerapkan ekonomi sirkular, mereka dapat membantu mewujudkan keberlanjutan untuk generasi mendatang. Namun, dalam mengimpementasikan konsep ekonomi sirkular terdapat hambatan yang membuat ekonomi sirkular sulit terimplementasikan. Hambatan-hambatan tersebut diantarnya hambatan budaya, hambatan pasar, hambatan tekonologi, dan hambatan kebijakan. Menghatasi hamabtan ini diharapkan dapat mempercepat penerapan ekonomi sirkular. 1. Hambatan Budaya Hambatan budaya yang dihadapi dalam implementasi ekonomi sirkular seringkali meliputi berbagai kekurangan internal dalam sebuah organisasi. Seperti kurangnya kesadaran atau keinginan untuk terlibat dalam aktivitas yang mendukung ekonomi sirkular. Resistensi terhadap budaya sirkular ini kebanyakan berakar pada kebiasaan lama yang masih mengandalkan sistem operasi linier. Yang mana budaya lama ini kurang memperhatikan prinsip ekonomi sirkular daur ulang dan pemulihan sumber daya. Di Indonesia, tantangan ini diperparah oleh lemahnya kerja sama lintas sektoral atau antar pelaku ekonomi, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan integrasi kebijakan. Selain itu, di beberapa tempat, masih terdapat kekurangan keterampilan yang diperlukan untuk memfasilitasi transisi ke ekonomi sirkular. Masalah lain yang sering muncul adalah ketidakmauan dari pemasok untuk beradaptasi dengan model bisnis baru yang memerlukan mereka untuk mengubah cara mereka menghasilkan atau menyediakan bahan baku. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan lebih banyak upaya dalam penyuluhan dan pemberian informasi yang dapat membantu membangun kemitraan yang kuat dan mendorong inovasi dalam praktik ekonomi sirkular. 2. Hambaran Pasar Hambatan pasar mengacu pada kurangnya kelayakan ekonomi dalam strategi bisnis ekonomi sirkular. Keberlanjutan sering kali dianggap sebagai kompromi antara proses bisnis yang bertanggung jawab dan keuntungan ekonomi. Di Indonesia, banyak perusahaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya keuangan, yang menghambat kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi dan proses yang lebih berkelanjutan. Selain itu, persepsi ini mungkin diperparah oleh kurangnya pemahaman atau apresiasi konsumen terhadap nilai produk yang berkelanjutan. Produk-produk tersebut ini mungkin dipersepsikan oleh konsumen sebagai produk yang kurang berkualitas dibandingkan dengan produk baru atau tidak daur ulang. Hal ini pada akhirnya dapat mengurangi daya tarik produk di pasar. Persepsi ini sering kali berakar pada kekurangan informasi atau pemahaman mengenai proses dan manfaat produk daur ulang. Sehingga konsumen cenderung memilih produk baru yang dianggap lebih terjamin kualitasnya. Hambatan ini juga berkaitan dengan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Banyak perusahaan yang menghadapi kesulitan dalam menjual produk ramah lingkungan karena harga yang lebih tinggi. Atau bahkan disebabkan oleh kurangnya kesadaran konsumen terhadap manfaat lingkungan dari produk tersebut. Misalnya, produk yang dirancang untuk lebih tahan lama atau dapat didaur ulang mungkin memiliki biaya produksi awal yang lebih tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan harga jual. Tanpa insentif yang memadai, baik dari pemerintah maupun dari pasar, perusahaan-perusahaan ini sering kali kesulitan bersaing dengan alternatif yang lebih murah namun kurang ramah lingkungan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi pemasaran yang efektif yang tidak hanya mempromosikan manfaat lingkungan dari produk daur ulang, tetapi juga menekankan pada kualitas dan keandalan produk tersebut. Kolaborasi antar unit bisnis juga diperlukan untuk menjamin rantai pasok yang sesuai dengan standar dan kriteria serta bahan baku daur ulang yang lebih murah. 3. Hambatan Teknologi Hambatan teknologi merupakan salah satu tantangan utama dalam implementasi ekonomi sirkular, terutama terkait dengan sumber daya teknologi yang dibutuhkan untuk melaksanakannya secara efektif. Desain ekonomi sirkular yang masih terbatas dan kurangnya solusi yang terstandarisasi seringkali menghambat transisi ke ekonomi sirkular. Inovasi dalam teknologi daur ulang dan desain produk yang memudahkan pemisahan dan pengolahan ulang bahan adalah kunci, namun masih jarang ditemukan solusi yang bisa diadopsi secara luas dan ekonomis. Tanpa adanya kemajuan dalam pengembangan teknologi yang mendukung ekonomi sirkular, banyak usaha akan menghadapi kesulitan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam operasi mereka. Perusahaan-perusahaan di Indonesia sering kali menghadapi tantangan karena tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya teknologi yang mutakhir. Kekurangan infrastruktur, investasi, dan dukungan teknis menjadikan sangat sulit untuk melaksanakan praktik-praktik ekonomi sirkular yang efektif. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendukung transfer teknologi dan pengetahuan, serta membangun kapasitas lokal melalui kerjasama internasional dan kemitraan antar negara. Mendukung inisiatif ini akan membantu menutup kesenjangan teknologi dan mempercepat adopsi ekonomi sirkular di seluruh dunia. 4. Hambatan Kebijakan Regulasi dan kebijakan merupakan elemen penting yang berperan dalam mengakselerasi penerapan ekonomi sirkular di sektor bisnis. Namun, adanya tumpang tindih antar regulasi yang ada seringkali menimbulkan tantangan bagi perusahaan. Sebagai contoh di satu sisi, mereka harus memenuhi tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 12 dan 13 yang mendukung konsumsi dan produksi berkelanjutan serta mitigasi perubahan iklim melalui praktik ekonomi sirkular. Di sisi lain, mereka juga menghadapi tekanan untuk terus mengejar pertumbuhan ekonomi dan kepatuhan terhadap pajak yang dituntut oleh tujuan atau regulasi lainnya. Ini menciptakan situasi di mana perusahaan mungkin merasa terpaksa memilih antara kepatuhan terhadap target keuangan karena beban pajak yang besar ketimbang target-target kinerja lingkungan yang dapat membuat goncangan. Solusi atas hambatan ini sangat memerlukan kolaborasi strategis antara berbagai pemangku kepentingan, khususnya pemerintah dan pelaku bisnis. Kerjasama ini harus melampaui batas-batas sektoral untuk menciptakan kerangka kerja kebijakan yang koheren dan mendukung yang memfasilitasi implementasi ekonomi sirkular tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Tanpa kolaborasi luas dan komprehensif yang hanya bertumpu pada inisiatif industri saja, ekonomi sirkular tidak akan mencapai efek yang diharapkan. Upaya bersama ini harus diarahkan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Sehingga menciptakan ekosistem yang memungkinkan semua pihak, tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dalam jangka panjang. Penutup Ekonomi sirkular membutuhkan dukungan dari semua stakeholder agar mampu membantu mengimplementasikan ekonomi sirkular lebih dari sekedar wacana. Tapi juga menciptakan perubahan.¬† Ellen Macarthur Foundation yang merupakan lembaga yang menciptakan istilah¬†‚ÄúCircular Economy‚ÄĚ, selain mengembangkan dan mempromosikan konsep ekonomi sirkular, juga menggandeng pegiat bisnis, pembuat kebijakan, dan akademisi untuk bantu mengimplementasikannya secara komprehensif.
Haerul Jamal on
komunikasi keberlanjutan
Sustainability

Komunikasikan Inisiatif Keberlanjutanmu Melalui Media Berikut

Disamping berfokus pada tantangan lingkungan, sosial, dan tatakelola yang dihadapi, mengkomunikasikan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan telah menjadi sesuatu yang tak kalah penting. Mengkomunikasikan inisiatif keberlanjutan bukan hanya tentang meningkatkan citra publik. Namun saat ini telah menjadi  bagian mendasar dari strategi perusahaan. Komunikasi keberlanjutan ini berfungsi sebagai jembatan antara kekuatan keberlanjutan suatu perusahaan dan para pemangku kepentingannya.  Komunikasi keberlanjutan, bila dilakukan secara efektif, dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap suatu perusahaan. Hal ini lebih jauh dapat berefek pada kepercayaan dari pemangku kepentingan. Hal tersebut secara tidak langsung dapat menghasilkan dampak yang signifikan bagi performa bisnis. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif memiliki peran penting untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan, meningkatkan citra positif, dan memperluas dampak positif bagi perusahaan. 1. Laporan Keberlanjutan Sustainability Report atau Laporan Keberlanjutan adalah laporan kinerja sebuah perusahaan dalam kerangka 3 aspek yaitu aspek lingkungan, sosial dan tata kelola. Laporan keberlanjutan ini dapat menunjukkan bagaimana perusahaan menunjukkan komitmennya dalam mengelola risiko perusahaan atas proses bisnis yang dijalankan. Hal ini merupakan bentuk transparansi perusahaan atas aktivitas bisnis yang dilakukannya. Laporan keberlanjutan merupakan alat komunikasi utama bagi perusahaan yang ingin secara transparan menyampaikan pencapaian, tantangan, dan komitmen mereka dalam hal keberlanjutan. Melalui laporan ini, perusahaan dapat menggambarkan langkah-langkah yang diambil untuk mengelola dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari operasi mereka. Laporan Keberlanjutan haruslah jelas, transparan, dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, sehingga membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan dengan stakeholder. Hal ini dapat dilakukan dengan mempublikasikan laporan ini secara terbuka dalam website mereka. Baca Juga: Bagaimana Laporan Keberlanjutan dapat Menjadi Strategi Bisnis Dengan menerbitkan laporan ini, perusahaan dapat memahami, mengukur, dan mengomunikasikan dampak yang dihasilkan dari bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada para pemangku kepentingan. Penyusunan laporan keguguran menjadi suatu hal yang penting. Kinerja perusahaan dapat dinilai langsung oleh pemerintah, masyarakat, organisasi lingkungan, media massa hingga investor. 2. Siaran Pers Media Massa Media massa memiliki kekuatan dalam menyebarkan informasi. Daya jangkau media massa juga mampu hadir di berbagai lapisan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan perannya sebagai salah satu sumber informasi untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan, media massa sejatinya dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mengkomunikasikan insiatif keberlanjutan sebuah perusahaan. Hal ini tentu dapat dilakukan melalui konten dan pemberitaan yang menarik. Senada dengan itu, media berperan dalam penyebaran informasi sekaligus dapat membentuk persepsi khalayak sehingga melalui media massa seperti surat kabar, radio, dan TV masyarakat dapat mengetahui apa yang terjadi di sekitar mereka dan di tempat lain. Oleh karena itu, media memberikan ruang informasi yang memadai untuk isu keberlanjutan patut untuk kita apresiasi. Jika media massa rajin menampilkan dan menyebarkan informasi yang mampu membangun kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan, diharapkan masyarakat akan memiliki wawasan dan kesadaran untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. 3.Media Sosial Selama beberapa waktu terakhir, pertumbuhan pengguna media sosial mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Keberadaan media sosial telah meningkatkan interaksi konsumen dengan pelaku bisnis dan mengubah cara bisnis meraih kesuksesan dalam bisnis nya. Media sosial saat ini telah menjadi media branding utama yang menjadi wajah utama sebuah organisasi bisnis. Di era sekarang, sosial media merupakan platform yang sangat efektif untuk berkomunikasi dengan khalayak yang sangat luas. Terutama generasi muda yang semakin aktif secara digital. Melalui sosial media, perusahaan dapat berbagi informasi tentang kegiatan keberlanjutan, mengedukasi masyarakat tentang isu-isu lingkungan, dan memobilisasi dukungan untuk kampanye keberlanjutan. Dalam menggunakan berbagai platform media sosial untuk mengkomunikasikan inisiatif keberlanjutannya, perusahaan harus memastikan konten yang disajikan menarik, data yang akurat, dan mengundang interaksi dari pengikut. 4. Artikel Ilmiah Publikasi ilmiah merupakan sarana untuk menyebarkan pengetahuan dan temuan terkini dalam bidang keberlanjutan. Publikasi ilmiah ini dapat berupa artikel jurnal ilmiah, buku, policy paper, white paper, proceding seminar, dll. Dalam melakukan publikasi ilmiah, perusahaan dapat bekerjasama dengan peneliti dan akademisi yang berkontribusi pada pengembangan solusi-solusi inovatif tentang tantangan keberlanjutan. Dengan melakukan publikasi inisiatif keberlanjutan melalui publikasi ilmiah, perusahaan dapat berkontribusi terhadap berbagai pengembangan kajian keberlanjutan pada tatanan akademik. Publikasi ilmiah ini menjadi sumber inspirasi bagi praktisi dan pembuat kebijakan dalam mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keberlanjutan. Penutup Dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi ini secara terintegrasi, perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya dapat membangun kesadaran, memperkuat komitmen, dan mendorong tindakan nyata dalam mendukung agenda keberlanjutan. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan bagi masa depan yang lebih baik.
Haerul Jamal on
Community Development Officer
Uncategorized

7 Skill yang Wajib Dikuasai Seorang Community Development Officer

Community Development Officer (CDO) sekarang ini telah menjadi profesi yang cukup diminati di kalangan pegiat sosial, terutama mereka yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu sosial dan kesejahteraan masyarakat. Permintaan akan posisi ini juga semakin tinggi seiring dengan tuntutan akan praktik bisnis bertanggung jawab dan berkelanjutan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Lantas siapakah Community Development Officer dan bagaimana menjadi seorang Community Development Officer yang tangguh dan berkualitas?  Mengenal Community Develoment Officer Secara definitif, Community Development Officer atau CDO merupakan pekerja yang melakukan pendampingan terhadap masyarakat untuk meningkatkan kualitas kondisi sosial, ekonomi dan kehidupan agar tercipta masyarakat yang mandiri. Ia adalah ujung tombak dalam membantu perusahaan untuk menyejahterakan masyarakat melalui pendampingan dan pengembangan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, seorang CDO bertanggung jawab terhadap program pengembangan masyarakat. Mulai mulai identifikasi kebutuhan, perencanaan, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, para CDO ini harus mempunyai skill dan kompetensi yang mumpuni agar berbagai jobdesk nya dapat berjalan dengan baik. Skill yang Wajib Dikuasai Seorang CDO 1.Komunikasi dan Fasilitasi Forum Skill pertama yang harus dikuasai oleh seorang CDO adalah komunikasi dan fasilitasi forum. Komunikasi dalam konteks ini bukan sekadar proses penyampaian informasi. Melainkan sebuah seni membangun hubungan, memahami kebutuhan, dan merangsang partisipasi aktif masyarakat. Seorang CDO harus mampu berkomunikasi dengan jelas, efektif, dan empati, memastikan bahwa setiap anggota masyarakat merasa didengar dan dihargai. Hal ini mencakup kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai gaya komunikasi dan budaya setempat, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan mengakomodasi perbedaan. Seorang CDO juga dituntut untuk memiliki kemampuan mengorganisir dan mengelola pertemuan yang produktif, di mana semua peserta merasa terlibat dan berkontribusi. Seorang CDO harus dapat mengidentifikasi dan menarik minat berbagai pemangku kepentingan, mendorong kerjasama, dan memediasi konflik jika perlu. 2. Pemetaan Sosial Skill ini melibatkan penggunaan metode dan teknik untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mendokumentasikan struktur dan kondisi sosial, sumber daya, kebutuhan, dan potensi yang ada dalam komunitas. Melalui pemetaan sosial, seorang CDO dapat memahami dinamika hubungan antar individu, kelompok, dan institusi dalam masyarakat, serta bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi hubungan sosial, ekonomi, dan lingkungan setempat. Baca Juga: Dokumen Social Mapping PROPER: Apa Saja Isinya? Keterampilan ini dapat membuat CDO merancang intervensi program yang lebih tepat sasaran. Selain itu ia dapat mengidentifikasi peluang pemberdayaan, dan memobilisasi sumber daya komunitas secara efektif. Membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan pemahaman bersama tentang isu-isu yang dihadapi komunitas. 3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Skill ini melibatkan penguasaan teori dan praktik pemberdayaan, termasuk aspek-aspek seperti pengembangan kapasitas, pendekatan berbasis aset, dan pembangunan kelembagaan. Seorang CDO harus dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk mengembangkan strategi yang mendorong partisipasi aktif, kepemilikan lokal, dan pengembangan solusi yang berkelanjutan dari dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini memerlukan pendekatan holistik yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat, serta fleksibilitas untuk menyesuaikan strategi dengan perubahan kondisi dan peluang. Keterampilan ini diperlukan untuk memastikan program dapat menciptakan dampak positif yang optimal dan berkelanjutan. 4. Pengelolaan Program Pengelolaan program yang efektif adalah keterampilan selanjutnya yang harus dimiliki seorang Community Development Officer (CDO). Ini mencakup seluruh siklus program mulai dari perencanaan, implementasi, hingga replikasi. Di tahap perencanaan, seorang CDO harus mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, merumuskan tujuan, dan merencanakan strategi dengan sumber daya yang ada. Seraya mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Implementasi melibatkan koordinasi sumber daya, manajemen tim, dan komunikasi yang efektif untuk mengatasi tantangan. Sementara monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diinginkan. Terminasi program memerlukan penutupan yang terencana dan sistematis, memastikan semua kewajiban terpenuhi. Selanjutnya, replikasi program menjadi pertimbangan, di mana CDO menganalisis faktor-faktor keberhasilan dan mengidentifikasi kemungkinan penerapan strategi serupa di konteks lain. Pengelolaan program yang komprehensif ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efisien dan efektif serta menciptakan dampak berkelanjutan dan positif terhadap pemberdayaan masyarakat. 5. Pengorganisasian Masyarakat Pengorganisasian masyarakat adalah skill kelima dan salah satu aspek penting dalam peran Community Development Officer (CDO). Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan untuk menggalang masyarakat agar bersatu dan bergerak bersama menuju tujuan yang telah ditetapkan bersama. Hal ini melibatkan proses membangun kesadaran, meningkatkan partisipasi, dan memfasilitasi pembentukan kelompok atau organisasi masyarakat yang mampu mewakili dan memperjuangkan kepentingan mereka. CDO harus mampu mendengarkan dan menghargai masukan dari semua anggota masyarakat, mengidentifikasi pemimpin lokal, dan mendorong pembagian tanggung jawab yang merata. Selanjutnya, keterampilan ini juga mencakup kemampuan untuk memberdayakan anggota masyarakat melalui pelatihan, pendidikan, dan pembinaan, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik. Pengorganisasian masyarakat yang efektif memastikan bahwa ada kesatuan tujuan dan aksi, memungkinkan intervensi pembangunan untuk dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif, CDO dapat membantu masyarakat menciptakan struktur organisasi yang kuat, meningkatkan kapasitasnya untuk inisiatif mandiri, dan menghadapi tantangan masa depan dengan lebih tangguh dan mandiri. 6. Resolusi Konflik Resolusi konflik merupakan skill keenam yang fundamental bagi Community Development Officer (CDO) dalam kerangka kerja pemberdayaan masyarakat. Keterampilan ini menuntut kemampuan untuk mengidentifikasi, menanggapi, dan menyelesaikan perselisihan atau konflik dalam masyarakat dengan cara yang konstruktif dan adil. Dalam praktiknya, CDO harus menguasai teknik mediasi dan negosiasi, serta memahami dinamika konflik untuk memfasilitasi dialog antar pihak yang berselisih. Hal ini tidak hanya melibatkan penanganan konflik saat telah terjadi, tapi juga pencegahan konflik. Dalam upaya resolusi konflik, seorang CDO akan berperan sebagai fasilitator netral yang mendorong komunikasi terbuka dan jujur, membantu masing-masing pihak mengartikulasikan kebutuhan dan kepentingannya, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Ini mencakup pengembangan strategi untuk mengatasi akar penyebab konflik, seperti ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, atau persaingan sumber daya. Dengan demikian, keterampilan resolusi konflik menjadi penting untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat dan memastikan upaya pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung dalam lingkungan yang kondusif. 7. Advokasi Masyarakat Advokasi merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif, yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Proses advokasi ini sangat penting bagi seorang CDO dalam mengkomunikasikan kebutuhan dan isu-isu penting di masyarakat. Dengan target utama adalah pengambil kebijakan di internal perusahaan dan stakeholder lainnya. Advokasi lebih merupakan suatu usaha perubahan sosial melalui semua saluran dialog yang terdapat dalam sistem manajemen perusahaan dan stakeholder. Keberhasilannya diperoleh bila proses dilakukan secara sistematis, terstruktur, terencana dan bertahap dengan tujuan yang jelas, untuk mempengaruhi perubahan kebijakan agar menjadi lebih baik. Keterampilan advokasi merupakan sebuah ilmu dan seni, yang tentunya sangat dipengaruhi oleh kemampuan berkomunikasi seorang CDO. Peningkatan keterampilan komunikasi dapat membantu tim untuk meningkatkan kinerja, khususnya dalam melakukan advokasi. Kesimpulan Berbagai keterampilan ini bukan hanya esensial untuk menunjang karir seorang Community Development Officer. Tetapi juga berperan sebagai modal penting dalam mendukung upaya-upaya peningkatan kehidupan masyarakat. Komitmen untuk terus belajar dan mengasah keterampilan merupakan kunci dalam menjalankan tugas ini, mengingat dinamika yang terus berubah dalam masyarakat. Oleh karena itu, prinsip continuous improvement, atau peningkatan dan perbaikan secara terus menerus, harus diterapkan dalam setiap aspek pekerjaan seorang Community Development Officer. Hal ini untuk memastikan setiap strategi dan intervensi dapat beradaptasi dan responsif terhadap kebutuhan serta tantangan yang muncul.
Olahkarsa on
Local Hero Keberlanjutan
Community Development, Sustainability

Menciptakan Local Hero dalam Inisiatif Keberlanjutan

Di balik sebuah inisiatif keberlanjutan yang berhasil terutama dalam aspek sosial dan lingkungan, terdapat sosok-sosok yang sering kali luput dari sorotan, namun memiliki kontribusi dan peran yang besar besar: Local hero. Dalam upaya menjalankan inisiatif keberlanjutan di lingkungan masyarakat, perusahaan dihadapkan pada tantangan untuk memastikan program-program tersebut berjalan tanpa hambatan, terutama mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini, kolaborasi dengan masyarakat lokal menjadi langkah penting agar program-program tersebut dapat berjalan secara mandiri. Bahkan ketika perusahaan tidak lagi hadir secara langsung. Disinilah letak pentingnya masyarakat lokal yang menjadi “perwakilan” perusahaan di masyarakat yang kemudian disebut dengan local hero. Lantas siapa sebenarnya mereka, mengapa peran mereka penting, dan bagaimana menciptakan local hero? Siapakah Local Hero? Apabila diartikan secara bahasa, local hero memiliki makna “pahlawan lokal”. Sedangkan secara istilah, local hero diartikan sebagai mereka adalah individu atau kelompok yang berperan aktif dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan di sekitar mereka. Local hero ini biasanya memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat dan sering kali menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Baca Juga: Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Program CSR Mereka mungkin adalah seorang petani yang menjaga keberlanjutan lahan pertanian, pengusaha kecil yang berinovasi, aktivis lingkungan yang memperjuangkan pelestarian hutan, atau guru yang mendidik generasi muda dengan tulus. Apapun latar belakang mereka, local hero memiliki satu hal yang sama: hubungan dan pengaruh yang kuat dengan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Peran Local Hero dalam Program Keberlanjutan Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan local hero memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan program keberlanjutan. Keterbatasan yang dimiliki oleh perusahaan untuk hadir setiap waktu di tengah-tengah masyarakat menjadi alasan utama nya. Berikut adalah peran dari local hero dalam mendukung keberasilan program. 1. Penghubung Perusahaan dengan Masyarakat Local hero adalah jembatan komunikasi yang vital antara perusahaan dengan masyarakat. Local hero dapat menyampaikan informasi tentang program keberlanjutan perusahaan dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat lokal. Selain itu, keterlibatannya dalam program keberlanjutan juga dapat memfasilitasi dialog antara perusahaan dengan masyarakat. Sehingga program yang dijalankan dapat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Melalui keterlibatan aktif dalam komunitas, local hero membantu membangun hubungan yang kuat antara perusahaan dan masyarakat. Pada akhirnya memperkuat keberhasilan dan dampak positif dari program keberlanjutan tersebut. 2. Penggerak Masyarakat Local hero adalah penggerak masyarakat yang paling efektif. Mereka memainkan peran yang krusial dalam mendorong dan memobilisasi masyarakat untuk aktif terlibat dalam program-program keberlanjutan. Dengan menjadi contoh nyata bagi orang-orang di sekitarnya, local hero dapat memberi pengaruh bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Seorang local hero menjadi figur penting dalam komunitasnya karena bisa menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi orang lain. Selain memberikan dampak positif dalam berbagai cara, secara tidak langsung juga membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, membantu mereka yang membutuhkan, atau mempromosikan nilai-nilai sosial dan budaya yang penting bagi komunitas. Hal ini yang membuat peran local hero mampu menciptakan dampak signifikan, utamanya untuk mendorong pesan yang ingin disampaikan sebuah korporasi. 3. Agen Perubahan di Masyarakat Keberadaan local hero adalah katalisator untuk transformasi positif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan melalui program keberlanjutan. Keberadaan local hero dapat menciptakan efek domino yang menggerakkan perubahan positif secara berkelanjutan dalam masyarakat. Menciptakan dampak yang jauh lebih besar daripada yang dapat dicapai oleh perusahaan secara langsung. Ketika hubungan erat telah terjalin dengan local hero, perusahaan dapat menjaring dan mengajak sebanyak-banyaknya masyarakat untuk  bergabung dan terlibat aktif dalam program.  Bagaimana Menciptakan Local hero dalam Program Keberlanjutan? 1. Mengakomodasi Aspirasi dan Kebutuhan Munculnya Local hero dalam program keberlanjutan perusahaan diawali oleh terakomodasi aspirasi dan kebutuhan Local hero dan masyarakat lainnya oleh perusahaan. Proses ini melibatkan pendekatan yang proaktif terhadap kondisi lokal, dengan memahami secara mendalam potensi, masalah, kebutuhan, dan aspirasi komunitas. Dengan mengidentifikasi kondisi masyarakat setempat, perusahaan dapat menyesuaikan program keberlanjutan mereka agar relevan dan berdampak signifikan. Yang tak kalah penting, langkah ini juga dapat menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dan mengidentifikasi potensi individu-individu yang dapat menjadi agen perubahan lokal. 2. Melibatkan dalam setiap proses keberlanjutan Rasa memiliki terharap program dan dorongan seorang local hero untuk berkontribusi di dalamnya tumbuh karena dilibatkannya ia dalam setiap tahapan program. Sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Seorang Local hero akan merasa dihargai dan merasa jadi bagian yang menentukan keberhasilan program ketika kehadirannya diakui, pendapatnya didengarkan, dan pada setiap langkah dari program terdapat sumbangsihnya. Ketika perusahaan terlibat dengan seorang local hero yang memiliki pengaruh dan reputasi baik di masyrakat, perusahaan dapat menciptakan ketertarikan emosional dan relevansi yang kuat dengan stakeholder terkait. Hal ini dapat menumbuhkan citra positif di mana perusahaan tersebut dinilai peduli dengan nilai-nilai masyarakat lokal sehingga mendorong efek domino positif yang mendukung keberhasilan program. 3. Peningkatan Kapasitas Terus Menerus Local hero ialah individu dalam masyarakat yang memiliki kemampuan dan kapasitas yang lebih tinggi dibanding dengan masyarakat lainnya. Dengan kemampuan yang dimilki, seorang local hero dapat menciptakan perubahan dan pengaruh positif dan bagi masyarakat lainnya. Kapasitas yang dimilikinya juga menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan dan menciptakan berbagai inovasi dalam program. Peningkatan kapasitas ini dapat berupa pengikutsertaan pada pelatihan, pendidikan, dan sumber pengetahuan lainnya yang memungkinkan seorang local hero dalam komunitas dapat berkembang dan mengeksplorasi potensi mereka secara optimal. 4. Komunikasi Intensif Hubungan baik antara perusahaan dan local hero yang memiliki pengaruh positif di masyarakat tercipta berkat komunikasi yang terbuka, jelas, dan berkelanjutan memainkan peran kunci dalam memperkuat. Komunikasi ini dapat dilakukan melalui pertemuan rutin, pelatihan, dan media komunikasi lainnya. Komunikasi yang intensif ini juga dapat menjadi wadah pertukaran ide dan gagasan yang memperkuat peran mereka sebagai pemimpin lokal. membentuk kemitraan yang saling menguntungkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam Kesimpulan Setiap individu dapat menjadi local hero dengan caranya masing-masing melalui kontribusi positif pada masyarakat sekitar. Namun, penting untuk dicatat bahwa upaya kolaborasi dengan local hero harus didasarkan pada nilai-nilai bersama dan dampak positif yang nyata pada komunitas. Jika upaya ini dianggap sebagai tindakan pemasaran semata, maka dapat merusak reputasi korporasi/merek. Oleh karena itu, kolaborasi dengan local hero harus dilakukan dengan integritas dan komitmen yang kuat terhadap tujuan bersama.
Olahkarsa on
Benefit ESG
ESG

Ketahui 6 Benefit Menerapkan ESG dalam Strategi Bisnis

Environmental, Social, dan Governance (ESG) menjadi konsep yang semakin populer dalam lanskap bisnis saat ini. Selain karena tuntutan kepatuhan dan regulasi serta dorongan dari para stakeholder yang semakin sadar akan pentingnya mengimplementasikan bisnis yang bertanggung jawab, para pelaku bisnis ini juga mulai menyadari namun juga banyak benefit dari penerapan praktik ESG tersebut. Lantas apa saja benefit yang akan didapatkan oleh perusahaan ketika menerapkan ESG dalam strategi bisnisnya? 1. Pendekatan Bisnis yang Lebih Komprehensif Integrasi ESG ke dalam strategi bisnis memungkinkan perusahaan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih holistik terhadap tata kelola bisnis mereka. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor ESG di samping persyaratan kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan sebelumnya. Perusahaan dapat memperluas jangkauan risiko dan peluang, sehingga menghasilkan jaminan yang lebih kuat dan komprehensif. Baca Juga: CSR, ESG, dan SDGs: Apa Bedanya? Mana yang Terbaik? Dengan implementasi ESG, perusahaan bukan hanya memperhatikan aspek-aspek finansial, namun juga kinerja non finansial yang saat ini menjadi faktor yang sama pentingnya. ESG sebagai indikator kinerja non finansial yang sebelumnya kurang diperhatikan perusahaan. 2. Pengelolaan Risiko Bisnis Perusahaan yang menerapkan ESG dalam strategi bisnisnya cenderung dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko secara lebih efektif. Terutama risiko terkait dampak lingkungan dan sosial yang dapat berpengaruh terhadap reputasi. Penerapan ESG juga dapat menghindarkan perusahaan dari risiko terkait dengan kepatuhan regulasi. Sebab, kerangka dan indikator ESG membantu perusahaan mempraktikan bisnis yang sesuai dengan regulasi baik dalam aspek lingkungan, sosial, maupun tata kelola. Ini dapat membantu perusahaan menghindari konsekuensi hukum dan sosial yang dapat merusak reputasi perusahaan. Dengan mengidentifikasi risiko secara dini, perusahaan dapat segera mengambil tindakan dalam mengatasi risiko ESG dengan tepat sebagai bukti pengelolaan risiko ESG kepada pemangku kepentingan. 3. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Biaya Dengan mengadopsi praktik ESG, perusahaan dapat menghemat biaya operasional dalam berbagai aspek bisnis. Ini berkat berbagai tindakan, mulai dari efisiensi energi dan pengelolaan limbah yang lebih baik, penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, hingga kepatuhan terhadap regulasi dan peningkatan reputasi. Misalnya, dengan menginvestasikan dalam teknologi hijau dan praktik efisiensi energi, perusahaan dapat menurunkan biaya operasional jangka panjang mereka dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil yang mahal dan terbatas. Kedua, penerapan ESG juga dapat membantu dalam menghemat biaya rantai pasok. Dengan memprioritaskan mitra bisnis yang mematuhi standar ESG yang tinggi, perusahaan dapat memastikan keberlanjutan dan keandalan rantai pasok mereka. Ini mengurangi risiko terhadap perubahan iklim, kepatuhan hukum, serta potensi gangguan pasokan yang dapat berdampak negatif pada operasi. Dengan memperkuat rantai pasok, perusahaan dapat menghindari biaya tambahan yang timbul akibat kerusakan atau gangguan pada proses produksi dan distribusi. Terakhir, dengan memiliki sistem pelaporan yang terstruktur dan transparan tentang kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola, perusahaan dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi area-area di mana mereka dapat meningkatkan kinerja operasional mereka. Sistem pelaporan yang baik juga membantu perusahaan untuk memenuhi persyaratan regulasi yang semakin ketat terkait dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari biaya denda dan sanksi, hingga yang mungkin diberlakukan akibat pelanggaran regulasi. 4. Peningkatan Reputasi di Hadapan Pemangku Kepentingan Integrasi ESG dalam operasi bisnis perusahaan dapat menumbuhkan hubungan dan kepercayaan yang lebih kuat dengan para stakeholder. Stkakeholder ini meliputi pelanggan, investor, regulator, dan masyarakat luas. Sebab pelaporan ESG tidak hanya sebagai pelaporan kinerja semata, namun juga merupakan salah satu wadah komunikasi untuk menunjukkan kepada stakeholder bagaimana bentuk nyata tanggung jawab dan potensi perusahaan dalam upaya peningkatan performa bisnis yang berlandaskan prinsip keberlanjutan. Manfaat lain saat perusahaan mempublikasikan laporan keberlanjutannya adalah mencerminkan kepada¬†stakeholder¬†bahwa perusahaan mampu menjalankan bisinis nya dalam jangka panjang, sehingga mau berinvestasi. Baca Juga: Mengungkap 7 Miskonsepsi tentang ESG ESG membantu perusahaan senantiasa melakukan perbaikan. Menurut Indah, kesempatan tersebut bakal meningkatkan reputasi perusahaan. Reputasi itu didapat saat perusahaan konsisten bercerita tentang upaya tata kelola perusahaan kepada stakeholder. Pasalnya mengimplementasikan ESG butuh keseriusan dengan mempertimbangkan tools, sumber daya, keterlibatan masyarakat, aspek regulasi, dan manajemen. 5. Keunggulan Kompetitif Baru Pengungkapan kinerja ESG dapat meningkatkan daya saing perusahaan dengan kompetitor lainnya. Dengan fokus pada praktik bisnis yang berkelanjutan, perusahaan cenderung untuk menciptakan produk dan layanan yang lebih ramah lingkungan, lebih efisien secara energi, dan lebih sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat. Inovasi semacam ini tidak hanya menarik pelanggan yang peduli dengan lingkungan dan sosial, tetapi juga membuka peluang baru untuk menciptakan pasar yang lebih luas dan menarik segmen pasar yang belum terjamah sebelumnya, dibanding dengan para kompetitor yang belum menerapkan ESG. 6. Pertumbuhan Revenue Dengan semakin banyaknya konsumen yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam keputusan pembelian mereka, perusahaan yang memprioritaskan praktik-praktik berkelanjutan memiliki keunggulan kompetitif yang kuat. Pelanggan cenderung lebih condong memilih produk dan layanan dari perusahaan yang memiliki reputasi yang baik dalam hal ESG. Pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang stabil dan berkelanjutan. Citra merek yang dihubungkan dengan praktik bisnis yang bertanggung jawab cenderung memiliki loyalitas pelanggan yang lebih tinggi. Loyalitas pelanggan ini dapat menghasilkan peningkatan penjualan dan pangsa pasar yang signifikan. Selain itu, perusahaan yang dianggap memiliki kinerja ESG yang baik juga lebih menarik bagi investor yang peduli dengan dampak sosial dan lingkungan dari investasi mereka. Hal ini dapat menghasilkan dukungan finansial tambahan dan memperluas akses ke modal. Dengan demikian, penerapan ESG dalam strategi bisnis tidak hanya menghasilkan benefit bagi masyarakat dan lingkungan, namun juga mendorong pertumbuhan pendapatan perusahaan. Dengan memprioritaskan praktik-praktik berkelanjutan ini, perusahaan dapat memperkuat posisi mereka di pasar dan menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan mereka. Kesimpulan ESG semakin populer dan dipandang penting oleh banyak bisnis dari berbagai sektor untuk diterapkan . Penerapan ESG tidak hanya menghasilkan manfaat bagi sosial dan lingkungan, namun banyak benefit yang akan didapatkan oleh perusahaan. Manfaat-manfaat inilah yang kemudian mendukung keberhasilan bisnis dalam jangka panjang. Sehingga, posisi ESG bergeser bukan hanya sekedar tuntutan, namun kebutuhan.
Olahkarsa on
Pemulung Pahlawan Ekonomi Sirkular
Community Development, Ekonomi Sirkular

Pemulung: Pahlawan Ekonomi Sirkular yang Terlupakan

Pemulung, pekerjaan yang sering kali diabaikan oleh banyak orang, ternyata memiliki peran penting dalam mendorong ekonomi sirkular. Pemulung adalah pahlawan tak terlihat yang patut dihormati. Mereka yang mengangkut sampah di jalanan, bahkan yang hanya satu botol atau dua botol, tanpa disadari telah berkontribusi besar dalam mendaur ulang sampah. Keberadaan pemulung tidak hanya membantu mengatasi masalah sampah, tetapi juga secara tidak langsung membantu mendukung penerapan sirkular ekonomi di Indonesia. Mereka mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang, mengurangi pencemaran lingkungan. Dengan kontribusi mereka, beban lingkungan akibat sampah dapat berkurang. Besarnya Jumlah Pemulung di Indonesia Pemulung adalah orang yang pekerjaannya memungut dan mengumpulkan barang-barang-barang bekas berupa plastik, kertas, kardus, kaleng, pecahan kaca, besi tua dan barang bekas lainnya. Di Indonesia, jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai pemulung cukup banyak. Berdasarkan data dari Ikatan Pemulung Indonesia (IPI), saat ini terdapat 3,7 juta orang di 25 provinsi yang bergantung pada sampah plastik dan sampah daur ulang lain untuk mencari nafkah. Jumlah tersebut belum termasuk sembilan provinsi yang belum didata oleh IPI. Ketua IPI mengatakan, apabila ditambah dengan data sembilan provinsi, jumlahnya bisa mencapai 5 juta orang. Dianggap Sepele dan Kerap Kali Direndahkan Namun, sangat disayangkan bahwa banyak orang yang masih menganggap sepele atau bahkan menganggap pemulung sebagai masalah. Bahkan yang lebih parah, banyak di antaranya yang merasa risih dengan keberadaan pemulung dan cenderung untuk menghindari interaksi dengan pemulung. Orang-orang lebih memilih untuk membakar dan memusnahkan sampah-sampah yang notabene masih memiliki nilai untuk didaur ulang, ketimbang menyerahkannya kepada para pemulung. Padahal, mereka memiliki hak yang sama untuk hidup layak dan sejahtera. Pulungan sampah yang didapatkan setelah seharian berkeliling adalah sumber penghidupan para pemulung. Selain itu, keberadaan mereka juga bisa menjadi salah satu solusi dalam penanganan masalah sampah jika diberi kesempatan dan dukungan yang baik.  Berperan Besar Dalam Proses Daur Ulang Sampah Jumlah pemulung yang banyak di berbagai wilayah tanpa disadari telah membantu proses daur ulang sampah. Setelah memperoleh sampah-sampah daur ulang, para pemulung biasanya akan memilah sampah terlebih dahulu berdasarkan jenisnya sebelum dijual kepada pengepul. Dari pengepul, sampah-sampah tersebut kemudian akan diserahkan kepada pabrik-pabrik daur ulang untuk dicacah dan diolah menjadi bahan baku berbagai produk daur ulang. Bahan baku daur ulang yang berupa biji plastik, kertas/karton daur ulang, logam dll. tersebut kemudian diolah kembali oleh perusahaan yang membutuhkan untuk menjadi penyusun berbagai produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hingga sekarang, siklus daur ulang sampah ini masih mendominasi dengan peran para pemulung di dalamnya. Luput dari Perhatian Pembangunan Besarnya peran yang diberikan oleh para pemulung tersebut nyatanya masih belum dibarengi dengan perhatian serius berbagai pihak terharap kesejahteraan mereka. Banyak pemulung yang masih terperangkap dalam jeratan kemiskinan. Harga barang bekas yang rendah di tangan pengepul serta minimnya keterampilan dan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para pemulung adalah beberapa penyebabnya. Selain itu, program-program yang berasal pemerintah maupun swasta yang menyasar para pemulung masih sangat minim. Padahal masyarakat yang menjalani profesi ini cukup besar dan selalu ada di setiap wilayah. Pemerintah dan Swasta Perlu Terlibat Para pelaku bisnis dan pemerintah memegang peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan para pemulung yang telah berkontribusi dalam ekonomi sirkular. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan dan program perlindungan sosial yang mendukung keluarga pemulung, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Sektor bisnis juga memiliki kesempatan untuk berkolaborasi dengan pemulung guna meningkatkan harga barang bekas. Perusahaan yang bergerak dalam lini bisnis dengan bahan baku yang dapat digantikan dari sampah daur ulang, dapat mengambil peran ini. Hal ini dapat dilakukan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan pendekatan Creating Shared Value (CSV), di mana perusahaan mengintegrasikan kebutuhan bisnis nya dengan program tanggung jawab sosial. Baca Juga: Creating Shared Value, Masa Depan Binsnis Berkelanjutan Dengan program yang berbasis pada CSV ini, perusahaan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan bahan baku yang lebih ramah lingkungan, namun dapat memberikan harga yang lebih adil untuk barang bekas yang telah dikumpulakan oleh para pemulung. Diharapkan kesejahteraan pemulung dapat ditingkatkan, sembari mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kesimpulan Profesi Pemulung memiliki peran dan potensi besar dalam mendukung ekonomi sirkular di Indonesia. Namun sayangnya profesi ini kerap kali dipandang sebelah mata dan luput dari program-program pembangunan. Sektor bisnis perlu membuka akses dan ruang bagi para pemulung untuk ikut terlibat dalam inisiatif-inisiatif sirkular ekonomi yang lebih luas. Melalui program CSR berbasis pendekatan CSV, perusahaan dapat mengambil peran ini. Pemerintah juga memegang peranan penting untuk menjamin menjadi kesejahteraan sosial dan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan serta dukungan lainnya.
Olahkarsa on
Laporan Keberlanjutan
Sustainability

Bagaimana Laporan Keberlanjutan Dapat Menjadi Strategi Bisnis?

Praktik keberlanjutan dalam bisnis melalui ESG merupakan langkah strategis bagi perusahaan untuk meningkatkan nilai di mata stakeholder terutama investor. Ini dilakukan melalui pembuatan Laporan Keberlanjutan yang dikomunikasikan ke publik. Apabila dulu investor dan stakeholder lainnya hanya menilai kinerja finansial untuk membuat keputusan investasi, maka sekarang kinerja non-finansial dalam kerangka ESG memiliki posisi yang sama pentingnya dengan kinerja finansial. Hal ini disebabkan oleh tantangan global yang semakin kompleks. Seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, kesejahteraan sosial, hingga ketegangan sosial dan politik. Berbagai tantangan tersebut telah menciptakan risiko bagi dunia bisnis, yang tentu dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan sebuah entitas bisnis di masa yang akan datang. Bagaimana respon sebuah entitas bisnis terhadap berbagai tantangan yang ada melalui Laporan Keberlanjutan adalah value tersendiri yang menjadi acuan utama para stakeholder. Terutama dalam membuat keputusan berinvestasi ataupun membeli produk dan jasa. Oleh karenanya, mengintegrasikan laporan keberlanjutan sebagai salah satu strategi bisnis perusahaan merupakan sebuah keharusan. Baca Juga: Ancaman Nyata Krisis Iklim Bagi Keberlanjutan Dunia Bisnis Pengertian Laporan Keberlanjutan Laporan Keberlanjutan/Sustainability Report adalah laporan kinerja sebuah perusahaan dalam kerangka 3 aspek yaitu aspek lingkungan, sosial dan tata kelola yang dapat menunjukkan bagaimana perusahaan menunjukkan komitmennya dalam mengelola risiko perusahaan atas proses bisnis yang dijalankan. Laporan Keberlanjutan merupakan bentuk transparansi perusahaan atas aktivitas bisnis yang dilakukannya. Dengan menerbitkan laporan keberlanjutan ini, perusahaan dapat memahami, mengukur, dan mengkomunikasikan dampak yang dihasilkan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada para pemangku kepentingan. Penyusunan laporan keberlanjutan menjadi suatu hal yang penting. Kinerja perusahaan dapat dinilai langsung oleh pemerintah, masyarakat, organisasi lingkungan, media massa hingga investor. Beberapa standar pengungkapan yang dapat digunakan untuk membuat laporan keberlanjutan di antaranya Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Alasan Mengapa Laporan Keberlanjutan Jadi Bagian Strategi Bisnis 1. Alat “Diagnosis Kesehatan” Perusahaan Untuk mengetahui berbagai risiko dan peluang yang dihadapi oleh perusahaan berkaitan dengan tantangan global di atas, laporan finansial saja tidak cukup untuk “mendiagnosa” apakah sebuah perusahaan dapat menghadapi tantangan di masa yang akan datang atau tidak. Maka dalam hal ini Laporan Keberlanjutan atau Sustainability Report memainkan perannya. Jika diibaratkan, Laporan Keberlanjutan yang dibuat perusahaan berfungsi sebagai pemeriksaan “kesehatan” tahunan atas risiko dan peluang yang ada. Apabila perusahaan memiliki skor yang tinggi, maka perusahaan tersebut dinilai memiliki ketahanan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai risiko dan tantangan di masa yang akan datang. Sedangkan perusahaan yang memiliki skor rendah, maka dapat menjadi diagnosa awal bahwa perusahaan tersebut akan kesulitan menghadapi tantangan di masa depan. 2. Manajemen Risiko Bisnis Meski porsinya berbeda-beda, namun setiap perusahaan pasti menghadapi berbagai permasalahan terkait risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola. Risiko lingkungan mencakup transisi ke masa depan yang lebih hijau dan risiko fisik yang timbul dari perubahan iklim. Risiko sosial mencakup kondisi kerja, keamanan, hak asasi manusia, keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Sementara risiko tata kelola mencakup isu-isu seperti praktik anti-suap dan korupsi. Beberapa dari isu tersebut berpotensi bersifat material dan menyebabkan kerugian finansial atau reputasi di hadapan stakeholder.¬† Dengan membuat Laporan Keberlanjutan, sebuah perusahaan dapat mengidentifikasi risiko yang ada dalam operasional bisnis mereka. Dengan adanya data ilmiah mengenai risiko yang ada, perusahaan dapat mencegah atau mengurangi dampak potensial dari risiko tersebut. Melalui identifikasi dan evaluasi terus-menerus terhadap risiko ESG yang bersifat material melalui laporan keberlanjutan, perusahaan dapat memahami dampaknya pada kegiatan operasional dan menyusun strategi untuk mengelolanya. Manajemen risiko ESG bukan hanya bentuk dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, namun harus menjadi bagian dari strategi bisnis. 3. Meningkatkan Daya Tawar Dihadapan Investor dan Pelanggan Laporan keberlanjutan yang dibuat oleh perusahaan dapat menjadi daya tawar yang tinggi di hadapan pada stakeholder khususnya investor dan pelanggan. Di era saat ini, kesadaran konsumen dan investor semakin tinggi terhadap produk yang ia beli dan investasikan. Mereka tidak hanya memperhatikan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan, tetapi juga peduli dengan dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dari salah satu penelitian menyebutkan, investor yang berasal dari Eropa dan Amerika akan memilih perusahaan yang telah menerapkan dan mengungkapkan sustainability melalui laporan keberlanjutan. Environmental, Social, dan Governance (ESG) semakin meningkat menjadi pertimbangan bagi investor untuk mengambil keputusan. ESG juga telah menjadi produk investasi dengan pertumbuhan tercepat di dunia dalam beberapa tahun terakhir. Investor mulai menyadari bahwa faktor-faktor ESG berkontribusi pada efisiensi, produktivitas, manajemen risiko jangka panjang dan peningkatan operasional. Oleh karena itu, laporan keberlanjutan dapat meningkatkan kepercayaan dan reputasi perusahaan di mata stakeholder khususnya investor dan pelanggan. Dengan semakin sadarnya investor dan pelanggan, pelaporan keberlanjutan memegang peranan kunci dan harus menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan. 4. Meningkatkan Peluang Pengembangan Perusahaan Laporan Keberlanjutan perusahaan dapat menjadi dasar dalam mengembangkan inovasi dalam tubuh perusahaan. Hasil analisis dari laporan keberlanjutan yang menggunakan standar pengungkapan tertentu dapat memandu perusahaan untuk menciptakan hal-hal baru yang mengarah pada keberlanjutan. Proses penyusunan laporan keberlanjutan sering kali melibatkan peninjauan dan analisis mendalam terhadap dampak sosial dan lingkungan perusahaan. Ini dapat menginspirasi inovasi dalam produk dan layanan untuk meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan manfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan. Selain itu, inovasi yang dibuat tersebut dapat meningkatkan akses pasar terutama pada konsumen yang peduli lingkungan dan inovasi produk yang lebih ramah lingkungan. 5. Mengurangi Dampak Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola yang Buruk Melihat dari 3 dimensi yang dituangkan dalam laporan berkelanjutan, perusahaan bisa mengetahui apa saja kegiatan yang berdampak baik dan yang harus diupayakan lebih baik bagi lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dengan langkah ini perusahaan dapat segera melakukan tindakan dan respon cepat untuk meminimalisir praktik-praktik yang buruk dari suatu perusahaan. Dengan begitu, dapat menjadi tolak ukur dalam keberlanjutan perusahaan agar sesuai dengan regulasi dari¬†stakeholders. Langkah dan respon ini tentu dapat menghindarkan perusahaan dari risiko reputasi yang merugikan. Bahkan dapat memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, seperti pelanggan, investor, dan masyarakat umum. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan serta menarik investor yang peduli terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, dengan tindakan yang konsisten dalam merespons isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola, perusahaan juga dapat memperkuat posisinya dalam pasar yang semakin sadar akan keberlanjutan. Kesimpulan Kita harus menyadari bahwa Laporan Keberlanjutan lebih dari sekedar pemenuhan tuntutan regulasi. Namun telah menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan untuk lebih unggul dari perusahaan dan kompetitor lainnya. Pelaporan keberlanjutan adalah bagian dari manajemen risiko, peluang, dan rencana aksi. Bisnis yang tidak memperhitungkan tiga hal tersebut akan sulit mencapai profitabilitas, pertumbuhan, dan ketahanan terhadap tantangan di masa yang akan datang. Itulah penjelasan mengenai¬†Bagaimana Laporan Keberlanjutan dapat Menjadi Strategi Bisnis.¬†Bagi kamu yang masih bingung dengan cara¬†membuat Laporan Keberlanjutan/Sustainability reporting yang terstandar GRI dan OJK, langsung saja kontak¬†Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi¬†terkait pembuatan Laporan Keberlanjutan perusahaan. Klik untuk melihat berbagai layanan kami Atau Anda bisa menghubungi kami melalui Whattsapp di 08112130130 dan Email di contact@olahkarsa.com.
Haerul Jamal on
Prinsip Ekonomi Sirkular
Ekonomi Sirkular

10 Prinsip Ekonomi Sirkular yang Wajib Kamu Ketahui!

Ditengah tantangan krisis iklim dan degradasi lingkungan yang kian mendesak, paradigma ekonomi tradisional yang mengeksploitasi habis-habisan sumber daya alam serta mengabaikan dampak lingkungan menjadi tidak relevan dan harus segera bertransformasi. Model ekonomi tradisional atau linear ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti emisi karbon dan kerusakan lingkungan. Selain itu, daya tampung dan daya dukung lingkungan terbatas membuat model ekonomi linear tidak berkelanjutan Salah satu upaya kongkret yang saat ini telah dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia adalah pembangunan rendah karbon melalui penerapan ekonomi sirkular. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep ekonomi sirkular menawarkan solusi yang dapat mengubah cara kita memandang penggunaan sumber daya dan produksi barang. Lantas bagaimana ekonomi sirkular dan apa saja prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya? Mengenal Ekonomi Sirkular Secara sederhana, ekonomi sirkular diartikan sebagai model ekonomi yang melibatkan semua produk dan material yang dirancang untuk dapat digunakan kembali (reused), diproduksi kembali (remanufactured), didaur ulang (recycled) atau diambil kembali manfaatnya (recovered), dan dipertahankan di dalam kegiatan ekonomi selama mungkin.   Baca Juga: Menyelami Dinamika Sejarah dan Pertumbuhan Ekonomi Sirkular Model ekonomi sirkular didesain untuk menggantikan model ekonomi linear, di mana produk didesain untuk dibuat, dipakai, dan dibuang (prinsip take-make dispose). Model ekonomi linear menjadikan produsen akan terus menerus mengambil sumber daya alam untuk menghasilkan produk baru. Dengan asumsi bahwa sumber daya alam tak terbatas. Dalam ekonomi sirkular, nilai manfaat sebuah produk terus dipertahankan dalam sebuah siklus sehingga dapat memperpanjang masa pakai produk tersebut dan menghemat sumber daya yang ada. Mengapa Model Ekonomi Sirkular Rendah Karbon dan Hemat Sumber Daya? Ada beberapa alasan mengapa model ekonomi sirkular disebut sebagai pembangunan ekonomi rendah karbon yang dapat menekan laju pemanasan global dan perubahan iklim, serta hemat sumber daya yang dapat menekan degradasi lingkungan. Hal ini disebabkan oleh praktik sirkular yang dapat mengurangi jumlah Gas Rumah Kaca (GRK) serta mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui: 1. Penurunan Jumlah Limbah yang Terbuang di TPA Salah satu pemicu terjadinya pemanasan global adalah keberadaan gas metana yang dihasilkan dari sampah dan limbah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Model ekonomi sirkular berupaya mengurangi limbah yang dihasilkan dari sebuah produk dengan cara menggunakan kembali (reuse), mendaur ulang (recycle), atau mengambil kembali manfaatnya (recover). Hal ini akan mengurangi jumlah limbah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 2. Penggunaan Bahan Baku Alternatif yang Lebih Hemat Energi Model ekonomi sirkular menekankan penggunaan input bahan baku yang terbarukan, material berbasis biologis, energi terbarukan, dan material yang dapat didaur ulang. Misalnya volume penggunaan kayu yang lebih besar dan konstruksi berbasis kayu yang lebih banyak dibandingkan beton. Hal ini menjadikan output yang dihasilkan dari model ekonomi sirkular juga rendah karbon & lebih ramah lingkungan dan tentunya meminimalisir degradasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. 3. Memerpanjangan Masa Pakai Sumber Daya Ekonomi Sirkular berupaya memperpanjang masa pakai sumber daya guna menekan limbah ke TPA. Hal ini dilakukan dengan upaya perbaikan produk yang rusak, pembelian barang bekas pakai yang masih layak, dan pemeliharaan produk secara berkala. 4. Pengurangan Sumber Daya Baru yang Dipakai Implementasi model ekonomi sirkular berupaya mengurangi penggunaan bahan baku baru yang didapat dari eksploitasi sumber daya alam. Hal ini dilakukan dengan pemulihan sumber daya atau energi yang berasal dari limbah menjadi bahan baku sekunder yang regeneratif. 10 Prinsip Ekonomi Sirkular untuk Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon Prinsip ekonomi sirkular yang berfokus pada pengurangan konsumsi sumber daya dan material dalam rantai produksi guna mewujudkan pembangunan yang rendah karbon, dirangkum dalam kerangka 9R. Kerangka 9R terdiri dari 10 prinsip ekonomi sirkular yang diurutkan dari 0 s.d. 9, dan terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu (1) membuat dan menggunakan produk dengan lebih cerdas; (2) memperpanjang usia pakai produk; dan (3) mengambil manfaat dari material. Penomoran 10 prinsip di dalam kerangka 9R tersebut menggambarkan tingkat sirkularitas dalam mendukung ekonomi sirkular, di mana semakin kecil nomor R maka semakin tinggi nilai sirkularitasnya, dan semakin besar nomor R artinya semakin mendekati praktik ekonomi linear. Membuat dan Menggunakan Produk dengan Lebih Cerdas 1. Refuse (R0) Prinsip ekonomi sirkular pertama adalah Refuse, yakni membuat suatu produk tidak diperlukan lagi karena produk lain dapat memberikan fungsi yang sama sehingga tidak perlu memproduksi produk baru. Refuse menghindari penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah. Contohnya, menolak untuk membeli ketika ada penawaran produk yang tidak kita butuhkan atau produk yang dapat merusak lingkungan. 2. Rethink (R1) Prinsip kedua adalah Rethink yakni menggunakan produk secara lebih intensif. Salah satu contoh penerapan prinsip ini adalah dalam pengelolaan air di Jakarta International Stadium (JIS). Untuk menghemat air, fasilitas-fasilitas seperti wastafel, keran tembok, serta shower memiliki fitur auto-stop. Nantinya air limbah dari fasilitas tersebut akan digunakan lagi untuk menyiram tanaman dan rumput lapangan, termasuk untuk air untuk flushing toilet. 3. Reduce (R2) Prinsip ketiga adalah Reduce, yakni meningkatkan efisiensi produksi dengan menggunakan lebih sedikit material. Salah satu contoh penerapan prinsip ini dilakukan oleh Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) Indonesia. Sejak tahun 2015 hingga 2021, CCEP Indonesia melaksanakan inisiatif lightweighting terhadap desain dan kemasan produk merek-merek di bawah naungan CCEP Indonesia, terutama produk dengan kemasan berbahan plastik (PET). Hal ini dilakukan dengan mengurangi berat plastik virgin pada setiap botolnya sesuai dengan konsep R2 (Reduce). Memperpanjang Usia Pakai Produk 4. Reuse (R3) Prinsip keempat adalah Reuse, yakni menggunakan kembali produk yang masih layak pakai untuk mengurangi sampah/limbah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Salah satu perusahaan yang telah menerapkan prinsip ini adalah PT Tirta Investama/Danone Aqua. Perusahaan ini telah menggunakan galon yang bisa diisi ulang oleh konsumen. Praktik ini dapat meminimalisir jumlah sampah plastik yang masuk ke TPA. 5. Repair (R4) Prinsip kelima adalah Repair, yakni memperbaiki produk yang sudah rusak. Upaya ini bertujuan untuk memperpanjang masa pakai produk sehingga dapat meminimalisir limbah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta mencegah pembuatan produk baru yang menggunakan sumber daya. Salah satu perusahaan yang menerapkan prinsip ini adalah Garuda Maintenance Facility Aero Asia (GMF). Perusahaan ini menyediakan jasa perbaikan pesawat terbang yang dapat memperpanjang masa pakai pesawat. Pada umumnya, hampir setiap perusahaan juga melakukan upaya-upaya perbaikan untuk memperpanjang masa pakai alat-alat produksi yang mereka miliki. Selain untuk meminimalisir sampah dan limbah yang masuk ke lingkungan, upaya perbaikan juga lebih ekonomis daripada membeli yang baru. 6. Refurbish (R5) Prinsip selanjutnya adalah Refurbish, yakni memulihkan produk, biasanya produk yang sudah lama, agar dapat berfungsi kembali. Salah satu perusahaan yang telah berhasil mengimplementasikan prinsip ini adalah PT Kuku Sejati Dinamika. Bahkan, perusahaan ini menjadikan barang-barang refurbish sebagai inti bisnisnya. Mereka melakukan rekondisi ulang produk-produk lama yang dikirim dari pabrik dan distributor resmi, lalu menjualnya kembali dengan harga di bawah pasar. Produk-produk tersebut kemudian dibagi ke dalam empat grade/tingkatan sebagai berikut: Grade A: Fungsi produk berfungsi 100% dengan kondisi fisik seperti baru. Grade B: Fungsi produk berfungsi 100%. Kondisi fisik memiliki tanda-tanda seperti sudah pernah digunakan. Grade C: Fungsi produk berfungsi 100%. Kondisi fisik memiliki cacat fisik ringan seperti goresan atau penyok namun tidak mengurangi fungsi produk. Grade D: Fungsi produk berfungsi 100%. Kondisi fisik memiliki cacat fisik yang cukup terlihat seperti goresan atau penyok namun tidak mengurangi fungsi produk. 7. Remanufacture (R6) Prinsip selanjutnya adalah Remanufacture, yakni menggunakan sebagian komponen dari produk lama yang sudah tidak berfungsi untuk digunakan di produk baru dengan fungsi yang sama. Salah satu perusahaan yang telah mengimplementasikan prinsip ini adalah PT Komatsu Remanufacturing Asia. Perusahaan ini bergerak dalam usaha pemanfaatan kembali material penting dari mesin dan bagian-bagian alat berat dengan melakukan remanufaktur dan rekondisi komponen alat berat agar kembali sesuai dengan spesifikasinya. Dengan langkah ini, PT Komatsu Remanufacturing Asia membantu mengurangi limbah elektronik serta memperpanjang masa pakai peralatan berat, yang pada akhirnya membantu mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang menjadi bahan baku pembuatan berbagai komponen tersebut. 8. Repurpose (R7) Prinsip selanjutnya adalah Repurpose, yakni menggunakan sebagian dari produk lama yang sudah tidak berfungsi untuk digunakan pada produk baru dengan fungsi yang berbeda. Salah satu perusahaan yang telah menerapkan prinsip ini adalah PT Astra Agro Lestari. Perusahaan ini mengolah limbah cair dari kegiatan operasionalnya pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Olahan yang sudah memenuhi standar baku mutu ini kemudian dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair pada lahan perkebunan. Sedangkan limbah padat berupa tandan kosong kelapa sawit dan abu boiler dimanfaatkan untuk mengganti sebagian pupuk kimia di lahan perkebunan. PT Astra Agro Lestari juga menggunakan bahan bakar biomassa dari limbah proses produksi berupa serabut dan cangkang kelapa sawit. Pemanfaatannya untuk bahan bakar boiler yang menghasilkan uap untuk pembangkit listrik dan untuk kebutuhan proses pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) menjadi Crude Palm Oil (CPO). Biomassa ini digunakan di semua pabrik kelapa sawit milik Perseroan Astra Agro Lestari. Mengambil Manfaat dari Material 9. Recycle (R8) Prinsip selanjutnya adalah Recycle atau daur ulang, yakni mengolah sebuah material untuk menghasilkan material yang sama (dengan kualitas yang sama atau lebih rendah). Salah satu perusahaan yang telah sukses mengimplementasikan prinsip ini adalah Great Giant Pineapple. GGP berupaya mendaur ulang limbah kulit nanas dan ampas singkong yang merupakan limbah operasional perusahaan, menjadi pakan ternak untuk memenuhi kebutuhan ternak sapi milik anak perusahaan. Dengan langkah ini, perusahaan tidak hanya meminimalisir limbah yang masuk ke lingkungan, namun juga mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil daur ulang tersebut. 10. Recover (R9) Prinsip ekonomi sirkular terakhir adalah Recover, yakni proses pembakaran material untuk diambil energinya. Salah satu perusahaan yang telah berhasil mengimplementasikan prinsip ini adalah PT Solusi Bangun Indonesia (SBI). PT SBI menggunakan sekam padi dan biji sawit yang tidak terpakai lagi sebagai pengganti batu bara. Inisiatif ini turut mengurangi emisi CO2 yang timbul apabila kedua jenis limbah ini dibiarkan membusuk begitu saja. Pemakaian limbah ini juga ikut menyumbang pendapatan bagi para pengusaha di daerah yang memasok biomassa secara rutin. PT SBI juga telah mengolah sampah perkotaan melalui teknologi Refuse-Derived Fuel (RDF) menjadi bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Lewat cara ini, PT SBI berhasil mengurangi tumpukan sampah di TPA sembari terus mendapatkan energi alternatif untuk menggerakkan operasional perusahaannya. Kesimpulan Implementasi dan manfaat dari penerapan ekonomi sirkular memang tidak sepenuhnya dapat kita rasakan secara langsung. Meski demikian, dalam jangka waktu yang lebih panjang, hasil dari praktik sirkular dapat berimbas pada kehidupan kita dan juga makhluk hidup lainnya, di mana kita dapat menekan emisi gas rumah kaca secara signifikan dan mengurangi degradasi lingkungan, sehingga dapat menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan.
Olahkarsa on
Kredit Karbon Berbasis Masyarakat
Community Development, Environmental

Membangun Proyek Kredit Karbon Berbasis Masyarakat

Krisis iklim adalah tantangan yang saat ini tengah di hadapi oleh seluruh negara di dunia. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dalam laporannya mengenai situasi iklim terkini pada Senin 20 Maret 2023 menyebutkan bahwa krisis iklim telah terjadi sangat cepat. Merujuk pada laporan tersebut, emisi karbon yang dihasilkan oleh aktivitas manusia adalah penyebab utama dari krisis iklim. Salah satu upaya pemerintah yakni dengan menerapkan mekanisme kredit karbon atau carbon credit.  Mengenal Kredit Karbon Kredit karbon (carbon credit) adalah representasi dari ‚Äėhak‚Äô bagi sebuah perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau gas rumah kaca lainnya dalam proses industrinya. Satu unit kredit karbon setara dengan penurunan emisi 1 ton karbon dioksida (CO2). Upaya pengurangan emisi yang setara ini dilakukan di tempat lain melalui proyek-proyek kredit karbon. Apabila suatu perusahaan menggunakan kredit lebih sedikit daripada yang dibelinya (menghasilkan lebih sedikit emisi), ia dapat memperdagangkan dan menjual kreditnya kepada pihak lain yang membutuhkan dan ia akan mendapatkan insentif. Namun apabila perusahaan menggunakan lebih banyak melebihi kredit yang dimilikinya, maka ia diwajibkan untuk membeli kredit karbon dari perusahaan lain. Proses transaksi kredit karbon ini dilakukan melalui Bursa atau Perdagangan Kabon. Insentif yang didapatkan oleh sebuah perusahaan dari perdagangan karbon ini kemudian dapat digunakan untuk menghasilkan kembali kredit karbon melalui berbagai kegiatan. Nature Bassed Sollution: Langkah Efektif Menciptakan Kredit Karbon Salah satu langkah paling efektif untuk menciptakan kredit karbon adalah melalui inisiatif nature-bassed sollution (NBS). NBS adalah sebuah solusi yang memanfaatkan kekuatan alam untuk mengatasi berbagai tantangan lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Baca Juga: Peran Strategis Karbon Biru Dalam Mitigasi Perubahan Iklim Dalam konteks menciptakan kredit karbon, solusi-solusi ini mencakup berbagai tindakan untuk melindungi, memulihkan, atau mengelola ekosistem yang menjadi penyerap karbon. Seperti kawasan hutan mangrove, hutan lindung, lahan gambut, dan ekosistem penyerap karbon lainnya. Pentingnya Keterlibatan Masyarakat dalam Proyek Creating Carbon Creadit by Nature Bassed Sollution Salah satu pihak yang memiliki peran penting untuk mendukung kesuksesan proyek Karbon Kredit melalui Nature-Based Solution adalah masyarakat lokal. Alasan paling sederhana adalah masyarakat lokal lah yang paling tahu kondisi lokasi dan yang paling sering bersinggungan dengan ekosistem penyimpanan karbon (hutan mangrove, hutan lindung, lahan gambut, dll.). Dalam konteks ini, kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat lokal merupakan langkah yang sangat penting. Proyek Kredit Karbon Berbasis Masyarakat menjadi keharusan untuk mendukung keberhasilan. Dengan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat lokal, proyek dapat memanfaatkan pengetahuan lokal yang luas tentang lingkungan dan ekosistem yang ada. Masyarakat lokal dapat menjadi mata dan telinga ekosistem tersebut, memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi. Masyarakat juga dapat membantu dalam pemantauan dan pemeliharaan lingkungan secara berkala. Keterlibatan masyarakat lokal juga dapat memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap lingkungan mereka. Melalui program-program pendidikan dan pelatihan, masyarakat dapat diberdayakan untuk secara aktif terlibat dalam kegiatan konservasi dan rehabilitasi lingkungan. Skema Community Development dalam Proyek Karbon 1. Menghormati Hak dan Aturan Lokal Hal pertama yang harus diperhatikan agar masyarakat berpartisipasi dalam proyek karbon adalah menghormati hak dan aturan adat masyarakat setempat. Terutama hak kepemilikan lahan dan norma-norma lainnya. Jangan sampai proyek karbon dilakukan dengan mengklaim lahan masyarakat tanpa izin. Apalagi pada umumnya masyarakat yang tidak memiliki bukti kepemilikan legal seperti hak adat, harus dihormati. Menghindari konflik dan mendapatkan dukungan dari masyarakat adalah kunci untuk menjalankan proyek secara maksimal. 2. Pembentukan Kelompok dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pembentukan kelompok menjadi langkah awal untuk melibatkan dan meberdayakan masyarakat dalam proyek karbon. Melalui pembentukan kelompok, masyarakat lokal diberi wadah untuk berkolaborasi, berbagi ide, dan memperkuat solidaritas untuk menjalankan berbagai skema proyek karbon ke depannya. Selain itu, keberadaan kelompok juga menjadi sarana pagi perusahaan untuk berkoordinasi, memantau perkembangan, dan mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul. Selain itu, peningkatan kapasitas masyarakat merupakan aspek krusial dari skema ini. Masyarakat perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan tentang pelestarian lingkungan dan dampak positif yang bisa dihasilkan melalui partisipasi mereka dalam proyek karbon. Pelatihan tentang teknik-teknik pengelolaan hutan yang berkelanjutan, penggunaan teknologi tepat guna, energi terbarukan, atau keterampilan pembuatan produk untuk meningkatkan ekonomi bisa dilakukan untuk meningkatkan penghidupan masyarakat. 3. Perhutanan Sosial Dalam skema perhutanan sosial, masyarakat dapat mengelola hutan dan menjaga hutan tetap lestari sekaligus mengurangi emisi. Melalui keterlibatan masyarakat dalam skema ini, hutan dapat dijaga dengan lebih efektif dari ancaman deforestasi dan degradasi lahan, yang pada gilirannya membantu mengurangi emisi karbon yang merugikan. Skema ini dapat dilakukan baik pada hutan mangrove, hutan rawa gambut, maupun hutan lindung. Dalam hal ini, pasar karbon dapat memberikan insentif moneter kepada masyarakat lokal untuk memulai proyek. Proyek perhutanan sosial dapat menjual kredit karbon ke pasar karbon, yang kemudian mengembalikan uang kepada masyarakat lokal yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun infrastruktur, pendidikan, atau program pengembangan ekonomi berkelanjutan. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk mengelola dan memanfaatkan hasil hutan guna memenuhi kebutuhan mereka, tentunya dengan cara yang tidak merusak. Sebab, pada umumnya, masyarakat adat di sekitar hutan telah tinggal lama di wilayah tersebut dan hanya mengambil hasil hutan sesuai kebutuhan. Intervensi proyek karbon dilakukan hanya untuk memastikan kelestarian ekosistem penyimpanan karbon dan memperkuat ketahanan terhadap berbagai ancaman seperti kebakaran hutan dan bencana. 4. Ekosistem Karbon untuk Ekowisata Skema ini mengintegrasikan dua aspek penting yakni pelestarian karbon sebagai upaya mitigasi perubahan iklim, dan pengembangan pariwisata di sekitar area pelestarian karbon sebagai sumber penghasilan alternatif bagi masyarakat. Masyarakat lokal dilibatkan dalam merancang dan mengelola aktivitas wisata yang ramah lingkungan, seperti trecking, birdwatching, dan tur alam. Infrastruktur yang mendukung ekowisata, seperti jalan setapak dan pondok-pondok observasi alam, dibangun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Selain itu peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk mengelola wisata dan mengoptimalkan produk UMKM lokal juga dilakukan untuk mendorong manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kesimpulan Dengan berbagai langkah pelibatan masyarakat dalam proyek-proyek karbon di atas, selain mendukung keberhasilan proyek karbon, namun juga dapat menjadi alat dalam pemerataan ekonomi, mengatasi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lapisan bawah. Namun demikian, perlu diingat bahwa proses keterlibatan masyarakat lokal bukanlah sesuatu yang instan. Diperlukan waktu dan upaya untuk membangun hubungan yang baik dan saling percaya antara perusahaan dan masyarakat. Keterlibatan harus didasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi, dan keadilan, serta harus memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal secara menyeluruh.
Olahkarsa on
Greenflation: Dampak Perubahan Iklim pada Ekonomi Global
Environmental, Insight, Sustainability

Greenflation: Dampak Perubahan Iklim pada Ekonomi Global

Greenflation, yang merujuk pada kenaikan harga di sektor-seluler yang terkait dengan solusi ramah lingkungan atau teknologi hijau, akan diulas secara mendalam dalam artikel ini. Pembahasan mencakup definisi, karakteristik, dampak, pengaruh, dan memberikan beberapa contoh kasus yang relevan. Inflasi hijau muncul dari kenaikan harga material dan energi sebagai hasil dari transisi ke energi hijau. Dalam jangka panjang, komitmen global untuk lingkungan dapat menjadi pemicu inflasi hijau. Contoh konkret greenflation mencakup sektor-sektor terkait energi terbarukan, teknologi hijau, dan solusi ramah lingkungan. Permintaan yang meningkat karena pergeseran dari energi fosil ke energi terbarukan dapat meningkatkan harga barang sejalan dengan ketersediaan pasokan. Memahami dan mengatasi dampak greenflation adalah kunci. Melalui alokasi subsidi dan insentif yang cerdas, kita dapat mencegah inflasi yang berlebihan dan memastikan kelancaran transisi ke energi hijau. Latar Belakang Perubahan Iklim dan Dampaknya pada Ekonomi Global dalam Greenflation Perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang mendesak, memengaruhi ekosistem bumi dan memberikan dampak yang signifikan pada berbagai sektor, termasuk ekonomi. Peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca, dan fenomena ekstrem seperti banjir, kekeringan, dan badai telah menjadi bukti nyata dari perubahan iklim yang terjadi. Dalam konteks greenflation, perubahan iklim dapat menjadi pemicu utama kenaikan harga di sektor-sektor terkait dengan solusi ramah lingkungan. Pertama-tama, perubahan iklim telah menyebabkan ketidakpastian dalam produksi pangan dan distribusi sumber daya alam. Bencana iklim, misalnya banjir atau kekeringan, merusak pertanian dan bisa menyebabkan kenaikan harga pangan global. Dalam konteks greenflation, hal ini menciptakan tekanan tambahan pada sektor pertanian yang berusaha untuk beralih ke praktik berkelanjutan. Selain itu, upaya global untuk mengurangi emisi karbon dan beralih ke energi terbarukan juga dapat memberikan dampak pada ekonomi. Perubahan dalam kebijakan energi dan peningkatan permintaan terhadap energi hijau dapat menyebabkan kenaikan harga energi secara keseluruhan. Investasi besar dalam teknologi hijau dan infrastruktur berkelanjutan dapat menciptakan tekanan biaya, tercermin dalam harga produk dan layanan. Dalam menghadapi dampak perubahan iklim, banyak negara di seluruh dunia berkomitmen untuk mengadopsi solusi berkelanjutan. Namun, langkah-langkah ini tidak selalu bersifat murah, dan biaya transisi ke ekonomi hijau dapat menciptakan tekanan inflasi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang latar belakang perubahan iklim dan dampaknya pada ekonomi global sangat penting dalam konteks greenflation untuk mengidentifikasi strategi yang bijaksana dalam menghadapi tantangan ini. Definisi Greenflation Greenflation adalah istilah yang mengacu pada peningkatan harga di sektor-sektor yang terkait dengan solusi ramah lingkungan atau teknologi hijau. Konsep ini menggabungkan dua elemen kunci, yaitu “green” yang merujuk pada keberlanjutan dan solusi ramah lingkungan, dan “inflation” yang mengacu pada kenaikan umum harga barang dan jasa dalam ekonomi. Greenflation terjadi sebagai hasil dari pergeseran global menuju ekonomi berkelanjutan, di mana tuntutan akan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan solusi energi terbarukan semakin meningkat. Dalam konsep greenflation, peningkatan harga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi tradisional, tetapi juga oleh kebijakan lingkungan dan perubahan dalam preferensi konsumen yang cenderung mendukung produk dan layanan berkelanjutan. Peningkatan permintaan terhadap solusi berkelanjutan dapat menciptakan tekanan tambahan pada pasokan, yang pada gilirannya dapat memicu kenaikan harga. Sementara greenflation dapat mencerminkan perubahan positif menuju ekonomi hijau, seperti peningkatan investasi dalam energi terbarukan, teknologi hijau, dan praktik bisnis berkelanjutan, hal ini juga dapat menimbulkan tantangan ekonomi, terutama jika tidak dielola dengan bijaksana. Oleh karena itu, definisi dan konsep greenflation memerlukan pemahaman mendalam tentang keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan stabilitas ekonomi. Penyebab Adanya Greenflation Fenomena ini khususnya terkait dengan investasi besar-besaran dalam teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan, dan infrastruktur berkelanjutan, yang dapat menimbulkan tekanan harga pada berbagai sektor ekonomi. Berikut beberapa penyebab utama dari greenflation: 1. Permintaan Tinggi terhadap Bahan Baku Transisi ke energi hijau membutuhkan bahan baku seperti litium, kobalt, tembaga, dan nikel yang digunakan dalam pembuatan baterai, panel surya, turbin angin, dan teknologi hijau lainnya. Permintaan yang tinggi terhadap bahan-bahan ini, yang sering kali melebihi pasokan, dapat menyebabkan kenaikan harga bahan baku tersebut. 2. Investasi Awal yang Besar Pembangunan infrastruktur hijau, seperti pembangkit listrik terbarukan dan jaringan listrik yang diperbarui, memerlukan investasi awal yang besar. Biaya ini dapat diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga energi yang lebih tinggi, setidaknya dalam jangka pendek, hingga skala ekonomi tercapai. 3. Keterbatasan Kapasitas Produksi Kapasitas produksi untuk teknologi hijau tidak selalu bisa dengan cepat menyesuaikan diri dengan lonjakan permintaan. Keterbatasan ini dapat menyebabkan bottleneck (kekurangan pasokan) yang meningkatkan biaya produksi dan, akibatnya, harga jual. 4. Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Kebijakan pemerintah yang dirancang untuk mendorong transisi ke energi hijau, seperti subsidi untuk energi terbarukan, pajak karbon, dan larangan terhadap teknologi yang lebih berpolusi, dapat memiliki efek samping berupa peningkatan biaya produksi. Biaya tambahan ini kemudian dapat diteruskan ke konsumen. 5. Transisi Energi Saat dunia beralih dari energi fosil ke sumber energi terbarukan, terdapat periode transisi di mana biaya bisa meningkat. Ini terjadi karena infrastruktur untuk energi fosil sudah ada dan terkadang lebih murah dalam jangka pendek dibandingkan dengan membangun infrastruktur baru untuk energi terbarukan. 6. Spekulasi Pasar Spekulasi pasar juga dapat berperan dalam greenflation. Investor dan spekulan yang berharap untuk mendapatkan keuntungan dari transisi ke ekonomi hijau dapat menaikkan harga bahan baku dan teknologi terkait melalui investasi besar-besaran, yang menyebabkan kenaikan harga. Greenflation menjadi tantangan dalam transisi ke ekonomi hijau karena dapat meningkatkan biaya hidup dan operasional, serta mempengaruhi kebijakan moneter. Namun, banyak ekonom dan pakar lingkungan memandang ini sebagai efek samping jangka pendek yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan jangka panjang berupa ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Strategi untuk mengurangi dampak greenflation termasuk peningkatan efisiensi, inovasi dalam teknologi hijau, dan diversifikasi pasokan bahan baku. Baca lainnya: Pentingnya Akselesari ‚ÄúGreen Economy‚ÄĚ di Indonesia Dampak Greenflation pada Sektor Ekonomi A. Sektor Energi dan Sumber Daya Alam Greenflation memiliki dampak yang signifikan pada sektor energi dan sumber daya alam, mengingat transisi ke ekonomi hijau sangat bergantung pada kedua sektor ini. Berikut adalah beberapa dampak utama dari greenflation pada sektor energi dan sumber daya alam: 1. Peningkatan Biaya untuk Energi Terbarukan Saat permintaan untuk energi terbarukan meningkat, biaya awal untuk infrastruktur seperti panel surya, turbin angin, dan fasilitas penyimpanan energi juga meningkat. Ini disebabkan oleh peningkatan permintaan untuk bahan baku yang digunakan dalam pembuatan teknologi ini, seperti silikon, aluminium, kobalt, dan litium, yang harganya dapat naik karena keterbatasan pasokan. 2. Volatilitas Harga Bahan Baku Sektor sumber daya alam mengalami volatilitas harga yang lebih tinggi akibat greenflation. Bahan baku yang esensial untuk transisi energi, seperti tembaga yang digunakan dalam kabel dan teknologi listrik, menjadi lebih mahal. Hal ini tidak hanya meningkatkan biaya produksi untuk energi terbarukan tetapi juga menimbulkan tantangan dalam menjaga proyek energi terbarukan tetap ekonomis dibandingkan dengan sumber energi konvensional. 3. Investasi dan Pembiayaan Greenflation mendorong peningkatan investasi dalam sektor energi terbarukan dan sumber daya alam untuk memenuhi permintaan global yang meningkat. Namun, peningkatan biaya bahan baku dan infrastruktur dapat membuat pembiayaan proyek lebih mahal, mempengaruhi keputusan investasi dan potensi pengembalian investasi. 4. Tekanan pada Industri Energi Fosil Sementara fokus bergeser ke energi terbarukan, industri energi fosil seperti minyak, gas, dan batu bara dapat mengalami tekanan berupa penurunan harga, permintaan, dan investasi. Namun, dalam jangka pendek, transisi energi dan greenflation bisa justru meningkatkan ketergantungan pada energi fosil karena infrastruktur energi terbarukan belum sepenuhnya siap atau terjangkau, menyebabkan volatilitas harga energi fosil. 5. Perubahan dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam Dampak greenflation mendorong industri untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam baru yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Namun, ini juga menimbulkan tantangan lingkungan dan sosial, seperti dampak pada ekosistem lokal, hak-hak masyarakat adat, dan keberlanjutan ekstraksi sumber daya. 6. Peningkatan Tekanan pada Ketersediaan Air Produksi energi terbarukan dan ekstraksi bahan baku tertentu membutuhkan jumlah air yang signifikan. Misalnya, ekstraksi litium melalui evaporasi kolam membutuhkan volume air besar, yang dapat meningkatkan tekanan pada sumber daya air lokal, terutama di daerah yang sudah mengalami kelangkaan air. 7. Inovasi dan Efisiensi Tekanan dari greenflation mendorong inovasi dalam teknologi energi terbarukan dan efisiensi sumber daya, termasuk pengembangan bahan baku alternatif, teknik ekstraksi yang lebih efisien, dan metode produksi energi yang lebih berkelanjutan. Ini bisa membantu mengurangi biaya dan membuat energi terbarukan lebih kompetitif dibandingkan dengan energi fosil. Mengelola dampak greenflation pada sektor energi dan sumber daya alam memerlukan kebijakan yang bijaksana, investasi dalam penelitian dan pengembangan, dan kerja sama internasional untuk memastikan transisi yang mulus dan berkelanjutan menuju ekonomi hijau. B. Industri Manufaktur dan Teknologi Hijau Greenflation memiliki dampak signifikan pada industri manufaktur dan teknologi hijau, mempengaruhi segalanya mulai dari biaya input hingga dinamika pasar dan inovasi. Berikut adalah beberapa cara di mana greenflation mempengaruhi sektor-sektor ini: 1. Biaya Bahan Baku Meningkat Dalam industri manufaktur, terutama yang mengandalkan teknologi hijau, peningkatan permintaan terhadap bahan baku seperti litium, kobalt, tembaga, dan logam langka lainnya menyebabkan harga bahan baku ini naik. Karena bahan-bahan ini krusial untuk pembuatan baterai, panel surya, dan komponen penting lainnya dari teknologi hijau, kenaikan harga dapat meningkatkan biaya produksi secara signifikan. Ini tidak hanya mempengaruhi margin keuntungan tetapi juga harga akhir yang harus dibayar oleh konsumen. 2. Investasi dalam Kapasitas Produksi Untuk memenuhi permintaan yang meningkat akan teknologi hijau, perusahaan harus meningkatkan kapasitas produksi mereka, yang seringkali memerlukan investasi awal yang besar. Biaya ini bisa meningkat lebih lanjut karena harga peralatan dan bahan baku yang meningkat akibat greenflation. Meskipun investasi ini penting untuk pertumbuhan jangka panjang dan keberlanjutan, mereka dapat menimbulkan tekanan keuangan jangka pendek pada perusahaan. 3. Tekanan pada Inovasi Sementara greenflation menimbulkan tantangan, itu juga mendorong inovasi dalam efisiensi, proses produksi yang lebih bersih, dan pengembangan material alternatif. Perusahaan dan peneliti diberi insentif untuk mencari cara yang lebih hemat biaya dan efisien energi untuk memproduksi barang dan jasa, serta mengembangkan bahan baku alternatif yang kurang langka atau mahal. 4. Dampak pada Harga dan Permintaan Kenaikan biaya produksi akibat greenflation dapat diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi untuk barang dan jasa teknologi hijau. Ini bisa mempengaruhi permintaan, terutama jika konsumen merasa produk tersebut terlalu mahal. Untuk mengatasi ini, beberapa pemerintah menawarkan subsidi atau insentif fiskal untuk membuat teknologi hijau lebih terjangkau bagi konsumen. 5. Kompetisi Global Greenflation juga mempengaruhi dinamika kompetisi global dalam industri manufaktur dan teknologi hijau. Negara-negara dengan akses mudah ke bahan baku atau yang lebih cepat mengadopsi teknologi produksi yang efisien mungkin memiliki keunggulan kompetitif. Ini dapat mengubah keseimbangan kekuatan dalam industri global dan mempengaruhi perdagangan internasional. 6. Transisi ke Energi Bersih Dalam jangka panjang, investasi dalam teknologi hijau dan peningkatan efisiensi dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan membantu menstabilkan biaya energi. Ini bisa memberi manfaat bagi industri manufaktur secara keseluruhan dengan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan keberlanjutan. 7. Risiko dan Ketidakpastian Pasokan Ketergantungan pada bahan baku kritis untuk teknologi hijau menimbulkan risiko terkait dengan ketidakpastian pasokan, yang bisa diperburuk oleh faktor politik, regulasi, dan geografis. Diversifikasi sumber bahan baku dan pengembangan bahan alternatif menjadi strategi penting untuk mengurangi risiko ini. Secara keseluruhan, greenflation mendorong industri manufaktur dan teknologi hijau untuk beradaptasi dan berinovasi. Meskipun ada tantangan jangka pendek, fokus pada efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan dapat membantu perusahaan tidak hanya mengatasi dampak greenflation tetapi juga memposisikan diri mereka untuk sukses dalam ekonomi hijau masa depan. C. Pertanian dan Pangan Berkelanjutan Greenflation memiliki dampak signifikan pada sektor pertanian dan produksi pangan berkelanjutan. Kenaikan biaya yang dikaitkan dengan transisi ke praktik berkelanjutan dan penggunaan energi terbarukan dapat mempengaruhi harga pangan, biaya produksi, dan metode pertanian. Berikut adalah beberapa dampak utama greenflation pada pertanian dan pangan berkelanjutan: 1. Biaya Produksi yang Lebih Tinggi Transisi ke pertanian berkelanjutan sering memerlukan investasi awal yang besar dalam teknologi baru, peralatan, dan infrastruktur, seperti sistem irigasi efisien, energi terbarukan, dan bahan kimia pertanian yang lebih ramah lingkungan. Biaya awal ini dapat meningkatkan biaya produksi, yang mungkin diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga pangan yang lebih tinggi. 2. Volatilitas Harga Bahan Baku Pertanian berkelanjutan bergantung pada bahan baku yang berbeda dari pertanian konvensional, termasuk pupuk organik dan pestisida alami. Permintaan yang meningkat untuk bahan-baku ini, seiring dengan transisi ke pertanian berkelanjutan, dapat menyebabkan volatilitas harga dan ketersediaan, mempengaruhi stabilitas biaya untuk petani. 3. Tekanan pada Lahan Pertanian Upaya untuk mengurangi jejak karbon dan memperbaiki kesehatan tanah dapat menuntut perubahan dalam penggunaan lahan, seperti rotasi tanaman dan penanaman tanaman penutup, yang mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk menghasilkan pendapatan. Ini bisa meningkatkan tekanan ekonomi pada petani, terutama di awal transisi mereka ke metode berkelanjutan. 4. Ketersediaan dan Harga Pangan Meskipun pertanian berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan sistem pangan yang lebih resilient dan mengurangi dampak lingkungan, biaya awal yang lebih tinggi dan potensi penurunan produktivitas jangka pendek dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan. Ini bisa meningkatkan harga pangan, terutama untuk produk yang diproduksi secara berkelanjutan. 5. Investasi dalam R&D Ada kebutuhan yang meningkat untuk penelitian dan pengembangan (R&D) dalam teknologi pertanian berkelanjutan, yang dapat meningkatkan biaya. Investasi ini penting untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas pertanian berkelanjutan, tetapi memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan. 6. Perubahan dalam Subsidi dan Kebijakan Pemerintah Pemerintah mungkin perlu menyesuaikan kebijakan dan subsidi untuk mendukung pertanian berkelanjutan, yang bisa memiliki dampak beragam pada sektor pertanian. Perubahan ini dapat menyediakan insentif ekonomi untuk transisi ke praktik berkelanjutan tetapi juga memerlukan penyesuaian oleh petani dan produsen pangan. 7. Kesempatan untuk Inovasi dan Pasar Baru Meskipun tantangan awal, ada juga peluang yang signifikan untuk inovasi dalam pertanian berkelanjutan dan pengembangan pasar baru untuk produk berkelanjutan. Konsumen semakin mencari produk yang diproduksi dengan cara yang lebih etis dan berkelanjutan, menciptakan permintaan baru dan kesempatan untuk petani dan perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan ini. Mengatasi dampak greenflation di pertanian membutuhkan pendekatan holistik, yaitu investasi teknologi, kebijakan adaptif, dan dukungan petani pada praktik berkelanjutan. Butuh kesadaran dan dukungan konsumen terhadap produk berkelanjutan untuk seimbangkan biaya tinggi dengan permintaan yang lebih tinggi. Kesimpulan Kita menjelajahi konsep greenflation yang mencerminkan dampak dari perubahan iklim dan transisi ke ekonomi hijau terhadap dinamika ekonomi global. Greenflation merujuk pada fenomena inflasi yang dipicu oleh upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dan bertransisi ke ekonomi yang lebih hijau.Ini melibatkan peningkatan harga barang dan jasa yang terkait dengan perubahan kebijakan, teknologi hijau, dan investasi dalam praktik berkelanjutan. Beberapa penyebab greenflation diantaranya, investasi teknologi hijau, keterbatasan bahan baku, biaya produksi tinggi, dan kebijakan transisi hijau pemerintah. Dampak perubahan iklim, deforestasi, dan pencemaran diidentifikasi sebagai pendorong utama greenflation, mempengaruhi sektor-sektor kunci seperti energi, pertanian, dan manufaktur. Kompleksitas greenflation sebagai dampak dari perubahan iklim dan transisi ke ekonomi hijau, serta menunjukkan bahwa pendekatan holistik melibatkan pemerintah, organisasi internasional, dan sektor swasta diperlukan untuk mengelola dan memitigasi dampaknya sambil memanfaatkan peluang yang muncul. Ingin mendapatkan wawasan tentang praktik dan inovasi yang berkaitan dengan Sustainability? Yuk klik “Subscribe” pada buletin Sustainability Insight Corner di Linkedin sekarang!
Olahkarsa on
Miskonsepsi ESG
ESG

Mengungkap 7 Miskonsepsi Tentang ESG

Environmental, Social, and Governance (ESG) muncul sebagai respon untuk mendorong transformasi strategi bisnis menuju ke arah yang tidak hanya memperhatikan faktor-faktor finansial, namun juga lingkungan, sosial dan tata kelola untuk menilai keberhasilan sebuah bisnis. Hal ini dipicu oleh hadirnya berbagai tantangan pada tatanan global seperti krisis iklim, degradasi lingkungan. Baca Juga: Apa itu ESG? Hal tersebut mendorong berbagai sektor termasuk sektor bisnis untuk merespon dan beradaptasi menyesuaikan diri dengan tantangan tersebut. Terlebih, sektor bisnis dianggap telah berkontribusi besar pada munculnya berbagai tangan global khususnya perubahan iklim. Dengan menerapkan ESG, perusahaan dapat menunjukkan komitmen lingkungan, sosial, dan tata kelola, sehingga mampu membangun reputasi positif di hadapan pemangku kepentingan. Langkah ini pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap kinerja keuangan dan profitabilitas. Oleh karena itu, penerapan ESG dalam strategi bisnis adalah upaya untuk mewujudkan bisnis yang berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan sering kali mengalami miskonsepsi tentang pengimplementasian ESG dalam perusahaan mereka. Beberapa miskonsepsi yang kerap kali muncul di antaranya adalah sebagai berikut: 1. ESG Hanya Dilakukan untuk Memenuhi Regulasi Miskonsepsi pertama yang kerap kali muncul adalah ESG hanya dipandang sebagai tuntutan regulasi. Yakni bahwa perusahaan hanya melibatkan diri dalam praktik ESG karena adanya tekanan dari pihak regulator/pemerintah. Akibatnya, ESG dianggap sebagai beban tambahan yang harus dipenuhi oleh perusahaan, tanpa memahami secara menyeluruh nilai dan manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan prinsip-prinsip ESG. Yang lebih parah, praktik-praktik ESG tersebut sering kali digunakan sebagai alat untuk greenwashing, dimana perusahaan mencoba menampilkan diri mereka sebagai berkelanjutan tanpa melakukan perubahan yang signifikan dalam operasi atau kebijakan mereka. Padahal, ESG dibuat untuk menuntun perusahaan menuju ke arah keberlanjutan. Banyak manfaat yang akan didapatkan ketika perusahaan menerapkan ESG, diantaranya penigkatan revenue dan profitabiitas, peningkatan reputasi, daya saing, akses ke modal, dan hubungan yang lebih baik dengan pemangku kepentingan. 2. Fokus ESG yang Tidak Akurat Banyak perusahaan cenderung terjebak dalam pandangan sempit bahwa ESG hanya berkaitan dengan beberapa indikator kinerja tertentu, misalnya faktor lingkungan. Banyak perusahaan yang menganggap bahwa hanya dengan mengadopsi beberapa praktik ESG, mereka sudah dapat dikatakan sebagai perusahaan yang berkelanjutan. Padahal ESG adalah tentang memperhitungkan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola secara holistik dalam pengambilan keputusan. Bukan sekadar memenuhi kriteria tertentu atau mengejar target-target terpisah. Akibatnya, fokus yang tidak akurat terhadap indikator-indikator ESG dapat mengarah pada keputusan yang tidak seimbang atau tidak efektif dalam jangka panjang. Perusahaan mungkin mengorbankan aspek-aspek ESG yang kurang terukur secara langsung namun penting, demi mencapai target-target numerik yang lebih mudah diukur. 3. Memisahkan ESG dari Proses Bisnis Miskonsepsi lain adalah memisahkan ESG dari proses dan strategi bisnis. Akibatnya, implementasi ESG hanya dikelola oleh departemen keberlanjutan atau tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tanpa keterlibatan langsung dari top management dan seluruh unit bisnis. Padahal, untuk memaksimalkan dampak positif dan mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG ke dalam keputusan bisnis, perusahaan seharusnya memperlakukan ESG sebagai bagian integral dari strategi bisnis mereka. 4. Pengkungkapan Keberlanjutan yang Tidak Berhubungan/Terkait Konteks Industri Setiap jenis industri memiliki standar pengungkapan yang berbeda-beda. Misalnya, pengungkapan keberlanjutan dengan standar Global Reporting Initiative (GRI) antara perusahaan tambang tentu berbeda dengan perusahaan manufaktur. Dalam beberapa kasus, perusahaan kurang tepat menggunakan indikator pengungkapan ini. Akibatnya, pengungkapan tersebut mungkin tidak memberikan gambaran yang akurat atau bermakna tentang kinerja keberlanjutan perusahaan dalam konteks industri mereka. Hal ini dapat membingungkan bagi pemangku kepentingan, seperti investor atau konsumen, yang mencari informasi yang relevan untuk membuat keputusan yang tepat. Maka, perusahaan perlu mempertimbangkan dengan cermat penggunaan standar pengungkapan yang sesuai dengan jenis industri mereka. Hal ini akan membantu memastikan bahwa informasi yang disediakan benar-benar relevan dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Serta dapat mendukung upaya perusahaan dalam meningkatkan kinerja keberlanjutan mereka. 5. Menyamakan ESG dengan CSR Miskonsepsi kelima adalah menyamakan ESG dengan CSR. Hal ini tentu keliru sebab ESG dan CSR adalah dua hal yang berbeda. Meskipun antara ESG dan CSR memiliki keterkaitan yang cukup erat, praktik CSR hanya sebagian kecil dari ESG. ESG meliputi tiga dimensi yang saling terkait yakni faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. CSR bahkan hanya sebagian kecil saja dari faktor sosial ESG. Baca Juga: ESG, CSR, SDGs: Apa Bedanya? Mana yang Terbaik? Maka dari itu, untuk menerapkan ESG, perusahaan tidak cukup hanya dengan membuat program CSR saja. Namun perlu melakukan praktik bisnis lain yang berkaitan dengan unsur lingkungan dan tata kelola. 6. Lemahnya Fondasi ESG Miskonsepsi selanjutnya adalah lemahnya fondasi ESG. Fondasi ESG meliputi ketiadaan kebijakan atau komitmen dari manajemen puncak, kurangnya dukungan dari sumber daya manusia (SDM), ketiadaan unit yang bertanggung jawab sebagai leading ESG, dan “ESG Action” yang tidak didahului dengan penilaian internal. Perusahaan terlalu cepat ingin menunjukkan kinerja ESG mereka kepada publik, namun lupa untuk membangun fondasi yang kokoh dari ESG itu sendiri. Akibatnya, upaya perusahaan dalam mengadopsi praktik ESG cenderung menjadi terfragmentasi dan kurang efektif. Tanpa keberadaan kebijakan dan komitmen yang jelas dari top level management, perusahaan kehilangan arah dan fokus yang diperlukan untuk mengintegrasikan ESG ke dalam budaya dan operasi mereka. 7. ESG Hanya Tentang Kinerja Lingkungan Miskonsepsi Terakhir tentang Environmental, Social, and Governance (ESG) adalah pandangan bahwa ESG hanya berkaitan dengan aspek kinerja lingkungan. Secara umum, ESG mencakup tiga dimensi yang saling terkait: lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Banyak perusahaan mengasosiasikan ESG hanya dengan isu-isu lingkungan seperti pengelolaan limbah, pengurangan emisi karbon, dan pelestarian sumber daya alam. Meskipun ini adalah bagian integral dari ESG, fokus ini tidak mencakup keseluruhan kinerja ESG. Sosial dan tata kelola perusahaan juga memiliki peran yang sama pentingnya dalam kerangka kerja ESG. Memahami keseluruhan dimensi ESG membantu perusahaan dan investor untuk membuat keputusan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Kesimpulan Dalam menghadapi miskonsepsi seputar ESG, perusahaan harus mengambil langkah-langkah proaktif dalam memperbaiki pemahaman dan implementasi praktik ESG. Hal mencakup pendekatan holistik yang melibatkan top level management, keterlibatan seluruh unit bisnis, serta komitmen untuk membangun fondasi yang kokoh dalam strategi bisnis yang berkelanjutan melalui ESG.
Olahkarsa on
Basis Data CSR
CSR

Pentingnya Basis Data yang Kuat dalam Program CSR

“Kita tidak dapat mengelola apa pun yang tidak kita ukur, dan kita tidak dapat mengukur apa pun tanpa data”¬† Seperti itulah kira-kira kata yang menggambarkan betapa pentingya data dalam sebuah program Corporate Social Responsibility (CSR).  Sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan, program CSR haruslah akuntabel, sistematis, dan dampaknya dapat dipertanggung jawabkan. Semua itu diawali dengan basis data yang kuat.  Apakah itu CSR Berbasis Data? Program CSR yang memiliki basis penelitian dan data mengacu pada pendekatan yang mengintegrasikan metodologi penelitian dan analisis data untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi inisiatif CSR. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang berdasarkan bukti empiris dan informasi yang didukung oleh penelitian yang cermat dan data yang valid.  Baca Juga: ISO 26000 Standar Internasional dan Panduan Implementasi CSR Dengan menggunakan pendekatan ini, perusahaan dapat mengidentifikasi isu-isu sosial, lingkungan, dan ekonomi yang relevan dengan kegiatan mereka. Dengan identifikasi ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi CSR yang lebih efektif dan berkelanjutan. Melalui penelitian dan pengumpulan data yang akurat, perusahaan dapat mengetahui kondisi penerima manfaat dan memahami dampak dari program CSR mereka. Selain itu, perusahaan juga dapat memperbaiki kebijakan yang ada, dan mengukur kemajuan mereka secara terukur. Pendekatan berbasis penelitian dan data ini membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik, mengelola risiko secara efektif, dan membangun reputasi yang kuat di masyarakat.  Data ini penting dalam seluruh tahapan dari tata kelola program CSR. Dari mulai perencanaan, implementasi, monitoring, hingga evaluasi, terutama dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan pada setiap tahapannya. Pengambilan keputusan yang tepat dan akurat dalam setiap tahapan adalah pondasi bagi keberhasilan program CSR. Yang Akan Terjadi Apabila Program CSR Tidak Berbasis Data Ketika sebuah program CSR tidak didasarkan pada penelitian dan data, akan terjadi ketidaksesuaian antara tujuan program dengan kebutuhan riil masyarakat atau lingkungan yang dituju. Tanpa data yang kuat, program tersebut dapat menjadi kurang efektif atau bahkan kontraproduktif, dengan potensi masyarakat. Bahkan program dapat menciptakan masalah baru daripada memecahkan yang sudah ada. 1. Alokasi Sumber Daya Tidak Efektif dan Efisien Tanpa dasar data yang kuat, perusahaan mungkin tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah yang ingin mereka tangani melalui program CSR. Ini bisa menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dan fokus yang tidak tepat, sehingga dampak yang diharapkan tidak tercapai. 2. Sulit Melakukan Monitoring dan Evaluasi Tanpa data yang valid, sulit bagi perusahaan untuk memantau dan mengevaluasi dampak program CSR mereka secara objektif. Implikasinya bisa jadi perusahaan tidak dapat mengukur apakah program tersebut benar-benar memberikan manfaat yang diinginkan bagi masyarakat sasaran atau lingkungan. 3. Kurangnya Akuntabilitas Ketiadaan data yang kuat juga dapat mengakibatkan kurangnya akuntabilitas. Tanpa data yang dapat dipertanggungjawabkan, sulit bagi perusahaan untuk membenarkan keputusan mereka kepada pemangku kepentingan atau masyarakat umum. Ini dapat merusak reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan stakeholder terhadap upaya CSR mereka. 4. Bersifat Reaktif Daripada Proaktif Selain itu, tanpa basis data yang kuat, program CSR cenderung bersifat reaktif daripada proaktif. Perusahaan mungkin lebih cenderung merespons tekanan dari luar daripada mengidentifikasi masalah secara proaktif dan merencanakan program yang sesuai. Kesimpulannya, ketika sebuah program CSR tidak memiliki basis penelitian dan data, risiko kegagalan akan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan setiap inisiatif CSR mereka didasarkan pada pemahaman mendalam tentang masalah yang ingin mereka selesaikan. Dan tentunya didukung oleh data yang relevan dan valid. Sejak Perencanaan Hingga Evaluasi Basis data yang kuat harus harus dimiliki oleh perusahaan sejak perencanaan hingga evaluasi. Perlunya basis data yang komprehensif secara end-to-end dimaksudkan agar program dapat relevan dengan kondisi sosial, terukur dan dampaknya dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah melalui kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) berupaya mendorong perusahaan untuk menerapkan pengelolaan CSR berbasis data. Hal ini dilakukan melalui ajang Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER). Para peserta PROPER diharuskan untuk melampirkan berbagai dokumen yang memuat data berkaitan dengan pelaksanaan program CSR mereka. Berbagai data tersebut diantaranya: 1. Pemetaan Sosial/Social Mapping Pemetaan Sosial adalah proses identifikasi karakteristik masyarakat melalui pengumpulan data dan informasi baik sekunder maupun langsung (primer) mengenai kondisi sosial masyarakat dalam satu wilayah tertentu. Kondisi sosial masyarakat tersebut diantaranya jaringan dan relasi sosial dalam suatu entitas masyarakat, potensi, kebutuhan masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Melalui studi Pemetaan Sosial, perusahaan akan mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai lokasi yang hendak dijadikan sebagai objek pengembangan masyarakat. Dengan begitu maka perusahaan akan dapat melaksanakan program CSR nya secara lebih tepat sasaran dan berdampak. 2. Stakeholder Engagement Stakeholder Engagement (pelibatan pemangku kepentingan) merupakan kumpulan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang secara positif, melibatkan para pemangku kepentingan dalam kegiatan perusahaan.Pemangku kepentingan yang dimaksud merupakan suatu kelompok yang dapat mempengaruhi atau terpengaruh dari aktivitas atau kegiatan perusahaan. Melalui studi SE, perusahaan perusahaan bisa merancang strategi pelibatan yang tepat dengan para pelaku kepentingan. Penyusunan strategi pelibatan yang tapat tentunya akan menjadi salah satu penentu keberhasilan program CSR. 3. Rapid Environmental Assesment (REA) Rapid Environmental Assessment (REA) merupakan sebuah alat penilaian untuk memberikan gambaran dan masukan terkait dampak lingkungan yang terjadi selama dan setelah terjadinya bencana. REA digunakan untuk menyurvei kondisi lingkungan selama periode waktu tertentu dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan berisiko muncul, mencakup aspek sumber daya alam, dampak sosial, dan ekonomi. Informasi yang dikumpulkan melalui REA dapat menjadi bahan untuk mengurangi risiko bencana dan dasar dalam membuat perencanaan dan implementasi program CSR yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.‚Äč 4. Social Return on Investment (SRoI) Social return on investment (SROI) adalah alat untuk menghitung dan memperkirakan nilai sosial, lingkungan, dan ekonomi dari investasi yang telah dikeluarkan. SROI merupakan pengukuran pengembalian nilai dari program Investasi sosial yang diungkapkan dalam nilai uang (Rp) Pada dasarnya adalah monetisasi hal-hal yang tidak berwujud. Perkiraan nilai SROI dapat membantu menunjukkan sejauh mana dampak dihasilkan dari investasi yang telah dikeluarkan. Hal ini tentu sangat bermanfaat guna mengidentifikasi apa yang harus diperbaiki dari sebuah program guna mengoptimalkan dampak positif yang dihasilkan dari program tersebut. 5. Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kesuksesan sebuah program CSR. Dengan IKM, perusahaan dapat mengetahui sejauh mana ekspektasi masyarakat terhadap sebuah program telah tercapai. Hasil dari studi IKM dapat menjadi dasar bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan program CSR. 6. Social License Index (SLI) Social Licensi Index (SLI) adalah sebuah desain penelitian yang dapat menggambarkan tingkat persepsi para pihak baik pemerintah, NGOs, masyarakat dan entitas bisnis lainnya terhadap keberadaan aktivitas industri di wilayahnya. Hasil dari SLI sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk menentukan strategi stakeholder engagement yang tepat di dalam dinamika sosial, ekonomi, politik dan lingkungan yang kompleks. Selain itu, untuk melihat sejauh mana lisensi sosial, digunakan beberapa parameter berupa sejumlah variabel yaitu economic legitimacy, socio-political legitimacy, interactional trust, institutional trust.
Olahkarsa on
sejarah ekonomi sirkular
Ekonomi Sirkukar, Insight, Sustainability

Menyelami Dinamika Sejarah dan Pertumbuhan Ekonomi Sirkular

Ekonomi sirkular, sebuah konsep yang telah berkembang dan bertransformasi sepanjang sejarah, kini menjadi topik yang sangat relevan dalam diskusi tentang pembangunan berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk menyelami dinamika sejarah dan pertumbuhan ekonomi sirkular, sebuah paradigma yang menantang model ekonomi linier tradisional dan mendorong kita menuju sistem yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Definisi Ekonomi Sirkular Ellen MacArthur Foundation, sebuah organisasi internasional yang berdedikasi untuk mempercepat transisi ke ekonomi sirkular, memberikan definisi lain dari ekonomi sirkular. Menurut mereka, ekonomi sirkular adalah sebuah framework yang menciptakan solusi sistemik untuk mengatasi isu-isu global seperti perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, limbah, dan polusi. Prinsip-prinsip dalam framework ini, yang dirancang secara khusus, mencakup eliminasi limbah dan polusi, siklus ulang produk dan material dengan nilai tertinggi, dan pemulihan alam. Baca: Mengenal Lebih Dekat Ekonomi Sirkular di Indonesia Sejarah Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Sirkular Asal Usul dan Konsep Awal Ekonomi Sirkular (1970-an dan 1980-an) Di era 1970-an, peningkatan kesadaran tentang batasan sumber daya dan dampak lingkungan dari aktivitas industri mendorong pemikiran baru tentang bagaimana menjalankan ekonomi. Tokoh-tokoh seperti Kenneth E. Boulding dalam bukunya ‚ÄėThe Economics of the Coming Spaceship Earth‚Äô (1966) dan Walter R. Stahel dengan konsepnya ‚ÄėCradle to Cradle‚Äô memperkenalkan dasar-dasar ekonomi sirkular. Boulding menyoroti pentingnya memandang Bumi sebagai ‚Äėpesawat ruang angkasa‚Äô dengan sumber daya yang terbatas, menyarankan ekspansi ekonomi yang lebih berkelanjutan. Di sisi lain, Stahel menekankan prinsip memperpanjang umur produk melalui desain ulang, perbaikan, daur ulang, dan penggunaan kembali, mengurangi pemborosan sumber daya. Pada 1980-an, konsep ini berkembang lebih jauh dengan ide ‚ÄėEkonomi Biru‚Äô oleh Gunter Pauli dan ‚ÄėEkonomi Sirkular‚Äô oleh Pearce dan Turner dalam buku mereka ‚ÄėEconomics of Natural Resources and the Environment‚Äô (1989). Keduanya menekankan pentingnya inovasi dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Pengembangan Teoritis (1990-an) Memasuki dekade 1990-an, ekonomi sirkular mulai memperoleh daya tarik. Banyak penelitian mendalamkan pemahaman aplikasi prinsip sirkular dalam ekonomi global. Konsep ‚ÄėZero Waste‚Äô yang diperkenalkan oleh Pauli dan timnya mengusulkan bahwa limbah harus diperlakukan sebagai sumber daya. Gagasan ini mendorong bisnis dan pemerintah untuk merancang produk dan proses dengan tujuan mengeliminasi limbah. Sementara itu, Ellen MacArthur Foundation, yang didirikan pada tahun 2009, berperan penting dalam mempromosikan dan mengembangkan konsep ekonomi sirkular. Melalui publikasi dan kemitraan yang beragam, mereka mendidik dan mendorong bisnis dan pembuat kebijakan untuk mengadopsi model bisnis sirkular. Pada akhir 1990-an, teknologi informasi mulai berperan penting dalam ekonomi sirkular, terutama dalam mendukung pengumpulan data dan analisis untuk optimasi sumber daya dan manajemen limbah. Ini membuka peluang baru bagi bisnis untuk menerapkan strategi sirkular dengan lebih efisien. Ekonomi sirkular, yang awalnya hanya konsep, telah berkembang menjadi gerakan global yang diakui sebagai salah satu solusi utama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Melalui inovasi dan kolaborasi, ekonomi sirkular terus tumbuh, membawa dunia menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Meningkatnya Penerimaan dan Implementasi (2000-an hingga Sekarang) Saat memasuki abad ke-21, ekonomi sirkular tidak hanya tetap penting tetapi juga mengalami peningkatan adopsi dan implementasi yang signifikan. Pada awal 2000-an, kesadaran global mendorong seriusnya pertimbangan model ekonomi sirkular. Uni Eropa, sebagai salah satu pelopor, telah mengadopsi berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung praktek ekonomi sirkular. Inisiatif ‚ÄėEU Action Plan for the Circular Economy‚Äô 2015, berusaha membuat ekonomi Eropa lebih sirkular dan efisien. Peningkatan implementasi strategi bisnis sirkular di perusahaan besar melalui adopsi prinsip daur ulang dan desain ramah lingkungan. Inisiatif seperti ‚ÄėResponsible Business Alliance‚Äô dan ‚ÄėEllen MacArthur Foundation‚Äôs CE100‚Äô menjadi platform bagi perusahaan untuk berkolaborasi dan berinovasi dalam praktik ekonomi sirkular. Di sejumlah negara berkembang, ekonomi sirkular juga menjadi solusi penting dalam menangani masalah limbah dan manajemen sumber daya. Negara-negara ini, termasuk China dan India, telah mulai mengadopsi kebijakan dan inisiatif ekonomi sirkular untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan mengatasi tantangan lingkungan. Teknologi dan Inovasi dalam Dinamika Sejarah Ekonomi Sirkular (Era Digital) Teknologi digital seperti IoT, AI, dan blockchain telah mempercepat perkembangan ekonomi sirkular. IoT memfasilitasi pelacakan sumber daya, AI mendesain produk berkelanjutan dan optimasi rantai pasokan, blockchain meningkatkan transparansi. Teknologi telah memfasilitasi model bisnis berkelanjutan dan menjadi pendorong utama dalam evolusi ekonomi sirkular, mengatasi tantangan implementasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Perkembangan Ekonomi Sirkular di Indonesia Ekonomi sirkular di Indonesia telah berkembang seiring dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa titik penting dalam sejarah ekonomi sirkular di Indonesia: Adopsi Konsep Ekonomi Sirkular: Indonesia telah mengadopsi konsep ekonomi sirkular ke dalam visi dan strategi pembangunan. Fokus pada Lima Sektor Prioritas: Penerapan ekonomi sirkular di Indonesia difokuskan pada lima sektor, yakni sektor makanan dan minuman, tekstil, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, dan sektor elektronik. Kerjasama dengan UNDP dan Kerajaan Denmark: Untuk implementasi awal Ekonomi Sirkular, Pemerintah Indonesia, dengan dukungan UNDP dan Pemerintah Denmark, menyusun studi analisis potensi lingkungan, ekonomi, dan sosial dari ekonomi sirkular di Indonesia. Rencana Aksi Nasional dan RPJMN 2025-2029: Studi pengembangan ekonomi sirkular ini dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN). Ekonomi sirkular menjadi salah satu prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Ekonomi sirkular di Indonesia termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, berada di bawah dua Agenda Prioritas Nasional. Ekonomi sirkular berperan dalam Pembangunan Rendah Karbon (PRK), yang menekankan pada lima sektor prioritas. Tiga dari lima sektor ini, yaitu pengelolaan limbah, pembangunan energi berkelanjutan, dan pengembangan industri hijau, berkaitan erat dengan prinsip-prinsip ekonomi sirkular. Implementasi ekonomi sirkular ini mendukung pengurangan limbah, penggunaan energi terbarukan, dan efisiensi sumber daya alam dan proses industri. Baca: Sebuah Perjalanan Menuju Sektor Energi Global Kesimpulan Ekonomi sirkular mendorong pertumbuhan dengan mempertahankan nilai produk dan sumber daya, mengurangi dampak negatif model linear (Ellen MacArthur, 2015). Ekonomi sirkular tidak hanya berfokus pada peningkatan pengelolaan limbah melalui daur ulang yang lebih intensif. Namun juga mencakup berbagai intervensi di berbagai sektor ekonomi, termasuk efisiensi penggunaan sumber daya dan pengurangan emisi karbon. Mari kita ciptakan masa depan yang lebih hijau bersama! Kami menawarkan layanan konsultasi profesional yang akan membantu perusahaan Anda merancang dan menerapkan strategi ekonomi sirkular yang efektif. Dengan Olahkarsa, Anda akan mampu memaksimalkan nilai produk, mengurangi limbah, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Hubungi Kami Sekarang!
Olahkarsa on
sustainable livelihood approach
Community Development

Membangun Kesejahteraan Masyarakat dengan Sustainable Livelihood Approach

Sustainable Livelihood Approach (SLA) atau pendekatan penghidupan berkelanjutan, adalah sebuah kerangka kerja dan pendekatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana individu dan rumah tangga dalam sebuah masyarakat mendapatkan dan menggunakan berbagai aset yang dimiliki. Aset tersebut kemudian digunakan untuk mencari peluang lebih lanjut, mengurangi risiko, mengurangi kerentanan dan mempertahankan kualitas kehidupan mereka.  Dalam konteks pengembangan masyarakat, Sustainable Livelihood Approach terbukti menjadi pendekatan yang efektif dalam membangun masyarakat yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Melalui studi yang dilakukan sebelum program pembangunan masyarakat dilakukan, kerangka SLA menjadi pisau analisis dan guidance dalam menggali potensi, permasalahan, dan kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat sasaran. Dengan lingkup studi yang komprehensif, partisipatif, serta menyasar akar rumput dan kelompok rentan, SLA membantu merumuskan kegiatan pembangunan yang berpusat pada masyarakat, berkelanjutan, holistik, membangun kemitraan dengan multistakeholder, multilevel (mikro-makro), responsif dan adaptif, serta meningkatkan keterampilan masyarakat. Baca Juga: Mengenal Asset Based Community Development (ABCD) Rasa-rasanya, pendekatan ini menjadi hal yang wajib digunakan oleh para pemangku kepentingan yang bergelut dalam dunia pembangunan masyarakat. Seperti pemerintah, NGO, lembaga filantropi, hingga sektor privat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), sebagai kerangka dasar dalam mengembangkan berbagai program pembangunan kesejahteraan masyarakat mereka. Apa itu Sustainability Livelihood Approach? Sustainable Livelihood Approach SLA atau pendekatan penghidupan berkelanjutan, adalah sebuah kerangka kerja dan pendekatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana individu dan rumah tangga dalam sebuah masyarakat mendapatkan dan menggunakan berbagai aset yang dimiliki. Aset tersebut kemudian digunakan untuk mencari peluang lebih lanjut, mengurangi risiko, mengurangi kerentanan dan mempertahankan kualitas kehidupan mereka. Pendekatan Sustainable Livelihood Approach (SLA) dapat digunakan untuk mempertemukan berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pendekatan sustainable livelihood¬†menggambarkan kegiatan masyarakat yang meliputi kemampuan, aset ‚Äď aset, dan kegiatan yang diperlukan untuk sarana hidup. Strategi ini dilakukan terutama untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Ketika aset dan permasalahan mereka dilibatkan menjadi landasan program, masyarakat akan terdorong untuk terlibat secara aktif dalam program. Mengapa SLA Menjadi Pilihan yang Tepat? 1. Bertumpu pada Konteks Lokal Kerangka kerja sustianable livelihood aproach mengakui pentingnya memahami konteks lokal, budaya, dan dinamika sosial ekonomi dalam perencanaan program pengembangan masyarakat. Melalui studi pemetaan sosial atau assesment lapangan yang dilakukan sebelum perencanaan dilakukan, kerangka SLA akan mengarahkan pada inforamsi dan data yang berharga untuk mengenali kondisi masyarakat. Sehingga, memungkinkan program-program dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik unik dari masing-masing masyarakat. Ketika sebuah program pembangunan masyarakat didasarkan pada data konteks lokal, risiko terjadi ketidaksesuaian antara tujuan program dengan kebutuhan riil masyarakat atau lingkungan yang dituju dapat diminimalisir. Tanpa data yang kuat, program tersebut dapat menjadi kurang efektif atau bahkan kontraproduktif dengan kondisi yang ada. Bahkan lebih jauh dapat menciptakan masalah baru daripada memecahkan yang sudah ada. 2. Komprehensif SLA memandang sebuah masyarakat secara holistik, mengakui kompleksitas hubungan antara berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini secara bersama-sama, SLA memungkinkan perencanaan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Kerangka kerja dan konsep dalam SLA akan memandu penggunanya untuk menemukan informasi dan data yang lengkap dan komprehensif yang berguna untuk bahan penyusunan rencana program pengembangan masyarakat. SLA memberikan pendekatan menyeluruh dalam mengatasi kendala yang paling mendesak yang dihadapi oleh masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman bagaimana individu dan rumah tangga mendapatkan dan menggunakan berbagai aset yang dimiliki untuk mencari peluang lebih lanjut, mengurangi risiko, mengurangi kerentanan dan mempertahankan atau meningkatkan mata pencaharian mereka. Selain itu, kerangka kerja ini membantu semua elemen masyarakat dalam merespon kerentanan dan dapat menetapkan prioritas program pembangunan. Dengan kerangka kerja yang komprehensif ini, SLA bisa menjadi pendekatan yang tepat untuk menjadi basis argumentasi membuat program pengembangan masyarakat. 3. Menyasar Kelompok Miskin dan Rentan Kelompok rentan adalah individu atau kelompok dalam masyarakat yang berada dalam situasi dan kondisi yang kurang menguntungkan. Kondisi ini disebabkan oleh karena kurangnya akses dan kemampuan yang terbatas terhadap sumber daya, layanan dan peluang. Kondisi ini membawah mereka pada kerentanan terhadap berbagai ancaman seperti risiko bencana, kemiskinan, penyakit, kekerasan, dan ketidaksetaraan. Sustainable Livelihood Approach berupaya menggali dan memotret kerentanan yang ada di masyarakat. Dengan kerangka konsep yang dimilikinya, pendekatan ini akan memandu peneliti maupun praktisi pemberdayaan masyarakat untuk melihat lebih jauh situasi dan kondisi kerentanan yang terjadi. Dengan begitu, melalui Sustaianable Livelihood Approach, para pemangku kepentingan dapat secara tepat memberikan intervensi untuk mengatasi kerentanan yang ada. Mereka juga dapat mengantisipasi berbagai masalah dan risiko di masyarakat. Bagaimana SLA Menjadi Landasan Pengembangan Masyarakat 1. Mengcapture Permasalahan, Potensi, dan Kebutuhan Masyarakat Kajian Sustainable Livelihood Approach yang dilakukan sebelum dilaksanakannya program pengembangan masyarakat dapat menjadi landasan utama dalam melakukan program pengembangan masyarakat. SLA yang bertumpu pada konteks lokal, komprehensif, dan menyasar kelompok rentan dapat mengcapture permasalahan, potensi, dan kebutuhan masyarakat. Ketika permasalahan, potensi, dan kebutuhan masyarakat diketahui, maka program pengembangan masyarakat yang dibuat dapat relevan dan lebih berdampak bagi masyarakat sasaran. Dengan SLA, para pemangku kepentingan dapat menghindari berbagai risiko ketidaksesuaian antara tujuan program dan kondisi riil masyarakat, yang diakibatkan oleh tidak didasarkan pada penelitian dan data. Tanpa data yang komprehensif dan kuat, program tersebut dapat menjadi kurang efektif atau bahkan kontraproduktif dengan kondisi masyarakat. Bahkan berpotensi menciptakan masalah baru daripada memecahkan yang sudah ada. 2. Mengoptimalkan Aset yang Dimiliki untuk Memberdayakan Dalam kerangka SLA, terdapat 5 aset yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengadopsi strategi mata penceharian berkelanjutan yakni aset manusia, aset sosial, aset fisik. Masyarakat memanfaatkan berbagai aset yang mereka miliki untuk membangun strategi mata penceharian secara keseluruhan yang memungkinkan mereka mempertahankan hidup mereka. Dengan mengetahui aset yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan yang hendak membuat program pengembangan masyarakat dapat menyesuaikan programnya dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. 3. Memberikan Dukungan Aset yang Belum Dimiliki Masyarakat yang memiliki aset di semua bidang tentu akan memiliki strategi yang kuat. Ketika satu stategi mata menceharian gagal, maka ia akan memiliki solusi cadangan lain. Sebagai contoh, suatu rumah tangga yang memiliki anggota keluarga orang dewasa dengan kondisi sehat dan keterampilan kerja (aset manusia). Keluarga ini juga memiliki rumah sendiri secara permanen (aset fisik) dan memiliki pekerjaan dengan pendapatan baik dan aman (aset keuangan). Selain itu, keluarga ini memiliki jaringan sosial yang kuat (aset sosial). Keluarga ini tentu akan memiliki kehidupan yang cenderung stabil dan nyaman karena aset yang mereka miliki relatif kuat. Sebaliknya, rumah tangga yang memiliki aset yang lebih lemah tentu akan lebih sering mengalami keterbatasan dalam mencari strategi mata penceharian. Ketika satu strategi gagal, maka mereka akan mengalami keterbatasan dalam mendapatkan mata penceharian dan sumber penghidupan lain. Dalam konteks ini, SLA yang berfungsi untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh masyarakat, menjadi panduan untuk memberikan dukungan aset kepada mereka. Dengan mengetahui aset yang tidak dimiliki masyarakat, pemangku kepentingan dapat menyusun program pengembangan masyarakat dengan memberikan dukungan aset yang mereka butuhkan.
Olahkarsa on
Rencana Strategis Program CSR
CSR

Bagaimana Rencana Strategis Ideal untuk Program CSR?

“Perencanaan adalah separuh dari keberhasilan, ketika kita telah gagal membuat rencana, artinya kita sedang berencana untuk gagal”. Seperti itulah kurang lebih kalimat untuk menggambarkan betapa pentingnya sebuah perencanaan sebelum melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR). Ketika perusahaan telah membuat perencanaan yang baik, maka setengah dari keberhasilan telah ada dalam genggaman. Namun, apabila salah dalam menyusun perencanaan, atau bahkan tidak membuat perencanaan sama sekali, maka besar kemungkinan implementasi program CSR tersebut akan menemui kegagalan. Maka dari itu, penting bagi perusahaan untuk membuat perencanaan yang matang sebelum mengimplementasikan program CSR. Salah satu jenis perencanaan yang penting dibuat oleh perusahaan adalah Rencana Strategis. Lantas Apa dan bagaimana cara membuat Rencana Strategis untuk program CSR? Mengenal Rencana Strategis Rencana strategis atau Renstra adalah dokumen perencanaan yang dibuat untuk periode 5 (lima) tahun. Perencanaan strategis merupakan upaya dari perusahaan untuk menetapkan prioritas, fokus, dan alokasi sumber daya, untuk memperkuat operasi. Dengan membuat Rencana Strategis, perusahaan berupaya memastikan perusahaan beserta seluruh stakeholder, bekerjasama untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang sama. Dalam konteks program CSR, Perencanaan Strategis memegang peranan yang sangat penting. Dengan membuat Rencana Strategis, perusahaan dapat mengintegrasikan praktik CSR yang mereka lakukan dengan strategis bisnis, visi, misi, dan tujuan perusahaan. Sehingga program yang dibuat oleh perusahaan dapat berdampak secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sasaran, kelestarian lingkungan, dan juga kinerja bisnis perusahaan. Proses penyusunan Renstra melibatkan pihak-pihak terkait atau pemangku kepentingan (orang yang mempengaruhi atau terpengaruh seperti oleh operasional perusahaan, seperti  masyarakat, komunitas/organisasi, pemerintah, perusahaan, dan lain-lain. Komponen Rencana Strategis Dalam penyusunan Rencana Strategis program CSR, terdapat beberapa komponen yang yang harus diperhatikan. 1. Visi Misi dan Tujuan CSR Komponen pertama adalah menetapkan visi, misi, dan tujuan dari dilaksanakannya program CSR. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan ketika program ini berakhir. Visi mencerminkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sementara Tujuan adalah penjabaran Visi yang dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program. Poin-poin dalam tujuan harus dapat diukur dan terkait langsung dengan area/fokus isu relevan yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Selain tiga komponen tersebut (Visi, Misi dan Tujuan), perusahaan juga dapat dicantumkan landasan kebijakan pengembangan masyarakat, serta strategi dan komitmen perusahaan untuk memperkuat 2. Analisis Isu Strategis Pengembangan Masyarakat Komponen selanjutnya yang harus ada dalam penyusunan Renstra adalah Analisis Isu Strategis. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan isu strategis ini adalah Pendekatan Sustainable Livelihood Approach (SLA). Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk memahami lebih dalam kebutuhan, masalah, dan potensi yang dihadapi oleh masyarakat dari kacamata aset pendukung penghidupan berkelanjutan. 5 aset ini yaitu Natural Capital (Aset Sumber Daya Alam), Financial Capital (Aset Keuangan Komunitas) Physichal Capital (Aset Infrastruktur Fisik), Human Capital (Aset Sumber Daya Manusia), Social Capital (Aset/Modal Sosial).v Analisis Isu strategis ini dapat diambil dari dokumen hasil Social Mapping/pemetaan sosial terbaru yang telah dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat sasaran. Baca Juga: Social Mapping Sebagai Landasan Perencanaan Program CSR Setelah dilakukan analisis mengenai isu strategis yang tengah dihadapi oleh masyarakat, langkah selanjutnya adalah melakukan pemetaan isu strategis serta merumuskan intervensi yang dapat dilakukan untuk mengatasi isu yang dipilih. Pemilihan isu prioritas ini didasarkan pada urgensi untuk dilaksanakan. 3. Program Jangka Panjang dan Dirinci Program Tahunan Komponen selanjutnya adalah Pemilihan program untuk jangka waktu lima tahun dengan memilih program prioritas yang paling mendesak untuk dilaksanakan. Kemudian dirici argumentasi yang mendasar program tersebut yaitu kondisi sosial masyarakat, setelah itu dibuat rincian rangkaian tindakan spesifik berupa kegiatan untuk mencapai tujuan dari program. Komponen berikutnya dalam perumusan rencana strategis adalah pemilihan program untuk jangka waktu lima tahun, dengan menentukan program prioritas yang paling mendesak untuk dilaksanakan. Setelah menetapkan prioritas program, langkah selanjutnya adalah merinci argumentasi yang mendasari pilihan tersebut. Argumentasi ini mencakup deksripsi mendalam tentang kondisi sosial masyarakat yang menjadi latar belakang program tersebut. Dengan memahami konteks sosial, perencana dapat merumuskan argumen yang kuat mengenai relevansi dan dampak positif yang mungkin dihasilkan oleh pelaksanaan program tersebut. Setelah menguraikan argumentasi mengenai latar belakang dilaksanakannya program, langkah selanjutnya adalah membuat rincian rangkaian tindakan spesifik. Rangkaian tindakan ini berupa kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan dari program yang dipilih. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, perencanaan program menjadi lebih terstruktur dan terarah, memungkinkan perusahaan atau lembaga untuk secara efektif menjawab kebutuhan, masalah, dan potensi yang dirasakan masyarakat.. 4. Indikator Program yang Terukur Setelah program dan rincian kegiatan dipilih, langkah selanjutnya adalah membuat indikator keberhasilan program yang dapat diukur. Penentuan indikator keberhasilan menjadi aspek penting guna memastikan efektivitas dan dampak positif dari program CSR yang dilaksanakan. Indikator ini memungkinkan pemantauan progres perkembangan program secara sistematis dan objektif. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Indikator Kesuksesan Program CSR Penjelasan mengenai indikator keberhasilan mencakup beberapa elemen. Pertama, input, yaitu aktivitas dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program. Dan output yang merupakan hasil langsung dari kegiatan yang dilaksanakan. Dengan menentukan indikator keberhasilan ini, perusahaan dapat secara efektif mengevaluasi pencapaian tujuan program CSR yang dilaksanakan. 5. Kebutuhan Anggaran Pembiayaan Program Langkah selanjutnya adalah merinci anggaran dana yang akan dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan. Pengalokasian dana ini perlu dilakukan secara cermat dan proporsional, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan urgensi masing-masing program CSR yang telah dipilih. Proses ini melibatkan penentuan alokasi dana berdasarkan program serta perencanaan anggaran per tahun selama kurun waktu 5 tahun. Dengan merinci alokasi dana ini, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansialnya, serta mengantisipasi tantangan keuangan yang mungkin muncul dan memastikan bahwa sumber daya finansial yang diperlukan untuk program-program ini dapat tersedia secara konsisten. Selain itu, proses ini juga memberikan transparansi dan akuntabilitas terhadap penggunaan dana, yang tentu dapat membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan, dan menciptakan dasar finansial yang kokoh untuk keberhasilan jangka panjang dari program CSR yang dijalankan. 6. Target dan Sasaran Program Langkah selanjutnya adalah menetapkan target dan sasaran program. Penetapan target ini menjadi penting guna menentukan fokus dan ruang lingkup dampak yang ingin dicapai oleh setiap program CSR. Target dapat ditentukan baik untuk kelompok maupun individu, dengan jumlah yang spesifik. Merinci target dengan rincian jumlahnya akan memudahkan proses monitoring program dan ketercapaian pada indikator yang dibuat. 7. Program Menjawab Kelompok Rentan Tahapan terakhir dalam merancang Rencana Strategis program CSR adalah penjelasan bahwa program ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan kelompok rentan dalam masyarakat. Kelompok rentan adalah lapisan masyarakat yang minim atau bahkan tidak memiliki akses dan aset terhadap sumber daya. Kelompok rentan merupakan masyarakat yang paling membutuhkan dan mendesak untuk dilakukan perbaikan segera. Setelah merinci target atau sasaran program, program CSR dapat dirancang untuk memberikan solusi konkret kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan dukungan segera. Dengan menekankan bahwa program ini ditujukan untuk merespons kebutuhan kelompok rentan, perusahaan dapat memperkuat komitmen sosialnya dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemberdayaan komunitas yang membutuhkan dukungan. Itulah penjelasan mengenai Rencana Strategis dalam program CSR. Bagi kamu yang masih bingung dengan cara membuat dokumen Rencana Strategis program CSR yang ideal, langsung saja kontak Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi terkait pengelolaan program CSR melalui CSR Innovation, dari mulai assesment, pembuatan rencana strategis dan rencara kerja, hingga implementasi program. Klik untuk melihat berbagai layanan kami Atau Anda bisa menghubungi kami melalui Whattsapp di 08112130130 dan Email di contact@olahkarsa.com.
Olahkarsa on
Program CSR diliput media
CSR Communication

4 Langkah Agar Program CSR Diliput Banyak Media

Media merupakan salah satu stakeholder yang memiliki peran penting dalam sebuah program CSR. Untuk meng-eksposur dampak positif dari program CSR yang telah dilaksanakan, publikasi pada media massa berperan penting untuk menyebarluaskan informasi kepada stakehlder lain, guna membangun citra positif. Mengingat peran dari media tersebut, perusahaan tentu harus melakukan treatment khusus kepada media. Agar mereka mau mempublikasikan program dan kegiatan CSR yang telah dilakukan. Tanpa treatment khusus, para media tentu akan sulit bahkan enggan untuk mempublikasikan. Ketika hubungan baik dengan media telah terbangun, perusahaan tentu tidak akan kesulitan apabila hendak mempublikasikan kegiatan CSR. Adanya hubungan yang dekat antara perusahaan dengan media akan menghasilkan pemberitaan yang positif dengan perusahaan. Pemberitaan yang positif mengenai perusahaan akan meningkatkan citra perusahaan yang positif ke publik. Citra perusahaan yang positif akan membuat perusahaan semakin dikenal dan dipercaya oleh publik. Sehingga perusahaan akan semakin kuat dalam menghadapi persaingan dari para pesaing bisnis. Baca Juga: Hexahelix: Paradigma Baru Kolaborasi di CSR Lantas, bagaimana cara membangun hubungan baik dengan media, agar mereka mau mempublikasikan aktivitas CSR perusahaan? 1. Press Tour Strategi pertama adalah dengan menyelenggarakan Press Tour. Strategi ini bertujuan untuk membangun kedekatan emosional antara perusahaan dengan media. Dalam suasana santai dan informal, Press Tour dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan staff perusahaan kepada para insan media. Menjembatani pemahaman tentang industri dan lingkungan bisnis, serta merespons pertanyaan atau isu terkini. Press Tour dapat berupa kegiatan berekreasi ke tempat wisata, tempat bersejarah, atau tempat bernilai budaya. Bisa juga dengan menyelenggarakan kegiatan outbond di alam terbuka dengan menyisipkan rangkaian games yang menarik. Melalui berbagai kegiatan ini, perusahaan dapat membangun hubungan personal dengan insan media. Interaksi langsung dalam suasana santai dapat menciptakan hubungan yang kuat. Serta memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah berkomunikasi dan berkolaborasi dengan insan media. Selain itu, kegiatan Press Tour ini juga dapat membawa manfaat bagi media diantaranya sebagai ajang refreshing, rekreasi, dan media bisa mendapat informasi yang lengkap dari perusahaan yang dapat diangkat menjadi sumber pemberitaan. 2. Awarding/Pemberian Penghargaan Kegiatan selanjutnya adalah pemberian penghargaan kepada Media yang dinilai telah berkontribusi kepada perusahaan. Pemberian penghargaan ini merupakan sebuah langkah strategis dalam memelihara hubungan baik antara perusahaan dan media pers. Melalui kegiatan ini , perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada wartawan dan media massa yang telah berkontribusi untuk publikasi secara positif dan informatif. Penghargaan ini tidak hanya bentuk apresiasi terhadap kualitas liputan mereka, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan media. Dengan menciptakan momen yang berkesan dan memberikan apresiasi, perusahaan tidak hanya membangun hubungan profesional yang erat dengan media pers, tetapi juga memperkuat citra positif mereka dalam konteks keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. 3. Kunjungan Media Kegiatan selanjutnya adalah kunjungan media. Kunjungan ini memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk membangun hubungan secara langsung dengan para wartawan dan redaktur, menciptakan saling pengertian, serta memperkuat jalinan kerja sama yang positif. Selain itu, kunjungan media juga menciptakan ruang untuk membangun pemahaman bersama mengenai visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan. Sehingga media dapat memberikan liputan yang lebih kontekstual dan akurat, dan positif. Melalui kunjungan media, perusahaan tidak hanya membangun kepercayaan dengan para jurnalis, tetapi juga membuka pintu bagi peluang kerja sama yang lebih luas, seperti konferensi pers, wawancara eksklusif, hingga penulisan pemberitaan yang lebih mendalam. 4. Mengundang Menjadi Narasumber Kegiatan terakhir yang dapat membangun kedekatan media dengan perusahaan adalah mengundang mereka sebagai narasumber di perusahaan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan perusahaan yang berhubungan dengan dunia jurnalistik misalnya, Divisi Public Relation. Dengan mengundang pihak media menjadi narasumber atau pembicara, mereka akan merasa dihargai dan pada akhirnya dapat membangun kedekatan emosional dengan perusahaan. Ketika kedekatan emosional sudah terbangun, perusahaan tidak akan kesulitan ketika membutuhkan mereka untuk keperluan publikasi kegiatan CSR. Itulah penjelasan mengenai cara membangun hubungan baik dengan Media agar mudah mendapatkan pemberitaan. Bagi kamu yang masih bingung dengan cara menyusun strategi komunikasi dengan berbagai stakeholder termasuk dengan media, atau bahkan ingin program CSR nya bisa dipublikasikan di media nasional, langsung saja kontak Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi terkait strategi komunikasi CSR. Klik untuk melihat berbagai layanan kami Atau Anda bisa menghubungi kami melalui Whattsapp di 08112130130 dan Email di contact@olahkarsa.com.
Olahkarsa on
Karakteristik Masyarakat Pedesaan untuk Program CSR
CSR

Kenali Karakteristik Masyarakat Pedesaan dalam Program CSR

Dalam melaksanakan program CSR di wilayah pedesaan, pemahaman mendalam tentang karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran program menjadi hal yang vital. Selain agar program dapat berdampak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, juga agar program berjalan lancar serta meminimalisir kendala yang mungkin muncul. Dengan memahami dan memperhatikan karakteristik masyarakat pedesaan, program CSR dapat menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada masyarakat setempat. Di bawah ini, kita akan menjelajahi beberapa karakteristik masyarakat yang relevan untuk perencanaan dan implementasi program CSR. Baca Juga: Cara Mengintegrasikan CSR Sebagai Strategi Bisnis Kompleksitas Masyarakat Pedesaan Suatu masyarakat tidak bisa dipandang hanya sebagai kumpulan makhluk hidup, namun mereka memiliki sebuah sistem sosial yang mengatur dan mempengaruhi kehidupan sebuah masyarakat. Dalam pandangan sosiologi, masyarakat dipandang sebagai sistem sosial, yaitu pola interaksi sosial yang terdiri atas komponen sosial yang teratur dan melembaga atau mengakar dalam kehidupan masyarakat. Meski terlihat sederhana, masyarakat pedesaan memiliki sistem sosial yang sangat kompleks dan beragam dibandingkan dengan masyarakat di wilayah perkotaan. Setiap wilayah dan desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kompleksitas ini mencakup pola interaksi dan hubungan antar individu dan kelompok masyarakat, kelembagaan sosial, sistem mata penceharian, nilai, budaya dan adat istiadat. Apabila ada orang luar yang hendak masuk ke dalam kehidupan masyarakat pedesaan, termasuk perusahaan yang hendak melaksanakan program CSR, maka ia harus bisa memahami dan menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat tersebut. Hal ini agar ia dapat diterima dengan baik di sebuah masyarakat. Karakteristik masyarakat pedesaan 1. Memegang Teguh Sistem Kekerabatan dan Solidaritas Sosial Karakteristik pertama yakni pada umumnya masyarakat di pedesaan sangat memegang teguh sistem kekerabatan yang menjadi landasan kuatnya solidaritas sosial. Masyarakat di sebuah desa pada umumnya berasal dari keturunan dan leluhur yang sama. Sehingga antar masyarakat masih memiliki ikatan kekerabatan meskipun jauh, dan ikatan kekerabatan tersebut masih di pegang teguh. Hal ini menjadikan orang desa sangat memegang teguh prinsip gotong royong dan musyawarah untuk mufakat dalam kehidupan sehari-harinya. Sebab, antara satu warga dan warga lain merupakan ikatan keluarga yang harus dibantu dan ditolong. Oleh karena itu, prinsip gotong royong, tolong-menolong mewarnai sebagai bagian tradisi dan adat turun-temurun. Begitu pun dalam hal musyawarah. Musyawarah merupakan alat memecahkan masalah. Mereka hidup secara komunal, bukan individual, serta tidak bisa memecahkan masalah sendiri sehingga musyawarah antar keluarga atau kelompok menjadi bagian penting dalam kehidupannya. Dengan mengidentifikasi keberadaan karakteristik ini di pedesaan, perusahaan dapat menggunakannya sebagai kekuatan dalam melaksanakan program CSR. Solidaritas sosial adalah modal yang sangat berharga untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam program. 2. Keberadaan Kelembagaan Sosial Menurut Koentjaraningrat, lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan merupakan lembaga yang terdiri atas unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Bagi masyarakat desa, lembaga di masyarakat desa bisa berupa lembaga adat ataupun lembaga pemerintahan. Besarnya peranan lembaga pemerintahan berbeda pada semua desa. Pada desa dengan ikatan genealogis, peranan lembaga pemerintahan tidak terlalu besar karena sistem kekerabatan dengan aturan adat-istiadatnya sangat mendominasi kehidupan masyarakat desa. Adapun pada desa dengan ikatan kedaerahan, peranan lembaga pemerintahan cukup besar. Beberapa lembaga kemasyarakatan formal/pemerintahan yang ada di desa di antaranya sebagai berikut adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Rukun Tetangga (RT), Rukun Kampung-RT/RW Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Karang Taruna. Sedangkan lembaga kemasyarakatan yang bersifat non formal di antaranya kelompok pemakai air, lembaga adat, dewan kemakmuran mesjid, kelompok pengajian, dan kelompok tani. Berbeda dengan kelembagaan formal yang biasanya terikat oleh aturan pemerintah, kelembagaan non formal biasanya terikat oleh kedekatan emosional dan solidaritas sosial organik. Keberadaan kelembagaan sosial baik formal maupun non formal di pedesaan ini dapat menjadi wadah dalam melaksanakan program CSR. Dibanding membentuk lembaga atau kelompok sosial baru yang notabene dapat memakan waktu cukup lama, lebih baik menggunakan kelembagaan sosial yang sudah terbentuk dan eksis. 3. Bermata Penceharian Pertanian dan Peternakan Karakteristik selanjutnya dari masyarakat pedesaan adalah ketergantungan hidup mereka pada sektor pertanian dan peternakan. Hal ini diakibatkan oleh kondisi alam di wilayah pedesaan yang mendukung kegiatan-kegiatan pertanian dan peternakan. Yang mana lahan pedesaan terbilang masih subur dan memiliki pasokan air yang cukup sebagai pendukung keberhasilan pertanian. Namun, komoditas pertanian dan peternakan ini pada umumnya langsung dijual sebagai bahan baku mentah. Hal ini menyebabkan harga komoditas dua sektor ini rendah sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan juga masih rendah. Sejalan dengan hal ini, perusahaan bisa mengembangkan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang fokus pada mendukung sektor pertanian dan peternakan. Melalui dukungan ini, perusahaan dapat berkontribusi pada peningkatan taraf ekonomi masyarakat pedesaan. Dukungan yang diberikan dapat melibatkan peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang pertanian organik. Program CSR yang difokuskan pada pelatihan pertanian berkelanjutan, pengenalan teknologi pertanian modern, dan dukungan untuk meningkatkan produktivitas menjadi langkah-langkah konkret yang dapat diambil. Inisiatif ini memiliki potensi untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam mencapai keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. 4. Memegang Teguh Adat dan Tradisi Kebudayaan Karakteristik selanjutnya adalah pada umumnya masyarakat di pedesaan amat memegang teguh adat istiadat yang telah diwariskan secara turun temurun. Hal ini meliputi kegiatan sosial, ritual keagamaan, kesenian, bahasa, adat istiadat, dan norma atau aturan. Ketika perusahaan hendak melaksanakan program CSR nya, hendaknya selalu memperhatikan adat istiadat, budaya, dan normal yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Jangan sampai perusahaan tidak memperhatikan sehingga dalam pelaksanaannya perusahaan melanggar norma dan adat istiadat yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini tentu akan berakibat vital. Sebab yang awalnya perusahaan berencana hendak berniat baik, masyarakat bisa tidak menerima karena perusahaan melanggar norma dan adat istiadat yang berlaku. Baca Juga: Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Program CSR Sebagai contoh, perusahaan hendak memberikan bantuan kepada masyarakat di Desa A. Namun dalam proses pelaksanaannya, salah satu dari staff di lapangan mengucapkan atau melakukan hal-hal yang dilarang di wilayah tersebut. Akibatnya, pemimpin masyarakat di sana mungkin merasa tersinggung atau tidak puas dengan perilaku yang tidak pantas tersebut. Tindakan tidak sesuai ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan antara perusahaan dan masyarakat setempat, mengancam keberhasilan program CSR yang seharusnya membawa manfaat positif. Selain itu, dampak negatif dari tindakan tersebut bisa menciptakan ketidakharmonisan di antara komunitas, mempersulit upaya perusahaan untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat yang menjadi sasaran program CSR. Pemimpin masyarakat dan anggota desa mungkin merasa diabaikan atau tidak dihormati. Hal ini dapat menyulitkan kerja sama jangka panjang antara perusahaan dan komunitas setempat. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk tidak hanya fokus pada aspek materi bantuan yang diberikan. Tetapi juga memperhatikan etika dan budaya setempat dalam pelaksanaan program CSR. Dengan memastikan bahwa staf di lapangan memiliki pemahaman yang baik tentang norma-norma dan nilai-nilai di wilayah yang dilibatkan, perusahaan dapat meminimalkan risiko terjadinya insiden yang merugikan dan memperkuat hubungan positif dengan masyarakat. Itulah penjelasan tentang Karakteristik Masyarakat Pedesaan yang dapat menjadi panduan bagi perusahaan untuk melaksanakan program CSR. Bagi kamu yang masih bingung dengan cara mengenali karakteristik masyarakat sasaran program terutama yang berada di wilayah pedesaan, langsung saja kontak Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi terkait pengelolaan program CSR melalui CSR Innovation, dari mulai assesment, pembuatan rencana strategis dan rencara kerja, hingga implementasi program. Klik untuk melihat berbagai layanan kami Atau Anda bisa menghubungi kami melalui Whattsapp di 08112130130 dan Email di contact@olahkarsa.com. Referensi Adon Nasrullah Jamaluddin. Sosiologi Perdesaan. Bandung: Pustaka Setia
Olahkarsa on
Resolusi Konflik Perusahaan
Conflict Resolution

Mengenal Resolusi Konflik dan Jenisnya

Resolusi konflik merupakan tindakan yang harus diambil oleh perusahaan ketika mengalami konflik sosial dengan berbagai stakeholder khususnya masyarakat lokal. Konflik sosial merupakan sebuah peristiwa yang sering kali dialami oleh perusahaan. Hal ini biasanya dipicu karena beberapa hal seperti ketidakpuasan masyarakat terhadap operasi perusahaan di sekitar tempat tinggalnya, hingga operasi perusahaan yang dirasa menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam beberapa kasus, terjadinya konflik bisa menimbulkan kerugian, baik bagi masyarakat maupun perusahaan. Bagi masyarakat, konflik dapat menimbulkan kerugian materi maupun korban jiwa. Sedangkan bagi perusahaan konflik dapat menimbulkan kerugian fisik, infrastruktur, menurunnya citra di hadapan publik, hingga kerugian finansial. Baca Juga: Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Program CSR Ketika konflik antara masyarakat dengan perusahaan terjadi, perusahaan harus segera menyelesaikannya. Apabila dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian, gejolak konflik akan semakin besar dan bisa mengancam keberlanjutan bisnis perusahaan. Apa itu Konflik Sosial? Secara bahasa, konflik bermakna perselisihan atau pertentangan. Sedangkan konflik sosial adalah pertentangan antar anggota, antara kelompok, atau antara organisasi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Selo Soemarjan, Konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Yang mana bentuk interaksi sosial dapat berupa kerja sama (cooperation), persaingan (competition) dan pertentangan (conflict). Selain itu, konflik juga dapat dimaknai sebagai masalah sosial yang timbul karena adanya perbedaan yang terjadi di dalam masyarakat. Sebagai contoh perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, kepentingan, sistem hukum, suku, agama, kepercayaan, budaya, ideologi, politik, dan sebagainya. Selama ada perbedaan tersebut, konflik sosial tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan.¬† Dalam kehidupan sosial, Konflik adalah aspek interinsik dan tidak mungkin dihindarkan. Bahkan dalam perusahaan konflik sosial sering kali menjadi makanan sehari-hari yang mewarnai bisnis perusahaan. Namun, bukan berarti konflik tidak bisa diselesaikan. Resolusi konflik menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan konflik sosial Resolusi Konflik Dalam Webster Dictionary, Resolusi Konflik didefinisikan sebagai (1) tindakan mengurai suatu permasalahan, (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan permasalahan. Sedangkan dalam beberapa sumber yang lain, Resolusi konflik adalah upaya untuk mengelola konflik agar tidak berkembang menjadi kekerasan atau menimbulkan kerugian yang lebih parah. Dengan kata lain, resolusi konflik merupakan upaya pengendalian dan penyelesaian konflik. Pada hakikatnya resolusi konflik pun dipandang sebagai upaya penanganan sebab-sebab konflik dan penyelesaian konflik dengan menciptakan hubungan baru yang bisa bertahan lama dan positif di antara kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang bertentangan. Jenis Resolusi Konflik Di dalam upaya resolusi konflik, terdapat beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi. 1. Konsiliasi Rekonsiliasi merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik, permusuhan, dan rasa saling tidak percaya di antara dua kelompok yang berkonflik. Dalam rekonsiliasi, pihak yang berkonflik diharapkan mampu menimbulkan situasi saling melupakan dan saling memaafkan atas peristiwa konflik yang terjadi. Rekonsiliasi hanya dapat dilakukan melalui penguatan modal sosial (social capital) yang dimulai dari membangun modal sosial utama yakni kepercayaan (trust) antar masyarakat. Dalam konteks ini, Perusahaan dapat menyelesaikan atau menghindari konflik dengan cara membangun kepercayaan di antara para stakeholder khususnya masyarakat. Ketika kepercayaan sudah terbangun, maka konflik akan terhindar. Rekonsiliasi dapat dilakukan oleh perusahaan ketika dihadapkan pada situasi konflik seperti tuntutan mengenai dampak sosial dan lingkungan dari operasi perusahaan. Rekonsiliasi tidak selalu dilakukan sebagai respons terhadap konflik, sering kali rekonsiliasi ini menjadi strategi proaktif untuk membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan antara perusahaan dan masyarakat. 2. Mediasi Mediasi adalah pendekatan dalam penyelesaian konflik melalui proses perundingan atau mufakat dari para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Sebagai mediator, tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Perusahaan dapat menggunakan pendekatan mediasi ketika dihadapkan dengan konflik di masyarakat. Misalnya saat menghadapi tuntutan dari masyarakat tentang lapangan kerja maupun dana CSR. 3. Arbitase Mirip dengan mediasi, resolusi konflik melalui arbitrase juga menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam arbitrase disebut sebagai arbiter. Seorang arbiter bersifat netral. Berbeda dengan mediator yang hanya memediasi dan memberikan nasihat, arbiter memiliki wewenang untuk memilih salah satu alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak yang terlibat konflik. Dalam proses arbitase, Arbiter akan melakukan dengar pendapat dengan pihak-pihak yang terlibat konflik. Masing-masing pihak tersebut mengemukakan posisinya dalam konflik disertai bukti kesaksian dan dokumen-dokumen yang mendukung. Setelah itu Arbiter secara aktif menggali informasi dari pihak-pihak yang terlibat konflik. Kemudian Arbiter mengumpulkan sejumlah alternatif kemungkinan resolusi konflik dan membahasnya dengan pihak-pihak yang terlibat konflik. Selanjutnya Arbiter memilih salah satu alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak yang terlibat konflik dan masing-masing pihak yang terlibat konflik melaksanakan keputusan arbiter. 4. Negosiasi Adalah proses komunikasi langsung antara pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mencapai kesepakatan atau solusi yang saling menguntungkan. Negosiasi dapat dilakukan secara formal atau informal, dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga. 5. Litigasi Adalah proses penyelesaian konflik dengan cara mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada pengadilan. Litigan berperan sebagai penggugat atau tergugat dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka di depan hakim. Keputusan atau solusi pengadilan bersifat final dan harus ditaati oleh semua pihak. Pendekatan ini dapat dilakukan sebagai jalan terakhir ketika berbagai pendekatan lain dirasa tidak bisa menyelesaikan konflik. Penutup Resolusi konflik bukanlah tugas yang mudah, namun sangat penting untuk menciptakan hubungan baik dengan seluruh stakeholder khususnya masyarakat. Berbagai jenis pendekatan dalam resolusi konflik memberikan pilihan yang sesuai dengan kompleksitas dan sifat konflik yang terlibat. Dengan pemahaman yang baik tentang berbagai pendekatan dalam resolusi konflik, perusahaan dapat mencapai perdamaian dan keharmonisan dengan seluruh stakeholder. Itulah penjelasan tentang Resolusi Konflik dan Jenisnya. Bagi kamu yang masih bingung dengan cara mengelola konflik sosial di sekitar perusahan mu, langsung saja kontak¬†Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi¬†terkait pengelolaan konflik melalui kegiatan “Miniclass tentang Social Issue dan Stakeholder Management”. Klik untuk melihat berbagai layanan kami Atau Anda bisa menghubungi kami melalui Whattsapp di 08112130130 dan Email di contact@olahkarsa.com.
Olahkarsa on
CSR Strategi Bisnis
CSR

4 Cara Mengintegrasikan CSR Sebagai Strategi Bisnis

Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen dari dunia bisnis untuk berkontribusi secara positif kepada karyawan, komunitas, dan lingkungannya. Namun selama ini, banyak orang yang masih berpikir bahwa manfaat dari praktik CSR hanya untuk masyarakat atau stakeholder saja? Jika kamu masih berpikir demikian sepertinya artikel ini akan menambah pengetahuan baru. Sebab di era sekarang, praktik CSR bisa menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan performa bisnis (profit). Seperti yang kita ketahui, salah satu konsep yang mengilhami lahirnya praktik CSR adalah konsep dari john Elkington tentang triple bottom line yaitu 3P (profit, people, planet). Apabila dicermati lebih dalam, konsep ini menjadi panduan bagi pelaku usaha untuk mengakselerasi performa bisnis itu sendiri. Menciptakan harmoni antara people (masyarakat lokal, karyawan, konsumen, investor dan stakeholder secara umum ) dan planet (lingkungan) akan berbanding lurus dengan kinerja profit (keuntungan). Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana perusahaan dapat mengintegrasikan CSR ke dalam strategi bisnis untuk mencapai keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Baca Juga: Ancaman Nyata Krisis Iklim Bagi Keberlanjuta Bisnis 1. Pandang CSR Bukan Sebagai Biaya (Cost), Namun Investasi Untuk merancang praktik CSR sebagai strategi bisnis, pertama kamu harus memandang Corporate Social Responsibility (CSR) bukan bukan sebagai biaya (cost). Melainkan sebagai investasi yang kelak akan menghasilkan keuntungan. Perubahan cara pandang ini akan membuka pintu bagi perusahaan untuk melihat lebih jauh dampak jangka pendek dan jangka panjang yang dapat dihasilkan oleh praktik CSR. Dengan memandang CSR sebagai investasi, perusahaan dapat melakukan pendekatan yang proaktif. Melihat kegiatan sosial dan lingkungan sebagai bagian integral dari strategi bisnis mereka. Proses ini melibatkan alokasi sumber daya untuk proyek-proyek CSR yang tidak hanya memenuhi kewajiban etis. Tetapi juga merangsang pertumbuhan bisnis melalui peningkatan reputasi, loyalitas pelanggan, dan ketahanan operasional yang terhindar dari berbagai risiko bisnis. 2. Pelaporan Berkelanjutan (Sutaiability Reporting) Di era saat ini, keputusan investor untuk menanamkan modalnya di sebuah perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja aspek finansial saja. Namun juga kinerja non finansial. Para investor semakin menyadari bahwa faktor-faktor non-keuangan, seperti keberlanjutan, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial, dapat memengaruhi kinerja jangka panjang perusahaan. Kinerja non finansial adalah pencapaian-pencapaian perusahaan untuk berkontribusi pada lingkungan sekitar, termasuk mengelola berbagai risiko yang muncul. Kinerja non finansial dari sebuah perusahaan biasanya dilihat melalui dokumen Sustainability Report. Sustainability Report berfokus menyoroti dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan operasional. Praktik CSR merupakan salah satu elemen utama yang menjadi substansi dari Sustainability Report. Dengan memasukkan inisiatif CSR dalam laporan ini, perusahaan dapat memberikan gambaran holistik tentang komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan. Baca Juga: Global Reporting Initiative (GRI), Standar untuk Sustainability Report Dengan menyajikan informasi yang kredibel dan terverifikasi tentang dampak positif yang dihasilkan oleh kegiatan sosial dan lingkungan, perusahaan memberikan indikator kuat bahwa mereka tidak hanya fokus pada keuntungan finansial. Tetapi juga pada kontribusi positif mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal Ini tentu akan membantu menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan investor. 3. Eksposur Komunikasi untuk Menciptakan Brand Image Perusahaan CSR bukanlah beban, namun investasi untuk membangun reputasi dan citra perusahaan. Ketika perusahaan secara aktif berkontribusi pada keberlanjutan masyarakat dan lingkungan, hal ini akan menciptakan citra positif di mata para pemangku kepentingan khususnya masyarakat lokal, konsumen, media, dan investor. Mengimplementasikan praktik Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai alat eksposur komunikasi untuk membentuk citra merek perusahaan. Saat ini, konsumen semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari produk atau layanan yang mereka gunakan. Hal ini menjadikan CSR bukan hanya tentang memenuhi kewajiban etis, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk membangun brand image. Dalam langkah ini, perusahaan dapat mempublikasikan dan menonjolkan inisiatif keberlanjutan serta kontribusi sosial perusahaan melalui berbagai saluran komunikasi. Seperti media sosial, siaran pers, majalah, website perusahaan, maupun event kreatif. Sebagai informasi, Olahkarsa terus mendorong dunia bisnis untuk membangun strategi komunikasi CSR yang kuat. Hal ini dilakukan dengan menyediakan berbagai layanan dan asistensi terkait dengan pengelolaan sosial media, media rilis, komunikasi melalui bulletin CSR, Buku ISBN, maupun media kreatifnya. Untuk lebih lengkapnya kamu bisa mengunjungi link berikut: CSR Communication Olahkarsa Service 4. Menciptakan Nilai Bersama dengan Pendekatan CSV Creating Shared Value (CSV) diartikan sebagai suatu konsep dan perencanaan strategi bisnis perusahaan dengan memperhatikan masalah dan kebutuhan sosial (Porter dan Kramer, 2011). CSV bukan hanya tentang nilai personal ataupun membagikan nilai yang sudah diciptakan oleh perusahaan. Namun, memperluas nilai ekonomi dan sosial antar aspek bisnis bagi perusahaan maupun masyarakat. Semakin luas nilai baik dan manfaat tersebar, maka semakin besar pula keuntungan strategis bagi perusahaan. Dengan kata lain, Creating Shared Value (CSV) merupakan usaha perusahaan secara proaktif untuk menciptakan nilai bersama pada ekonomi dan sosial. Creating Shared Value atau CSV berupaya membangun suatu peluang dalam rangka menyelesaikan permasalahan sosial sekaligus menjadi upaya perusahaan untuk berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial. Baca Juga: 3 Bentuk Implementasi Creating Shared Value (CSV) Jika pada umumnya dampak yang dihasilkan dari praktik CSR bersifta tidak langsung melalui brand image atau citra perusahaan di hadapan publik, maka dengan pendekatan CSV, praktik CSR perusahaan dapat menghasilkan dampak secara langsung bagi kinerja bisnis mereka (profit). Itulah penjelasan tentang bagaimana mengintegrasikan prakatik CSR ke dalam strategi bisnis perusahaan. Bagi kamu yang masih bingung dengan cara mengelola CSR yang efektif untuk mendorong akselerasi bisni, langsung saja kontak Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi terkait pengelolaan program CSR secara end-to-end. Klik untuk melihat berbagai layanan kami Atau Anda bisa menghubungi kami melalui Whattsapp di 08112130130 dan Email di contact@olahkarsa.com.
Olahkarsa on
PowerPoint PROPER
PROPER

Begini Kriteria PowerPoint untuk Presentasi PROPER Emas

Presentasi PowerPoint dari pimpinan perusahaan menjadi salah satu kriteria utama dalam penilaian PROPER Emas. Pemimpin perusahaan akan diminta memaparkan upaya-upaya keberlanjutan dalam operasi bisnis yang dilakukan kepada Dewan Penilai PROPER. Tujuan dari kriteria penilaian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana para pemimpin perusahaan tersebut berkomitmen pada praktik bisnis yang berkelanjutan. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selaku penyelenggara ini berupaya untuk mendorong para pemimpin perusahaan terkait untuk semakin berkomitmen pada keberlanjutan. Lantas seperti apa substansi dalam PowerPoint PROPER Emas ini? Baca Juga: Kriteria Green Leadership dalam PROPER 1. Komitmen Manajemen Pembahasan pertama adalah paparan mengenai komitmen manajemen pada keberlanjutan. Pada slide ini, Peserta PROPER dapat memaparkan visi misi perusahaan, serta poin-poin komitmen dari jajaran direksi atau pimpinan perusahaan terhadap praktik bisnis berkelanjutan. 2. Profil Perusahaan Pembahasan kedua adalah profil perusahaan. Pada slide ini dijelaskan mengenai informasi umum seputar perusahaan seperti tahun berdiri, alamat, jumlah karyawan, luasan area operasi, jenis produk, dan kapasitas produksi dari perusahaan. 3. Sebaran Program Pemberdayaan Masyarakat Pembahasan ketiga adalah pemaparan mengenai sebaran program pemberdayaan masyarakat. Pada slide ini perusahaan harus memaparkan peta persebaran dari program pemberdayaan masyarakat unggulan yang dilaksanakan oleh perusahaan. Kamu bisa menggunakan gambar dari aplikasi Google Maps sebagai alat bantu untuk menggambarkan sebaran program. 4. Prestasi Pembahasan ketiga adalah pemaparan mengenai prestasi yang pernah diraih oleh perusahaan dalam praktik CSR. Prestasi ini bisa berupa penghargaan berupa trofi maupun sertifikat yang diberikan oleh lembaga/organisasi pada tingkatan daerah, provinsi, nasional, hingga internasional. Selain itu kamu juga bisa menyantumkan sertifikasi yang berkaitan dengan menajemen lingkungan ataupun praktik CSR. 5. Sistem Manajemen Daur Hidup Pembahasan selanjutnya adalah pemaparan mengenai sistem manajemen daur hidup atau Life Ciclye Assesment (LCA) . Pada bagian ini, kamu harus memaparkan hasil penilaian potensi dampak lingkungan dan jejak karbon yang dihasilkan oleh sebuah produk dalam setiap tahapan daur hidup (ekstraksi, pengolahan, distribusi, daur ulang). Baca Juga: Bagaimana Kriteria Life Cycle Assesment (LCA) dalam PROPER? Dalam slide pembahasan ini pula kamu harus memaparkan gambaran umum mengenai skema program untuk mereduksi dampak negatif tersebut melalui program Eco Inovasi dan Inovasi Sosial. 6. Eco Inovasi Pembahasan selanjutnya adalah pemaparan mengenai program Eco Inovasi yang dilakukan oleh perusahaan. Jika pemaparan mengenai Sistem Daur Hidup/Life Ciclye Assesment (LCA) hanya sebatas penilaian dampak negatif atau jejak karbon dari proses produksi, Eco Inovasi adalah tindakan dari perusahaan untuk mereduksi dampak negatif tersebut secara langsung. Hal ini dilakukan dengan menciptkan inovasi teknologi pada elemen operasional yang dapat menghemat sumber daya dan juga meruduksi limbah atau emisi. Baca Juga: Mengenal Eco Inovasi dalam PROPER Dalam pembahasan ini, kamu harus mengaitkan hasil penilaian daur hidup dengan program Eco Inovasi yang dilakukan. Serta mengaitkannya dengan prinsip ekonomi sirkuler. 7. Inovasi Sosial Apabila Eco Inovasi merupakan program untuk mereduksi dampak negatif dari operasi bisnis dengan inovasi teknologi pada internal operasional perusahaan, maka Inovasi Sosial adalah upaya mereduksi dampak negatif yang dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat. Dengan program Inovasi Sosial, perusahaan tidak hanya mereduksi dampak negatif seperti mengurangi emisi karbon, namun juga menjawab kebutuhan sosial. Baca Juga: Mengenal Inovasi Sosial dalam PROPER Dalam pembahasan ini, kamu harus memaparkan latar belakang dilaksanakannya program, perubahan sistemik yang terjadi, argumentasi mengenai unsur kebaruan, proses transfer knowledge dari core competency yang dimiliki perusahaan, argumentasi bahwa program telah menjawab kebutuhan kelompok rentan, data dan argumentasi peningkatan kapabilitas sosial, sensitivitas program terhadap bencana, capaian program melalui kerangka sustaiability compas, serta argumentasi mengenai transformasi sosial yang terjadi. 8. SROI Pembahasan selanjutnya adalah paparan mengenai nilai SROI dari program inovasi sosial yang dilaksanakan oleh perusahaan. Dalam slide ini juga dipaparkan secara detail namun ringkas mengenai ruang lingkup, identifikasi stakeholder, pemetaan outcome dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan, serta fiksasi dampak. Baca Juga: Social Return on Investemen (SROI) dalam PROPER 9. Roadmap Keberlanjutan Pembahasan terakhir adalah paparan mengenai roadmap/peta jalan program dari Inovasi Sosial yang dilaksanakan. Slide pembahasan ini berisi tentang rencana dan target tahunan, dari awal program tersebut dilaksanakan hingga terminasi atau program berakhir saat masyarakat mandiri. Bagi yang kesulitan dalam penyusunan PowerPoint untuk persyaratan presentasi PROPER Emas , langsung saja kontak Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi pembuatan slide PowerPoint untuk PROPER Emas. Kami pun menyediakan berbagai layanan dan produk lainnya terkait dengan pendampingan PROPER. Klik untuk melihat berbagai layanan kami Atau Anda bisa menghubungi kami melalui Whattsapp di 08112130130 dan Email di contact@olahkarsa.com.
Olahkarsa on
CSR SDGs
CSR

7 Cara Mudah Mengintegrasikan Program CSR dengan SDGs

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah kewajiban dunia bisnis untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Di tengah berbagai tantangan yang yang tengah terjadi saat ini, SDGs menjadi sebuah hal yang penting untuk dicapai oleh seluruh pihak terutama entitas bisnis. Dalam beberapa kasus, sebuah perusahaan sering kali dituntut untuk membuat laporan dan mengkomunikasikan capaiaian SDGs dari operasioanl bisnis yang telah dilakukan. Hal ini sebagai bentuk akuntabilitas dan sarana mendapatkan reputasi yang baik di hadapan stakeholder. Namun, tak jarang perusahaan mengalami kesulitan mengintegrasikan target capaian SDGs dengan praktik CSR yang mereka lakukan. Pada artikel kali ini, akan dibahas cara menyelaraskan program CSR dengan SDGS yang saat ini menjadi tuntutan banyak pihak. Baca Juga: Apa itu Sustainable Development Goals Bagaimana Hubungan CSR dengan SDGs? Meskipun memiliki pengertian yang berbeda, namun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. CSR (Corporate Social Responsibility) sendiri adalah praktik bisnis dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan ke dalam operasinya dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Sementara itu, SDGs (Sustainable Development Goals) adalah kumpulan 17 tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Beberapa keterkaitan antar keduanya adalah sebagai berikut: 1. Praktik CSR Selaras dengan Tujuan SDGS  Banyak dari tujuan SDGS berkaitan langsung dengan isu-isu sosial, lingkungan, dan ekonomi yang bisa menjadi perhatian dalam praktik CSR. Perusahaan yang berkomitmen mendorong pencapaian tujuan-tujuan SDGS dalam melakukan tindakan konkrit melalui praktik CSR. 2. Pengukuran dan Pelaporan Untuk memantau kemajuan menuju pencapaian tujuan SDGS, pelaporan CSR yang transparan dan berfokus pada dampak sosial dan lingkungan menjadi penting. Perusahaan dapat menggunakan kerangka kerja SDGS sebagai panduan untuk mengidentifikasi indikator kinerja yang relevan. 3. Peluang Kolaborasi dan Kemitraan SDGs menjadi peluang bagi perusahaan untuk memperluas kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai stakeholder. Untuk mencapai tujuan SDGS, diperlukan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor bisnis. Perusahaan dengan praktik CSR nya dapat bekerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki konsen dalam SDGS untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. 4. SDGs Sebagai Sumber Ide dan Inovasi Program CSR Untuk mencapai tujuan SDGS, sering kali diperlukan inovasi dalam produk, layanan, dan proses bisnis. Praktik CSR yang berfokus pada keberlanjutan dapat mendorong perusahaan untuk menciptakan inovasi baru yang mendukung tujuan SDGS. Begitu pun sebaliknya, poin dan tujuan SDGS bisa dijadikan sumber ide dan inovasi untuk membuat berbagai inovasi dalam praktik CSR. Baca Juga: Mengenal Inovasi Sosial dalam PROPER Langkah Mengintegrasikan Program CSR dengan SDGS Mengaitkan program CSR (Corporate Social Responsibility) dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) adalah langkah yang penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain itu, praktik ini juga menimbilakn efisiensi sebab dengan mengintegrasikan SDGS ke dalalam praktik CSR, perusaaan bisa meraih tujuan dalam satu waktu. Sebab kadangkala perusahaan dituntut untuk melalkukan pelaporan praktik SDGS dan CSR secara terpisah. Dengan sekali jalan, perusahaan daat memubat dua laporan Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ikuti untuk mengaitkan program CSR dengan SDGs: 1. Pahami Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Pertama-tama, Kamu perlu memahami SDGs yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk seluruh negara di dunia. SDGs terdiri dari 17 tujuan yang mencakup berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, termasuk pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, kelestarian lingkungan, dan lain sebagainya. Pemahaman ini menjadi pondasi dalam menjalankan prkatik CSR untuk mencapai SDGS secara terintegrasi. 2. Evaluasi Program CSR yang Sudah Ada Langkah berikutnya, kamu perlu mengevaluasi program CSR yang telah berjalan di perusahaan kamu. Periksa apakah program-program tersebut sudah sejalan dengan salah satu atau beberapa point dan tujuan SDGs. Dengan evaluasi ini, kamu bisa mengetahui apakah ada aspek-aspek dari program-program tersebut yang sudah mendukung SDGs, atau bahkan ada tujuan SDGs yang belum didukung dengan program CSR. 3. Tentukan Prioritas SDGs Setelah kamu mengevaluasi program CSR yang telah berjalan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi SDGs yang paling relevan dengan bisnis dan nilai perusahaan kamu. Pilih satu atau beberapa SDGs yang ingin kamu fokuskan dalam program CSR kamu. Selain itu kamu bisa memilih target capaian SDGs sesuai dengan urgensi dan permasalahan yang ada di sekitar perusahaanmu. Dengan langkah ini, program CSR kamu bisa memiliki dampak positif yang signifikan. 4. Buat Rencana CSR yang Terkait dengan SDGs Selanjutnya, buatlah rencana CSR yang spesifik dan terkait dengan SDGs yang kamu pilih. Rencana ini harus mencakup tujuan, strategi, anggaran, sumber daya, dan metrik yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan program CSR dan target capaian program terhadap SDGs. 5. Libatkan Pihak yang Memiliki Konsen Serupa Langkah berikutnya, libatkan berbagai pihak yang juga memiliki konsen serupa dalam pencapaian poin SDGs yang kamu targetkan. Sebagai contoh, kamu bisa melibatkan instansi kesehatan pada program penanggulangan stunting. Kamu juga bisa melibatkan pegiat lingkungan saat menjalankan program konservasi mangrove di sekitar perusahaan. Kolaborasi dengan pihak terkait dapat memperkuat dampak positif program CSR kamu. 6. Komunikasikan dan Laporkan Hasil Selanjutnya, jangan lupa untuk konsisten mengkomunikasikan program CSR yang telah dilaksanakan dan bagaimana program tersebut terkait dengan SDGs kepada para pemangku kepentingan. Kamu bisa melakukannya melalui berbagai media seperti penerbitan siaran pers, laporan tahunan yang terintegrasi dengan capaian SDGS, buku, majalah, maupun platform mainstreem seperti media sosial. Dengan langkah ini, kamu bisa menujukan kepada para pemangku kepentingan bahwa perusahaanmu telah berkontribusi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan. 7. Evaluasi dan Perbaikan Terus-menerus Terakhir, selalu lakukan evaluasi program CSR kamu untuk memastikan bahwa program tersebut tetap relevan dengan SDGs yang kamu pilih. Jika diperlukan, lakukan perbaikan dan peningkatan agar program CSR kamu semakin efektif. Baca Juga: Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Program CSR Penutup Dengan mengintegrasikan target capaian SDGS pada program CSR perusahaan, kamu dapat berkontribusi secara nyata dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sambil memperkuat reputasi perusahaan dan hubungan dengan pemangku kepentingan. Pastikan untuk melibatkan seluruh tim CSR dalam proses ini dan terus memonitor dan mengukur dampak dari program-program CSR yang kamu jalankan.
Olahkarsa on
Eco Inovasi dalam PROPER
PROPER

Mengenal Eco Inovasi dalam PROPER

Eco Inovasi merupakan kriteria penilaian terbaru dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Seperti yang kita tahu, berbagai kriteria dan aspek penilaian dalam PROPER terus berkembang dan mengalami berbagai penambahan. Hal ini bertujuan untuk semakin mendorong dunia bisnis agar terus melakukan pembelajaran dan perbaikan dalam seluruh aspek operasionalnya, dengan memperhatikan aspek lingkungan. Baca Juga: Mengenal Inovasi Sosial dalam PROPER Eco Inovasi menjadi salah satu kriteria penilaian penting untuk PROPER Beyond Complience peringkat Emas tahun 2023. Peserta PROPER yang telah berhasil melalui seluruh rangkaian penilaian hingga menjadi kandidat Emas, maka wajib untuk menyusun dokumen ini. Lantas Apa Itu Eco Inovasi? Eco Inovasi adalah sebuah konsep yang muncul sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan planet bumi. Konsep ini mengacu pada pengembangan solusi kreatif dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan, seperti perubahan iklim, polusi, dan kerusakan ekosistem, yang akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian berbagai pihak. Eco Inovasi melibatkan penggabungan teknologi, desain, dan praktik bisnis yang ramah lingkungan untuk menciptakan produk yang lebih berkelanjutan. Tujuan dari praktik ini adalah untuk mendorong transisi penggunaan sumber daya alam dan mengurangi dampak negatif yang kita hasilkan. Dengan mendorong adopsi Eco Inovasi, pemerintah dan industri di Indonesia dapat mencapai pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, Eco inovasi juga menciptakan peluang untuk penghematan biaya bagi industri, meningkatkan daya saing, dan merangsang perkembangan teknologi. Mengapa Eco Inovasi Penting Dilakukan? Eco inovasi menjadi sangat penting diterapkan di dunia industri dewasa ini. Sebab, sumber daya alam yang menjadi bahan bagi pada sebagian besar industri bersifat terbatas dan kian menipis. Selain itu, terbatasnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menjadi alasan penting mengapa Eco Inovasi ini penting dilakukan. Ketika sumber daya alam semakin menipis bahkan habis, serta lingkungan telah kehilangan daya dukung dan daya tampungnya, maka berbagai bencana akan semakin mudah terjadi. Hal ini tentu akan merugikan masyarakat secara umum, terasuk entitas bisnis itu sendiri. Baja Juga: Ancaman Nyata Krisis Iklim Bagi Dunia Bisnis Dengan menerapkan Eco Inovasi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta menekan dampak negatif lingkungan. Sebagai contoh efisiensi energi, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), manajemen limbah beracun dan berbahaya (B3), serta efisiensi penggunaan air. Penerapan praktik ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan berkat penghematan biaya yang dilakukan dalam operasional dari hulu hingga ke hilir. Bagaimana Eco Inovasi dalam PROPER? Dalam penilaian PROPER, Dokumen Eco Inovasi menjadi persyaratan utama ketika perusahaan masuk ke dalam kandidat Emas. Penyusan Dokumen ini terkait erat dengan konsep Life Cycle Assessment (LCA) atau Penilaian Siklus Hidup serta Ekonomi Sirkuler. Dalam menyusun dokumen ini, perusahaan harus memperhatikan beberapa poin pembahasan berikut agar dokumen Eco Inovasi yang diserahkan sesuai dengan kriteria. 1. Analisis Dampak dan Interpretasi Daur Hidup Point pembahasan pertama adalah analisis mengenai potensi dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan proses bisnis. Analisis dampak ini dilakukan dengan menggunakan metode Life Cycle Assesment (LCA) atau daur hidup. Baca Juga: Bagaimana Kriteria Life Cycle Assesment dalam PROPER Proses analisis dilakukan dengan mencakup beberapa variabel data meliputi bahan bakar, bahan baku, bahan kimia, produk, dan emisi (udara, tanah, dan air) yang dihasilkan atau digunakan dalam proses produksi. Ruang lingkup LCA yang dikaji adalah Cradle to grave yang dimulai dari proses mendapatkan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi dan menjadi limbah. 2. Program Eco Invoasi dan Analisis Keterkaitan dengan Life Cycle Assessment (LCA) Tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis keterkaitan program Eco Inovasi dengan Life Cycle Assesment atau daur hidup. Pada bagian ini, perusahaan harus menjelaskan bagaimana berbagai program Eco Inovasi dilakukan selaras dengan Life Cycle Assesment. Pertama-tama perusahaan harus mendeskripsikan permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya program, kemudian membandingkan kondisi sebelum dan sesudah dilaksnakannya program. 3. Dampak Eco Inovasi terhadap Pengurangan Hotspot Setelah melakukan interpretasi terhadap seluruh potensi dampak yang dihasilkan dari proses produksi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisa hotspot proses. Titik hotspot dapat berupa unit proses (hotspot proces) maupun kategori dampak (hotspot dampak) yang memiliki nilai tertinggi pada suatu rangkaian proses produksi. Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap hotspot proses yang memiliki nilai dampak tertinggi dimasing-masing kategori dampaknya. Analisa hotspot dilakukan pada unit proses yang berkaitan dengan operasional produksi listrik saja untuk menjadi baseline untuk menentukan program perbaikan dari kegiatan rutin produksi. 4. Analisis Relevansi Eco Inovasi dengan Sirkular Ekonomi Poin terakhir adalah analisis mengenai relevansi program Eco Inovasi dengan Sirkular Ekonimi. Pada bagian ini perusahaan harus memaparkan bagaimana berbagai program yang telah dilaksankaan dapat mendorong sirkular ekonomi. Proses analisis dilakukan dengan mengaitkan antara program yang dilakukan dengan prinsip-prinsip ekonomi sirkuler, serta di gambarkan indikator pendukung keterkaitan tersebut.
Olahkarsa on
Mikroplastik
Environmental

Bagaimana Mikroplastik Bisa Membunuh Manusia?

Mikroplastik merupakan ancaman nyata bagi kehidupan manusia saat ini. Meski plastik adalah benda yang telah banyak membantu kehidupan manusia, karena plastik memiliki harga yang lebih efisien dan memiliki ketahanan yang sangat baik dibanding dengan material lain, namun siapa sangka, penggunaan plastik saat ini telah mengancam kehidupan manusia? Inilah yang sedang terjadi saat ini. Plastik yang selama ini membantu aktivitas manusia, ternyata mengancam kehidupan manusia. Menurut laporan dari WWF, unsur plastik yang biasa digunakan oleh manusia telah masuk ke dalam tubuh. Laporan itu menjelaskan bahwa setiap minggu, manusia rata-rata mengonsumsi hampir 2.000 potong plastik kecil atau setara plastik seukuran kartu kredit yang beratnya mencapai 5 gram layaknya tutup botol plastik.  Bahkan dalam enam bulan, setiap manusia berpotensi mengonsumsi 125 gram serpihan plastik atau yang setara dengan satu mangkuk penuh sereal. Artinya, dalam setahun manusia bisa mengonsumsi 250 gram. Asupan tersebut juga berasal dari partikel plastik yang dihirup melalui udara terutama di daerah perkotaan. Baca Juga: Melacak Jejak Karbon pada Segelas Kopi Produksi plastik sendiri telah melonjak dalam 50 tahun terakhir, dan mengarah pada meluasnya penggunaan produk sekali pakai murah yang memiliki efek merusak pada lingkungan, termasuk kehidupan di pantai yang pada tahap selanjutnya semakin mengancam habitat satwa liar di laut. Mengenal Mikroplastik Mikroplastik adalah potongan atau partikel plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Meskipun terdapat berbagai pendapat mengenai ukurannya, mikroplastik didefinisikan sebagai potongan plastik yang memiliki diameter kurang dari 5 mm. Terdapat dua jenis mikroplastik yaitu mikro primer dan mikro sekunder. Mikro primer adalah mikro plastik yang diproduksi langsung untuk produk tertentu yang dipakai manusia. Contoh nya adalah sabun, deterjen, kosmetik, dan pakaian. Ketika barang-barang ini digunakan dan berinteraksi dengan air, maka partikel plastik yang terdapat dalam benda-benda tersebut akan terbawa bersama air. Sementara mikro sekunder adalah mikroplasrik yang berasal dari penguraian sampah plastik di lautan. Ketika sampah-sampah plastik yang merupakan bekas pemakaian manusia dibuang, maka plastik tersebut akan terurai secara perlahan menjadi mikroplastik. Kedua jenis ini dapat bertahan di lingkungan dalam waktu yang lama. Bahaya Mikroplastik 1. Merusak Sel dan Jaringan Manusia Bahaya yang pertama adalah kerusakan sel dalam tubuh. Tingginya intensitas paparan mikroplastik dalam jangka panjang dapat memicu perubahan hormonal yang berdampak pada kematian sel, kerusakan dinding sel, bahkan kerusakan organ dalam tubuh. 2. Terganggunya Metabolisme Tubuh Bahaya yang kedua adalah dapat memengaruhi kinerja sistem endokrin yang berperan dalam mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk metabolisme, fungsi seksual, nafsu makan, siklus tidur, tumbuh kembang, dan tekanan darah. Sistem endokrin yang terganggu juga membuat seseorang mengalami peningkatan bobot tubuh secara tiba-tiba. 3. Gangguan Hormonal Tubuh Bahaya selanjutnya adalah gangguan hormon tubuh. Hal ini dapat terjadi ketika partikel plastik yang tertelan dan terbawa melalui aliran darah. Jika dibiarkan begitu saja, mikroplastik dapat berdampak pada penurunan tingkat kesuburan pada pria dan wanita. 6. Memicu Alergi Bahaya selanjutnya adalah dapat memicu munculnya reaksi alergi. Tingkat keparahan reaksi alergi yang dialami akan tergantung pada kesehatan masing-masing orang, serta intensitas paparan mikroplastik itu sendiri. Kondisi tersebut ditandai dengan gejala berupa bersin-bersin, hidung gatal, hidung berair, dan hidung tersumbat. Mata gatal, mata merah, dan mata berair. Mengi, sesak pada dada, sesak napas, dan batuk-batuk. Ruam merah yang menonjol dan disertai dengan gatal. Pembengkakan pada bibir, lidah, mata, atau wajah. 5. Memicu Penyakit Berbahaya Dalam jangka panjang, mikroplastik dapat memicu berbagai penyakit berbahaya. Dalam unsur plastik, terdapat sebuah bahan kimia yang bersifat karsinogen bernama Styrene. Bahan kimia ini umumnya ditemukan dalam plastik kemasan makanan. Jika bahan kimia tersebut masuk dan terakumulasi dalam tubuh, sejumlah gangguan kesehatan bisa saja terjadi, termasuk gangguan pada sistem saraf, gangguan pada pendengaran, kanker, penurunan fungsi sistem imun, dan gangguna pada sistem reproduksi. 6. Kematian Mikroplastik yang secara terus menerus terakumuliasi dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama pada akhirnya dapat menimbulkan kematian. Hal ini terjadi ketika sel dan organ tubuh manusia telah rusak akibat paparan mikroplastik. Ketahui Cara Masuknya Mikroplastik ke Dalam Tubuh Manusia Terdapat beberapa cara masuknya miktroplastik ke dalam tubuh manusia: 1.Melalui Air yang Dikonsumsi Mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui air yang dikonsumsi. Proses ini terjadi ketika partikel plastik yang sangat kecil dengan ukuran kurang dari 5 milimeter, tersebar di lingkungan air, termasuk air minum, sungai, dan lautan. Ketika air tersebut kemudian dikonsumsi oleh manusia, partikel plastik dapat masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Studi ilmiah telah menunjukkan adanya mikroplastik dalam sampel air minum, baik yang berasal dari air tanah, maupun pabrik. 2. Melalui Ikan dan Makanan Mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui ikan dan hewan laut yang dikonsumsi. Proses ini terjadi karena partikel plastik yang tersebar di perairan laut dan sungai dapat menjadi bagian dari rantai makanan. Ketika ikan dan hewan laut memakan partikel plastik yang berada di lingkungan mereka, partikel-partikel plastik tersebut dapat terakumulasi dalam jaringan. Saat manusia mengonsumsi ikan atau hewan laut tersebut, mikroplastik yang terkandung dalam jaringan hewan-hewan tersebut juga dapat masuk ke dalam tubuh manusia. 3. Terhirup oleh Manusia Mikroplastik juga dapat memasuki tubuh manusia melalui udara yang kita hirup. Ini terjadi karena mikroplastik tersebar di lingkungan kita, terutama dalam bentuk serat dan partikel kecil yang dapat dilepaskan dari berbagai sumber, seperti pakaian sintetis, ban mobil yang terkikis, dan limbah plastik yang terurai. Ketika kita menghirup udara yang terkontaminasi mikroplastik, partikel-partikel tersebut dapat masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Baca Juga: Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Penutup Dengan mengetahui bagaimana masuknya mikroplastik tersebut kedalam tubuh manusia, kita bisa melakukan berbagai langkah untuk menghindari bahaya mikroplastik ini. Selain itu, langkah-langkah kolektif yang berasal dari aksi individu menjadi sebuah keharusan untuk mengurangi paparan mikriplastik ke lingkungan Meminimalisir penggunaan barang-barang palastik sekali pakai, serta tidak membuang sampah plastik sembarangan adalah beberapa lagkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bahaya mikroplastik. Referensi WWF Indonesia. (2023). Mengenal Mikroplastik, Si Kecil Nan Berbahaya Andi Rahmawati. (2023). Mikroplastik : Wujudnya Tak Nampak Dan Dampaknya Tak Terduga. Ayo Sehat Kemenkes. Rizal Fadli. (2022). 5 Bahaya Mikroplastik Bagi Kesehatan Tubuh. Halodoc.
Olahkarsa on
Green Leadership
PROPER

Kriteria Green Leadership dalam PROPER

Green Leadership merupakan salah satu penilaian kunci dalam PROPER Emas. Dalam tahapan penilaian ini, pemimpin atau leader dari perusahaan yang menjadi kandidat PROPER Emas diharuskan melakukan presentasi kepada Dewan Penilai PROPER. Sebab, seorang pemimpin perusahaan memiliki pengaruh besar bagi seluruh staff di tempat kerjanya. Sehingga ia harus dipastikan memiliki argumen yang kuat mengenai komitmen dalam keberlanjutan. Dalam kriteria penilaian ini, seorang pemimpin perusahaan akan diuji mengenai argumentasi dan komitmennya dalam menciptakan keberlanjutan. Hal ini karena seorang pemimpin perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap profit perusahaan, tetapi juga bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi terhadap lingkungan sosial dan lingkungan. PROPER: Mendorong Lahirnya Green Leader Ketua Dewan Pertimbangan PROPER Prof. Sudharto P. Hadi, MES, Ph.D saat menjadi pembicara dalam event Ready For PROPER Conference menuturkan bahwa kriteria penilaian PROPER terus berkembang yang salah satunya bertujuan untuk  mendorong lahirnya ‚ÄúGreen Leader‚ÄĚ. Baca Juga: Kolaborasi dengan ITS, Olahkarsa Dorong Future Fit Business Melalui Ready for Proper Conference 2023 Menurut Prof Sudharto, pimpinan perusahaan adalah tokoh sentral dalam membawa perusahaan menerapkan praktik-praktik berkelanjutan. Melalui PROPER, para pemimpin perusahaan didorong untuk membangun sebuah inovasi dan sistem yang mendukung praktik-praktik keberlanjutan dalam operasional perusahaan. ‚ÄúGreen Leadership menjadi kunci bagi transformasi bisnis ke arah kinerja lingkungan yang lebih baik. Kunci berubahnya strategi adaptasi dan menghadapi tantangan ke depan.‚ÄĚ ujarnya. 4 Topik Pilihan Green Leadership Dalam waktu kurang lebih satu jam, pemimpin perusahaan akan melakukan presentasi kepada Dewan Penilai PROPER. Pada presentasi ini, pemimpin perusahaan dipersilahkan untuk memilih salah satu topik atau lebih yang akan menjadi komitmen dan tanggung jawab perusahaan dalam praktik bisnisnya. Berikut adalah 4 pilihan topik yang disediakan oleh panitia PROPER. Mengurangi kemiskinan Mengurangi Ketimpangan Pemberdayaan Perempuan Membangun Sistem Pangan yang Berkelanjutan Secara umum, isi presentasi yang disampaikan oleh pemimpin perusahaan adalah berkenaan dengan klaim mengenai fakta tentang permasalahan sesuai dengan topik yang dipilih. Setelah itu, ia harus memberikan argumentasi dan persepsinya mengenai permasalahan tersebut. Kemudian ia menyampaikan rekomendasi dan komitmennya dalam menyelesaikan isu yang dipilih. Sejauh mana pemimpin perusahaan menguasai informasi mengenai fakta yang terjadi, kekuatan argumentasi dan persepsi mengenai fakta tersebut, serta rekomendasi dan komitmen yang disampaikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah esensi penilaian Green Leadersip. Aspek Penilaian Green Leadership Terdapat beberapa aspek dan kriteria yang digunakan untuk menilai sejauh mana seorang pemimpin perusahaan memiliki kapabilitas sebagai seorang Green Leader. Selain itu, nilai yang didapatkan oleh peserta PROPER juga tergantung dari siapa yang melakukan presentasi. Semakin tinggi jabatan yang melakukan presentasi, semakin tinggi nilai yang didapat. Baca Juga: Mengenal Eco Inovasi dalam PROPER Sebagai contoh, apabila yang didelegasikan oleh perusahaan setingkat dengan manajer, maka aspek dan range poin yang diberikan pun hanya berkisar 0-5. Namun apabila yang di delegasikan oleh peserta PROPER setingkat CEO, maka range poin yang didapat berkisar 6-10. Berikut adalah kriteria dan aspek penilaian dari Green Leadership dalam PROPER. Manajer LevelKriteria PenialainCEO LevelNilaiAspek PenilaianAspek PenilaianNilai0-5Penjelasan lebih fokus pada proses dan hasil karya. Mereka berusaha memastikan bahwa pekerjaan selesai dengan baik dan efisienFokus pada orangPenjelaskan lebih berfokus pada pengembangan individu, memahami kebutuhan anggota tim, mengmebangkan hubungan yang kuat dengan mereka. Merek aberusha amengembangkana potensi karyawan dan memotivasi  mereka untuk mencapai tujuan bersama6-100-5Gaya Pengambilan Keputusan menggunakan pendkeatan otoriter atau demokratis. Namun pengambiklan keputusan yang dipresentasikan sering berkaitan dengan operaisonal sehari-hariGaya KepemimpinanGaya pengeambilan keputusan cenderung menggunakan pendkeatan partisipatif, mencari masukan dari timnya sebelum mengambil keputusan strategis, mereka lebih terbuka terhadap berabgai pandangan6-100-5Menunjkan bentuk kewenangan formal untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan terkait dengan tgas-tugas yang ditugaskan kepada merekaLingkup WewenangMemperluas kewenangan tidak hanya menyelsaikan tugas-tugas formal, tetapi seringkali mempengaruhi orang melalui pengaruh pribadi dan ketermapilan komunikasi, bukan melalui wewenang formal.6-100-5Strategi difokuskan pada strategi jangka pendek dan tugas seharihari yang memastikan  operasional berjalan lancar.Waktu orientasiStraetgi dan targer yang diperesentaiskan lebih berfokus pada jangka panjang, memandang visi, inovasi, dan perkemabgnan jangka panjang sebagai prioritasv6-100-5Memiliki kemampuan mengelola sumber daya organisasi, mengatur tugas, dan memastikan pekerjaan sesuai dengan target dan standar yang telah ditetapkan, manajer berfokus pada tugas dan efisiensiTujuan UtamaPresentasi menggambarkan pemimpin perusahaan berfokus pada mengilhami, membimbing,  dan memtivasi orang-orang dalam organisasi. Merek memabngtu menciptakan visi, budaya, dan memebrikan arahan strategis6-10Gambar: Green Leadership dalam PROPER (Sumber: Dirjen PPKL KLHK) Yuk raih nilai tinggi pada kriteria Green Leadership dan raih peringkat Emas dalam PROPER bersama kami! Klik untuk melihat berbagai layanan kami Atau Anda bisa menghubungi kami melalui Whattsapp di 08112130130 dan Email di contact@olahkarsa.com.
Olahkarsa on
Inklusi Keuangan UMKM
Social Enterprise

Pentingnya Inklusi Keuangan bagi UMKM

Inklusi Keuangan bagi pelaku UMKM menjadi sebuah keharusan di tengah berbagai kerentanan ekonomi yang terjadi saat ini. Seperti yang kita tahu, usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang memiliki peran vital bagi perekonomian sebuah negara. Tidak hanya menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi, UMKM juga menjadi tulang punggung yang menjaga stabilitas dan keseimbangan ekonomi nasional. Bagaimana tidak, UMKM memiliki¬† tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi, serta menjadi penyerap kredit terbesar dari industri jasa keuangan. Selain itu, UMKM memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian KUKM), jumlah pelaku UMKM di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07% atau Rp8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97% dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun hingga 60,4 persen dari total investasi di Indonesia. Baca Juga: Keterlibatan CSR untuk Memperkuat CSR Pandemi Covid-19 adalah bukti nyata bahwa UMKM memiliki ketangguhan yang luar biasa dalam menghadapi krisis dibanding dengan usaha-usaha besar seperti korporasi. Ketika sektor usaha lain mengalami keterpurukan hingga harus melakukan PHK para karyawannya, UMKM tetap bertahan bahkan terus bertumbuh. Tantangan Berat Pelaku UMKM Namun demikian, meski kontribusinya yang cukup besar bagi perekonomian nasional, sebagian besar para pelaku UMKM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam mengembangkan usaha mereka. Beberapa tantangan tersebut antara lain: Terbatasnya akses pembiayaan Terbatasnya pengetahuan Kesiapan digital jaringan pemasaran Dari beberapa tantangan tersebut, penelitian menemukan bahwa akses pembiayaan khususnya berupa akses yang buruk ke layanan keuangan formal tetap menjadi salah satu tantangan yang paling serius. Mendorong Inklusi Keuangan Pelaku UMKM Sehubungan dengan besarnya peran yang dimiliki UMKM dan berbagai permasalahan yang dialaminya, mendorong inklusi keuangan bagi UMKM adalah langkah strategis untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional dan menghindarkan diri dari jurang resesi. Secara sederhana, inklusi keuangan adalah kondisi di mana masyarakat memiliki akses untuk menjangkau dan menggunakan produk keuangan, sesuai kebutuhan secara berkesinambungan. Penggunaan layanan keuangan tersebut diperuntukkan baik untuk kebutuhan konsumtif, maupun kebutuhan produktif (modal usaha). Persoalannya, apa strategi atau cara yang lebih efektif? Syahrir Ika, dalam buku bunga rampai berjudul ‚ÄėInklusi Keuangan untuk Memakmurkan Bangsa‚Äô (Gramedia, 2022), menulis bahwa setidaknya ada tiga kiat untuk mendorong inklusi keuangan. Ketiga kiat ini menggunakan kriteria 3 dimensi inklusi keuangan menurut Sarma (2016).¬† 1. Mendorong Peneterasi Debitur Kiat pertama untuk mendorong inklusi keuangan adalah dengan mendorong penetrasi debitur. Artinya, sistem keuangan inklusif harus memiliki pengguna sebanyak mungkin. Lembaga keuangan harus berupaya agar banyak debitur baru yang berhasil dilayani perbankan. Ukurannya adalah memperbesar rasio jumlah rekening simpanan/deposito per 1000 penduduk orang dewasa. Faktor-faktor yang menghambat atau membatasi penduduk untuk menabung atau mendepositokan dana masyarakat ke bank, harus dipangkas atau tidaknya dikurangi. Literasi investasi dan digitalisasi keuangan juga perlu dimasifkan.¬† 2. Memperluas Jangkauan Layanan Perbankan Kiat kedua adalah memperluas jangkauan layanan perbankan. Artinya, layanan perbankan harus tersedia bagi pengguna sebanyak mungkin, baik offline maupun online. Jumlah ATM per 1000 penduduk yang berfungsi baik, harus diperbanyak dan harus merata di semua daerah.¬† 3. Intervensi Negara Kiat ketiga adalah adanya intervensi dari negara untuk mendorong masyarakat yang tergolong dalam underbanked atau marginally banked atau mereka yang tidak mampu menggunakan layanan bank akibat berbagai keterbatasan, untuk bisa mengakses layanan keuangan. Masyarakat yang tergolong dalam kelompok tersebut mencerminkan inklusifitas keuangan negatif sebab mereka dapat mengakses layanan bank, tetapi tidak mampu menggunakannya untuk meningkatkan atau mengoptimalkan pemanfaatan layanan bank. Baca Juga: Membangun Inklusi Sosial Bagi Kaum Difabel 3 Pendekatan Inklusi Keuangan UMKM Agar upaya mendorong inklusi keuangan bagi pelaku UMKM dapat berjalan efektif, pemerintah dapat melakukan beberapa pendekatan sebagai berikut: 1. Vulnerable Group Theory Pendekatan pertama adalah vulnerable group theory. Pendekatan ini merekomendasikan program inklusi keuangan harus ditargetkan untuk anggota masyarakat yang rentan, orang miskin, orang muda, perempuan, dan orang tua yang bisa jadi sudah keluar dari sistem keuangan (excluded).¬† 2. Public Service Theory Pilihan pendekatan kedua adalah public service theory, dimana inklusi keuangan hanya dapat dicapai ketika pemerintah mengambil tanggung jawab atas inklusi keuangan, tidak menyerahkan ke pasar. Dengan pendekatan ini, program inklusi keuangan didanai dengan uang rakyat atau dengan anggaran pemerintah (APBN).¬† Persoalannya, anggaran pemerintah terbatas, sehingga pemerintah harus mengajak pihak swasta dan pemangku kepentingan lain untuk ikut berkolaborasi mendorong inklusi keuangan. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengadopsi collaborative intervention theory yang akan dijelaskan dalam poin berikut. 3. Collaborative Intervention Theory Adalah pendekatan yang mengolaborasikan negara dengan pihak swasta untuk mendorong inklusi keuangan. Strategi ini bisa dipilih sebagai cara Indonesia meningkatkan inklusi keuangan, mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pada akhirnya semakin meningkatkan ketahanan perekonomian bangsa. Maka untuk menghadapi ancaman resesi ekonomi global, sudah seyogyanya seluruh elemen untuk fokus menguatkan dan meningkatkan peran UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang. Itulah penjelasan mengenai inklusi keuangan bagi para pelaku UMKM.
Olahkarsa on
Environmental

3 Tahapan dalam Manajemen Bencana

Sebagai negara yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana, manajemen bencana menjadi sebuah hal penting untuk diimplementasikan sebagai upaya merespons berbagai bencana yang bisa tiba-tiba saja terjadi di Indonesia. Banjir, gempa bumi, tsunami, pandemi, longsor, dan sebagainya merupakan beberapa jenis bencana yang sering kali terjadi terjadi di negeri kita. Berbagai bencana tersebut tak jarang menimbulkan berbagai kerusakan dan kerugian, baik berupa kerugian materi, psikis, maupun korban jiwa. Bencana sendiri merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor sosial sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana, baik yang berasal dari faktor alam, non-alam, maupun faktor sosial tidak dapat dihindari sepenuhnya. Namun berbagai jenis bencana tersebut dapat dipersiapkan dan dikelola dengan baik melalui pendekatan manajemen bencana. Dengan melakukan manajemen bencana, kita dapat meminimalisir risiko dan dampak bencana yang mungkin terjadi, serta melakukan perbaikan dengan efektif dan efisien setelah terjadinya bencana. Baca Juga: Rapid Environmental Assessment (REA) untuk Penanggulangan Bencana Manajemen bencana adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mencegah, merespon, dan memulihkan diri dari bencana. Dalam artikel ini, kita akan membahas tahapan-tahapan utama dalam manajemen bencana, meliputi tahapan pra-bencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana. Tahap Pra-Bencana Merupakan tahapan sebelum terjadinya bencana. Tujuan utama upaya manajemen bencana pada tahapan pra-bencana ini adalah untuk mengantisipasi, mengurangi, bahkan menghilangkan risiko bencana yang ada. Terdapat tiga jenis upaya manajemen bencana pada tahapan pra-bencana ini yaitu pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. 1. Pencegahan Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana dengan serangkaian upaya pengurangan bahkan penghilangan ancaman bencana. Contoh tindakan pencegahan: Pembuatan hujan buatan untuk mencegah terjadinya kekeringan di suatu wilayah. Melarang atau menghentikan aktivitas manusia yang merusak alam. 2. Mitigasi Bencana Mitigasi atau pengurangan adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana. Pengurangan risiko ini dapat dilalukan melalui kegiatan pembangunan fisik maupun peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana dapat dilakukan dengan upaya fisik dan non-fisik contohnya adalah sebagai berikut: Membuat bendungan, tanggul, kanal untuk mengendalikan banjir, normalisasi sungai, dan pembuatan sengkedan/terasering pada wilayah yang rawan longsor Penetapan dan pelaksanaan peraturan, sanksi; pemberian penghargaan mengenai penggunaan lahan, tempat membangun rumah, aturan bangunan. Penyediaan informasi, penyuluhan, pelatihan, penyusunan kurikulum pendidikan penanggulangan bencana bagi masyarakat. 3. Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna pada saat suatu bencana hendak terjadi. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki persiapan yang cukup untuk menghadapi bencana. Beberapa contoh upaya kesiapsiagaan bencana adalah sebagai berikut: Pengaktifan pos-pos siaga bencana Penyiapan dukungan dan mobilisasi sumberdaya/logistik. Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan. Penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini (early warning). Mobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan). Tahap Tanggap Darurat Bencana Tanggap darurat adalah upaya yang dilakukan pada saat terjadinya bencana. Upaya ini dilakukan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan dari suatu bencana. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan pada tahap tanggap darurat adalah sebagai berikut: Evakuasi. Pencarian dan penyelamatan. Penanganan Penderita Gawat Darurat (PPGD). Penyediaan kebutuhan dasar seperti air dan sanitasi, pangan, sandang, papan, kesehatan, konseling. Pemulihan segera fasilitas dasar seperti telekomunikasi, transportasi, listrik, pasokan air untuk mendukung kelancaran kegiatan tanggap darurat. Tahap Pasca Bencana Merupakan tahapan setelah suatu bencana selesai terjadi. Tujuan utama upaya dalam tahapan pasca bencana ini adalah memperbaiki atau mengembalikan kondisi fisik, sosial, maupun psikis akibat bencana. 1. Rehabilitasi/Pemulihan Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, sarana dan prasarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Contoh upaya pemulihan adalah sebagai berikut: Perbaikan sarana/prasarana sosial dan ekonomi Pemulihan kondisi psikis melalui penyuluhan, konseling, terapi kelompok (disekolah) dan perawatan Pemulihan gizi/kesehatan Pemulihan sosial ekonomi sebagai upaya peningkatan ketahanan masyarakat, antara lain: penciptaan lapangan kerja, pemberian modal usaha, dll. 2. Rekonstruksi/Pembangunan Kembali Rekonstruksi adalah program jangka panjang untuk membangun kembali sarana dan prasarana dasar ke keadaan semula sebelum terjadinya bencana. Contoh rekonstruksi pasca bencana adalah membangun prasarana dan pelayanan masyarakat, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, lingkungan, pembaharuan rencana tata ruang wilayah, sistem pemerintahan dan ketahanan lainnya yang memperhitungkan faktor risiko bencana. Itulah tiga tahapan manajemen bencana. Sebagai negara yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana, penting bagi berbagai pihak di Indonesia untuk menerapkan manajemen bencana secara komprehensif. Meski bencana sering kali tidak bisa diprediksi, namun dengan penerapan manajemen bencana secara komprehensif tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko dan dampak bencana yang mungkin terjadi. Referensi Wignyo Adiyoso. (2018).  Manajemen Bencana: Pengantar dan Isu-Isu Strategis. Bumi Aksara UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
Olahkarsa on
Indeks Kepuasan Masyarakat
PROPER

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Indikator Kesuksesan Program CSR

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kesuksesan sebuah program CSR. Masyarakat yang menjadi sasaran program CSR tentu memiliki ekspektasi terhadap capaian program CSR. Dengan IKM, perusahaan dapat mengetahui sejauh mana ekspektasi masyarakat terhadap sebuah program telah tercapai. Selain itu, dalam program penilaian penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (PROPER) yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dokumen IKM menjadi salah satu poin penilaian penting dalam kriteria Pemberdayaan Masyarakat aspek monitoring dan evaluasi. Baca Juga: Dokumen Hijau PROPER: Apa Saja Isinya? Oleh karena itu, bagi perusahaan yang menargetkan beyond coplience (Peringkat Hijau dan Emas), Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat ini menjadi penting. Selain itu, kajian IKM juga dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk perbaikan program CSR yang tengah dijalankan. Pengertian Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan pendapat penerima manfaat atas pelaksanaan program CSR dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Data atau informasi dalam studi IKM diperoleh berdasarkan hasil wawancara terstruktur dengan responden yang terarah/telah ditentukan sejak awal (purposive sampling), yaitu penerima manfaat program. Nilai IKM yang diukur meliputi IKM atas setiap program dan keseluruhan program. Studi IKM menggunakan Skala Likert sebagai acuan dalam penyusunan angket yang disebarkan kepada responden. Responden diminta untuk memberikan tanggapan pada setiap pertanyaan dengan memilih lima pilihan jawaban. Baca Juga: Pentingnya Social License Index (SLI) Untuk menyusun dokumen ini, dilaksanakan survey kepuasan masyarakat minimal 1 kali dalam setahun. Pelaksanaan survey dapat dilakukan secara mandiri oleh perusahaan dengan pembentukan tim maupun bekerja sama dengan unit independen lainnya, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), perguruan tinggi, maupun konsultan penelitian. Tujuan Studi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tujuan IKM secara umum adalah mengetahui kepuasan masyarakat atas suatu pelayanan atau program, yang juga mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program oleh perusahaan. Selain itu, tujuan lain dari dilaksanakannya studi IKM adalah sebagai berikut: Mengukur pencapaian dampak yang relevan sebagaimana tertuang dalam outcome program dengan menyoroti perubahan paling signifikan. Menangkap pembelajaran serta praktik terbaik dari pelaksanaan program dengan beberapa isu saling-silang seperti keterlibatan/partisipasi komunitas, inklusi serta keberlanjutan program. Mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi program dan bagaimana hal itu berpengaruh dalam pencapaian output dan outcome program. Merumuskan rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan untuk meningkatkan pencapaian tujuan program secara lebih efektif dan efisien ke depannya. Tahapan Studi Indeks Kepuasan Masyarakat 1. Menentukan Lokasi dan Jangkauan Tahapan pertama dalam studi IKM adalah menentukan lokasi dan jangkauan studi. Lokasi dan jangkauan tersebut ditentukan sesuai dengan cakupan/sekup program CSR perusahaan dan penerima manfaat program CSR. 2. Mempersiapkan tim dan strategi studi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahapan kedua adalah mempersiapkan tim peneliti dan strategi studi. Tim peneliti ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan jangkauan program CSR serta strategi studi IKM ditentukan sejak awal sehingga pelaksanaan studi dapat terencana dan terkonsep. 3. Mengumpulkan dan menganalisis data sekunder Tahapan ketiga adalah pengumpulan dan analisis data sekunder. Ini dilakukan untuk memberikan gambaran awal terkait dengan pelaksanaan program, profil program, dan laporan sebagai referensi penyusunan instrumen 4. Menyusun instrumen penelitian Tahapan selanjutnya adalah menyusun instrumen IKM. Instrumen ini disusun berdasarkan hasil data sekunder yang telah dianalisis serta menyesuaikan dengan metode pengumpulan data 5. Pengumpulan Data Primer Tahapan selanjutnya adalah pengumpulan data primer. Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan yaitu wawancara terstruktur dan juga pengisian kuisioner serta observasi untuk mengetahui persepsi sasaran terhadap program. 6. Pengolahan Data Tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Ini dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah menggunakan formula-formula IKM. 7. Analisis data Kuantitatif dan Kualitatif Tahapan selanjutnya adalah analisis data kuantitatif dan kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mengisi lembar kerja sesuai dengan pengolahan data yang telah dilakukan. 8. Penulisan Laporan Tahapan terakhir adalah penulisan laporan. Ini dilakukan setelah proses pengambilan dan pengolahan data selesai dan akan dimuat seluruh informasi terkait nilai IKM dan IPA. Yuk ketahui tingkat kepuasan masyarakat binaan program CSR programmu! Bagi yang ingin tahu tingkat kepuasan masyarakat binaan CSR kamu, langsung saja kontak Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan terkait studi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kami pun menyediakan berbagai layanan dan produk terkait dengan Manajemen CSR. Klik untuk melihat berbagai layanan kami Atau Anda bisa menghubungi kami melalui Whattsapp di 08112130130 dan Email di contact@olahkarsa.com.
Olahkarsa on
Social License Index
PROPER

Pentingnya Social License Index (SLI) Bagi Keberlanjutan Bisnis

Salah satu risiko yang dihadapi oleh perusahaan adalah risiko yang terkait dengan reputasi di hadapan masyarakat dan stakeholder lokal. Reputasi sosial atau Social License To Operate (SLO) adalah sebuah konsep yang mengacu pada penerimaan, persetujuan, dan dukungan dari masyarakat setempat, pemangku kepentingan, dan publik yang lebih luas kepada sebuah perusahaan atau organisasi untuk menjalankan operasinya atau menjalankan proyek atau inisiatif tertentu. Seperti yang kita tahu, sebuah perusahaan tidak hanya diharuskan untuk mematuhi persyaratan hukum dan peraturan formal, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai, harapan, dan kepedulian masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena dampak dari kegiatannya. Yang dalam hal ini disebut dengan Social License atau lisensi/izin sosial. Apabila lisensi sosial yang dimiliki oleh sebuah perusahaan rendah bahkan tidak memiliki “izin sosial” sama sekali, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan dapat mengajukan keberatan, protes, atau mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan. Hal ini tentu dapat menyebabkan kerusakan reputasi, gangguan operasional, atau bahkan pembatalan proyek dan pencabutan izin operasi. Oleh karena itu, mengamankan dan mempertahankan Social License dalam operasi bisnis sangat penting untuk mendukung keberlanjutan jangka panjang dan keberhasilan organisasi. Terutama bagi industri dengan jejak sosial atau lingkungan yang signifikan. Langkah awal untuk memastikan Social License adalah dengan mengukur sejauh mana tingkat Social License tersebut pada perusahaan. Hal ini penting dilakukan sebagai dasar dalam melakukan berbagai pendekatan guna menjaga Social License itu sendiri. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana izin sosial atau social license adalah Social License Index (SLI). Apa ada bagaimana SLI ini dilakukan? Berikut penjelasannya. Mengenal Social License Index Social Licensi Index (SLI) adalah sebuah desain penelitian yang dapat menggambarkan tingkat persepsi para pihak baik pemerintah, NGOs, masyarakat dan entitas bisnis lainnya terhadap keberadaan aktivitas industri di wilayahnya. Hasil dari SLI sangat bermanfaat bagi industri untuk menentukan strategi¬†stakeholder engagement¬†yang tepat di dalam dinamika sosial, ekonomi, politik dan lingkungan yang kompleks. Baca Juga: Begini Cara Menyusun Stakeholder Engagement PROPERMeskipun kajian SLI bertumpu pada persepsi, namun bukan berarti kajian ini tidak memiliki parameter. Sebagai sebuah metode ilmiah, tingkat lisensi sosial bisa diukur dan diungkapkan kedalam nilai dan angka. Selain itu, untuk melihat sejauh mana lisensi sosial, digunakan beberapa parameter berupa sejumlah variabel yaitu economic legitimacy, socio-political legitimacy, interactional trust, institutional trust. Variabel Social License Index Beriku adalah variabel dalam Social License Index: 1. Economic Legitimasi Variabel pertama yaitu Economic legitimacy merupakan faktor paling mendasar dari SLI. Economic legitimacy mengukur dampak ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung dari beroperasi nya sebuah industri. Dalam hal ini, jika perusahaan tidak mampu mewujudkan manfaat ekonomi dari aktivitas bisnis kepada stakeholder-nya, persepsi mereka akan sangat rendah dan dapat berujung pada sikap penolakan terhadap keberadaan perusahaan. 2. Socio Political Legitimacy Variabel kedua yaitu Socio-political legitimacy merupakan variabel yang fokus perhatiannya pada keterkaitan antara proses bisnis dengan kondisi kesejahteraan masyarakat yang hidup dan menetap di wilayah operasional perusahaan. Hipotesis minor yang dibangun pada variabel ini berangkat dari kondisi di mana masyarakat lokal dan stakeholder lainnya mempersepsikan bahwa perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan dalam cakupan wilayah operasional, memenuhi ekspektasi dan menghormati nilai dan norma sosial yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan mereka. Jika legitimasi sosial politik rendah, penerimaan masyarakat lokal dan stakeholder lainnya atas kehadiran atau keberadaan suatu perusahaan akan rendah pula. 3. Interactional trust Variabel ketiga yaitu Interactional trust yakni variabel tanggapan suatu perusahaan untuk memberikan respon dan membangun hubungan bersama dengan masyarakat lokal dan stakeholder lainnya. Variabel ini menekankan pada pola interaksi yang terbangun antara perusahaan dengan entitas yang berada di luar lingkungan industri. 4. Institusional trust Variabel keempat yaitu Institusional trust berfungsi untuk mengukur persepsi stakeholder tentang praktik tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan dan berdampak langsung terhadap kepentingan stakeholder di luar lingkaran bisnis. Kepentingan yang didasarkan pada basis rasionalitas antar aktor pada umumnya melahirkan dua tujuan yang berbeda. Pada titik inilah variabel terakhir menjadi penting. Level Lisensi Sosial Proses Social License akan menghasilkan justifikasi mengenai level sosial Lisensi sosial sebuah perusahaan. Level lisensi sosial ini dapat dilihat dari beberapa level yang tersusun secara hierarki. Tingkatan lisensi sosial terdiri dari withdrawal, acceptance, approval, psychological identification. 1. Withdrawl Level pertama adalah Withdrawl. Merupakan level yang paling rendah dari hierarki lisensi sosial. Pada level withdrawl masyarakat menolak aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan sehingga keberlangsungan bisnis dapat terhenti. 2. Acceptance Level kedua adalah Acceptance. Level ini menekankan dukungan komunitas terhadap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan akan muncul apabila perusahaan terebut dapat berhasil memberikan informasi terkait bisnisnya, mendengarkan kebutuhan komunitas, dan menghormati norma lokal. 3. Approval Level kedua adalah Approval. Yaitu pada titik di mana perusahaan akan mampu mengamankan sumber daya dan aktivitas bisnisnya, jika perusahaan sudah berhasil menindaklanjuti dan mewujudkan perhatian komunitas. 4. Psychological identification Level keempat adalah Psychological identification. Level ini menjelaskan bahwa realisasi janji kepada komunitas tidak cupu untuk membangun relasi yang harmonis. Tingkatan ini dapat diperoleh pada saat perusahaan mampu menginisiasikan kegiatan-kegiatan kepada stakeholder seperti pelatihan kepada Non-Govermental Organisation dan pegawai pemerintah. Selain itu, komunitas benar-benar sudah menganggap aktivitas bisnis tidak hanya demi kepentingan perusahaan melainkan untuk kepentingan mereka juga. Penutup Sebagai upaya mitigasi risiko dalam hal ini, setiap perusahaan perlu menegaskan komitmennya dalam memelihara hubungan baik dengan masyarakat dan stakeholder lokal. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun kepercayaan, menunjukkan rasa hormat dan memenuhi ekspektasi komunitas lokal, masyarakat umum dan kelompok kepentingan lainnya. Komitmen ini memiliki dampak langsung terhadap citra perusahaan dan memainkan peran penting dalam menjaga izin operasional mereka. Yuk bangun hubungan baik dengan masyarakat lokal dan stakeholder. Bagi yang ingin tahu tingkat sejauh mana tingkat Lisensi Sosial dari perusahaanmu, langsung saja kontak¬†Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan terkait studi Social License Index (SLI). Kami pun menyediakan berbagai layanan dan produk terkait dengan Manajemen CSR. Klik untuk melihat berbagai layanan kami Atau Anda bisa menghubungi kami melalui Whattsapp di 08112130130 dan Email di contact@olahkarsa.com. Referensi Boutilier, R. (2017). A Measure of The Social License to Operate for Infrastructure and Extra Projects 1 Defining The Social License Construct. https://www.thersa.org/discover/publications-and-articles/
Olahkarsa on
Peserta PROPER Tidak Taat
PROPER

Peserta PROPER “Tidak Taat” Satu Dekade Terakhir Terus Naik

Status penilaian Tidak Taat yang meliputi peringkat Hitam dan Merah, merupakan penilaian yang diberikan kepada peserta PROPER yang dalam upaya pengelolaan lingkungan hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan dalam praktiknya bisnisnya, mereka berpotensi melakukan perbuatan atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Perusahaan yang Tidak Taat dalam penilaian PROPER selain berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, juga akan menimbulkan konsekuensi negatif bagi internal perusahaan sendiri. Konsekuensi ini antara lain izin operasi perusahaan dihentikan, dipidana kan di pengadilan, menurunnya citra perusahaan di hadapan publik, kehilangan kepercayaan konsumen, kesulitan mendapatkan mitra bisnis, bahkan investor akan berpikir ulang ketika hendak berinvestasi. Baca Juga: Apa Yang Akan Terjadi Jika Perusahaan Mendapat PROPER Hitam? Dari hasil data yang diolah dari website proper.menlhk.go.id secara garis besar jumlah peserta PROPER Tidak Taat selama satu dekade terakhir mengalami fluktiatif (naik turun). Tren penurunan terjadi pada periode 2015-2017. Namun setelah itu jumlah perusahan Tidak Taat kembali mengalami kenaikan hingga tahun 2019. Bahkan selama tiga tahun terakhir yakni 2020-2022 jumlah perusahaan Tidak Taat terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan signifikan terjadi pada PROPER periode 2020-2021, di mana jumlah perusahaan penerima PROPER Merah dan Hitam mencapai 645 perusahaan. Meningkat sebanyak 410 perusahaan dari tahun sebelumnya yang 235 perusahaan. Kemudian, pada tahun terakhir pelaksanaan PROPER, yaitu tahun 2022, jumlah perusahaan Tidak Taat meningkat cukup signifikan menjadi 889 perusahaan. Status Tidak Taat: Sebuah Kabar Buruk Hal ini tentu menjadi sebuah kabar buruk sebab perusahaan yang berstatus Tidak Taat memiliki potensi menimbulkan kerusakan lingkungan dalam operasi bisnisnya. Sebagaimana diketahui bahwa untuk mencapai status taat, Perusahaan Peserta PROPER setidaknya harus memenuhi kriteria penilaian minimal sebagai berikut: Melakukan Penilaian Tata Kelola Air  Melakukan Penilaian Kerusakan Lahan Melakukan Pengendalian Pencemaran Laut Melakukan Pengelolaan Limbah B3  Melakukan Pengendalian Pencemaran Udara,  Melakukan Pengendalian Pencemaran Air Melakukan Implementasi AMDAL Perusahaan yang berstatus Tidak Taat adalah mereka yang tidak memenuhi kriteria penilaian di atas. Status Tidak Taat tersebut bisa menjadi salah satu indikator bahwa mereka belum melakukan pengelolaan lingkungan dan pengendalian limbah dan pencemaran dari operasi bisnis yang mereka lakukan. Sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dinilai mencemari dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Tren Kenaikan Perusahaan “Tidak Taat” Berbanding Lurus dengan Kenaikan Partisipan PROPER Kenaikan jumlah perusahaan berstatus Tidak Taat ternyata berbanding lurus dengan kenaikan partisipan PROPER dari tahun ke tahun. Dari hasil data yang diolah dari¬†website¬†proper.menlhk.go.id, dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir, tepatnya dari tahun 2013-2022, partisipan PROPER cenderung mengalami kenaikan dari yang jumlahnya 1812 pada tahun 2013, telah mencapai jumlah 3200 pada tahun 2022. Tren penurunan hanya terjadi 3 kali tepatnya pada tahun 2016, 2017, dan 2020 dengan penurunan yang tidak terlalu signifikan. Besar kemungkinan, banyak di antara perusahaan-perusahaan yang Tidak Taat selama satu dekade terakhir adalah para partisipan baru PROPER. Perusahaan-perusahaan ini belum terlalu mengenal PROPER dengan berbagai macam kriteria penilaiannya. Pentingnya Keterlibatan Berbagai Stakeholder untuk mendukung Ketaatan Perusahaan dalam PROPER Keterlibatan berbagai stakeholder sangat diperlukan untuk mendorong perusahaan meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan melalui PROPER. Keterbatasan sumber daya dan pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan, terutama mereka yang baru menjadi partisipan PROPER tentu akan membuat mereka kesulitan jika hanya bergerak sendiri. Maka diperlukan sinergi dan dorongan dari berbagai pihak, yang dalam konteks ini agar semakin banyak perusahaan mendapatkan status “Taat”. Pemerintah Stakeholder pertama yang memiliki peranan penting dalam mendorong entitas bisnis meraih status Taat dalam PROPER adalah pemerintah. Pemerintah dapat berperan dalam pengawasan, pengembangan regulasi lingkungan, dan pengakuan terhadap perusahaan yang berhasil memenuhi standar lingkungan. Dengan adanya regulasi yang ketat, secara otomatis perusahaan akan mendorong diri mereka untuk menjalankan operasi yang berkelanjutan. Dengan bersinergi, perusahaan dan pemerintah dapat mencapai tujuan bersama dalam menjaga lingkungan dan meraih peringkat PROPER tinggi. Pembinaan bahkan penegakan hukum dapat menjadi salah satu pendekatan untuk mendorong perusahaan meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan. Dengan pembinaan dan penegakan hukum ini, diharapkan banyak di antara perusahaan yang menjadi partisipan PROPER berubah statusnya menjadi “Taat”. Media Stakeholder selanjutnya yang memegang peran penting dalam mendukung kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan adalah Media. Media berperan sebagai pengawas publik yang efektif, memonitor dan memberitakan tindakan lingkungan perusahaan secara transparan. Pemberitaan media dapat mendorong perusahaan untuk berkomitmen pada praktik berkelanjutan, sembari memberikan pertanggungjawaban atas dampak lingkungan yang ditimbulkan. Pemberitaan yang berfokus pada praktik lingkungan dapat memicu kesadaran masyarakat dan mendorong perusahaan untuk mengambil tindakan positif. Baca Juga: Apa yang Akan Terjadi Jika Perusahaan Mendapat PROPER Hitam? Selain itu, peran media dalam mengangkat contoh-contoh praktik lingkungan yang baik juga dapat mendorong inspirasi dan persaingan sehat di antara perusahaan. Liputan positif ini dapat memotivasi perusahaan lain untuk mengadopsi praktik berkelanjutan, menciptakan efek domino menuju standar ketaatan. Konsultan CSR Stakeholder selanjutnya yang memiliki pengaruh besar adalah konsultan penelitian CSR. Keterbatasan yang dimiliki oleh entitas bisnis seringkali membuat entitas bisnis terhambat dalam menjalankan pengelolaan lingkungan termasuk pada keikusertaanya dalam PROPER. Peran konsultan CSR adalah sebagai penasihat independen dan ahli dalam isu-isu tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan. Konsultan CSR dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu perusahaan melakukan pengelolaan lingkungan, yang pada akhirnya dapat mendapatkan penilaian tinggi dalam ajang PROPER. Lembaga Konsultan CSR berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan dan pengetahuan terbaru tentang praktik-praktik berkelanjutan, yang dalam konteks ini berdasarkan PROPER. Konsultan CSR akan terus mengikuti perkembangan tren, regulasi, dan inovasi di bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan dapat membantu perusahaan menyesuaikan pendekatan mereka secara proaktif. Dengan begitu, perusahaan dapat merespons perubahan dengan cepat dan tetap relevan dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks, termasuk dalam kaitannya dengan upaya meraih peringkat PROPER yang tinggi. Konsultan penelitian CSR memiliki kemampuan untuk menganalisis secara mendalam praktik keberlanjutan dari hulu sampai ke hilir. Dalam artian memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan dampak yang dihasilkan dapat berjalan optimal. Bagi yang masih bingung dengan cara penyusunan Dokumen PROPER yang baik agar mendapatkan nilai optimal, ataupun yang ingin perusahaannya mendapat PROPER peringkat tinggi, langsung saja kontak Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan terkait PROPER dan penyusunan Dokumen SROI.  Klik untuk melihat berbagai layanan kami Atau Anda bisa menghubungi kami melalui Whattsapp di 08112130130 dan Email di contact@olahkarsa.com.
Olahkarsa on
Stakeholder Engagement Pelibatan Pemangku Kepentingan
PROPER

Begini Cara Menyusun Stakeholder Engagement untuk PROPER

Stakeholder Engagement (pelibatan pemangku kepentingan) menjadi aspek penting tahapan penilaian beyond complience (PROPER Hijau&Emas). Aspek ini termuat dalam kriteria penilaian pemberdayaan masyarakat pada Dokumen Hijau. Melalui aspek penilaian ini, PROPER mendorong perusahaan membangun harmoni dengan seluruh stakeholder. Mulai dari hulu, hingga ke hilir, baik konsumen, masyarakat, pemerintah, pemasok bahan baku, lembaga keamanan, organisasi sipil, dan sebagainya. Baca Juga: Mengenal PROPER: Tujuan dan Manfaatnya Bagi Perusahaan Seperti yang kita tahu, stakeholder memegang peranan penting dalam operasi bisnis perusahaan. Tidak ada satu kegiatan bisnis pun yang bisa hidup tanpa melibatkan stakeholder. Untuk terus menjalankan roda bisnisnya, setiap perusahaan memerlukan peran serta stakeholder, baik stakeholder internal maupun eksternal perusahaan. Mengenal Stakeholder Engagement Stakeholder Engagement (pelibatan pemangku kepentingan) merupakan kumpulan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk secara positif, untuk melibatkan para pemangku kepentingan dalam kegiatan perusahaan. Pemangku kepentingan yang dimaksud merupakan suatu kelompok yang dapat mempengaruhi atau terpengaruh dari aktivitas atau kegiatan perusahaan. Mereka yang digolongkan sebagai pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang kepada siapa perusahaan memiliki kewajiban legal, finansial, dan operasional. Selain itu pemangku kepentingan juga meliputi pihak-pihak yang terdampak oleh operasional perusahaan dan pihak-pihak yang kemungkinan besar akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Baca Juga: Hexahelix: Paradigma Baru Kolaborasi di CSR Apa Tujuan Stakholder Engagement? Tujuan dari stakeholder engagement adalah untuk menghasilkan peluang dialog antara perusahaan dan pemangku kepentingannya. Selain itu, dengan stakeholder engagement juga memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan mengumpulkan informasi dari berbagai kategori pemangku kepentingan. Stakeholder Engagement ini penting dilakukan karena para pemangku kepentingan memiliki ekspektasi untuk perusahaan dan mereka memiliki hubungan yang interdependen (ketergantungan), baik yang bersifat positif dan negatif. Melalui studi Stakeholder Engagement ini, perusahaan dapat mengetahui persepsi dan ekspektasi para stakeholder terhadap perusahaan. Sehingga, manfaat akhir dari studi Stakeholder Engangement ini adalah untuk membangun kepercayaan, mengelola risiko, memperkuat brand, meningkatkan produktivitas, mengidentifikasi peluang strategis, mengembangkan kemitraan, dan meningkatkan investasi. Temuan dari studi Stakeholder Engagement ini bukan sekedar dijadikan sebuah formalitas, tetapi dapat juga menjadi kebutuhan perusahaan sebagai dasar untuk membuat kebijakan, pengambilan keputusan dengan output untuk mengurangi risiko, memanfaatkan peluang dan lain sebagainya. Bagaimana Cara Menyusun Dokumen Stakeholder Engagement? Dalam proses penyusunan dokumen Stakeholder Engangement, setidaknya terdapat 6 tahapan yang harus dilalui oleh perusahaan diantaranya sebagai berikut: 1. Identifikasi Stakeholder Tahapan pertama adalah identifikasi stakeholder. Pada bagian ini, stakeholder diidentifikasi dan dipetakan menjadi tiga kategori berdasarkan tahapan operasional perusahaan yaitu stakeholder di tahapan hulu, proses, dan hilir. Masing-masing stakeholder di setiap tahapan tersebut kemudian dibagi lagi menjadi tiga kategori yaitu stakeholder pemerintah (state), bisnis (private), dan masyarakat (CSO). Stakeholder pada masing-masing tahapan operasional dan kategori tentu memiliki ke-khasan dan kepentingan yang berbeda satu sama lain. Dalam bagian ini, dijelaskan secara rinci profil setiap stakeholder dan bagaimana peran dan kepentingan dari setiap stakeholder tersebut dalam proses bisnis perusahaan dari mulai hulu hingga ke hilir. 2. Identifikasi Isu Strategis Tahapan kedua adalah mengidentifikasi isu-isu strategis stakeholder yang teridentifikasi dengan mengelompokkannya menjadi tiga isu, yaitu isu ekonomi, isu lingkungan, dan isu sosial. Ketiganya diidentifikasi berdasarkan tahapan aktivitas bisnis perusahaan di tahap hulu, tahap proses, dan tahap hilir. 3. Permasalahan dan Kebutuhan untuk Pengembangan Perusahaan dan Stakeholder Tahapan ketiga adalah identifikasi permasalahan dan kebutuhan untuk pengembangan perusahaan dan stakeholder serta mitigasi yang dapat dilakukan untuk menghadapi masalah yang ada. Hasil identifikasi permasalahan dan kebutuhan ini kemudian dituangkan ke dalam sebuah tabel yang memuat kolom permasalahan dan kebutuhan di tahapan hulu, proses, dan hilir. Setiap proses operasional bisnis tentu memiliki permasalahan dan kebutuhan yang berbeda. Dengan melakukan identifikasi ini, perusahaan dapat melakukan mitigasi dengan menjawab berbagai permasalahan dan kebutuhan para stakeholder. Dengan begitu, perusahaan dapat memastikan setiap langkah operasional bisnis yang melibatkan stakeholder dapat berjalan optimal. 4. Pendekatan/Strategi Perusahaan dalam Stakeholder Engagement Tahapan selanjutnya adalah identifikasi pendekatan atau strategi yang telah dilakukan perusahaan dalam pelibatan pemangku kepentingan. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana pendekatan atau strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menjaga harmonisasi dengan para stakeholder. Berikut adalah strategi yang digunakan dalam pelibatan pemangku kepentingan: No.Strategi1Pasif (Remain Passive)‚ÄčTidak ada komunikasi aktif 2Memantau (Monitor)‚ÄčKomunikasi satu arah: pemangku kepentingan  untuk organisasi3Menganjurkan (Advocate)‚ÄčKomunikasi satu arah: organisasi ke pemangku kepentingan ‚Äč  4Memberitahukan (Inform)Komunikasi satu arah: organisasi ke pemangku kepentingan, tidak ada undangan untuk membalas5Melakukan transaksi (Transact)‚ÄčKeterlibatan dua arah terbatas: pengaturan dan memantau kinerja sesuai dengan ketentuan6Berkonsultasi (Consult)Keterlibatan dua arah terbatas: organisasi mengajukan pertanyaan, pemangku kepentingan menjawab7Negosiasi (Negotiate)Keterlibatan dua arah terbatas: diskusikan yang spesifik masalah atau berbagai masalah dengan tujuan mencapai konsensus8Melibatkan (Involve)‚ÄčKeterlibatan dua arah atau multi-arah: belajar terus semua pihak kecuali pemangku kepentingan dan organisasi bertindak mandiri9Berkolaborasi (Collaborate)‚ÄčKeterlibatan dua arah atau multi-arah: ‚Äč pembelajaran bersama, pengambilan keputusan dan tindakan10Memberdayakan (Empower)‚ÄčBentuk akuntabilitas baru; keputusan ‚Äčdidelegasikan kepada pemangku kepentingan; pemangku kepentingan berperan dalam membentuk agenda organisasi 5. Program dan Kegiatan dengan Stakeholder Tahapan selanjutnya adalah identifikasi program atau kegiatan yang dilakukan perusahaan bersama setiap stakeholder. Hubungan perusahaan dengan para stakeholder tentu terjadi dalam bentuk kegiatan atau pun program antar keduanya. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana bentuk interaksi antara perusahaan dengan setiap stakeholder. Interaksi dalam kegiatan atau program ini bisa berupa transaksi bisnis, pengadaan barang dan jasa, perizinan, komunikasi, dan program pemberdayaan. 6. Hasil Stakeholder Engagement Tahap terakhir adalah identifikasi hasil dari pelibatan pemangku kepentingan yang telah dilakukan di sepanjang aktivitas bisnis, mulai dari tahap hulu, tahap proses hingga tahap hilir. Hasil ini didapatkan dari proses wawancara bersama informan/stakeholder yang terlibat. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana keadaan sebelum dan setelah pelibatan stakeholder dilakukan, serta output dan outcome yang didapatkan dari pelibatan tersebut. Tahapan ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana efektifitas dari pelibatan yang telah dilakukan. Hal Ini bisa menjadi bahan perbaikan bagi perusahaan untuk semakin meningkatkan kinerjanya dalam operasional bisnis melalui pelibatan pemangku kepentingan ini. Sekian penjelasan mengenai stakeholder engangement atau pelibatan pemangku kepentingan. Yuk bangun hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan dan raih peringkat tinggi dalam PROPER bersama kami! Klik untuk melihat berbagai layanan kami Atau Anda bisa menghubungi kami melalui Whattsapp di 08112130130 dan Email di contact@olahkarsa.com.
Olahkarsa on
PROPER

Social Return on Investment (SROI) dalam PROPER

Dalam PROPER, Social Return on Investment (SROI) menjadi salah satu aspek penilaian penting dan menyatu dengan kriteria penilaian Inovasi Sosial. dalam kriteria penilaian inovasi sosial ini, SROI dipesyaratkan untuk mengukur efektivitas dari sebuah program yang telah dilaksanakan oleh perusahaan. Efektivitas di sini bermakna apakah sebuah program berhasil menyelesaikan masalah/kebutuhan sosial atau tidak, hal ini dijawab melalui perhitungan SROI. Selain itu, perhitungan SROI dalam program inovasi sosial ini digunakan untuk melihat sejauh mana program menjawab kebutuhan dan meningkatkan kapasitas masyarakat sasaran program. Baca Juga: Mengenal Inovasi Sosial dalam PROPER Lantas apa dan bagaimana perhitungan SROI ini dilakukan? Mengenal SROI Social return on investment (SROI) adalah kerangka kerja atau alat untuk menghitung dan memperkirakan nilai sosial, lingkungan, dan ekonomi dari investasi yang telah dikeluarkan. SROI merupakan pengukuran pengembalian nilai dari program Investasi sosial yang diungkapkan dalam nilai uang (Rp) Pada dasarnya adalah monetisasi hal-hal yang tidak berwujud. Meski begitu, SROI bukanlah tentang uang, melainkan tentang nilai. Uang hanyalah satu media pengungkapan sebuah nilai yang dapat diterima secara luas. Perkiraan nilai SROI dapat membantu menunjukkan sejauh mana dampak dihasilkan dari investasi yang telah dikeluarkan. Hal ini tentu sangat bermanfaat guna mengidentifikasi apa yang harus diperbaiki dari sebuah program guna mengoptimalkan dampak positif yang dihasilkan dari program tersebut. Bagaimana Tahapan Penilaian SROI? Dalam melakukan studi SROI, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Berikut adalah penjelasannya. 1. Menetapkan Ruang Lingkup, Mengidentifikasi, dan Melibatkan Stakeholders Tahapan pertama dalam penilaian SROI adalah penetapan ruang lingkup serta identifikasi dan pelibatan stakeholder dalam program. Penetapan ruang lingkungan dilakukan untuk untuk memberi batasan pada hal yang akan diperhitungkan. Ini tentu penting mengingat studi SROI sendiri kadangkala memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya. Sehingga penting untuk melakukan hal ini agar studi SROI dapat berjalan efektif dan tidak keluar dari konteks. Selain itu, dalam tahapan ini dilakukan Identifikasi stakeholders dan cara melibatkannya. Pemangku kepentingan yang dipetakan baik dari pihak pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Selain itu dalam tahapan ini juga dilakukan alasan melakukan analisis, sumber daya yang tersedia, dan prioritas pengukuran harus jelas dalam tahap ini untuk memastikan apa yang diusulkan telah layak. 2. Memetakan Outcomes Setelah menetapkan ruang lingkup dan mengidentifikasi stakeholder, tahapan selanjutnya adalah melakukan pemetaan outcomes. Ada 5 tahapan penting dalam upaya pemetaan outcomes ini yaitu memulai dengan peta dampak, mengidentifikasi input, menilai input, klarifikasi output, dan mendeskripsikan outcome. Baca Juga: Dokumen Hijau PROPER: Apa Saja Isinya? Dalam tahapan ini, stakeholders program memiliki peran penting untuk memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, keterlibatannya dalam pembuatan peta dampak akan memastikan outcome yang berdampak pada stakeholders dapat terukur dan dinilai. 3. Membuktikan dan Memberi Nilai pada Outcomes Tahapan selanjutnya adalah memberi nilai pada outcome yang telah dipetakan. Ada 4 tahapan penting pada tahap ini, yaitu mengembangkan indikator outcome, mengumpulkan data outcome, menetapkan berapa lama outcome bertahan, dan memberi nilai pada outcome. 4. Fiksasi Dampak Tahapan selanjutnya adalah fiksasi dampak dari program. Fiksasi dampak dilakukan untuk mendapatkan outcome yang murni dari investasi sosial yang telah dilakukan kepada program. Terdapat empat aspek dalam menetapkan dampak dalam perhitungan SRoI yaitu deadweight, displacement, attribution, dan drop off. Deadweight adalah manfaat yang terjadi begitu saja, ini merupakan ukuran jumlah outcome yang akan maupun belum terjadi. Attribution adalah manfaat yang dipengaruhi oleh pihak lain yang ikut berkontribusi pada Program. Displacement adalah manfaat yang menggantikan manfaat lainnya. Drop off adalah pengurangan nilai manfaat dari waktu ke waktu. 5. Kalkulasi SROI Tahapan selanjutnya dalam studi SROI adalah kalkulasi atau perhitungan nilai SROI. Perhitungan SROI sebuah program diperoleh dari nilai outcome dibagi dengan total nilai investasi yang dikeluarkan. Nilai SROI pada sebuah program dapat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya faktor deadweight, displacement, attribution, dan drop off 6. Pelaporan SROI Tahap terakhir dari studi SROI adalah pelaporan, implementasi hasil, dan juga penyematan. Pelaporan dilakukan dengan menyusun studi SROI ke dalam dokumen yang sistematis yang kemudian dilaporkan kepada stakeholder perusahaan. Implementasi dilakukan dengan mengomunikasikan hasil nilai SROI, dan penyematan proses SROI pada organisasi. Apakah SROI hanya digunakan untuk PROPER dan Corporate? Banyak orang yang salah kaprah bahwasanya SROI hanya digunakan untuk mengukur program CSR perusahaan saja. Padahal SROI bisa digunakan oleh berbagai pihak seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pemerintah, bahkan Lembaga Filantropi untuk menilai keberhasilan program pembangunan yang mereka miliki. Bahkan Penilaian SROI dapat digunakan oleh donatur atau investor untuk membantu mereka  menilai kinerja investasi,  memutuskan di mana  harus berinvestasi, dan  mengukur kemajuan  investasi dari waktu ke  waktu. Maka dari itu penting bagi lembaga-lembaga dan pihak tersebut untuk mengetahui dan mengimplementasikan studi SROI ini pada program-program pembangunan dan pemberdayaan yang tengah dijalankan. Sekian penjelasan mengenai penilaian SROI dalam PROPER. Bagi yang masih bingung dengan cara penyusunan Dokumen SROI yang baik agar mendapatkan nilai optimal, ataupun yang ingin perusahaannya mendapat PROPER peringkat tinggi, langsung saja kontak Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan terkait PROPER dan penyusunan Dokumen SROI. Anda bisa menghubungi kami melalui Whattsapp di 08112130130 dan Email di contact@olahkarsa.com.
Olahkarsa on
Rapid Environmental Assessment (REA) untuk PROPER
PROPER

Rapid Environmental Assessment (REA) untuk Penanggulangan Bencana

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Terjadinya bencana pada umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, baik oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia. Bencana dapat mengakibatkan berbagai kerugian seperti timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Di dalam PROPER, aspek kebencanaan menjadi salah satu penilaian penting. Melalui berbagai kriteria penilaiannya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berupaya mendorong entitas bisnis untuk bersama terlibat dalam penanggulangan bencana dan tanggap kebencanaan. Salah satu poin penilaian PROPER yang menyangkut kebencanaan adalah Dokumen Rapid Environmental Assessment (REA) atau penilaian cepat bencana. Dokumen ini termasuk kedalam Dokumen Hijau tepatnya pada kriteria Tanggap Kebencanaan. Baca Juga: Dokumen Hijau PROPER: Apa Saja Isinya? Aspek penilaian Tanggap Kebencanaan menjadi salah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Peserta PROPER untuk mendapatkan predikat lebih dari ketaatan (beyond complience). Artinya bagi Peserta PROPER yang menargetkan peringkat Hijau atau Emas, Dokumen Rapid Environmental Assesment Ini merpakan hal yang wajib. Apa itu Rapid Environmental Assessment? Menurut Guidelines for Rapid Environmental Impact Assessment in Disasters Version 5 – 2018, Rapid Environmental Assessment (REA) merupakan sebuah alat penilaian untuk memberikan gambaran dan masukan terkait dampak lingkungan yang terjadi selama dan setelah terjadinya bencana. REA digunakan untuk menyurvei kondisi lingkungan selama periode waktu tertentu dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan berisiko muncul, mencakup aspek sumber daya alam, dampak sosial, dan ekonomi. Sebagai sebuah alat, REA dirancang untuk semua jenis bencana, termasuk yang dipicu oleh alam, teknologi dan peristiwa politik atau bahaya‚Äč. Selain itu REA juga dapat digunakan oleh siapa saja, dari berbagai disiplin keilmuan. Informasi yang dikumpulkan melalui REA dapat menjadi bahan untuk mengurangi risiko bencana dan dasar dalam membuat perencanaan dan implementasi program penanggulangan bencana.‚Äč 3 Cakupan Penilaian Rapid Environmental Assessment Dalam penyusunan dokumen REA, terdapat 3 cakupan penilaian yang harus dilaksanakan yaitu penilaian tingkat organisasi, penilaian tingkat komunitas, serta konsolidasi dan analisis. Ketiga penilaian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang objektif dan komprehensif untuk digunakan sebagai dasar penyusunan tindakan dalam penanggulangan bencana. 1. Penilaian Tingkat Organisasi (Organization Level Assessment) Merupakan kegiatan assessment yang dilakukan untuk memperoleh data-data terkait dengan risiko kebencanaan dari sudut pandang organisasi seperti BPBD, BNPB, Kelompok Siaga Bencana dan organisasi lain yang memiliki kepentingan dalam penanggulangan bencana. Penilaian ini dapat dilakukan melalui teknik Focus Group Discussion (FGD) dan pengisian formulir penilaian risiko bencana. Pada penilaian tingkat organisasi ini, akan dilakukan kegiatan penggalian data mengena isu-isu prioritas bencana yang berdampak pada kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, psikologis, dan kesehatan yang signifikan terhadap kesejahteraan. 2. Penilaian Tingkat Masyarakat/Komunitas(Community Level Assessment) Penilaian tingkat komunitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan risiko bencana yang terjadi pada masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan. Kegiatan penilaian ini dilakukan dengan teknik wawancara secara langsung kepada masyarakat. Selain itu, untuk memperoleh data pendukung terkait informasi kebencanaan yang ada, dilakukan juga observasi langsung ke lapangan. Penilaian tingkat masyarakat/komunitas ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai isu-isu prioritas bencana yang berdampak pada kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, psikologis dan kesehatan yang signifikan terhadap kesejahteraan dari perspektif masyarakat yang terdampak bencana. 3. Konsolidasi dan Analisis(Consolidation and Analysis) Pada penilaian ini, hasil penilaian dari tingkat organisasi dan komunitas di konsolidasikan atau digabungkan. Konsolidasi dan analisis dimulai dengan pengembangan daftar sederhana masalah penting yang diidentifikasi dalam penilaian tingkat organisasi dan komunitas. Untuk mempermudah proses konsolidasi ini, Kamu dapat menggunakan matriks atau tabel sederhana. Hasil konsolidasi ini penting sebagai bahan bagi perusahaan untuk melaksanakan tindakan dalam upaya penanggulangan bencana. Isi Dokumen Rapid Environmental Assessment Dalam penyusunan dokumen Rapid Enviromental Assessment, terdapat beberapa poin pembahasan yang harus ada. Berikut adalah penjelasannya. 1. Identifikasi Jenis Bencana Poin pembahasan pertama yang harus ada dalam dokumen REA adalah Identifikasi Jenis Bencana. Pada bagian ini, Kamu harus mendeskripsikan berbagai jenis bencana yang pernah terjadi di wilayah tempat studi REA dilakukan. Idealnya Rapid Environmental Assessment (REA) dilakukan pada kejadian bencana yang terjadi 120 (seratus dua puluh) hari sebelum penelitian dilakukan. Akan tetapi, jika dalam waktu 120 hari tidak pernah terdapat terjadi bencana, maka diperbolehkan untuk meneliti di luar waktu tersebut . 2. Analisis Dampak dan Pengaruh Bencana Poin pembahasan kedua adalah analisis dampak bencana. Pada bagian ini, kamu harus mendeskripsikan dampak-dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Aspek-aspek yang diukur dalam analisis dampak pada studi REA di antaranya terkait dengan dampak psikologis, ekonomi, sosial, lingkungan, dan kesehatan. 3. Upaya Antisipasi Dampak Negatif Kebencanaan Poin pembahasan selanjutnya adalah upaya antisipasi dampak negatif kebencanaan. Upaya antisipasi dampak negatif ini dapat dilakukan dengan berpedoman pada konsep manajemen penanggulangan bencana. Dalam konsep manajemen penanggulangan bencana, terdapat tiga tahapan yang dapat menjadi pedoman dalam penyusunan pembahasan ini. a. Tahap Pra-Bencana Adalah upaya antisipasi dampak negatif yang dapat dilakukan sebelum bencana tersebut terjadi (pra-bencana). Dalam poin pembahasan ini, kamu dapat membuat beberapa rekomendasi upaya untuk mengantisipasi dampak negatif dari risiko bencana yang ditemukan. b. Tahap Tanggap Darurat Adalah upaya antisipasi dampak negatif bencana yang dapat dilakukan saat bencana tersebut terjadi. Kamu dapat membuat beberapa rekomendasi upaya untuk mengantisipasi dampak negatif bencana yang terjadi. Antisipasi dampak negatif bencana saat tanggap darurat biasanya dilakukan dengan pemberian bantuan-bantuan yang sifatnya mendesak seperti makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal darurat c. Tahap PascaAdalah upaya antisipasi dampak negatif bencana yang dapat dilakukan setelah bencana tersebut terjadi. Kamu dapat membuat rekomendasi untuk mengantisipasi dampak negatf bencana yang terjadi dengan upaya pemulihan (rehabilitasi) dan pembangunan kembali (rekonstruksi) berbagai kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana baik kerusakan yang sifatnya material (infrastruktur, sarana-prasarana, ekonomi dll.) maupun non-material (psikis). 4. Pertimbangan dari Pandangan Masyarakat yang Terdampak Bencana Dalam poin pembahasan ini, kamu harus mendeskripsikan bagaimana pertimbangan dan pandangan masyarakat di tempat studi REA yang dilakukan. Pandangan ini dapat berupa harapan dari masyarakat untuk mengurangi berbagai risiko dan dampak bencana yang terjadi. Ini bisa dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung ke masyarakat. Masyarakat tentu memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat bencana. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perbedaan latar belakang, ras, agama, gender, dan usia. Perbedaan ini merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap ancaman bencana di wilayahnya. Maka dari itu penting mengetahui sejauh mana pemahaman dan pandangan mereka terhadap bencana yang terjadi sebagai salah satu bahan untuk melakukan tindakan ketika bencana tersebut terjadi. Sekian pembahasan mengenai Rapid Environmental Assessment (REA) dalam PROPER. Bagi yang masih bingung dengan cara penyusunan REA yang baik agar mendapatkan nilai optimal, ataupun yang ingin perusahaannya mendapat PROPER peringkat tinggi, langsung saja kontak Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan terkait PROPER dan penyusunan Dokumen REA. Anda bisa menghubungi kami melalui Whattsapp di 08112130130 dan Email di contact@olahkarsa.com. Referensi Guidelines for Rapid Environmental Impact Assessment in Disasters Version 5 – 2018
Olahkarsa on
Inovasi Sosial PROPER
PROPER

Mengenal Inovasi Sosial dalam PROPER

Inovasi sosial merupakan salah satu kriteria penilaian penting PROPER Emas. Inovasi sosial menjadi kriteria panapisan terakhir dalam mekanisme PROPER beyond complience. Apabila perusahaan tidak memiliki program Inovasi Sosial, atau program yang dimiliki peserta tidak sesuai dengan kriteria, maka ia hanya akan mendapat Peringkat Hijau. Baca Juga: Tahapan Penilaian dalam PROPER Pengertian Inovasi Sosial Inovasi Sosial adalah program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau kebutuhan masyarakat di sekitara perusahaan. Ciri khas dari Inovasi Sosial dibandingkan dengan program pemberdayaan masyarakat pada umumnya adalah memiliki tingkat efektifitas lebih lebih tinggi, mendorong perbaikan hubungan sosial, serta pemanfaatan aset dan sumber daya yang lebih baik. Lantas Bagaimana Kriteria Inovasi Sosial PROPER? Dalam PROPER, program Inovasi Sosial yang dijalankan olelh perusahaan harus memenuhi kriteria penilaian berdasarkan PERMENLHK No. 1 Tahun 2021 Tentang PROPER. Apabila inovasi sosial yang dibuat oleh peserta PROPER tidak memenuhi kriteria tersebut, maka ia tidak akan bisa mendapat peringkat Emas dan hanya mendapat peringkat Hijau. Berikut adalah kriteria yang harus termuat dalam dokumen Inovasi Sosial. 1. Memenuhi Unsur Kebaruan Kriteria pertama adalah program Inovasi Sosial yang di laksanakan oleh perusahaan harus memenuhi unsur kebaruan. Maksud dari kebaruan di sini adalah program inovasi sosial yang dijalankan merupakan hal baru yang diterapkan di sektor dan kawasan (kabupaten/kota/daerah) tersebut. Selain itu, kebaruan Inovasi yang di klaim juga dapat berupa kebaruan dalam bentuk teknologi, model, metode, strategi, teknik, taktis, dan prosedur. 2. Terintegrasi dengan Core Competency Perusahaan Kriteria penilaian kedua adalah dalam program tersebut harus melibatkan proses transfer pengetahuan atau keterampilan core competency dari perusahaan. Maksud dari core comperency adalah kemampuan atau pengetahuan yang miliki oleh unit/departemen pada sebuah perusahaan. Proses transfer pengetahuan ini bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat sasaran program. Baca Juga: Mengenal PROPER: Tujuan dan Manfaatnya bagi Perusahaan Selain itu, pengembangan program inovasi sosial yang dijalankan juga harus dikorelasikan dengan analisis dampak daur hidup perusahaan. Artinya, program inovasi sosial ini tidak hanya menjawab permasalahan yang dialami masyarakat, namun juga menjawab permasalahan perusahaan berkaitan dengan dampak lingkungan yang dihasilkan. Kemudian, program inovasi sosial pun harus memuat unsur sensitifitas dan responsifitas masyarakat terhadap bencana. Sehingga diharapkan program Inovasi Sosial yang dijalankan perusahaan selain dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami masyarakat, juga dapat meningkatkan ketangguhan masyarakat ketika bencana terjadi. 3. Status Inovasi Sosial Kriteria penilaian selanjutnya adalah status dari inovasi sosial yang dijalankan oleh peserta PROPER. Terdapat 3 status dari Inovasi Sosial yaitu keberlanjutan, Scalling/Replikasi, dan Perubahan Sistemik. Keberlanjutan menunjukkan status program yang dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan pada suatu masyarakat yang menjadi sasaran program. Scalling atau Replikasi menunjukkan status program yang telah memberikan kebermanfaatan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang telah diperluas ke wilayah lain. Sedangkan Perubahan Sistemik menunjukkan bahwa program telah menjadi agenda publik/masyarakat baik mitra perusahaan ataupun khalayak umum. 4. Efektifitas Program (Menggunakan SROI Sebagai Alat Ukur) Kriteria penilaian selanjutnya adalah program Inovasi Sosial yang dijalankan oleh peserta PROPER harus efektif menyelesaikan masalah atau kebutuhan masyarakat sasaran. Tingkat efektifitas ini diukur dengan sebuah pengukur dampak sosial yang bernama Social Return on Investment (SROI). Selain itu, tingkat efektifitas Inovasi Sosial juga dilihat dari pihak yang menyusun laporan SROI. Dewan penilai juga akan menilai sejauh mana pihak penyusun laporan SROI ini memiliki pengalaman, transparansi, kualitas, kompetensi dan keahlian, dan reputasi/ track record. Pengalaman dan track record bisa dilihat dari portofolio lembaga pengukur SROI, transparansi dilihat dari dokumentasi yang disertakan saat proses penggalian data, kualitas dilihat dari ijazah peneliti SROI, komptenensi dilihat sertifikat pelatihan. 5. Menjawab Kebutuhan Sosial dan Meningkatkan Kapasitas Sosial Kriteria penilaian selanjutnya adalah program inovasi sosial yang dijalankan perusahaan harus dapat menyelesaikan kebutuhan atau permasalahan sosial masyarakat sekitar perusahaan. Selain itu, hadirnya program Inovasi Sosial ini juga harus dapat meningkatkan kapasitas masyarakat, untuk bertindak dengan menciptakan peran dan hubungan baru di antara masyarakat, serta mengembangkan aset dan kemampuan dengan penggunaan aset sumber daya dengan lebih baik. Aspek penilaian ini dilakukan dengan melihat laporan SROI yang telah dibuat perusahaan yang memuat: Ruang lingkup dan identifikasi pemangku kepentingan (stakeholder) Pemetaan outcome dari setiap stakeholder Penetapan indikator dan nilai dari setiap outcome Fiksasi dampak Perhitungan SROI Kelima unsur penilaian tersebut harus termuat dalam SROI sebagai bukti bahwa program inovasi sosial yang dijalankan perusahaan telah menjawab kebutuhan sosial dan meningkatkan kapasitas masyarakat sasaran program. 6. Penilaian Dewan Pertimbangan Kriteria penilaian terakhir adalah penilaian dari Dewan Pertimbangan PROPER mengenai efektifitas inovasi sosial, kemampuan inovasi menjawab kebutuhan sosial dan kemampuan inovasi, meningkatkan kapasitas sosial penilaian terhadap aspek penilaian efektifitas, menjawab kebutuhan sosial dan meningkatkan kapasitas sosial. Dewan Pertimbangan PROPER yang berasal dari dari pakar di bidang keberlanjutan akan menilai program inovasi sosial secara kualitatif dan objektif. Hasil penilaian dari dewan pertimbangan PROPER ini cukup berpengaruh terhadap perolehan nilai Peserta PROPER. Maka dari itu penting untuk menyiapkan Dokumen Inovasi Sosial sebaik mungkin. Contoh Perusahaan yang Telah Menerapkan Inovasi Sosial Salah satu perusahaan yang telah menerapkan praktik Inovasi Sosial adalah PT Bio Farma. Seperti yang kita ketahui, Bio Farma merupakan salah satu perusahaan yang memiliki komitmen tinggi dalam mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam operasi bisnis mereka. Hal ini dibuktikan dengan raihan PROPER Emas sebanyak 7 kali. Pencapaian ini tentu tidak terlepas dari komitmen perusahaan dalam memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan melalui program Inovasi Sosial. Salah satu program Inovasi Sosial yang tengah dijalankan oleh PT Bio Farma adalah e-Grass & Sustainability Village. Program ini merupakan program pemberdayaan peternak kambing di desa Ciakalong Wetan, Jawa Barat. Usaha peternakan ini merupakan mayoritas mata penceharian Masyarakat Desa Cikalong Wetan. Sebelum adanya program ini, para peternak di Desa Cikalong Wetan mengandalkan rumput liar sebagai pakan ternaknya. Para peternak ini juga masih menggunakan teknik budidaya ternak konvensional dan mengandalkan tengkulak untuk menjual hasil ternak mereka. Alhasil, usaha ternak masyarakat tidak berjalan maksimal. Masyarakat kesulitan mencari rumput dan harus menempuh jarak yang jauh, kualitas tenak yang rendah, dan masyarakat tidak bisa mendapatkan keuntungan optimal karena mereka tidak menjualnya kepada konsumen secara langsung, melainkan melalu melalui tengkulak/bandar. Menjawab Kebutuhan Masyarakat Cikalong Wetan Melalui core competency yang dimiliki perusahaan, PT Biofarma memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai good farming practice. Perusahaan melakukan transfer pengetahuan melalui berbagai pelatihan dan workshop guna menghasilkan rumput berkulaitas tinggi. Tak cukup sampai disitu, PT Biofarma juga membina para peternak untuk memperluas jaringan pemasaran melalui pelatihan digital marketing dengan core competency yang dimiliki perusahaan melalui Departmeen Corporate Communication. Berkat program ini, produktifitas peternak Desa Cikalong Wetan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan pakan bermutu, sehingga hewan ternak yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi. Selain itu, masyarakat juga bisa dengan mudah memasarkan hasil tenaknya secara langsung kepada konsumen melalui marketplace. Alhasil, keuntungan yang diraih para peternak pun semakin tinggi dan kesejahteraan para peternak tersebut juga ikut naik berkat adanya program ini. Tak hanya menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat, Program e-Grass & Sustainability Village juga telah memberikan dampak pada penurunan potensi pemanasan sebesar 34.000kg kg CO2 eq. Dan setelah dilakukan pengukuran SROI, Inovasi Sosial ini memiliki nilai SROI 1:12,7. Artinya, setiap investasi 1 rupiah yang dikeluarkan oleh perusahaan, memberikan dampak sebesar 12,7 rupiah bagi kebermanfaatan masyarakat dan lingkungan. Sekian pembahasan mengenai Inovasi Sosial dalam PROPER. Bagi yang masih bingung dengan cara penyusunan Dokumen Inovasi Sosial yang baik agar mendapatkan nilai optimal, ataupun yang ingin perusahaannya mendapat PROPER peringkat tinggi, langsung saja kontak Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan terkait PROPER dan penyusunan Dokumen Inovasi Sosial. Anda bisa menghubungi kami melalui Whattsapp di 08112130130 dan Email di contact@olahkarsa.com. Referensi PERMENLHK No. 1 Tahun 2021 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER
Olahkarsa on
Social Mapping PROPER
PROPER

Dokumen Social Mapping PROPER: Apa Saja Isinya?

Dokumen Social Mapping atau pemetaan sosial merupakan salah satu kriteria penilaian penting bagi perusahaan yang menargetkan peringkat Hijau atau Emas. Aspek penilaian ini masuk ke dalam kriteria Pengembangan Masyarakat tepatnya pada aspek perencanaan. Dengan dokumen ini, perusahaan telah menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keunggulan dengan melakukan praktik pengembangan masyarakat secara terstruktur dari mulai perencanaan. Baca Juga: Dokumen Hijau PROPER: Apa Saja Isinya? Apa Itu Social Mapping? Social Mapping adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengenali kondisi sosial budaya masyarakat pada wilayah tertentu yang akan dijadikan sebagai wilayah sasaran program pengembangan masyarakat perusahaan. Pemetaan Sosial juga dapat didefinisikan sebagai proses identifikasi karakteristik masyarakat melalui pengumpulan data dan informasi baik sekunder maupun langsung (primer) mengenai kondisi sosial masyarakat dalam satu wilayah tertentu. Kondisi sosial masyarakat tersebut diantaranya jaringan dan relasi sosial dalam suatu entatitas masyarakat, potensi, kebutuhan masalah yang tenagh dihadapi oleh masyarakat. Melalui studi Pemetaan Sosial, perusahaan akan mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai lokasi yang hendak dijadikan sebagai objek pengembangan masyarakat. Dengan begitu maka perusahaan akan dapat melaksanakan program pengembangan masyarakatnya secara lebih tepat sasaran dan berdampak. Isi Dokumen Social Mapping PROPER Meskipun tidak ada patokan baku mengenai isi dari dokumen Social Mapping ini, namun dalam PROPER dokumen Pemetaan Sosial harus mencakup 9 substansi kriteria berikut ini: 1. Pemetaan Aktor (Stakeholder) dan Jaringan Hubungan Antar Aktor Kriteria dokumen Social Mapping pertama adalah adanya pembahasan mengenai pemetaan aktor dan jaringan hubungan antar aktor. Pemetaan jaringan hubungan ini bertujuan untuk mengetahui dinamika interaksi sosial aktor-aktor yang mempunyai peran dan pengaruh dalam proses pembangunan dan pengembangan masyarakat wilayah yang menjadi sasaran program CSR Perusahaan. Jaringan hubungan antar aktor ini meliputi hubungan institusi dengan institusi, institusi dengan individu, maupun individu dengan individu. Hubungan yang terjalin antar aktor dapat berupa hubungan positif (saling bekerja sama dan memiliki tujuan bersama), negatif (terdapat ketegangan, bertentangan, dan tidak memungkinkan mencapai tujuan bersama) dan positif-negatif (terdapat perbedaan pandangan, tetapi masih memungkinkan mencapai tujuan bersama). 2. Deskripsi Posisi dan Peranan Sosial Aktor dalam Masyarakat Kriteria penilaian dokumen Social Mapping yang kedua adalah deskripsi mengenai posisi dan peran sosial aktor di kehidupan masyarakat. Posisi sosial merujuk pada sebuah kedudukan seorang aktor dalam sistem sosial, baik formal maupun non formal. Posisi sosial dalam masyarakat ini nantinya dapat menjadi indikator legitimasi dalam proses pengembangan dan pembangunan masyarakat. semakin tinggi posisi sosial seorang aktor, semakin tinggi pula legitimasi sosialnya. Sementara peran sosial merujuk pada pencapaian yang telah dilakukan oleh seorang aktor berdasarkan posisi sosial yang dimilikinya dalam proses pengembangan dan pembangunan masyarakat. Artinya keterkaitan erat a antara peran dan posisi sosial sosial seorang aktor. Pada umumnya, semakin tinggi posisi sosial seorang aktor, semakin besar perannya di masyarakat. Hal ini lah yang harus dijelaskan dalam studi Social Mapping. 3. Analisis Derajat Kekuatan (Power) dan Kepentingan (Tnterest) Aktor Kriteria penilaian ketiga adalah analisis mengenai derajat kekuatan dan kepentingan aktor. Derajat kekuatan merujuk pada kapasitas yang dimiliki seorang aktor dalam mempengaruhi orang lain atau khalayak umum, serta mendukung dan melaksanakan pengembangan masyarakat. Derajat kekuatan diukur dari empat hal yaitu kepemilikan kapital, kepemilikan keterampilan pengembangan masyarakat, kepemilikan legitimasi sosial, dan kepemilikan jaringan. Empat indikator tersebut kemudian menjadi pisau analisis bagi setiap aktor guna menilai seberapa besar kekuatan yang mereka miliki untuk melakukan pengembangan masyarakat di wilayah sasaran. Sementara kepentingan merujuk pada ketertarikan para aktor dalam mengupayakan pengembangan dan pembangunan masyarakat. Derajat kepentingan aktor dapat diukur dari empat hal yaitu memberikan bantuan tenaga, meluangkan waktu, memberikan bantuan kapital, dan memberikan bantuan pikiran. Empat hal tersebut menjadi pisau analisis untuk menentukan seberapa besar kepentingan seorang aktor dalam pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, hasil analisis kekuatan dan kepentingan tersebut kemudian dituangkan ke dalam sebuah kuadran untuk memetakan setiap aktor berdasarkan kekuatan dan kepentingannya dalam pengembangan masyarakat. Ada empat klasifikasi aktor berdasarkan kuadran tersebut a. High Power High Interes Aktor ini memiliki kekuatan dan kepentingan yang tinggi dalam pengembangan masyarakat. Mereka harus dilibatkan sepenuhnya dan diyakinkan bahwa keberhasilan program pengembangan masyarakat yang akan dilaksanakan oleh perusahaan adalah atas dukungan mereka. Aktor dalam kuadran inilah yang akan menjadi stakeholder utama dalam program pengembangan masyarakat oleh perusahaan. b. High Power, Low interes Aktor ini memiliki kekuatan yang tinggi, namun kepentingannya lemah. Mereka bukan target utama dari program pengembangan masyarakat, namun potensial menjadi oposoasan. Treetment terbaik kepada aktor jenis ini adalah dengan memberikan mereka pengakuan dan informasi positif agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan program pengembangan masyarakat. c. Low Power, Hight Interest. Aktor ini memiliki kekuatan yang lemah, namun kepentingannya tinggi dalam program pengembangan masyarakat. Aktor jenis ini membutuhkan upaya dan strategi khusus agar mereka bisa terlibat dalam program pengembangan masyarakat dengan meyakinkan bahwa keterlibatan mereka sangat bermakna. d. Low power-low interes Aktor jenis ini memiliki kekuatan dan kepentingan yang lemah dalam program pengembangan masyarakat. Treatmentnya adalah dengan tetap berupaya melibatkan mereka, namun tidak ada strategi khusus. 4. Identifikasi Forum yang Menjadi Sarana yang Digunakan Masyarakat dalam membahas kepentingan Kriteria penilaian keempat adalah identifikasi forum yang menjadi sarana masyarakat membahas kepentingan. Setiap masyarakat tentu memiliki berbagai bentuk forum komunikasi sebagai sarana dalam menyatukan gagasan, informasi dan perubahan yang diperlukan di dalam pembangunan masyarakat. Identifikasi forum ini dilakukan dengan mencari tahu informasi mengenai nama forum, aktivitas apa saja dalam forum tersebut, anggota yang menghadiri, intensitas/waktu pertemuan, dan lokasi yang menjadi tempat dilaksanakannya forum-forum tersebut. Melakukan identifikasi terhadap forum-forum yang ada di masyarakat tentu menjadi sebuah hal yang penting. Sebab adanya forum-forum ini bisa menjadi modal sosial bagi perusahaan untuk melakukan pengembangan masyarakat kelak.   5. Deskripsi Potensi Penghidupan Berkelanjutan Kriteria penilaian selanjutnya adalah deskripsi mengenai potensi yang dimiliki masyarakat untuk penghidupan berkelanjutan. Potensi penghidupan berkelanjutan merujuk pada kekuatan yang dimiliki oleh internal masyarakat guna dijadikan sebagai modal untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Baca Juga: Mengenal Asset Based Community Development Beberapa modal atau kekuatan yang menjadi potensi penghidupan berkelanjutan pada sebuah masyarakat di antaranya: a. Modal Sumber Daya Manusia Modal sumber daya manusia ini bisa berupa tingkat pendidikan masyarakat, pekerjaan atau mata pencaharian, pengetahuan/keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, dan tingkat kesehatan masyarakat. b. Modal Sumber Daya Alam Modal sumber daya alam bisa berupa keberadaan lahan dan pemanfaatan, serta keberadaan sumber mata air dan pemanfaatannya. b. Modal Keuangan Modal keuangan bisa berupa aset masyarakat, dan keberadaan lembaga penyedia jasa keuangan seperti koperasi. c. Modal Infrastruktur Modal infrastruktur bisa berupa infrastruktur publik, infrastruktur keagamaan, infrastruktur keagamaan, infrastruktur ekonomi, infrastruktur kesehatan, infrastruktur olahraga dan kesenian, infrastruktur energi, serta infrastruktur media dan informasi. d. Modal Sosial Modal sosial ini bisa berupa jaringan sosial, kegiatan partisipatif, dan kegiatan adat istiadat, 6. Analisis Kebutuhan Masyarakat untuk Mendukung Penghidupan Berkelanjutan Kriteria penilaian selanjutnya adalah Analisis kebutuhan masyarakat untuk mendukung penghidupan berkelanjutan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui potensi secara lebih detail setelah terkait modal yang dimiliki masyarakat. Hasil dari analisis kebutuhan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi perusahaan dalam menyusun rekomendasi program pengembangan masyarakat yang sesuai dengan konteks masyarakat. Analisis kebutuhan ini kemudian dikorelasikan dengan potensi yang ada antara lain potensi modal sosial, modal keuangan, modal sumber daya manusia, modal sumber daya alam dan modal fisik. 7. Deskripsi Jenis‚ÄďJenis Kerentanan (Vulnarability) dan Kelompok Rentan Kriteria penilaian selanjutnya yang harus ada dalam studi Social Mapping adalah deskripsi jenis‚Äďjenis kerentanan (vulnarability) dan kelompok rentan. Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang berada dalam keadaan atau kondisi yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi suatu ancaman. Kelompok rentan merupakan kelompok yang seharusnya diberikan pengembangan kapasitas agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat dua jenis kerentanan yaitu kerentanan akses dan kerentanan aset. Kerentanan akses merujuk pada kerentanan individu atau kelompok terhadap akses terhadap sumber daya, layanan, atau kesempatan tertentu. Ini terkait erat dengan isu-isu sosial dan ekonomi, dan sering kali berkaitan dengan ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Sedangkan kerentanan aset mengacu pada sejauh mana aset fisik, ekonomi, atau sosial seseorang rentan terhadap risiko atau ancaman tertentu. 8. Deskripsi Masalah Sosial Kriterian penilaian selanjutnya yang harus ada dalam studi Social Mapping adalah deskripsi mengenai masalah sosial. Dalam kriteria ini, perusahaan harus hati-hati untuk membedakan antara masalah sosial struktural dengan masalah sosial personal. Masalah sosial struktural merujuk pada masalah yang timbul dari ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam struktur sosial suatu masyarakat. Masalah sosial jenis ini biasanya dialami oleh kalangan masyarakat luas seperti ketimpangan pendapatan, ketidaksetaraan gender, rasisme dan diskriminasi. Sedangkan masalah sosial personal merujuk pada masalah-masalah yang dialami oleh individu dalam interaksi sosialnya di masyarakat. Contoh dari masalah sosial personal ini antara lain keterampilan sosial, isolasi sosial, stres, kecemasan, depresi, bullying, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketergantungan.‚Äč 9. Rekomendasi Program Pengembangan Masyarakat berdasarkan Social Mapping Kriteria penilaian selanjutnya yang harus ada dalam studi Social Mapping adalah rekomendasi program pengembangan masyarakat. Rekomendasi ini dihasilkan dari analisis kebutuhan, potensi dan masalah yang ditemukan pada tahapan sebelumnya. Program yang diusulkan utamanya didasarkan pada pemetaan sosial yang telah dilakukan. Adapun rekomendasi program disajikan dalam bentuk matriks yang dikelompokkan dalam beberapa bidang, misalnya bidang ekonomi, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan lingkungan. Penjabaran program diklasifikasikan berdasarkan bidang/jenis program, sasaran, permasalahan maupun potensi, program dan deskripsi kegiatan, serta tujuan dilaksanakannya program tersebut. Selanjutnya matriks rekomendasi program ini dikembangkan untuk mengetahui program prioritas. Penyusunan prioritas didasarkan pada beberapa parameter diantaranya urgensi sebuah permasalahan untuk ditangani, potensi sumber daya, serta dampak positif program. Selain itu, dalam bagian ini juga terdapat matriks yang berisi analisis keterkaitan program yang menjadi rekomendasi dari pemetaan sosial ini terhadap indikator dan metadata Sustainable Development Goals (SDGs). Hal ini dilakukan, agar rekomendasi program kepada perusahaan dapat juga dilihat sebagai salah satu bentuk kontribusi Perusahaan terhadap upaya pemenuhan indikator SDGs. Itulah 9 kriteria penilaian yang harus ada dalam Dokumen Social Mapping PROPER. Bagi yang masih bingung dengan cara penyusunan Dokumen Social Mapping yang baik agar mendapatkan nilai optimal, ataupun yang ingin perusahaannya mendapat PROPER peringkat tinggi, langsung saja kontak Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan terkait PROPER dan penyusunan Dokumen Hijau. Anda bisa menghubungi kami melalui Whattsapp di 08112130130 dan Email di contact@olahkarsa.com. Referensi PERMENLHK No. 1 Tahun 2021 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER
Olahkarsa on
PROPER

Keanekaragaman Hayati untuk PROPER Hijau dan Emas

Penilaian Keanekaragaman Hayati (Kehati) termasuk ke dalam kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan (beyond compliance). Artinya, bagi perusahaan yang menargetkan peringkat Hijau dan Emas, Dokumen Keanekaragaman Hayati menjadi sesuatu hal yang wajib. Keanekaragaman hayati merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keanekaan bentuk kehidupan di bumi, interaksi di antara berbagai makhluk hidup serta antara mereka dengan lingkungannya. UN Environment Programme (UNEP) mengungkapkan bahwa keanekaragaman hayati dipahami sebagai keanekaragaman tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang luas. Hal ini mencakup variasi genetik dalam setiap spesies hewan maupun tumbuhan serta keragaman ekosistem (danau, hutan, sungai dan laut) yang saling berinteraksi di dalamnya. Di Bumi ini, keanekaragaman hayati menjadi sesuatu hal yang vital, sebab hilangnya keanekaragaman hayati bisa mengancam kehidupan umat manusia. Hilangnya keanekaragaman hayati dapat menimbulkan zoonosis (penularan penyakit dari hewan ke manusia) seperti yang terjadi pada pandemi Covid-19. Selain itu, keanekaragaman hayati merupakan pilar umat manusia dalam membangun peradaban. Sebagai contohnya, hewan dan tumbuhan merupakan sumber makanan utama bagi manusia untuk. Hewan dan tumbuhan juga menjadi sumber obat-obatan tradisional dalam penyembuhan berbagai macam penyakit. Bisa dibayangkan apabila setengah dari hewan dan tumbuhan tersebut punah, maka kehidupan manusia akan terganggu. Baca Juga: Ini yang Akan Terjadi Jika Ada Satu Spesies Tumbhan Punah Keanekaragaman Hayati dalam PROPER Dalam PROPER, penilaian perlindungan kehati bukan hanya dilakukan dengan melihat jumlah flora dan fauna dalam luasan area konservasi saja. Namun lebih mengutamakan bagaimana upaya dari perusahaan dalam merawat dan memelihara keanekaragaman hayati tersebut. Hal ini mencakup deskripsi kegiatan atau program yang telah dilakukan, adanya penghargaan dalam bidang konservasi baik di tingkat nasional maupun internasional, adanya inovasi dalam program atau kegiatan keanekaragaman hayati, maupun teknologi paten dalam bidang kehati. Penilaian perlindungan keanekaragaman hayati dalam peringkat hijau dan emas ini meliputi: 1. Konservasi Insitu Konservasi Insitu, merupakan praktik konservasi yang bertujuan untuk melindungi spesies, keragaman (variabilitas) genetik, serta habitat di dalam ekosistem aslinya. Pendekatan insitu dapat dilakukan dengan pengelolaan kawasan lindung seperti cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, hutan lindung, sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan mangrove, terumbu karang, kawasan plasma nutfah, dan lahan gambut. Ini juga mencakup pengelolaan satwa liar dan strategi perlindungan sumber daya di luar kawasan lindung. 2. Konservasi Eksitu Konservasi Eksitu merupakan praktik konservasi yang bertujuan untuk melindungi spesies tumbuhan, satwa liar, dan organisme mikro, serta varietas genetiknya di luar habitat atau ekosistem aslinya. Kegiatan yang umum dilakukan antara lain adalah penangkaran, penyimpanan dengan pembangunan kebun raya, koleksi mkrologi, mueseum, bank bibit, dan kebun binatang. Metode ini juga dapat dilakukan dengan melakukan kloning seperti pembuatan kultur jaringan. Praktik konservasi Eksitu umumnya dilakukan karena alasan: Habitat mengalami kerusakan akibat konversi lahan. Flora atau Fauna tersebut digunakan untuk penelitian, percobaan, pengembangan produk baru atau pendidikan lingkungan. 3. Restorasi dan Rehabilitasi Restorasi dan rehabilitasi dapat dilakukan dengan metode Insitu maupun Eksitu. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan spesies, varietas genetik, komunitas, populasi, habitat dan proses-proses ekologis. Restorasi ekologis biasanya melibatkan upaya rekonstruksi atau pembangunan kembali ekosistem di daerah yang mengalami degradasi, termasuk reintroduksi spesies asli. Sedangkan rehabilitasi melibatkan upaya untuk memperbaiki proses-proses ekosistem. Misalnya perbaikan daerah aliran sungai, tetapi tidak diikuti dengan pemulihan ekosistem dan keberadaan spesies asli. Aspek Penilaian Keanekaragaman Hayati 1. Kebijakan Perlindungan Keanekaragaman Hayati Dalam aspek penilaian ini, peserta PROPER harus bisa menunjukkan kebijakan perlindungan keanekaragaman hayati yang telah dibuat oleh perusahaan. Kebijakan ini bisa berupa peraturan perusahaan ataupun Standar Operasional Prosedur (SOP). 2. Struktur dan Tanggung Jawab Dalam aspek penilaian ini, Peserta PROPER harus bisa menunjukkan kepemilikan staf/tim yang bertugas mengelola program perlindungan keanekaragaman hayati. Staf atau tim ini merupakan unit organik perusahaan yang memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan. Selain itu, Peserta PROPER juga harus memiliki kerja sama dengan organisasi atau lembaga yang menangani keanekaragaman hayati apabila ingin mendapatkan nilai lebih. 3. Perencanaan Keanekaragaman Hayati Dalam aspek penilaian ini, Peserta PROPER harus bisa menujukan sebuah ketetapan formal mengenai kawasan konservasi alam atau perlindungan kehati. Serta rencana strategis program perlindungan kehati atau konservasi alam di kawasan yang telah di tetapkan tersebut. Dalam perencanaan program tersebut, peserta PROPER juga harus menyertakan rencana anggaran, jadwal atau timeline program, dan pelimpahan tanggung jawab kepada tim/staf pelaksana program. Serta pelibatan berbagai stakeholder yaitu masyarakat lokal, lembaga sosial masyarakat, dan pemerintah dalam perencanaaan terebut. Selain itu, Peserta PROPER harus menujukan kepemilikan data mengenai informasi dasar (baseline data) status keanekaragaman hayati atau rona lingkungan awal kawasan konservasi alam yang ditetapkan. Dengan parameter sumber daya biologi atau spesies hayati yang akan dilindungi tersebut merupakan sumber hayati yang langka dan dilindungi. 4. Pelatihan dan Kompetensi Dalam aspek penilaian ini, Peserta PROPER harus bisa menujukan bahwa tim/staf pelaksana program memiliki sertifikasi pelatihan di bidang perlindungan kehati dan latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan perlindungan kehati. 5. Pelaporan Dalam aspek penilaian ini, Peserta PROPER harus menunjukkan kepemilikan sistem informasi dan data yang dapat mengumpulkan dan mengevaluasi status kecenderungan sumber daya kehati dan sumber daya biologis yang dikelola. Kemudian, Peserta PROPER juga harus menujukan kepemilikan publikasi yang disampaikan kepada publik atau instansi pemerintah yang relevan tentang status dan kecenderungan sumber daya kehati dan sumber daya biologis yang dikelola paling sedikit diterbitkan 2 tahun terakhir. Selain itu, Peserta PROPER harus menujukan bukti pelibatan berbagai stakeholder dalam monitoring dan evaluasi program apabila ingin mendapatkan nilai lebih. 6. Implementasi Program Dalam aspek penilaian ini, Peserta PROPER harus menunjukkan peningkatan status kehati di kawasan yang telah ditetapkan, dan juga dampak positif terukur terhadap komponen ekosistem yang lain. Seperti perbaikan kondisi hidrologis dengan munculnya mata air atau terlindunginya mata air. Selain dampak positif bagi ekosistem, program kehati yang dijalankan tersebut harus berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Baca Juga: Dokumen Social Mapping PROPER: Apa Saja Isinya? Peserta PROPER juga harus menunjukkan bahwa lokasi perlindungan sumber daya ekologi atau kehati menjadi tempat penelitian, penyebaran informasi dan peningkatan pengetahuan pemangku kepentingan di luar perusahaan. Dan bagi Peserta PROPER sendiri, harus menunjukkan penerapan manajemen pengetahuan (knowledge management) dengan melakukan diseminasi praktik pengelolaan lingkungan terbaik melalui jurnal ilmiah internasional atau buku yang memiliki ISBN dan jurnal nasional dalam 3 tahun terakhir. 7. Inovasi Dalam aspek penilaian ini, Peserta PROPER harus menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan memenuhi aspek-aspek inovasi perlindungan keanekaragaman hayati, yaitu memenuhi unsur kebaruan. Selain itu, Peserta PROPER juga harus menunjukkan kepemilikan kuantifikasi informasi perlindungan keanekaragaman hayati yang dilakukan akibat perubahan sistem, sub sistem, dan penambahan komponen dan menunjukkan kuantifikasi informasi penurunan biaya, serta dapat menunjukkan nilai tambah berupa perubahan rantai nilai, perubahan layanan produk, perubahan perilaku Belajar dari PT Sidomuncul PT Sidomuncul merupakan salah satu perusahaan yang mendapat peringkat Emas pada ajang PROPER selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2020-2022. Peringkat Emas ini didapat salah satunya karena PT Sidomuncul telah menerapkan praktik pengelolaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. PT Sidomuncul memiliki area konservasi seluas 3 hektar yang terletak di dalam area perusahaan. Metode yang digunakan dalam praktik konservasi ini adalah konservasi eksitu berbentuk agrowisata. Di dalam area konservasi ini, terdapat lebih dari 400 spesies flora herbal atau obat-obatan yang langka, serta lebih dari 150 ekor fauna yang dilindungi. Area konservasi tersebut juga dijadikan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat umum yang ingin mengenal berbagai jenis flora dan fauna yang dilindungi. Untuk memasuki arena ini, pengunjung tidak dikenakan biaya sebab area konservasi ini telah menjadi bagian dari program CSR untuk memberdayakan masyarakat di bidang pendidikan. Dalam mengelola dan menjaga kehati tersebut, PT Sidomuncul tidak bergerak sendiri, namun bekerja sama dengan masyarakat lokal dan pemerintah daerah agar praktik konservasi yang dilakukan berjalan dengan berkelanjutan. Sekian penjelasan mengenai Penilaian Keanekaragaman Hayati dalam PROPER. Bagi yang masih bingung dengan cara penyusunan Keanekaragaman Hayati yang baik agar mendapatkan nilai optimal, ataupun yang ingin perusahaannya mendapat PROPER peringkat tinggi, langsung saja kontak Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan terkait PROPER dan penyusunan Dokumen Hijau. Anda bisa menghubungi kami melalui Whattsapp di 08112130130 dan Email di contact@olahkarsa.com. Referensi PERMENLHK No. 1 Tahun 2021 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)
Olahkarsa on
Life Cycle Assesement dalam PROPER
PROPER

Bagaimana Kriteria Life Cycle Assesment dalam PROPER?

Life Cycle Assesment (LCA) atau penilaian daur hidup merupakan salah satu dokumen yang termuat dalam Dokumen Hijau. Dokumen LCA menjadi aspek penilaian yang memuat dampak lingkungan dari sebuah produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Selain menjadi satu dokumen tersendiri, Life Cycle Assesment juga diintegrasikan dengan aspek penilaian lain yaitu upaya penurunan dampak lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya. Aspek penilaian ini memuat peningkatan kinerja lingkungan melalui efisiensi energi, penurunan emisi, pengurangan dan pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah non-B3 (termasuk pengolahan reduce, reuse, recycle), efisiensi air dan penurunan beban pencemar. Apabila Peserta PROPER ingin mendapatkan peringkat Hijau bahkan Emas, maka dokumen LCA ini adalah persyaratan wajib yang harus dipenuhi. Selain itu, nilai yang didapat pun harus tinggi. Maka dari itu penting bagi Peserta PROPER untuk mempersiapkan dokumen LCA ini dengan sebaik mungkin. Baca Juga: Tahapan Penilaian dalam PROPER Selain untuk kepentingan PROPER, Life Cycle Assesment amat penting dilakukan untuk meningkatkan kinerja aspek bisnis sebuah perusahaan. Sebab, saat ini kesadaran konsumen akan produk yang mereka beli semakin tinggi. Mereka mulai mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan untuk menggunakan produk atau layanan. LCA adalah metode penting yang harus dipahami oleh para produsen untuk menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas terbaik. Pengertian Secara prinsip, Life Cycle Assesment merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menghitung potensi dampak lingkungan dan jejak karbon yang dihasilkan dari satu sistem produk dari mulai produk tersebut lahir (crandle) , dimanfaatkan, hingga produk tersebut di buang atau didaur ulang (grave), secara kuantitatif. Sebagai contoh, dalam industri pengolahan pangan, LCA akan menghitung dampak lingkungan berupa jejak karbon yang dihasilkan dari mulai bahan baku berupa hasil pertanian tersebut didapatkan melalui proses pengangkutan, pengolahan, pendistribusian, hingga bagaimana bahan penyusunnya (misalnya bungkus plastik) di buang atau didaur ulang. Proses penilaian dampak tersebut dilakukan secara kuantitatif berdasarkan metodologi yang telah ditetapkan dalam Life Cycle Assesment. Tahapan dalam Life Cycle Assessment Life Cycle Assessment adalah metodologi standar yang dihadirkan oleh ISO (International Organization for Standardization) tepatnya ISO 14040 dan 14044 sebagai alat untuk menilai dampak lingkungan dari suatu produk. Dalam standar tersebut, terdapat empat tahapan Life Cycle Assessment yaitu: 1. Menetapkan Tujuan dan Cakupan LCA Tahapan pertama dalam LCA adalah menetapkan tujuan dan cakupan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan agar LCA yang hendak dilaksanakan dapat berjalan secara konsisten. Dalam tahapan ini, perusahaan harus memodelkan produk, layanan atau siklus hidup dari sebuah sistem. Model adalah penyederhanaan dari proses produk itu sendiri. Tantangan bagi perusahaan biasanya terletak pada bagaimana caranya agar penyederhanaan dan distorsi dari penyederhanaan proses produk tersebut tidak terlalu berpengaruh pada hasil. Maka cara terbaik untuk melaksanakan tahapan ini adalah dengan hati-hati dalam menentukan tujuan dan ruang lingkup LCA. 2. Analisis Inventarisasi Setelah menentukan tujuan dan lingkup kajian, tahap kedua adalah inventori daur hidup. Pada tahap ini dilakukan kompilasi dan kuantifikasi masukan dan keluaran dari produk sepanjang daur hidupnya. Masukan atau input terdiri dari bahan baku, bahan pendukung, air, energi, dan transportasi yang masuk ke dalam proses. Sementara keluaran atau output terdiri dari produk, by-product, coproduct, emisi udara, emisi ke air, dan tanah. Emisi yang dimaksud disini adalah senyawa yang dilepaskan ke lingkungan, baik ke udara,ke badan air, maupun ke tanah. Model, jenis data, proses perhitungan yang dilakukan dijelaskan di dalam tahap inventori daur hidup secara transparan. 3. Penilaian Dampak Siklus Hidup Tahapan selanjutnya adalah penilaian dampak siklus hidup. Pada tahap ini, semua masukan dan keluaran pada tahapan inventori daur hidup dihubungkan dengan potensi dampak lingkungan yang mungkin terjadi. hal ini dilakukan untuk mengevaluasi besaran (magnitude) dan signifikansi potensi dampak lingkungan sistem produk sepanjang daur hidup produk yang dikaji. LCA menilai dampak lingkungan dari berbagai kategori dampak lingkungan, baik yang midpoint maupun yang endpoint. Setiap kategori dampak lingkungan mempunyai indikator kategorinya masing-masing. Contoh: indikator kategori untuk dampak potensi pemanasan global adalah CO2-ekuivalen. Hasil perhitungan dari penilaian dampak daur hidup adalah nilai karakterisasi. 4. Interpretasi Tahap terakhir dari LCA adalah tahap interpretasi. Pada tahap ini, pembahasan mengenai analisa hasil, analisa penyebab dampak, identifikasi isu penting, pengambilan kesimpulan, penjelasan keterbatasan kajian, rekomendasi dan evaluasi dilakukan secara transparan. Rincian dari metode penilaian daur hidupdapat dilihat di SNI ISO 14040:2016 dan SNI ISO 14044:2017. Bagaimana Life Cycle Assesment dalam PROPER? LCA merupakan salah satu komponen penilaian penting dalam PROPER. Dalam PROPER, LCA terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, LCA sebagai sebuah laporan yang berdiri sendiri. Kedua, LCA sebagai bagian integral dalam proses penyusunan program lingkungan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya khususnya. LCA dalam konteks kedua digunakan sebagai pijakan bagi perusahaan dalam melakukan efisiensi energi, penurunan Emisi, efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air, pengurangan dan pemanfaatan Limbah B3, pengurangan dan pemanfaatan limbah non B3. Baca Juga: Dokumen Hijau: Apa Saja Isinya? Dalam PROPER, LCA digunakan ketika peserta PROPER berada pada level beyond complence (lebih dari ketaatan). Raihan peringkat Hijau atau Emas sangat tergantung dari seberapa jauh program dan kebijakan yang dilakukan oleh Peserta PROPER ini telah didasari oleh penggunaan LCA dalam proses bisnis mereka. Aspek Penilaian LCA dalam PROPER Untuk LCA sebagai sebuah dokumen tersendiri dalam PROPER, terdapat beberapa aspek penilaian yang harus dipenuhi oleh peserta PROPER apabila ingin mendapatkan nilai yang optimal. Berikut adalah aspek penilaiannya. 1. Aspek Kebijakan Pada aspek penilaian pertama, perusahaan harus memiliki kebijakan tertulis untuk melaksanakan pengukuran potensi dampak lingkungan dengan menggunakan metode Life Cycle Assesment. Kebijakan tertulis ini bisa berupa peraturan atau SOP perusahaan yang menerangkan bahwa perusahaan memiliki program dan komitmen untuk melakukan penilaian daur hidup ini. 2. Struktur dan Tanggung Jawab Pada aspek kedua, perusahaan harus memiliki manajer lingkungan dan tim yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan penilaian daur hidup. Perusahaan bisa membuktikannya dengan keterangan tertulis atau melampirkan struktur organisasi yang menerangkan hal ini. 3. Pelaksana Dalam aspek penilaian ketiga, perusahaan harus memiliki tim penilai yang bisa berasal dari internal perusahaan atau pihak ketiga yang berasal dari eksternal perusahaan dengan memiliki kualifikasi: Telah tersertifikasi profesi profesional Pernah mendapatkan materi pendidikan formal berkaitan dengan penilaian daur hidup (skripsi, tesis, disertasi, penelitian/publikasi) Pernah mengikuti pelatihan di bidang penilaian daur hidup atau pernah mendapatkan materi mata kuliah berkaitan dengan penilaian daur hidup pada pendidikan formal. 4. Perencanaan Aspek penilaian keempat, perusahaan harus melakukan penilaian daur hidup setiap 3 (tiga) tahun sekali atau apabila terjadi perubahan proses produksi, perubahan produk atau perubahan ruang lingkup penilaian daur hidup. Selain itu, dalam aspek ini perusahaan harus menetapkan tujuan, sasaran dan target persentase produk yang telah dilakukan penilaian daur hidup. Nilai yang didapat oleh perusahaan sangat bergantung dari persentase produk yang telah dilakukan penilaian daur hidup ini. 4. Penilaian Daur Hidup Pada aspek penilaian keempat yang menjadi inti dari LCA ini, Peserta PROPER harus dapat menunjukkan beberapa laporan di antaranya: Laporan yang di dalamnya terdapat informasi tentang tujuan dilaksanakannya penilaian daur hidup serta deskripsi mengenai pelaksanaan daur hidup mulai akuisisi bahan baku, produksi, penggunaan, pengolahan akhir, daur ulang, sampai pembuangan akhir. Laporan yang menujukan bahwa Peserta PROPER telah melakukan inventori daur hidup yang dideskripsikan secara kuantitatif. Laporan ini meliputi deskripsi unit proses, data kuantitatif bahan masukan (bahan baku, air, dan energi), bahan keluaran (output) berupa produk, produk samping dan limbah, serta emisi yang dihasilkan. Laporan yang berisi penilaian dampak lingkungan meliputi potensi pemanasan global, potensi penipisan ozon, potensi hujan asam, dan potensi eurofikasi dari proses produk yang mereka hasilkan. Selain itu, perusahaan juga harus menjelaskan dampak lingkungan yang dapat terjadi berupa photochemical oxidant, Potensi terjadi penurunan abiotik (fosil dan non fosil), potensi terjadi penurunan biotik, Karsinogenik, toxicity, water footprint, dan perubahan muka bumi dari proses bisnisnya. Laporan yang berisi interpretasi penilaian daur hidup meliputi analisis dampak dan analisis life cycle inventory. Terakhir adalah perusahaan harus melampirkan laporan yang berisi tinjauan kritis dari semua proses penilaian daur hidup yang telah dilaksanakan. 5. Implementasi Pada aspek kelima ini, Peserta PROPER harus melakukan penilaian daur hidup secara lengkap pada produk. Perolehan nilai yang didapat sangat tergantung dari target yang dicapai apakah sesuai dengan target, kurang dari target, atau bahkan melebihi target yang telah ditentukan. 6. Sertifikasi Pada aspek penilaian ketiga, perusahaan harus mengintegrasikannya hasil penilaian daur hidup yang telah dilakukan dengan data base nasional. Selain itu dewan penilai PROPER akan menilai apakah proses penyusunan EPD menggunakan panduan yang standar atau tidak, serta memiliki EPD yang telah tersertifikasi oleh pihak ketiga. Manfaat Life Cycle Assesment bagi Perusahaan Dengan melakukan penilaian daur hidup, perusahaan dapat mempunyai dasar yang berbasis data dan fakta dalam mengambil keputusan. LCA dapat digunakan mulai dari perancangan produk, pengembangan proses produksi yang lebih baik, inovasi produk dan proses, meningkatkan sistem manajemen lingkungan, pemilihan produk atau proses serta pemilihan pemasok, mengomunikasikan informasi lingkungan untuk produk yang dihasilkan oleh perusahaan, penetapan strategi perusahaan,sampai pengambilan keputusan untuk kebijakan dalam pemerintahan. LCA ini merupakan suatu alat ukur kuantitatif untuk pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan Life Cycle Assessment (LCA) hanyalah sebuah alat atau perangkat, bukan tujuan yang harus dicapai. Artinya, suatu perusahaan diharapkan menerapkan LCA ini tidak hanya sebatas persyaratan PROPER, tanpa memahami esensi sesungguhnya. Namun yang lebih penting adalah menerapkan LCA ini dalam rangka mencapai keberlanjutan atau kelangsungan aktivitas dari praktik bisnis yang dijalankan (sustainability). Keberlanjutan inilah yang sebenarnya menjadi tujuan akhir dari pelaksanaan LCA dalam praktik bisnis. Sekian penjelasan mengenai Dokumen Hijau. Bagi yang masih bingung dengan cara penyusunan Dokumen Hijau yang baik agar mendapatkan nilai optimal, ataupun yang ingin perusahaannya mendapat PROPER peringkat tinggi, langsung saja kontak Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan terkait PROPER dan penyusunan Dokumen Hijau. Anda bisa menghubungi kami melalui Whattsapp di 08112130130 dan Email di contact@olahkarsa.com. Referensi PERMENLHK No. 1 Tahun 2021 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)
Olahkarsa on
Dokumen Hijau PROPER
PROPER

Dokumen Hijau PROPER: Apa Saja Isinya?

Dokumen Hijau adalah salah satu persyaratan yang harus dipersiapkan oleh Peserta PROPER yang ingin mendapatkan peringkat Hijau atau Emas. Dokumen ini berisi laporan mengenai data dan bukti kinerja pengelolaan lingkungan hidup melebihi dari yang diwajibkan (beyond complience). Pada artikel kali ini, kami akan memberikan penjelasan mengenai isi dari Dokumen Hijau. Diharapkan, setelah membaca artikel ini, Kamu akan memiliki gambaran tentang dokumen apa yang harus dipersiapkan. Sehingga dapat secara maksimal mengikuti ajang PROPER dan mendapat peringkat yang optimal. 1. DRKPL Dokumen Ringkasan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan (DRKPL) merupakan dokumen pertama yang harus ada dalam Dokumen Hijau. DRKPL adalah dokumen yang berisi uraian secara ringkas dan jelas mengenai keunggulan lingkungan yang dilakukan oleh Peserta PROPER dalam hal pengelolaan lingkungan. Dokumen ini menjadi bukti perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari ketaatan (beyond compliance). Baca Juga: Mengenal DRKPL: Syarat Wajib PROPER Hijau Jika batas minimal ketaatan adalah adanya dokumen bukti Penilaian Tata Kelola Air, Penilaian Kerusakan Lahan, Pengendalian Pencemaran Laut, Pengelolaan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengendalian Pencemaran Air, dan Implementasi AMDAL, maka dalam DRKPL ini perusahaan harus membuktikan bahwa mereka memiliki kelebihan dibanding kriteria yang dipersyaratkan tersebut. 2. Pelaksanaan Penilaian Daur Hidup (Life Cycle Assesment) Aspek kedua yang harus ada dalam Dokumen Hijau adalah Pelaksanaan Penilaian Daur Hidup atau Life Cycle Assessment (LCA). Life Cycle Assesment¬†merupakan sebuah¬†metode¬†yang digunakan untuk menghitung potensi dampak lingkungan dan jejak karbon yang dihasilkan dari satu sistem produk dari mulai produk tersebut lahir (crandle) , dimanfaatkan, hingga produk tersebut di buang atau didaur ulang (grave), secara kuantitatif Kerangka kerja penilaian daur hidup terdiri dari 4 tahap. Pertama penentuan tujuan dan lingkup, kemudian inventori daur hidup, penilaian dampak daur hidup, dan interpretasi. Sementara untuk aspek penilaian LCA dalam PROPER ini meliputi aspek kebijakan, struktur dan tanggung jawab, pelaksana, perencanaan, pelaksanaan penilaian daur hidup, implementasi, dan sertifikasi. Apabila perusahaan menginginkan nilai optimal, maka harus melengkapi berkas pendukung semua aspek penilaian tersebut. 3. Sistem Manajemen Lingkungan Aspek berikutnya yang harus ada dalam Dokumen Hijau adalah Sistem Manajemen Lingkungan (SML). Dalam PERMENLHK No. 1 Tahun 2021, suatu unit bisnis dianggap memiliki Sistem Manajemen Lingkungan (SML) jika aspek-aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem tersebut diidentifikasi berdasarkan dampak dari kegiatan, produk atau juga yang dihasilkan oleh unit bisnis yang bersangkutan. Jika unit bisnis tersebut merupakan anak perusahaan dari suatu induk korporasi, maka harus dibuktikan bahwa aspek-aspek lingkungan yang dikelola memang spesifik untuk unit bisnis yang bersangkutan. Baca Juga: Mengenal ISO 14001 Panduan Sistem Manajemen Lingkungan Kemudian, aspek-aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem manajemen lingkungan mencakup seluruh kegiatan utama dalam unit bisnis yang bersangkutan. Jika cakupan sistem manajemen lingkungan hanya sebagian kecil atau bukan kegiatan utama, maka unit bisnis tersebut tidak dianggap memiliki SML. 4. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan untuk Pemanfaatan Sumber Daya Tak cukup hanya memiliki sistem saja, peserta PROPER harus bisa membuktikan penerapan sistem manajemen lingkungan tersebut dalam hal pemanfaatan sumber daya. Aspek ini meliputi penerapan SML dalam bidang: a. Efisiensi Energib. Penurunan Emisic. Efisiensi Air dan Penurunan Beban Air Limbahd. Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah B3e. Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah Non B3f. Perlindungan Keanekaragaman Hayati 5. Pemberdayaan Masyarakat Aspek selanjutnya yang harus ada dalam Dokumen Hijau adalah praktik pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Peserta PROPER. Dalam aspek ini, perusahaan harus bisa membuktikan bahwa ia punya kebijakan tertulis mengenai komitmen dan sistem tata kelola program pengembangan masyarakat. Peserta PROPER juga harus menunjukkan struktur penanggung jawab kegiatan pemberdayaan masyarakat dan alokasi dana pengembangan masyarakat Baca Juga: Mengenal Asset Based Community Development Selain itu, peserta PROPER juga harus memiliki dokumen perencanaan dari mulai pemetaan sosial (Sosial Maping), perencanaan strategis (Renstra) hingga rencana kerja (Renja) tahunan kegiatan pengembangan masyarakat. Kemudian Perusahaan juga harus membuktikan implementasi yang telah dilakukan. Meliputi kesesuaian implementasi program/kegiatan dengan pemetaan sosial dan rencana kerja (Renja), Inovasi sosial yang dihasilkan dari program/kegiatan pengembangan masyarakat, laporan pelaksanaan program, dan partisipasi masyarakat dalam program. Tak cukup samapai di situ, Peserta PROPER juga harus menyertakan bukti monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap program. Berupa indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap program yang telah dilakukan, dan juga membuktikan pelibatan pemangku kepentingan melalui dokumen stakeholder engagement, hubungan kerja (Internal) dan hubungan eksternal. Terakhir, Peserta PROPER juga harus membuktikan penerapan manajemen pengetahuan (knowledge management) dalam mendorong inovasi di bidang pengembangan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui publikasi jurnal ilmiah nasional maupun internasional, buku yang memiliki ISBN, dan memperoleh penghargaan dalam bidang pengembangan masyarakat dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah 6. Tanggap Kebencanaan Aspek selanjutnya yang harus ada dalam Dokumen Hijau adalah dokumen yang membuktikan keterlibatan perusahaan dalam tanggap kebencanaan. Keterlibatan ini berupa respon perusahaan terhadap potensi krisis atau bencana alam maupun non alam di sekitar perusahaan. Dalam aspek ini, Dewan Penilai PROPER akan menilai sejauh mana perusahaan berhasil mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam konteks siklus penanggulangan bencana, khususnya pada tahap tanggap darurat, kesiapsiagaan, dan pemulihan. Salah satu cara untuk melakukan identifikasi adalah melalui pembaruan pemetaan sosial (social mapping). Yang kemudian diikuti oleh program-program jangka pendek, menengah, dan panjang. Selain itu, Dewan Penilai juga akan mengevaluasi tingkat keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan evaluasi program tanggap bencana. Serta jangkauan wilayah program yang dilakukan oleh perusahaan, dan model kemitraan yang dikembangkan perusahaan dengan stakeholder untuk membangun sinergi antar aktor dalam penanggulangan bencana. 7. Inovasi Sosial Inovasi Sosial merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat menyelesaikan permasalahan/kebutuhan sosial (lebih efektif dibandingkan solusi yang ada saat ini). Program inovasi sosial mendorong perbaikan kapabilitas dan hubungan sosial serta pemanfaatan aset dan sumber daya yang lebih baik. Hal ini dilakukan melalui model manajemen organisasi, kewirausahaan sosial, pengembangan produk baru, pelayanan, program dan model pemberdayaan serta peningkatan kapasitas. Unsur ‚Äď unsur yang terdapat dalam inovasi sosial merupakan beberapa bab yang akan menjelaskan tentang Kebaruan suatu program pemberdayaan yang telah dilakukan Peserta PROPER, Status inovasi sosial yang mencakup keberlanjutan, scalling/replikasi atau pun perubahan sistemik. Selain itu, Peserta PROPER juga harus memiliki unsur yang mencakup transfer knowledge, menjawab kebutuhan sosial, hingga meningkatkan kapasitas sosial yang diukur melalui penelitian Social Return on Investment (SROI). Sekian penjelasan mengenai Dokumen Hijau PROPER. Bagi yang masih bingung dengan cara penyusunan Dokumen Hijau yang baik agar mendapatkan nilai optimal, ataupun yang ingin perusahaannya mendapat PROPER peringkat tinggi, langsung saja kontak Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan terkait PROPER dan penyusunan Dokumen Hijau. Anda bisa menghubungi kami melalui Whattsapp di 08112130130 dan Email di contact@olahkarsa.com. Referensi PERMENLHK No. 1 Tahun 2021 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)
Olahkarsa on
Gambar: Pengumpulan data untuk DRKPL
PROPER

Mengenal DRKPL: Syarat Wajib PROPER Hijau

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) adalah evaluasi kinerja dunia bisnis dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Bagi yang berkecimpung di dunia bisnis pertambangan, manufaktur, pertanian, dan bisnis lain yang memberikan dampak langsung pada lingkungan, PROPER sudah tidak asing bagi dan menjadi makanan rutin setiap tahunnya Untuk perusahaan yang menargetkan peringkat Hijau atau Emas, salah satu dokumen wajib yang harus dipenuhi adalah Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan (DRKPL). DRKPL ini merupakan salah satu muatan dari dokumen hijau, menyatu dengan laporan pelaksanaan kegiatan kriteria yang melebihi ketaatan lainnya. Baca juga: Tahapan Penilaian dalam PROPER Lantas Apa itu DRKPL? Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan (DRKPL) adalah dokumen yang berisi uraian secara ringkas dan jelas tentang keunggulan lingkungan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam hal pengelolaan lingkungan. Dokumen ini menjadi bukti perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari ketaatan (beyond compliance) Jika batas minimal ketaatan adalah adanya dokumen bukti Penilaian Tata Kelola Air, Penilaian Kerusakan Lahan, Pengendalian Pencemaran Laut, Pengelolaan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengendalian Pencemaran Air, dan Implementasi AMDAL, maka dalam DRKPL ini perusahaan harus membuktikan bahwa mereka memiliki kelebihan dibanding kriteria yang dipersyaratkan tersebut. DRKPL ini merupakan salah kriteria penapisan PROPER Hijau bagi perusahaan calon kandidat Hijau. Perusahaan yang memiliki nilai DRKPL di atas nilai rata-rata bisa memperoleh predikat PROPER Hijau dan menjadi calon kandidat Emas. Apa saja isi DRKPL? DRKPL merupakan dokumen yang berisi rangkuman kegiatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Dalam dokumen tersebut memuat penjelasan keunggulan perusahaan, status penggunaan sumber daya, hasil absolut pemanfaatan sumber daya, dan inovasi yang dilakukan. Selain itu perusahaan juga mengaitkan kegiatan yang dilakukan dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGS. Baca juga: Kupas Tuntas 5 Peringkat dalam PROPER DRKPL berisi bukti-bukti relevan tentang Sistem Manajemen Lingkungan, efisiensi energi, pengurangan dan pemanfaatan limbah B3, pelaksanaan prinsip pengurangan, penggunaan kembali dan daur ulang (Reduce, Reuse, Recycle) limbah padat non-B3, pengurangan pencemar udara, efisiensi air, keanekaragaman hayati, dan program pemberdayaan masyarakat. Sistematika Penulisan Dokumen Penyusunan DRKPL setidaknya berisi poin-poin dengan struktur penulisan sebagai berikut: Aspek penilaianKriteriaI. PENDAHULUAN1.1 Profil Perusahaan1.2 Deskripsi Proses Produksi1.3 Struktur Manajemen Perusahaan1.4 Deskripsi Anggaran Pengelolaan Lingkungan1.5 Keunggulan Perusahaan1.6 Sertifikasi Produk Ramah Lingkungan1.7 Sertifikasi Green Building1.8 Penilaian Daur Hidup Keterangan:Pendahuluan yang menjelaskan keunggulan PerusahaanII. EFISIENSI ENERGI2.1 Status Energi2.2 Hasil Absolut2.3 Sertifikat / Penghargaan2.4 Inovasi2.5 PatenIII. PENGURANGAN EMISI3.1 Status Penurunan Emisi3.2 Hasil Absolut3.3 Sertifikat / Penghargaan3.4 Inovasi3.5 PatenIV. 3R LIMBAH B34.1 Status Limbah B34.2 Nilai Absolut4.3 Sertifikat / Penghargaan4.4 Inovasi4.5 PatenV. 3R LIMBAH PADAT NON B35.1 Status Limbah Padat Non B35.2 Tabel Absolut 3R Limbah Padat Non B35.3 Sertifikat / Penghargaan5.4 Inovasi5.5 PatenVI. EFISIENSI AIR6.1 Status Konsumsi Air6.2 Sertifikat / Penghargaan6.3 Paten6.4 Tabel Nilai Absolut Program Konservasi Air6.5 Penurunan Beban Pencemar: Status Debit Air Limbah6.6 Tabel Hasil Absolut Penurunan Beban Pencemaran Air6.7 Inovasi Penurunan Beban PencemarVII.KEANEKARAGAMAN HAYATI7.1 Status Keanekaragaman Hayati7.2 Inovasi Keanekaragaman Hayati7.3 Penghargaan7.4 PatenVIII. PENGEMBANGAN MASYARAKAT8.1 Status8.2 Nilai Absolut8.3 Penghargaan8.4 Inovasi8.5 PatenStruktur Dokumen DRKPL. Sumber: KLHK Ketentuan Penyusunan Dokumen Dalam penyusunan DRKPL, peserta PROPER harus mengikuti ketentuan penyusunan sebagai berikut: Ditulis dalam bahasa Indonesia Jenis file *.doc/ *.docx dan *.pdf Ukuran kertas A4 Ukuran huruf 12 Spasi tunggal Jumlah maksimal halaman sebanyak 25 (dua puluh lima) halaman. Apabila melebihi 25 halaman, maka nilai akan dikurangi sebanyak 50 poin dari total nilai yang didapatkan. Nilai DRKPL Harus di Atas Rata-rata Untuk meraih peringkat Hijau atau Emas, peserta PROPER tidak cukup hanya membuat DRKPL saja, namun DRKPL tersebut harus memiliki nilai di atas rata-rata. Untuk mendapatkan nilai di atas rata-rata, maka perusahaan harus Peserta PROPER harus memenuhi delapan poin tersebut agar mendapatkan poin yang optimal. Apabila DRKPL yang dibuat oleh peserta PROPER tidak lengkap memuat unsur-unsur yang dipersyaratkan, maka nilai yang akan didapatkan oleh perusahaan pun tidak akan optimal. Maka dari itu penting bagi perusahaan untuk melengkapi komponen pendukung DRKPL seperti sertifikasi produk ramah lingkungan, sertifikasi green building, penilaian daur hidup, serta penghargaan dan inovasi dalam efisiensi energi, pengurangan 3R limbah B3, limbah padat non B3 efieisensi air, keanekaragaman hayati, pengembangan masayrakat, dan komponen penilaian lainnya. Sekian penjelasan mengenai Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan (DRKPL). Bagi yang masih bingung dengan cara penyusunan DRKPL yang baik agar mendapatkan nilai optimal, ataupun yang ingin perusahaannya mendapat PROPER peringkat tinggi, langsung saja kontak Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan terkait PROPER. Anda bisa menghubungi kami melalui Whattsapp di 08112130130 dan Email di contact@olahkarsa.com. Referensi PERMENLHK No. 1 Tahun 2021 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)
Olahkarsa on
PROPER

Tahapan Penilaian dalam PROPER

Penilaian PROPER adalah proses yang panjang dan kompleks serta melibatkan berbagai stakeholder dan berbagai kriteria serta tahapan sebelum akhirnya masuk ke pengumuman penilaian akhir. Namun dalam artikel ini kita akan coba menyederhanakan tahapan-tahapan penilaian PROPER untuk memudahkan pemahaman Kamu tentang tahapan penilaian PROPER. Dengan demikian, Kamu akan lebih siap untuk menghadapi penilaian PROPER dan meraih peringkat tinggi. Baca Juga: Mengenal PROPER: Tujuan dan Manfaatnya bagi Perusahaan Perencanaan Tahap pertama dalam PROPER adalah perencanaan. Dalam tahap ini, pemerintah melakukan pembentukan dan penetapan tim teknis PROPER. Selain itu, pemerintah juga melakukan pemilihan dan penetapan perusahaan yang menjadi peserta PROPER. Beberapa indikator pemilihan peserta PROPER meliputi perusahaan yang berdampak signifikan terhadap lingkungan, tercatat di pasar bursa, dan memiliki produk yang berorientasi ekspor, atau digunakan oleh masyarakat luas. Pelaksanaan 1. Pembinaan Sebelum melaksanakan penilaian, Dewan Penilai PROPER akan melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada para perusahaan yang telah ditetapkan menjadi peserta PROPER. Pembinaan ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai mekanisme dan kriteria penilaian PROPER. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan perusahaan mengenai hal teknis dan berbagai hal yang harus dipersiapkan oleh perusahaan berkaitan dengan penilaian PROPER agar perusahaan mendapatkan hasil dan peringkat yang optimal. 2. Penilaian Ketaatan Setelah melakukan pembinaan, Dewan Penilai PROPER akan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap peserta PROPER. Penilaian ini dilakukan dengan dua cara yaitu langsung dan tidak langsung. Penilaian tidak langsung dilakukan melalui evaluasi dokumen swapantau (penilaian mandiri) yang telah di upload pada aplikasi SIMPEL oleh perusahaan mengenai Penilaian Tata Kelola Air, Penilaian Kerusakan Lahan, Pengendalian Pencemaran Laut, Pengelolaan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengendalian Pencemaran Air, dan Implementasi AMDAL Sedangkan penilaian langsung dilakukan melalui inspeksi atau kunjungan lapangan untuk memverifikasi dokumen yang telah dibuat oleh perusahaan. 3. Penyusunan Rapor/Peringkat Sementara Informasi yang terkumpul melalui penilaian dokumen dan verifikasi lapangan kemudian diolah menjadi rapor sementara. Rapor sementara ini berisi evaluasi kinerja perusahaan di bidang pengelolaan air, udara, limbah B3 yang dianalisis dengan kriteria penilaian PROPER yang ditetapkan. Selain itu, rapor sementara ini sudah mengindikasikan peringkat perusahaan berdasarkan kriteria peringkat PROPER (Hitam, Merah, dan Biru) Baca Juga: Kupas Tuntas 5 Peringkat dalam PROPER Rapor sementara ini kemudian dibahas melalui mekanisme peer review oleh tim teknis. Hasil pembahasan tersebut kemudian dilaporkan kepada pejabat Eselon I Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendapat komentar dan pertimbangan. Setelah itu, rapor dilaporkan kepada Dewan Pertimbangan PROPER untuk mendapat pendapat dan persetujuan. Rapor hasil pembahasan dengan Dewan ini kemudian ditetapkan sebagai rapor sementara yang akan disampaikan kepada perusahaan dan pemerintah daerah. 4. Masa Sanggah/Perbaikan bagi Perusahaan yang Berperingkat Rendah Setelah diterbitkannya rapor sementara, perusahaan yang mendapatkan peringkat rendah diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Hal ini tentu harus dengan didukung data-data baru yang sahih. Setelah masa sanggah berakhir, Dewan Penilai PROPER akan melaporkan hasilnya kepada Dewan Pertimbangan. Dewan akan memberikan pendapat terakhir mengenai status kinerja perusahaan sebelum dilaporkan kepada Menteri. Setelah itu kemudian Menteri akan memeriksa, memberikan kebijakan dan menetapkan status peringkat kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan laporan dari Dewan Pertimbangan. 6. Penilaian Lebih dari Ketaatan a. Penilaian Peringkat Hijau Bagi peserta PROPER yang memiliki nilai ketaatan 100%, maka ia akan masuk menjadi calon kandidat PROPER Hijau. Calon kandidat PROPER Hijau ini kemudian akan diminta untuk mengumpulkan Dokumen Ringkasan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan (DRKPL) dan dokumen sistem manajemen lingkungan (SML). Untuk lolos menjadi kandidat Hijau, DRKPL yang dibuat oleh peserta PROPER harus memiliki nilai di atas rata-rata. Selain itu, dokumen sistem manajemen lingkungan pun harus memiliki nilai >60. Apabila kedua dokumen tersebut tidak memenuhi nilai yang dipersyaratkan, maka peserta PROPER hanya akan mendapatkan peringkat Biru. Baca Juga: Mengenal DRKPL: Syarat Wajib PROPER Hijau Peserta PROPER akan menjadi kandidat Hijau diharuskan untuk membuat dokumen hijau yang berisi: DRKPL Pelaksanaan Penilaian Daur Hidup (Life Cycle Assesment) Sistem Manajemen Lingkungan Penerapan Sistem Manajemen LingkunganUntuk Pemanfaatan Sumber Daya Pada Bidang:a) Efisiensi Energib) Penurunan Emisic) Efisiensi Air Dan Penurunan Beban Air Limbahd) Pengurangan Dan Pemanfaatan Limbah B3e) Pengurangan Dan Pemanfaatan Limbah Nonb3f) Perlindungan Keanekaragaman Hayati Pemberdayaan Masyarakat Tanggap Kebencanaan Inovasi Sosial Dokumen Hijau ini kemudian akan dinilai oleh Dewan Penilai PROPER. Peserta PROPER yang memenuhi nilai passing grade Hijau maka ia akan berkesempatan meraih peringkat Hijau atau Emas. Namun apabila tidak memenuhi passing grade hijau, maka hanya akan meraih peringkat Biru. b. Penilaian Peringkat Emas Peserta PROPER yang berhasil memenuhi nilai passing grade Dokumen Hijau maka akan masuk ke tahapan selanjutnya sebagai kandidat Emas. Untuk mendapatkan peringkat Emas, Peserta PROPER memenuhi kriteria: Nilai Dokumen Hijau memenuhi passing grade peringkat Emas Secara konsisten telah meraih 3 kali peringkat Hijau Memiliki program Inovasi Sosial Apabila perusahaan tidak memenuhi salah satu dari tiga kriteria di atas, maka perusahaan hanya akan mendapat Peringkat Hijau. Namun apabila memenuhi tiga persyaratan tersebut, perusahaan akan masuk ke dalam kandidat Emas. Peserta PROPER yang menjadi kandidat Emas akan dilakukan kunjungan lapangan untuk memverifikasi program inovasi sosial yang telah diimplementasikan. Apabila program inovasi sosial tersebut telah sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan, maka perusahaan akan mendapatkan peringkat Emas. Namun jika program tersebut tidak sesuai dengan kriteria, maka hanya akan mendapat peringkat Hijau. Penetapan Peringkat Setelah melewati semua proses penilaian, KLHK akan mengumumkan peringkat perusahaan kepada publik, perusahaan itu sendiri, serta pemerintah daerah. Peringkat ini merupakan peringkat akhir di mana keputusan Dewan Penilai PROPER tidak dapat diganggu gugat lagi. Pemberian Penghargaan, Pembinaan, dan Penegakan Hukum Perusahaan yang meraih peringkat Biru, Hijau, dan Emas akan diberikan penghargaan oleh pemerintah. Penghargaan berupa trofi dan sertifikat akan diberikan kepada perusahaan yang meraih peringkat Emas dan Hijau. Sementara perusahaan yang meraih peringkat biru akan mendapatkan sertifikat penghargaan tanpa trofi. Baca Juga: Menelisik Raihan PROPER Emas Satu Dekade TerakhirSedangkan, perusahaan yang meraih peringkat merah dan hitam akan menjalani proses pembinaan dan penegakan hukum. Pembinaan akan diarahkan kepada perusahaan yang menunjukkan niat untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan dalam operasional mereka. Sementara penegakan hukum akan diterapkan terhadap perusahaan yang acuh tak acuh dan terbukti melakukan pelanggaran lingkungan. Bagi yang masih bingung dengan kriteria penilaian PROPER. Juga yang ingin perusahaannya mendapat PROPER peringkat optimal, langsung saja kontak¬†Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan terkait PROPER. Anda bisa menghubungi kami melalui Whattsapp di 08112130130 dan Email di contact@olahkarsa.com.
Olahkarsa on
PROPER

Menelisik Raihan PROPER Emas Satu Dekade Terakhir

PROPER Emas adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada para perusahaan yang dinilai konsisten dalam menunjukan komitmen dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Baca Juga: Kupas Tuntas 5 Peringkat dalam PROPER Perusahaan yang meraih PROPER Emas ini ialah perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dan melakukan upaya-upaya pengembangan masyarakat secara berkesinambungan. Dari hasil data yang diolah dari website proper.menlhk.go.id secara garis besar jumlah penerima PROPER Emas selama satu dekade terakhir cenderung mengalami kenaikan. Hanya pada tahun 2014 jumlah penerima PROPER Emas mengalami penurunan yakni dari 12 perusahaan ke 9 perusahaan. Namun pada tahun selanjutnya yakni pada tahun 2015 jumlah penerima PROPER Emas kembali naik hingga sekarang. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2021, di mana jumlah perusahaan penerima PROPER Emas mencapai 47 perusahaan, meningkat sebanyak 15 perusahaan dari sebelumnya yang hanya 32 perusahaan. Kemudian, pada tahun terakhir pelaksanaan PROPER, yaitu tahun 2022, jumlah perusahaan penerima PROPER Emas semakin meningkat menjadi 52 perusahaan. Apa Maknanya? Kinerja Entitas Bisnis semakin baik Tren kenaikan peraih PROPER Emas tersebut menunjukkan bahwa kinerja korporasi dalam bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan semakin baik. Kinerja ini terutama dalam aspek daur hidup, sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, penurunan emisi, efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air, pengurangan dan pemanfaatan limbah B3, pengurangan dan pemanfaatan limbah non B3, perlindungan keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat, tanggap kebencanaan dan inovasi sosial. Namun, Persentasenya Masih Sedikit Meskipun secara statistik tren peraih PROPER Emas terus mengalami kenaikan, namun persentasenya masih terhitung sedikit jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada. Dari hasil pengolahan statistik, selama 1 dekade terakhir persentase perusahaan yang meraih PROPER emas hanya berkisar antara 0,48 % hingga 1,81 %. Persentase paling sedikit terjadi pada tahun 2014 yang hanya mencatatkan 0,48%. Sementara persentase paling besar terjadi pada tahun 2021 yang mencatatkan 1,81%. Pentingnya Keterlibatan Berbagai Stakeholder untuk mendukung Perusahaan Mendapatkan PROPER Emas Keterlibatan berbagai stakeholder sangat diperlukan untuk mendorong dunia bisnis meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan melalui PROPER. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis tentu akan membuat mereka kesulitan jika hanya bergerak sendiri. Maka diperlukan sinergi dan dorongan dari berbagai pihak, yang dalam konteks ini agar semakin banyak perusahaan mendapat PROPER Emas. Pemerintah Stakeholder pertama yang memiliki peranan penting dalam mendorong entitas bisnis meraih peringkat tinggi dalam PROPER adalah pemerintah. Pemerintah dapat berperan dalam pengawasan, pengembangan regulasi lingkungan, dan pengakuan terhadap perusahaan yang berhasil memenuhi standar lingkungan. Dengan adanya regulasi yang ketat, secara otomatis perusahaan akan mendorong diri mereka untuk menjalankan operasi yang berkelanjutan. Dengan bersinergi, perusahaan dan pemerintah dapat mencapai tujuan bersama dalam menjaga lingkungan dan meraih peringkat PROPER tinggi. Media Stakeholder selanjutnya yang memegang peran penting dalam mendukung kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan adalah Media. Media berperan sebagai pengawas publik yang efektif, memonitor dan memberitakan tindakan lingkungan perusahaan secara transparan. Pemberitaan media dapat mendorong perusahaan untuk berkomitmen pada praktik berkelanjutan, sembari memberikan pertanggungjawaban atas dampak lingkungan yang ditimbulkan. Pemberitaan yang berfokus pada praktik lingkungan dapat memicu kesadaran masyarakat dan mendorong perusahaan untuk mengambil tindakan positif. Baca Juga: Apa yang Akan Terjadi Jika Perusahaan Mendapat PROPER Hitam? Selain itu, peran media dalam mengangkat contoh-contoh praktik lingkungan yang baik juga dapat mendorong inspirasi dan persaingan sehat di antara perusahaan. Liputan positif ini dapat memotivasi perusahaan lain untuk mengadopsi praktik berkelanjutan, menciptakan efek domino menuju standar PROPER Emas. Selain itu, media juga memberikan akses kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait informasi perusahaan yang terlibat dalam PROPER Emas. Konsultan CSR Stakeholder selanjutnya yang memiliki pengaruh besar adalah konsultan penelitian CSR. Keterbatasan yang dimiliki oleh entitas bisnis seringkali membuat entitas bisnis terhambat dalam menjalankan pengelolaan lingkungan termasuk pada keikusertaanya dalam PROPER. Peran konsultan CSR adalah sebagai penasihat independen dan ahli dalam isu-isu tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan. Konsultan CSR dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu perusahaan melakukan pengelolaan lingkungan, yang pada akhirnya dapat mendapatkan penilaian tinggi dalam ajang PROPER. Lembaga Konsultan CSR berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan dan pengetahuan terbaru tentang praktik-praktik berkelanjutan, yang dalam konteks ini berdasarkan PROPER. Konsultan CSR akan terus mengikuti perkembangan tren, regulasi, dan inovasi di bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan dapat membantu perusahaan menyesuaikan pendekatan mereka secara proaktif. Dengan begitu, perusahaan dapat merespons perubahan dengan cepat dan tetap relevan dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks, termasuk dalam kaitannya dengan upaya meraih peringkat PROPER yang tinggi. Konsultan penelitian CSR memiliki kemampuan untuk menganalisis secara mendalam praktik keberlanjutan dari hulu sampai ke hilir. Dalam artian memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan dampak yang dihasilkan dapat berjalan optimal. Penutup Hadirnya pemeringkatan PROPER tidak lain adalah bertujuan untuk mendorong kesadaran entitas bisnis dalam pengelolaan lingkungan. Dengan mekanisme penilaian sedemikian rupa, perusahaan didorong untuk sadar akan pentingnya pengelolaan lingkungan. Namun perusahaan tentu tidak bisa bergerak sendiri, perlu adanya keterlibatan berbagai stakeholder untuk mendorong perusahaan meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan yang khususnya dalam konteks ini adalah PROPER. Bagi yang masih bingung dengan kriteria penilaian PROPER. Juga yang ingin perusahaannya mendapat PROPER peringkat tinggi, langsung saja kontak Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan terkait PROPER. Anda bisa menghubungi kami melalui Whattsapp di 08112130130 dan Email di contact@olahkarsa.com.
Olahkarsa on
PROPER

Kupas Tuntas 5 Peringkat dalam PROPER

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) telah menjadi tonggak penting dalam mendorong perusahaan untuk mengambil tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia. Setelah melalui serangkaian penilaian yang ketat, para peserta PROPER akan dikelompokan ke dalam 5 jenis peringkat berdasarkan perolehan nilai dan tingkat ketaatan perusahaan. Baca Juga: Mengenal PROPER: Tujuan dan Manfaatnya Bagi Perusahaan Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam 5 peringkat dalam PROPER dan bagaimana penilaian dilakukan untuk menentukan 5 peringkat tersebut. 1. Peringkat Hitam PROPER Hitam merupakan peringkat paling rendah dalam PROPER. Menurut Pasal 33 poin c PERMENLHK No. 1 Tahun 2021 Tentang PROPER, peringkat Hitam diberikan untuk peserta PROPER yang melakukan perbuatan atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Peringkat Hitam diberikan kepada perusahaan yang sama sekali tidak ada upaya dalam pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan oleh KLHK. Upaya tersebut diantaranya adalah dalam Penilaian Tata Kelola Air, Penilaian Kerusakan Lahan, Pengendalian Pencemaran Laut, Pengelolaan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengendalian Pencemaran Air, dan Implementasi AMDAL. Karena tidak ada upaya ada upaya dalam hal tersebut, maka perusahaan dinilai berpotensi akan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Perusahaan yang mendapat peringkat Hitam ini akan mendapatkan berbagai dampak negatif diantaranya adalah izin operasi perusahaan akan dicabut, terancam sanksi pidana , dan menurunnya citra perusahaan di hadapan publik. Baca Juga: Apa yang Akan Terjadi Perusahaan Mendapat PROPER Hitam? 2. Peringkat Merah Tingkatan berikutnya adalah PROPER Merah, yang mencerminkan perbaikan dari tingkatan sebelumnya. Perusahaan dengan tingkatan ini mungkin telah mengambil beberapa langkah dalam mengelola lingkungan, tetapi tidak mencapai standar dalam ketentuan perundang-undangan. Perusahaan yang mendapatkan peringkat ini dinilai masih “Tidak Taat” karena belum secara maksimal melakukan seluruh pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan seperti melakukan Penilaian Tata Kelola Air, Penilaian Kerusakan Lahan, Pengendalian Pencemaran Laut, Pengelolaan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengendalian Pencemaran Air, dan Implementasi AMDAL. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memberikan sanksi administratif berupa instruksi perbaikan dan kewajiban mengikuti pembinaan kepada perusahaan yang mendapatkan peringkat Merah ini. Pembinaan ini dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejakperingkat PROPER ditetapkan. Apabila dalam waktu 3 bulan sejak peringkat PROPER ditetapkan perusahaan telah melaksanakan perbaikan dan memenuhi standar ketaatan, maka panitia PROPER akan mengubah status perusahaan tersebut menjadi peringkat biru. Namun apabila belum memenuhi standar ketaatan, maka statusnya tetap merah dan akan dilakukan upaya penegakan hukum di pengadilan. 3. Peringkat Biru PROPER biru adalah “batas aman” bagi peserta PROPER agar terhindar dari saksi. Peringkat ini diberikan kepada peserta PROPER yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan yang mendapatkan peringkat Biru dinilai telah “Taat” dalam melakukan seluruh pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan yakni melakukan Penilaian Tata Kelola Air, Penilaian Kerusakan Lahan, Pengendalian Pencemaran Laut, Pengelolaan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengendalian Pencemaran Air, dan Implementasi AMDAL. Karena dinilai telah taat menjalankan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Peserta PROPER yang mendapatkan peringkat Biru ini akan diberikan penghargaan oleh pemerintah berupa sertifikat penghargaan. 4. Peringkat Hijau Tingkatan selanjutnya adalah PROPER Hijau. Peringkat ini diberikan kepada peserta PROPER yang telah melakukan pengelolaan lingkungan melebihi batas ketaatan atau lebih dari yang dipersyaratkan. Peringkat Hijau merupakan salah satu peringkat tinggi dalam PROPER. Selain telah memenuhi standar penilaian dengan 100% ketaatan dalam pengelolaan lingkungan meliputi Penilaian Tata Kelola Air, Penilaian Kerusakan Lahan, Pengendalian Pencemaran Laut, Pengelolaan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengendalian Pencemaran Air, dan Implementasi AMDAL, perusahaan juga telah membuat Dokumen Hijau. Dokumen ini adalah laporan yang berisi data dan bukti kinerja pengelolaan lingkungan hidup melebihi dari yang diwajibkan. Baca Juga: Mengenal DRKPL: Syarat Wajib PROPER Hijau Dokumen Hijau tersebut terdiri dari Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan (DRKPL) dan laporan pelaksanaan kegiatan yang melebihi ketaatan meliputi: a. Pelaksanaan Penilaian Daur Hidup (Life Cycle Assesment) b. Sistem Manajemen Lingkungan c. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan untuk pemanfaatan sumber daya pada bidang: 1). Efisiensi Energi; 2) Penurunan Emisi; 3) Efisiensi air dan Penurunan Beban Air Limbah 4) Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah B3 5) Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah non B3 6) Perlindungan Keanekaragaman Hayati d. Pemberdayaan Masyarakat; e. Tanggap Kebencanaan f. Inovasi Sosial Tidak cukup sampai di situ, untuk mendapatkan peringkat hijau perusahaan juga harus memenuhi nilai yang dipersyaratkan yaitu: Nilai DRPKL di atas nilai rata-rata Nilai Sistem Manajemen Lingkungan lebih dari 60 Nilai dokumen hijau memenuhi passing grade Apabila perusahaan tidak memenuhi salah satu dari tiga persyaratan tersebut, maka perusahaan tidak bisa mendapatkan PROPER dan hanya akan mendapatkan PROPER Biru. Dokumen Hijau tersebut selain sebagai persyaratan meraih PROPER Hijau, juga menjadi persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan apabila ingin meraih PROPER Emas. Lantas apa perbedaannya dengan kriteria PROPER Emas? Berikut penjelasannya. 5. Peringkat Emas PROPER emas merupakan peringkat paling tinggi dalam PROPER. Menurut Permen LHK, Peringkat Emas diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dan melakukan upaya-upaya pengembangan masyarakat secara berkesinambungan. Apabila perusahaan ingin mendapatkan Peringkat Emas, maka sebelumnya perusahaan harus lolos pada tahapan penapisan Peringkat Hijau. Meskipun persyaratannya hampir sama dengan PROPER Hijau, namun perbedaannya terletak pada raihan nilai yang harus di dapatkan oleh perusahaan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, Apabila perusahaan ingin mendapatkan PROPER Emas, maka harus memenuhi 3 ketentuan berikut: Hasil Penilaian tahap II lebih besar dari 75 persen dari nilai maksimum. memperoleh peringkat hijau 2 (dua) tahun berturut-turut atau peringkat emas periode penilaian tahun sebelumnya. Memiliki 1 (satu) program unggulan inovasi sosial. Apabila perusahaan tidak dapat memenuhi salah satu dari 3 persyaratan tersebut, maka perusahaan tidak akan mendapatkan PROPER Emas dan hanya akan mendapatkan PROPER Hijau. Itulah kelima peringkat dalam PROPER. Penting bagi perusahaan untuk meraih peringkat setinggi mungkin dalam PROPER. Selain untuk menghindari sanksi, tentu tingginya raihan peringkat PROPER tersebut akan bermanfaat bagi perusahaan sendiri untuk mendukung kinerja bisnis yang berkelanjutan. Bagi yang masih bingung dengan kriteria penilaian PROPER. Juga yang ingin perusahaannya mendapat PROPER peringkat tinggi, langsung saja kontak Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan terkait PROPER. Anda bisa mengontak kami melalui Whattsap di 08112130130 dan Email di contact@olahkarsa.com.
Olahkarsa on
PROPER

Mengenal PROPER: Tujuan dan Manfaatnya Bagi Perusahaan

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) adalah evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. PROPER merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai upaya mendorong kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup oleh dunia bisnis. Meskipun demikian, PROPER bukanlah pengganti instrumen penaatan kebijakan pengelolaan lingkungan yang sudah ada sebelumnya, seperti penegakan hukum lingkungan perdata maupun pidana. Melainkan  instrumen yang bersinergi dengan instrumen penaatan lainnya sebagai upaya meningkatkan kualitas lingkungan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif. Tujuan PROPER Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) memiliki berbagai tujuan sebagai berikut: 1. Mendorong Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan Salah satu tujuan utama dari PROPER adalah mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan berfokus pada upaya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan berbagai instrumen penilaiannya, PROPER berupaya mendorong praktik-praktik bisnis yang berkelanjutan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab. Berbagai instrumen dalam penilaian PROPER tersebut mengacu pada point-point yang ada dalam SDGs 2. Meningkatkan Komitmen Stakeholder dalam Pelestarian Lingkungan Tujuan selanjutnya adalah memperkuat komitmen para pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, PROPER berfungsi sebagai mekanisme yang menggerakkan partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk terlibat dalam perusahaan, mulai dari jajaran manajemen hingga staf dalam sebuah perusahaan. Baca Juga: 5 Jenis Warna Penilaian PROPER dalam Pengelolaan Lingkungan Melalui evaluasi dan penilaian yang ketat terkait kinerja lingkungan perusahaan, PROPER secara tidak langsung mendorong pemangku kepentingan untuk lebih memahami dampak aktivitas perusahaan pada lingkungan. Selain itu program ini juga mendorong mereka untuk ambil bagian dalam upaya perlindungan lingkungan. 3. Meningkatkan Kesadaran Pelaku Bisnis Tujuan selanjutnya dari PROPER adalah meningkatkan kesadaran para pelaku bisnis mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di sekitar wilayah kerja mereka. Melalui penyediaan data yang faktual mengenai kondisi dan dampak lingkungan dari aktivitas mereka, program ini mengajak para pelaku bisnis untuk merenungi dan memahami pengaruh dari setiap langkah yang mereka ambil. Dengan informasi yang jelas dan transparan, program ini membantu membuka mata para pelaku bisnis mengenai hubungan erat antara keberlanjutan lingkungan dan kesinambungan bisnis. Selain itu, Informasi mengenai kinerja lingkungan perusahaan tidak hanya mengungkapkan masalah. Tapi juga memberikan pandangan tentang langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil guna mendorong para pelaku usaha untuk terlibat dalam penyusunan solusi konkret perbaikan lingkungan. 4. Mendorong Upaya Restorasi dan Penataan Lingkungan yang Rusak Tujuan PROPER selanjutnya adalah mendorong perusahaaan untuk melakukan upaya restorasi dan penataan lingkungan yang mengalami kerusakan. Program ini berperan sebagai pendorong perusahaan untuk mengambil tindakan terhadap dampak lingkungan negatif yang mungkin dihasilkan oleh operasi mereka. Dengan menyoroti kondisi lingkungan yang terdampak melalui instrumen penilaiannya, program ini mendorong perusahaan untuk memulai langkah konkret dalam merevitalisasi ekosistem yang terganggu. Termasuk mengembalikan kerusakan dan merestorasi keanekaragaman hayati yang mungkin terancam. 5. Mengurangi Dampak Negatif Perusahaan terhadap Lingkungan Tujuan terakhir dari PROPER adalah mengurangi dampak negatif yang dihasilkan oleh kegiatan perusahaan terhadap lingkungan. Melalui berbagai instrumen penilaiannya, program ini mendorong perusahaan untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang merugikan lingkungan. Setelah itu perusahaan juga didorong untuk mengambil tindakan guna mengurangi dampak tersebut seperti mengurangi emisi berbahaya, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan energi yang lebih efisien. Baca Juga: MengintipKriteria Pemilihan Peserta dalam PROPER Dengan mengarahkan perhatian pada inovasi dan praktik yang lebih ramah lingkungan, program ini juga secara tidak langsung membantu perusahaan untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul akibat operasi mereka. Sambil mendukung keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Manfaat PROPER Bagi Perusahaan Manfaat yang akan didapatkan oleh perusahaan apabila taat terhadap PROPER adalah sebagai berikut: 1. Variabel Benchmarking Perusahaan Manfaat PROPER yang pertama bagi perusahaan adalah sebagai alat benchmarking untuk mengukur kinerja non keuangan mereka. Melalui penilaian dan pemeringkatan kinerja lingkungan, program ini memberikan standar objektif yang memungkinkan perusahaan untuk menilai sejauh mana keberhasilan mereka dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan memiliki data peringkat yang jelas, perusahaan dapat mengidentifikasi area di mana mereka perlu melakukan perbaikan dan meningkatkan efektivitas praktik lingkungan mereka. Selain itu, benchmarking melalui PROPER tidak hanya memungkinkan perusahaan untuk mengukur kinerja mereka. Tetapi juga mendorong mereka untuk melihat lebih jauh ke dalam praktik berkelanjutan dan inovatif yang mungkin diadopsi oleh perusahaan lain. Hal Ini akan menciptakan lingkungan kompetitif yang sehat di mana perusahaan diberdayakan untuk terus meningkatkan kinerja lingkungan mereka demi keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang. 2. Insentif Reputasi untuk Perusahaan yang Taat PROPER memberikan manfaat penting bagi perusahaan dengan memberikan insentif reputasi atas kinerja yang melebihi standar kepatuhan. Perusahaan yang mampu mencapai peringkat tinggi dalam program ini tidak hanya memenuhi regulasi lingkungan, tetapi juga diakui atas dedikasinya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Baca Juga: Apa yang Akan Terjadi Jika Perusahaan Mendapat PROPER Hitam? Keunggulan reputasi yang diperoleh dari peringkat PROPER yang baik memiliki dampak yang meluas. Perusahaan peraih peringkat tinggi seperti emas dan hijau akan mendapatkan kepercayaan lebih dari konsumen. Selain itu dapat pula menarik minat investor untuk menanamkan sahamnya di perusahaan. 3. Media Promosi dan Branding Perusahaan Manfaat selanjutnya yang dapat dipetik oleh perusahaan peserta PROPER adalah sebagai medium promosi dan branding bagi perusahaan. Raihan peringkat tinggi dalam PROPER menjadi bukti nyata dari komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis berkelanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Dewasa ini sangat penting bagi perusahaan untuk menonjolkan citra atau brandingnya dengan baik yang terkait dengan pengelolaan lingkungan. Semakin perusahaan menonjolkan citra yang ramah lingkungan, maka akan berkorelasi terhadap kepercayaan yang meningkat dari beberapa elemen tersebut.  Bagi yang masih bingung dengan kriteria penilaian PROPER. Juga yang ingin perusahaannya mendapat PROPER peringkat tinggi, langsung kontak saja kami di¬†Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan terkait PROPER. Referensi Sekretariat Tim Teknis PROPER Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI PERMENLHK No. 1 Tahun 2021 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)
Olahkarsa on
Community Development

Mengenal Asset Based Community Development (ABCD)

Asset Based Community Development (ABCD) adalah model pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Adapun yang dimaksud dengan aset dalam konteks ini adalah segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat dapat menggunakan potensi dan kekuatan yang dimiliki ini sebagai senjata ampuh untuk melakukan program pemberdayaan masyarakat. Metode ABCD tidak hanya berfokus pada kelompok rentan dan marginal saja, namun juga pada seluruh elemen dalam masyarakat yang memiliki potensi dan kekuatan positif. Metode ini sedikit berbeda dengan metode lain yang pada umumnya lebih memfokuskan pada masalah dan kebutuhan komunitas. Baca Juga: Community Development (Pengertian, Aspek, dan Tujuannya) Kunci dari metode ABCD ini adalah pengorganisiran seluruh aset dan kekuatan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masayarakat. Aset dalam Metode ABCD 1. Aset Manusia Setiap individu dalam masyarakat tentu terlahir dengan potensi dan keunggulan masing-masing. Kekuatan dan keunggulan yang dimiliki oleh setiap individu ini adalah aset yang berharga dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Aset manusia ini bisa berbentuk keterampilan, pengetahuan, semangat, tenaga, dan lain-lain yang ada dalam seorang individu dalam masyarakat. Kemampuan dalam diri seorang individu dalam sebuah masyarakat ini menjadi modal dalam melakukan program atau kegiatan yang bermanfaat seperti seseorang yang memiliki kemampuan dalam pertanian organik, maka ia bisa berperan untuk menjadi mentor bagi sesama masyarakatnya. Melalui ABCD, kemampuan dan keunggulan setiap individu tersebut dikonsolidasikan dan diorganisir untuk mengembangkan seluruh masyarakat. 2. Aset Sumber Daya Alam Sumber daya alam adalah aset yang penting dalam penerapan Metode ABCD. Alam yang melingkupi suatu wilayah komunitas mengandung potensi yang besar untuk mendukung pembangunan. Contoh aset sumber daya alam ini adalah lahan pertanian yang subur, bentang alam yang indah, pantai, sungai, dan lain-lain. 3. Aset Fisik/Infrastruktur Infrastruktur/aset fisik memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Aset fisik ini mencakup segala bentuk infrastruktur seperti fasilitas umum, dan sarana prasarana yang dimiliki dalam suatu komunitas. Contoh aset fisik ini adalah jalan, jembatan, saluran air, sarana pendidikan, sarana olahraga, pasar, taman, perpustakaan dan fasilitas publik lain. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset fisik ini, masyarakat dapat merencanakan program-program yang berdampak positif dan berkelanjutan pada kualitas hidup mereka. 4. Aset Sosial Formal dan Informal Keberadaan lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, kelompok PKK, Kelompok Tani adalah aset sosial formal yang memainkan peran penting dalam menyediakan struktur dan bimbingan bagi masyarakat. Aset ini dapat memfasilitasi dialog dan partisipasi serta berperan sebagai sumber pengetahuan dan dukungan bagi masyarakat. Sementara, aset sosial informal yang mencakup hubungan antar personal, jaringan tetangga, dan komunitas keagamaan, menyatu dengan keseharian komunitas. Mereka adalah perekat yang menguatkan ikatan sosial, memungkinkan pertukaran informasi, dan memberi dukungan emosional dalam menghadapi tantangan. Pada dasarnya, aset sosial formal dan informal adalah pilar kunci dalam melahirkan partisipasi dan keterlibatan individu dalam pengembangan masyarakat. Aset-aset ini memberdayakan masyarakat dengan memberi suara kepada mereka dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Dengan memanfaatkan kedua aset sosial ini, komunitas dapat merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Dalam hal ini, aset sosial formal menyediakan struktur dan sumber daya, sedangkan aset sosial informal mendorong semangat gotong royong dan kebersamaan. Dengan metode ABCD, kedua aset sosial tersebut disinergikan untuk memberdayakan masyarakat. Tahapan Metode ABCD 1. Discovery (Menemukan Kekuatan) Masyarakat seringkali tidak menyadari potensi dan kekuatan yang dimilikinya. Pada tahapan ini, masyarakat didorong untuk menemukan kembali kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri mereka yang selama ini tersimpan atau tidak disadari keberadaannya. Menemukan kembali kekuatan ini bisa dilakukan dengan berbagi cerita, yakni cerita yang membanggakan, yang menyenangkan, cerita keberhasilan, maupun cerita tentang hal-hal yang pernah dilakukan di masa lalu. Berbagi cerita tentang keberhasilan dan pengalaman menyenangkan yang pernah terjadi di masa lalu bisa membuat setiap individu saling menghargai satu sama lain. Selain itu cara ini juga dapat mendorong setiap individu saling menghargai beragam kekuatan yang dimiliki setiap individu masyarakat. Cerita keberhasilan tersebut misalnya pengalaman seorang individu yang pernah berhasil membudidayakan pertanian hingga mendapatkan keuntungan besar, juga cerita seorang pengrajin kayu yang berhasil memasarkan produknya hingga ke luar kota. 2. Dream (Membangun Mimpi) Tahap kedua adalah membangun mimpi dan harapan pada diri setiap masyarakat. Dalam tahapan ini, ajaklah masyarakat untuk membayangkan mimpi dan keinginannya. Dorong masyarakat untuk tidak takut bermimpi, sebab banyak hal besar terjadi di dunia ini berawal dari mimpi dan harapan. Setelah itu, mimpi-mimpi tersebut harus diterjemahkan ke dalam sebuah media agar menempel terus di benak masyarakat. Ini bisa dilakukan dengan menuangkan mimpi dan harapan dalam bentuk gambar. Contohnya masyarakat bermimpi memiliki rumah produksi untuk mengolah hasil sumber daya alam yang dimilikinya. Maka carilah gambar-gambar yang berkaitan dengan hal tersebut dan tempel di tempat masyarakat biasa berkumpul. Secara tidak langsung gambar tersebut akan terus mengingatkan masyarakat pada mimpi-mimpinya sehingga setiap masyarakat melihat gambar tersebut, masyarakat akan terpacu untuk melangkah yang membawa semakin dekat pada mimpi tersebut. 3. Design (Merencanakan Tindakan) Tahap “desain” dalam Metode ABCD adalah tahapan yang menghubungkan mimpi yang telah dibangun dengan kenyataan. Tahapan design membentuk jembatan yang mengantarkan komunitas dari wacana ke tindakan. Mimpi-mimpi yang telah dirumuskan oleh komunitas muncul sebagai fondasi bagi perencanaan program yang konkrit dan terukur. Dalam tahap design ini, masyarakat perlu didorong untuk merinci unsur-unsur yang harus ada agar masyarakat bisa mewujudkan mimpi mereka. Desain merupakan momen di mana komunitas bersama-sama mengumpulkan gagasan, visi, dan keahlian, dengan tujuan menghasilkan strategi yang berkelanjutan dan efektif untuk mewujudkan mimpi-mereka. 4. Define (Menggalang Kekuatan) Ketika masyarakat sudah menemukan mimpi bersama mereka, menerjemahkannya , serta merancang langkah-langkah untuk mewujudkan mimpi tersebut, maka inilah saatnya masyarakat menggalang aset dan kekuatan yang mereka temukan di awal untuk mewujudkan mimpi mereka. Pada tahapan ini, masyarakat didorong untuk mengidentifikasi dan mendalami potensi yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok, atau sumber daya dalam lingkupnya. Sumber daya ini melingkupi aset manusia, sumber daya alam alam, infrastruktur, budaya, dan sosial. Aset dan kekuatan tersebut kemudian diorganisir dan diarahkan menuju pencapaian tujuan bersama. Dengan menyadari potensi kolektifnya, masyarakat menemukan peluang-peluang baru untuk berkolaborasi, mengembangkan keterampilan baru, dan membentuk hubungan yang lebih erat. Ketika aset-aset yang telah diidentifikasi dan didefinisikan bergabung dalam harmoni, komunitas dapat melihat peluang yang tak terbatas, membuka pintu bagi langkah-langkah baru yang akan membimbing mereka menuju pencapaian mimpi yang sudah dirintis sejak awal. 5. Destiny (Memastikan Pelaksanaan) Tahap terakhir dalam metode ABCD adalah memastikan bahwa apa yang telah mereka rencanakan dan persiapkan sejak awal benar-benar dilaksanakan. Tahap ini merupakan yang paling krusial sebab keberhasilan dari program ini sangat tergantung dari tahapan ini. Jika benar-benar masyarakat melaksanakan rencana mereka, maka mimpi yang telah dibangun sejak awal akan dapat terwujud. Baca Juga: Faktor Kesuksesan Pemberdayaan Masyarakat Desa Namun keberhasilan dalam tahapan destiny ini merupakan representasi dari tahapan-tahapan sebelumnya. Kalau masyarakat sudah berhasil menemukan kekuatan dan membicarakannya dalam pola kerja sama, maka sebenarnya mereka sedang mengatasi tantangan yang ada dan dalam jalur yang benar dalam mewujudkan mimpi dan harapan mereka. Kesimpulan Asset Based Community Development adalah metode pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada aset dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Berbeda dengan metode lain yang pada umumnya menekankan pada masalah yang dimiliki masyarakat. Metode ABCD berusaha mengorganisir setiap aset dan kekuatan yang ada di masyarakat untuk digunakan dalam meningkatkan taraf hidup seluruh anggota komunitas. Keberhasilan dari metode ini sangat bergantung pada kemampuan pemberdaya masyarakat yang menjadi fasilitator untuk merangsang masyarakat bergerak, mengungkapkan mimpi-mimpi mereka, merencanakan tindakan, dan mendorong masyarakat untuk bergerak. Referensi Afandi, Agus. Asset Based Community Development (ABCD). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Malang. Maulana, Mirza. Asset-Based Community Development: Strategi Pengembangan Masyarakat di Desa Wisata Ledok Sambi Kaliurung. (2019). Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Vol. 4 No. 2
Olahkarsa on
PROPER

Apa yang Akan Terjadi Jika Perusahaan Mendapat PROPER Hitam?

Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan atau yang lebih dikenal dengan PROPER, merupakan program yang memiliki peran penting dalam mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan. PROPER dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI yang secara periodik menilai kinerja lingkungan perusahaan di Indonesia. Namun, di balik peringkat-peringkat emas dan hijau yang diidamkan, ada satu peringkat yang menjadi momok menakutkan bagi perusahaan, yakni PROPER Hitam. Baca Juga: 5 Jenis Warna Penilaian PROPER dalam Pengelolaan Lingkungan Menurut Pasal 33 poin c PERMENLHK No. 1 Tahun 2021 Tentang PROPER, peringkat Hitam diberikan untuk peserta PROPER yang melakukan perbuatan atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Pada tahun 2022, jumlah penerima PROPER Hitam sebanyak 2 perusahaan. Jumlah ini naik dibanding tahun sebelumnya yang mencatatkan 0 perusahaan penerima PROPER Hitam. Peringkat Hitam merupakan peringkat paling rendah dalam ajang PROPER. Perusahaan yang termasuk dalam kriteria ini berarti belum melakukan pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan persyaratan sehingga berisiko merusak lingkungan. Perusahaan yang meraih peringkat ini akan meraih dampak negatif bagi perusahaan itu sendiri. Dampak Negatif Diraihnya PROPER Hitam 1. Izin Operasi Perusahaan Dihentikan Ketika perusahaan mendapatkan PROPER Hitam, pemerintah dapat mengambil tindakan tegas sebagai bentuk sanksi untuk mendorong perbaikan kinerja lingkungan. Salah satu langkah paling tegas yang bisa diambil adalah menghentikan izin operasional ketika perusahaan tersebut sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Penghentian izin perusahaan merupakan langkah yang kritis dan berdampak besar, tetapi dilakukan untuk menegaskan bahwa praktik lingkungan yang buruk tidak akan ditoleransi. Penghentian izin ini menjadi pengingat bagi para perusahaan perusahaan akan pentingnya memprioritaskan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. 2. Dipidana kan di Pengadilan Pemerintah juga dapat mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan yang mendapatkan PROPER Hitam jika mereka menemukan bukti konkret mengenai pelanggaran undang-undang lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu sanksi pidana ini juga diberikan kepada perusahaan peraih PROPER Hitam yang tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki. Dampak dari tuntutan pidana dapat sangat merugikan perusahaan secara finansial. Selain risiko denda yang besar, perusahaan juga berisiko kehilangan izin operasional atau dikenai sanksi lain yang dapat mengancam kelangsungan bisnis mereka. 3. Menurunnya Citra Perusahaan di Hadapan Publik Diraihnya PROPER Hitam juga dapat merusak citra dan reputasi perusahaan di mata Publik. Reputasi perusahaan adalah gambaran dan persepsi yang dimiliki oleh masyarakat tentang perusahaan tersebut. Citra yang baik mencerminkan kepercayaan, kredibilitas, dan reputasi perusahaan di mata publik. Citra perusahaan yang baik menjadi modal penting untuk memenangkan kepercayaan konsumen, investor, dan mitra bisnis, serta untuk memenangkan persaingan di pasar. Perusahaan yang terlibat dalam kasus pelanggaran lingkungan dapat kehilangan kepercayaan konsumen, investor, dan mitra bisnis, yang berpotensi menyebabkan penurunan pendapatan dan nilai saham. Kehilangan Kepercayaan Konsumen: Konsumen yang sangat peduli dengan isu lingkungan akan kehilangan kepercayaan pada perusahaan yang mendapatkan PROPER Hitam. Mereka akan berpikir bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan dan akan menghindari produk atau layanan perusahaan. Investor Berpikir Ulang: Investor yang potensial atau yang telah berinvestasi dalam perusahaan mungkin akan berpikir ulang tentang keberlanjutan investasi mereka. Menurunnya citra perusahaan dapat menyebabkan investor ragu untuk berhubungan lebih lanjut dengan perusahaan dan berdampak pada nilai saham perusahaan. Kesulitan Mendapatkan Mitra Bisnis: Perusahaan juga mungkin menghadapi kesulitan dalam mencari mitra bisnis baru karena reputasi buruk mereka. Perusahaan mitra akan ragu untuk terlibat dengan perusahaan yang terkena dampak PROPER Hitam. Ciri-ciri Perusahaan yang Akan Meraih PROPER Hitam Berdasarkan Aspek Penilaian PROPER PERMENLHK No. 1 Tahun 2021, perusahaan yang akan mendapatkan peringkat PROPER hitam adalah sebagai berikut: Melaporkan data palsu dan/atau menyebabkan pencemaran lingkungan. Melampaui baku mutu air limbah  ‚Č•500% (lebih besar atau sama dengan lima ratus persen). Melakukan pembuangan air limbah ke lingkungan tanpa pengolahan (by pass). Melakukan pembuangan air limbah di luar lokasi yang tercantum dalam izin (by pass). Tidak memiliki izin pengambilan air permukaan/air tanah sebagai bahan baku utama maupun bahan baku penolong dalam kegiatan produksi. Melakukan kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, dumping dan/atau pengelolaan Limbah B3 dengan cara tertentu, tidak dilengkapi dengan izin, atau masa berlaku izin telah habis. Pada saat pemantauan ditemukan fakta pencemaran lingkungan akibat Limbah B3 dan melakukan by pass. Ditemukan open dumping dan/atau open burning Limbah B3 pada saat pemantauan. Tidak memiliki dokumen rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup. Tidak melakukan seluruh kewajiban dalam SSPLT. Pengelolaan Limbah B3 oleh Pihak Penghasil kepada Pengumpul Limbah B3 yang tidak memiliki izin. Pengelolaan Limbah B3 oleh Penghasil kepada Pengolah, Pemanfaat dan/atau Penimbun yang tidak memiliki izin. Pengelolaan Limbah B3 oleh Penghasil kepada Jasa pengangkut Limbah B3 yang tidak memiliki rekomendasi pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan izin pengangkutan dan kartu pengawasan dari Kementerian Perhubungan. Pengelolaan Limbah B3 oleh Pihak Ketiga (Dokumen Limbah B3 manifes) yang Tujuan akhir pengelolaan Limbah B3 tidak dapat dipertanggung jawabkan. Tidak memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan Limbah B3. Lebih dari 50% dari semua tahapan/lokasi tambang mendapatkan nilai total lebih kecil 55 (potensi rusak berat). Tidak memiliki TPS (Tempat Penampungan Sementara) Pengolahan Sampah diolah dengan cara pembakaran terbuka. Masih Adakah Harapan Untuk Peraih PROPER Hitam? Meskipun memiliki berbagai konsekuensi, masih ada kesempatan bagi perusahaan yang mendapatkan PROPER Hitam untuk memperbaiki kinerja lingkungannya. Dilansir dari proper.menlhk.go.id, Pemerintah berjanji mempermudah perusahaan-perusahaan yang memiliki itikad baik memperbaiki pengelolaan limbahnya setelah mendapatkan peringkat Hitam. Baca Juga: Cari Tahu 5 Tujuan Pelaksanaan PROPER Pemerintah tidak akan tergesa-gesa menggugat ke pengadilan. KLHK akan melihat secara langsung ke lapangan, jika respon perusahaan yang bersangkutan acuh dan tidak ada kehendak untuk memperbaiki, baru akan dilaksanakan pemberkasan ke pengadilan. Pemerintah melalui KLHK pun akan melakukan pembinaan pengelolaan limbah dan perbaikan kinerja lingkungan terlebih dulu khususnya bagi perusahaan yang baru mendapatkan predikat Hitam ini. Selain itu, Pemerintah akan memberikan rekomendasi kepada perbankan untuk mendapatkan pinjaman dana pengelolaan limbah. Kesimpulan Diraihnya PROPER Hitam akan berdampak buruk kepada keberlanjutan bisnis perusahaan itu sendiri. Diberikannya predikat HItam ini diharapkan menjadi cambuk bagi perusahaan untuk bertransformasi menjadi entitas yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jika perusahaan mampu memperbaiki kinerja lingkungannya, mereka berpeluang mendapatkan peringkat yang lebih baik dalam PROPER pada tahun-tahun berikutnya. Bagi yang masih bingung dengan kriteria penilaian PROPER, juga yang ingin perusahaannya mendapat penilaian PROPER peringkat tinggi, langsung kontak saja kami di Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan terkait PROPER. Referensi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 21 Tahun 2021 Tentang PROPER
Olahkarsa on
Environmental

Ini Yang Terjadi Jika Ada Kepunahan Satu Spesies Tumbuhan

Ternyata punahnya satu spesies tumbuhan saja secara tidak langsung akan berdampak pada kehidupan di bumi. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang menjadi tulang punggung bagi ekosistem dunia. Bukan tanpa alasan, hampir semua makhluk hidup di bumi ini sangat bergantung kepada tumbuhan. Tumbuhan menyediakan oksigen dan makanan untuk makhluk hidup lain yang tanpanya semua makhluk hidup akan mati. Karena fungsinya yang sangat vital ini, apabila terdapat satu jenis tumbuhan saja yang punah, maka akan berpengaruh bagi semua spesies makhluk hidup di Bumi. Bahkan seorang peneliti menyebutkan bahwa “satu kepunahan akan menyebabkan kepunahan lain”. Berdasarkan penelitian Humphreys et al. yang dipublikasi dalam Jurnal Nature Ecology & Evolution, sebanyak 571 spesies tumbuhan telah punah dalam kurun waktu 250 tahun terakhir. Hal ini tentu sangat fatal, sebab bila Bumi yang telah kehilangan keragaman hayatinya, maka ia akan menjadi tempat yang berbahaya bagi semua mahluk hidup, termasuk manusia. Baca Juga: Mengenal Keanekaragaman Hayati dalam Proper Penyebab utama kepunahan kelompok tumbuhan ini adalah perusakan habitat oleh manusia berupa penebangan pohon skala besar dan perubahan fungsi kawasan hutan menjadi lahan industri, pertanian atau tempat tinggal manusia. Yang Terjadi Jika Ada Satu Spesies Tumbuhan Punah 1. Gangguan pada Rantai Makanan Spesies tumbuhan pada umumnya merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, termasuk hewan herbivora dan manusia. Jika satu spesies tumbuhan saja punah, hal ini dapat mengakibatkan hilangnya sumber makanan bagi makhluk hidup yang bergantung padanya. Jika ini terjadi maka akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam rantai makanan dan mempengaruhi populasi hewan lain pada rantai makanan yang di atasnya. 2. Gangguan pada Kegiatan Manusia Kehilangan satu spesies tumbuhan juga dapat mengganggu kegiatan manusia yang bergantung pada tumbuhan tersebut. Contohnya, jika tumbuhan yang digunakan sebagai bahan obat-obatan punah, hal ini dapat menghambat pengembangan produksi obat-obatan tersebut. 3. Kerusakan pada Kualitas Tanah Tumbuhan memiliki peran dalam menjaga kualitas tanah melalui proses dekomposisi dan siklus nutrisi. Punahnya spesies tumbuhan dapat mengganggu siklus ini dan menyebabkan degradasi tanah. Akibatnya tanah akan menjadi minim unsur hara dan dapat mempengaruhi kehidupan tumbuhan lainnya. 4. Kepunahan Massal Kepunahan massal adalah hal yang dapat terjadi jika tumbuhan punah. Setiap makhluk hidup bergantung pada makhluk hidup lainnya melalui rantai makanan. Sehingga, kepunahan satu makhluk hidup dapat mendorong kepunahan makhluk hidup lainnya. Tanpa adanya hewan dan tumbuhan, manusia dapat ikut punah. Hal tersebut dapat menuntun bumi ke kepunahan massal berikutnya. Para ilmuwan menjelaskan bahwa kepunahan massal ini tidak boleh diremehkan. Mereka memperkirakan kepunahan satu ini dapat terjadi dalam jangka waktu yang tidak seperti banyak kepunahan massal sebelumnya. Di era saat ini, kepunahan terjadi lebih cepat daripada era-era sebelumnya sebelum aktivitas dan pengerusakan manusia terhadap tidak semasif sekarang. Peran Dunia Bisnis dalam Mencegah Kepunahan Spesies Tumbuhan Dalam rangka mencegah kepunahan spesies tumbuhan, upaya yang dapat dilakukan oleh entitas bisnis sangat penting. Sebab apabila terjadi kepunahan sebuah spesies tumbuhan, entitas bisnis pun akan merasakan dampaknya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh entitas bisnis di antaranya sebagai berikut: 1. Menghentikan penggunaan bahan baku dari spesies tumbuhan yang terancam punah Dunia bisnis dapat memainkan peran penting dalam mencegah kepunahan spesies tumbuhan dengan menghentikan penggunaan bahan baku dari spesies tumbuhan yang terancam punah. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari alternatif bahan baku yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. 2. Mendukung upaya konservasi Dunia bisnis dapat mendukung upaya konservasi spesies tumbuhan dengan memberikan dukungan finansial atau sumber daya lainnya untuk organisasi konservasi atau proyek konservasi spesies tumbuhan. Hal ini dapat membantu mempercepat upaya konservasi dan perlindungan terhadap spesies tumbuhan yang terancam punah. Upaya konservasi ini dapat dilakukan melalui program CSR. Baca Juga: Aksi Nyata Perusahaan dalam Pelestarian Hutan 3. Mengembangkan praktik bisnis yang berkelanjutan Dunia bisnis dapat mengembangkan praktik bisnis yang berkelanjutan dengan memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang berkelanjutan, seperti penggunaan energi terbarukan, pengurangan limbah, dan penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan. Belajar dari PT. Tirta Investama Klaten Salah satu perusahaan yang berkomitmen untuk menjaga keanekaragaman hayati khususnya pada spesies tumbuhan adalah PT Tirta Investama Klaten atau yang lebih dikenal dengan AQUA Danone. dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati di sekitar wilayah kerja perusahaan, PT Tirta Investama Klaten membangun taman kehati sejak tahun 2014. Serdapat sebanyak 74 jenis tumbuhan yang tergabung dalam 34 famili dengan jumlah individu 250 batang. Selain tumbuhan, terdapat juga berbagai Jenis burung yang teridentifikasi sebanyak 14 jenis yang hidup dalam taman kehati ini. Total cadangan karbon tersimpan dalam areal taman kehati seluas 2,5 ha adalah 28,07 ton dengan vegetasi tingkat pohon sebagai penyumbang cadangan karbon terbanyak yaitu 24,48 ton atau 87 %. inisiatif-inisiatif seperti ini sudah seharusnya diikuti oleh berbagai entitas bisnis yang lain untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati dan menjaganya dari kepunahan. Manfaat dari terciptanya keanekaragaman hayati tentu akan dirasakan oleh perusahaan sendiri. Kesimpulan Kepunahan satu spesies tumbuhan saja secara tidak langsung akan berdampak pada kehidupan di bumi. Kepunahan ini merupakan ancaman nyata bagi seluruh mahluk hidup. Jika sebelumnya kepunahan suatu spesies membutuhkan waktu jutaan tahun, saat ini kepunahan dapat terjadi dalam waktu sekejap saja akibat ulah manusia yang serakah terhadap alam. Menghentikan penggunaan bahan baku dari spesies tumbuhan yang terancam punah, mengembangkan praktik bisnis yang berkelanjutan, serta mendukung upaya konservasi, adalah hal yang dapat dilakukan oleh dunia bisnis untuk menjaga keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem. Referensi Humphrey. Global dataset shows geography and life form predict modern plant extinction and rediscovery. Journal Nature Ecology & Evolution, Indra, Gusmardi. Dampak Keberadaan Taman Keanekaragaman Hayati PT. Tirta Investama AQUA. (2023). Menara Ilmu: Jurnal penelitian Dan Kajian Ilmiah. Vol. 17 No. 2
Olahkarsa on
Community Development, Environmental

Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah sebuah hal yang penting dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Sampah merupakan permasalahan di hampir setiap wilayah di penjuru negeri. Ibarat mata air, sampah akan terus bertambah dan tak akan pernah berhenti seiring dengan pertumbuhan populasi serta semakin tinggi dan kompleksnya kegiatan manusia. Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Di indonesia yang memiliki populasi sebanyak 275,77 juta orang (BPS,2022), jumlah sampah sangatlah banyak. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), volume timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 33,15 juta ton. Jumlah sampah tersebut, mayoritas merupakan sampah sisa makanan yang mencapai 40,9%, disusul oleh sampah pelastik sebanyak 17,9%. Sisanya atau sebanyak % merupakan sampah ranting/daun, kertas, kaca, dan lainnya. Baca Juga: Pentingnya Memahami Dampak Food Waste Sementara sumber sampah tersebut mayoritas berasal dari aktivitas rumah tangga yang mencapai 38,2%. Disusul oleh aktivitas pasar trasisional yang mencapai 27,8%. Sisanya sebanyak 34% berasal dari aktivitas lain seperti pusat perniagaan, fasilitas publik, perkantoran, dan lainnya. Sangat banyak Bukan? Lantas bagaimana Indonesia mengelola sampah sebanyak itu? Ternyata Sampah di Indonesia Sudah Overload! Alasan utama mengapa sampah harus dikelola berbasis masyarakat adalah kapasitas pengelolaan KLHK melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang terbatas. Di berbagai daerah, jumlah sampah yang ada seringkali melebihi daya tampung DLHK untuk mengangkut, dan mengelola sampah. Akibatnya, sampah seringkali overload dan tidak terkelola dengan baik. Menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), dari jumlah timbulan sampah di Indonesia tahun 2022 yang mencapai 33,15 Juta ton. Hanya 21,05 juta ton atau 63,51% yang mampu terkelola oleh KLHK. Sementara sebanyak 12.1 juta ton atau 36.49% lainnya belum mampu terkelola. Lantas ke manakah sampah-sampah yang tidak terkelola tersebut? Terjadi timbunan-timbunan sampah, bahkan di beberapa Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sampah menumpuk menjadi gunungan sampah. Sementara di masyarakat beberapa di antaranya akhirnya ada dibakar bahkan dibuang ke sungai. Selain mengganggu estetika lingkungan, menimbulkan bau tak sedap bahkan penyakit, sampah-sampah tersebut akhirnya mencemari lingkungan di sekitarnya. Maka mulai saat ini kita harus menyadari bahwa smapah tidak bisa dikelola oleh satu pihak saja, namun harus melibatkan berbagai pihak untuk mengelola sampah. Perlunya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah solusi alternatif bagi untuk menangani overcapacity pengelolaan sampah di Indonesia. Melalui pengelolaan ini, masyarakat didorong untuk mengelola sampahnya sendiri sehingga mengurangi beban perintah untuk mengelola sampah. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan pengelolaan sampah yang menitikberatkan pada partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat. Pelibatan masyarakat ini dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan motiroring-evaluasi. Pelibatan ini dimaksudkan agar masyarakat menyadari bahwa permasalahan sampah merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Dengan melibatkan warga secara aktif dalam proses pengumpulan, pemilahan sampah, dan pemusnahan, pendekatan berbasis masyarakat berupaya menciptakan ikatan kuat antara masyarakat dan lingkungannya serta mendorong pengurangan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Baca Juga: Begini Cara Mengolah Limbah Non-B3 Dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat, kreativitas masyarakat menjadi kunci untuk memanfaatkan sampah menjadi produk bernilai. Warga didorong untuk mengenali potensi kreatif dalam sampah dan mengubahnya menjadi kerajinan tangan atau produk daur ulang. Langkah ini bukan hanya dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan, tetapi juga memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Melalui pemanfaatan kreatif sampah, masyarakat dapat menciptakan sumber pendapatan, memperkuat ekonomi kreatif, serta menginspirasi generasi muda tentang pentingnya menjaga lingkungan. Model Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Ada banyak sekali model yang dapat digunakan dalam praktik pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dua contoh alternatif model pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dinilai paling efektif mengurangi sampah terutama sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga yang menjadi sumber penyumbang tersebesar sampah di Indonesia 1. Bank Sampah Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi Sirkular, yang dapat dibentuk dan dikelola oleh masyarakat. Seperti namanya, prinsip bank sampah sama seperti prinsip kerja bank pada umumnya. Masyarakat diposisikan sebagai nasabah yang didorong untuk “menabung” sampah. Hasil penjualan sampah yang ditabung tersebut dikumpulkan dan dapat diambil oleh masyarakat kapan saja. Pelaksanaan bank sampah pada dasarnya adalah salah satu bentuk rekayasa sosial untuk mengajak masyarakat memilah antara sampah organik dan anorganik. Dengan menyamakan sampah dengan uang atau barang berharga yang dapat ditabung, masyarakat akhirnya terdidik untuk menghargai sampah sesuai jenis dan nilainya. Dengan bank sampah ini, selain masyarakat mendapat manfaat lingkungan, juga menjadi potensi ekonomi masyarakat. 2. Budidaya Magot Model kedua dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah dengan melalui budidaya magot. Maggot merupakan larva dari jenis lalat Black Soldier Fly (BSF) sehingga sering disebut maggot BSF. Bentuknya mirip ulat, berbuku dengan ukuran larva dewasa 15-22 mm dan berwarna coklat. Siklus hidup lalat BSF kurang lebih selama 40- 43 hari. Larva/maggot BSF bertahan selama 14-18 hari sebelum bermetamorfosis menjadi pupa dan lalat dewasa. Larva BSF ini sangat cocok digunakan sebagai teknologi pemusnah sampah organik sisa makanan yang merupakan penyumbang sampah terbesar di Indonesia. Sebab Larva BSF atau magot ini mampu medekomposisi dan mengurai sampah organik selama 10-11 hari. Keunggulan lain dari larva BSF ini adalah tidak menimbulkan bau busuk dan bukan pembawa sumber penyakit karena dalam tubuh BSF mengandung zat antibiotik alami. Selain menjadi pengurai sampah organik yang sangat efektif, budidaya ini magot juga memiliki nilai tambah berupa kompos dan larva BSF atau Magot itu sendiri yang bernilai ekonomis. Larva magot dapat dimanfaatkan dan dijual dalam bentuk maggot segar, maggot kering, telur dari lalat BSF dan produk turunannya seperti tepung maggot, pellet maggot, prebiotik serta pupuk organik. Magot mengandung protein tinggi yaitu sekitar 30-45% sehingga sangat cocok dimanfaatkan sebagai pakan ternak seperti ikan, burung dan hewan ternak lainnya. Pupuk organik sebagai produk turunan dari maggot berfungsi sebagai kondisioner tanah atau untuk revitalisasi. Peran Dunia Bisnis dalam Akselerasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Pengelolaan sampah berbasis masyarakat menjadi isu yang semakin mendesak saat ini. Dengan semakin meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, peran perusahaan menjadi sangat penting dalam menciptakan solusi pengelolaan sampah berkelanjutan. Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk berkontribusi secara aktif dalam mengakselerasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Melalui program CSR yang berfokus pada pengelolaan sampah, perusahaan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Baca Juga: Bagaimana Mikroplastik Bisa Membunuh Manusia? Salah satu peran utama perusahaan dalam akselerasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah mendukung dan menginisiasi program-program pengelolaan sampah seperti yang sudah dipaparkan sbeelumnya yakni bank sampah dan budidaya magot. Perusahaan dapat berinvestasi dalam penyediaan sarana parasarana program, serta pelatihan untuk mendukung kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah. Contoh Perusahaan yang Telah Mendukung Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Salah satu perusahaan yang tengah mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah PT Pegadaian. PT Pegadaian menghadirkan program “MengemEmaskan Sampah”. Melalui program ini, PT Pegadaian mengajak seluruh masyarakat untuk mengelola sampah menjadi instrumen investasi berupa emas. Program ini telah disosialisasikan kepada 300 Bank Sampah Unit dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandung. dengan program ini, masyarakat hanya tinggal menjual sampah ke Bank Sampah di sekitar tempat tinggalnya. Hasil penjualan sampah bisa disimpan dalam bentuk tabungan emas Pegadaian. Hal ini tentu sangat menguntungkan, sebab jika hasil penjualan sampah diinvestasikan dalam bentuk tabungan emas, nilainya akan terus naik, dan bisa diambil kapan saja apabila masyarakat membutuhkan. Dengan program ini diharapkan masyarakat semakin terdorong untuk menabung sampah di bank sampah, yang kemudian dapat mengurangi volume sampah yang terbuang yang dapat mencemari lingkungan sekitar. Kesimpulan Pengelolaan sampah berbasis masyarakat bisa menjadi alternatif untuk mengelola sampah di Indonesia yang saat ini seringkali mengalami overload. untuk mengakselerasi model pengelolaan ini, perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak yakni pemerintah, dunia bisnis, dan masyarakat itu sendiri. Dengan berkolaborasi, masyarakat bersama pemerintah dan sektor swasta dapat mencapai tujuan bersama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.
Olahkarsa on
Social Enterprise

Membangun Inklusi Sosial bagi Kaum Difabel

Inklusi Sosial bagi Kaum difabel menjadi tantangan besar dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Bagaimana tidak, persentase penyandang disabilitas di Indonesia saat ini termasuk yang terbanyak didunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah kaum difabel mencapai 22,9 Juta orang. Jumlah ini hampir menyentuh 10% dari total populasi penduduk Indonesia. Inklusi Sosial adalah keterbukaan, mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang karakteristik, status, etnik, kemampuan, budaya, dan lainnya dalam proses pembangunan. Tujuan dari inklusi sosial adalah menciptakan lingkungan yang mendukung dan menghargai perbedaan. Sehingga semua anggota masyarakat dapat berkontribusi secara positif dan memiliki kesempatan yang sama tanpa kekhawatiran menjadi korban pengecualian dan diskriminasi. Kaum difabel adalah salah satu kelompok yang ada di masyarakat yang seringkali mengalami diskriminasi dan pengecualian dalam mendapatkan akses sosial, ekonomi, dan pendidikan. Padahal sejatinya mereka sama seperti orang normal pada umumnya, punya kekurangan dan punya kelebihan. Mengenal Kaum Difabel Merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama. Keterbatasan tersebut membuat mereka mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan serta berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Dari pengertian diatas, kita dapat mengetahui bahwa penyandang disabilitas terbagi kedalam beberapa kelompok yakni: Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera antara lain netra, rungu dan atau wicara. Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak antara lain lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat amputasi, stroke, kusta, dan lain-lain. Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain psikososial, misalnya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, gangguan kepribadian. Disabilitas intelektual adalah suatu disfungsi atau keterbatasan dalam hal kemampuan adaptasi yang menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam hal kemampuan komunikasi, rawat diri, kehidupan di rumah, keterampilan sosial, keterlibatan dalam komunitas, kesehatan dan keamanan, akademik dan kemampuan bekerja. Berbagai keterbatasan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengecualikan dan mendiskriminasikan mereka dalam mendapatkan akses sosial, ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Sebab mereka sama seperti kita, memiliki kekurangan, pun memiliki kelebihan, serta memiliki hak-hak yang sama. Kalau Bukan Kita Siapa Lagi? “Kita bisa dan harus menjadi kepanjangan tangan dari kaum disabilitas untuk membantu mereka. penyandang disabilitas itu nggak bisa sendiri. Mereka harus dibantu oleh kita yang normal,” Ujar Angkie Yudistia, Staff Khusus Presiden RI dalam gelaran CSR Outlook Leadership Forum 2023. Angkie Yudistia, yang seorang pejuang kesetaraan hak kaum difabel, dengan tegas menyuarakan pentingnya inklusi sosial untuk penyandang disabilitas. Dalam gelaran CSR Outlook Leadership Forum 2023, ia menegaskan bahwa setiap individu normal memiliki tanggung jawab untuk menjadi kepanjangan tangan bagi mereka. Baca Juga: CSR Outlook Leadeship Forum 2023, Soroti Konsep ESG dalam Membangun Keberlanjutan Bisnis Setiap pihak yang telah mencapai kesuksesan, langkah selanjutnya adalah memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka yang membutuhkannya.  Bukannya melakukan “membantu” yang bersifat merendahkan, tetapi memberikan dukungan yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan di masyarakat. Peran ini dapat berupa dukungan emosional, pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan, serta mengadvokasi kebijakan inklusif. Slogan “Kalau Bukan Kita Siapa Lagi?” mengajak kita untuk beraksi dan berkontribusi dalam mencapai inklusi sosial. Dengan saling mendukung dan menghargai perbedaan, kita dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan berdaya saing bagi semua orang. Peran Dunia Bisnis dalam Menciptakan Inklusi Sosial bagi Kaum Difabel Salah satu pihak yang memiliki peran penting untuk mewujudkan inklusi sosial bagi kaum difabel adalah dunia binis. Hal ini sehubungan dengan adanya fakta bahwa jumlah penyandang disabilitas usia produktif di Indonesia mencapai 16 juta jiwa. Namun jumlah tenaga kerja  penyandang disabilitas yang terserap oleh dunia kerja menurut Kementerian Ketenagakerjaan RI hanya 3000-an orang saja. Artinya masih ada 15 juta olah lebih tenaga kerja penyandang disabilitas yang menggantungkan hidupnya pada orang normal. Padahal kaum difabel pun bisa memiliki keahlian yang produktif apabila dikelola dan dibekali keahlian dengan baik. Maka upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh dunia bisnis untuk menciptakan inklusi bagi kaum difabel adalah sebagai berikut 1. Membangun Pasar Kerja yang Inklusif Setiap manusia terlahir dengan kelebihan dan kekurangan. Begitupun kaum difabel. Meskipun memiliki memiliki keterbatasan, Namun mereka pasti memiliki kelebihan dan kemampuan jika dikelola dengan baik. Melalui penciptaan pasar kerja yang inklusif, perusahaan hendaknya memberikan kesempatan kerja yang adil dan setara bagi kaum difabel. Membangun pasar kerja inklusif berarti menghapus diskriminasi sehingga setiap individu dapat berkontribusi dan berkembang sesuai potensi dan keterampilannya yang dimilikinya. Presiden RI bekerjasama dengan Kementerian BUMN telah menginstruksikan kepada para perusahaan untuk merekrut minimal 2% penyandang disabilitas bagi BUMN, dan 1% penyandang disabilitas bagi perusahaan swasta sebagai karyawannya. Selain itu, perusahaan harus peduli pada karyawan ketika mengalami kecelakaan kerja. Mereka tidak boleh langsung dipecat namun harus direhabilitasi dan kemudian dilakukan penyesuaian kerja dan kemampuannya. 2. Program CSR untuk Memberdayakan Kaum Difabel Upaya kedua yang dapat dilakuakan oleh dunia bisnis dalam mewujudkan inklusi sosial bagi kaum difabel adalah melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Beberapa kegiatan dalam program CSR yang dapat membantu kaum difabel adalah sebagai berikut: a. Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan Melalui program CSR, Perusahaan dapat memberikan pelatihan atau kursus bagi difabel. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali kaum difabel dengan berbagai keterampilan dan skill. Keterampilan dan skill ini akan menjadi bekal bagi mereka untuk menghasilkan sesuatu yang produktif, bahkan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan itu sendiri. Baca Juga: Apa itu CSR (Pengertian, Manfaat, Jenis, dan Contohnya) b. Pemberian Modal Usaha Selain dengan memberikan skill dan keterampilan, perusahaan juga dapat memberikan modal usaha bagi para penyandang disabilitas. Modal usaha ini diharapkan dapat membantu menciptakan lapangan kerja bagi difabel atau mendukung usaha kecil yang dimiliki oleh mereka. Hal ini dapat meningkatkan perekonomian dan kemandirian kelompok difabel. Contoh Perusahaan yang Berupaya Mewujudkan Inklusifitas Kaum DIfabel Salah satu perusahaan yang tengah berupaya mewujudkan inklusifitas bagi kaum difabel adalah PT PLN Indonesia Power Kamojang POMU. Diketahui bahwa salah satu desa di sekitar wilayah kerja perusahaan yakni desa Sudi terdapat cukup banyak penyandang disabilitas yang juga tergolong keluarga prasejahtera. Melihat permasalahan ini, perusahaan berupaya membuat program pemberdayaan bagi masyarakat tersebut untuk meningkatkan perekonomian mereka. Upaya ini dilakukan melalui pemberian bantuan program CSR “Budidaya Jamur Inklusif”. Selain memberikan keahlian tentang budidaya jamur, perusahaan juga memberikan modal usaha berupa sarana parasarana dan bahan baku yang dibutuhkan dalam budidaya jamur tiram. Tidak cukup sampai disitu, perusahaan juga mendampingi kaum difabel ini hingga bisa membuat berbagai produk olahan dari jamur seperti stik, kripik dan baso jamur. Hal ini dilakukan guna meningkatkan nilai jual dari usaha jamur mereka. Kesimpulan Upaya untuk membangun inklusi sosial bagi kaum difabel bukan hanya tugas satu atau dua pihak saja. Setiap stakeholder yakni pemerintah, perusahaan, masayarakat, akademisi, dan media memiliki peran penting masing-masing untuk mewujudkan inklusi sosial kaum difabel.
Olahkarsa on
Environmental

Melacak Jejak Karbon pada Segelas Kopi

Tahukah kamu jika kamu meminum satu gelas kopi saja ternyata kamu telah menghasilkan jejak karbon sebanyak 0,27 kg? Kamu pasti kaget ketika mendengarnya, namun hal ini benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Mari kita simak penjelasannya. Apakah itu Jejak Karbon? Jejak karbon atau carbon footprint adalah jumlah karbon atau gas emisi yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia termasuk saat kamu meminum kopi. Kok bisa kita hanya meminum satu gelas kopi namun karbon yang dihasilkan segitu banyaknya? Baca Juga: Apa Itu Jejak Karbon dan Cara Menghitungnya Hal ini karena kopi yang kita minum tidak datang begitu saja. Kopi perlu ditanam, yang artinya butuh lahan dan pupuk. Belum lagi jika kebun kopi letaknya jauh dari tempat tinggal, petani memerlukan kendaraan. Setelah panen, kopi perlu untuk diolah sebelum akhirnya tiba di kedai kopi. Saat menuju kedai pun, kopi perlu diantar menggunakan kendaraan yang juga menghasilkan emisi karbon. Jadi sudah jelas bukan kenapa satu gelas kopi saja ternyata bisa menghasilkan carbon footprint sebanyak itu. Jejak Karbon Kopi Menurut studi peneliti dari Poore & Nemecek pada tahun 2018, kopi yang melalui proses ekspor menghasilkan jejak karbon 26,27 kg karbon dioksida per 1 kg kopi. Ini setara dengan seperempat jejak karbon daging sapi yang menempati peringkat satu penghasil emisi karbon terbesar di dunia. Studi lain yang dilakukan oleh (Bernadine, 2022) menunjukan nilai carbon footprint kopi dari mulai penanaman hingga penyajian mencapai 17,72 kg CO2 eq/kg produk.  Jika diasumsikan satu gelas kopi membutuhkan 15 gram atau 0,015 kg kopi, maka jumlah rata-rata jejak karbon yang dihasilkan dari satu gelas kopi tersebut adalah 0,015 x 17,72=0,27 kg CO2 eq /kg produk. Bayangkan, jika di tahun 2020, konsumsi kopi di Indonesia telah mencapai lebih dari 270.000 kg. Maka besaran carbon footprint yang dihasilkan dari konsumsi kopi ini adalah 4.784.400 kg CO2 eq /kg produk. Jumlah yang sangat besar bukan? Apakah Bisa Jejak Karbon Kopi Dikurangi? Tentu saja bisa. Coba kita lihat rantai produksi kopi yang kurang lebih terdiri atas tiga bagian yakni penanaman, pengolahan, dan penyajian. Pada tiga tahapan tersebut, kita bisa memangkas jejak karbon yang dihasilkan dengan opsi-opsi yang lebih ramah lingkungan. 1. Penanaman Pada fase penanaman, permintaan kopi yang terus naik mendorong pembukaan lahan monokultur untuk kebun kopi. Meskipun monokultur menambah kuantitas panen kopi. Namun pembukaan lahan monokultur menghasilkan jejak karbon lebih banyak. Dari hasil studi yang telah dilakukan, metode monokultur pada penanaman kopi menghasilkan jejak karbon 5,2 kg CO2 eq /kg produk . Sedangkan penanaman dengan metode polikultur menghasilkan 3,3 kg CO2 eq /kg produk. Dalam tahap penanaman ini, pupuk kimia yang berlebihan juga menjadi sumber jejak karbon. Dengan mengganti pupuk kimia menjadi pupuk organik, petani bisa memangkas 0,95 kg CO2 eq /kg produk. Selain itu juga dapat menghemat biaya produksi karena tidak membeli pupuk kimia. Maka dalam tahapan penanaman ini, petani bisa menggunakan teknik polikultur dan penggunaan pupuk organik dalam proses budidaya kopi untuk meminialisir jejak karbon yang dihasilkan. 2. Pengolahan Secara garis besar proses produksi kopi memiliki tahapan yang hampir sama yaitu pulping, fermentasi, drying, roasting, packaging, grinding, distribution. Dari hasil penelitian yang dilakukan, metode pengolahan kopi secara berkelanjutan cenderung menghasilkan nilai jejak karbon yang lebih rendah yakni hanya sebesar 0,44 kg CO2 eq /kg produk. Sedangkan metode konvensional menghasilkan hingga jejak karbon hingga 5.72 kg CO2 eq /kg produk. Baca Juga: Penurunan Emisi dalam PROPER Untuk meminimalisir jejak karbon pada tahapan ini, kita bisa bisa menggunakan metode pengolahan dengan prinsip-prinsip berjelanjutan seperti penggunaan energi baru terbarukan, penggunaan teknik pulping dan fermentasi secara tradisional menggunakan sinar matahari, dan meminimalisisr penggunaan mesin dan alat yang mengonsumsi listrik dan bahan bakar. 3. Ekspor/ImporKopi Hal yang paling genting dalam tahapan kopi adalah jika kopi tersebut harus melalui proses ekspor atau impor kopi antar negara. Faktor utamanya adalah mengantar biji kopi mentah dengan pesawat. Namun jika pesawat diganti dengan kapal kargo, emisi karbon bisa terpangkas secara signifikan, walaupun menambah lama transportasi. Sebab kapal kargo dapat membawa kopi lebih banyak dalam sekali angkut daripada pesawat. Untuk memaksimalkan kapal kargo, biji kopi juga bisa diroasting terlebih dahulu sebelum diekspor untuk mengurangi berat tetapi mempertahankan volumenya, sehingga untuk volume kopi yang sama kapal kargo memakai bahan bakar lebih sedikit karena mengangkut beban lebih ringan. 4. Penyajian Saat menyeruput kopi di kedai, jangan dikira kamu nggak ninggalin jejak karbon. Minum kopi di cafe juga ternyata meninggalkan jejak karbon. Mesin kopi otomatis di cafe mengonsumsi listrik enam kali lipat lebih besar dan menghasilkan emisi 60,27 gram per gelas. Sedangkan teknik penyeduhan tradisional menggunakan filter drif hanya menghasilkan 10,04 gram per gelas. Dari hasil studi yang dilakukan, metode penyeduhan kopi meggunakan mesin espresso menghasilakan jejak karbon sebanyak 6,8 kg CO2 eq /kg produk. Sedangkan metode penyeduhan manual yang tidak memerlukan daya dari listrik, hanya menghasilkan jejak karbon sebanyak 0,5 kg CO2 eq /kg produk. Untuk lebih mengurangi jejak karbon lagi, kita bisa bikin kopi sendiri di rumah, atau mengganti kemasan frozen plastik menjadi plastik hasil daur ulang serta penggunaan gelas keramik atau kaca, dibanding gelas plastik yang hanya sekali pakai. Cara-cara tersebut terbukti dapat mengurangi jejak karbon biru yang dihasilkan. Berikut adalah perbandingan jejak karbon kopi menggunakan metode konvensional dan ramah lingkungan. Cara-cara produksi kopi berkelanjutan tersebut dapat menurunkan emisi karbon secara signifikan. Bahkan dengan mengganti susu sapi menjadi susu kedelai saja kamu sudah berperan dalam mengurangi jejak karbon secangkir kopi. Kesimpulan Tak bisa dipungkiri bahwa aktivitas manusia menjadi salah satu kontributor utama dalam menghasilkan emisi karbon. Oleh sebab itu, mengubah gaya hidup diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengurangi jejak karbon. Upaya-upaya kecil seperti pertanian organik, hemat energi, meminimalisir penggunaan peralatan peralatan makan&minum sekali pakai, serta meminimalisir penggunaan peralatan yang mengonsumsi listrik dan bahan bakar apabila dilakukan secara masif tentu akan berdampak besar pada pengurangan jejak karbon. Referensi Adiningtyas, Bernadine Auberta. Analisis Jejak Karbon Kopi Dari Penanaman Hingga Penyajian. (2022). Skripsi: Universitas Katolik Soegijapranata Narasi Newsroom. Berapa Jejak Karbon Dalam Secangkir Kopi?
Olahkarsa on
Sustainability

Pentingnya Akselesari ‚ÄúGreen Economy‚ÄĚ di Indonesia

‚ÄúGreen Economy” atau ekonomi hijau menjadi sebuah hal yang penting untuk diterapkan di Indonesia saat ini. Selain karena krisis iklim yang sudah berada di depan mata, juga untuk menghindari “jebakan pendapatan menengah” pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Jebakan ekonomi menengah atau “midle income trap” adalah suatu kondisi di mana suatu negara mengalami stagnasi atau terjebak dalam kondisi yang membuat mereka tidak bisa maju. Kondisi ini disebabkan oleh kurang kompetitifnya suatu negara dalam bidang industri. Singkatnya, negara-negara ini tidak bisa mengikuti tren dan persaingan perekonomian global. Green economy atau ekonomi hijau adalah salah satu tren ekonomi yang sedang dibangun negara-negara di dunia terutama negara maju. Lahirnya kecenderungan pada green economy ini dilatar belakangi oleh kondisi global yang yang tengah berada dalam ancaman krisis iklim. Baca Juga: Ancaman Nyata Krisis Iklim Bagi Keberlanjutan Dunia Bisnis Di satu sisi umat manusia membutuhkan pertumbuhan ekonomi sebagai penggerak kehidupan mereka. Namun disisi lain mereka juga harus memperhatikan lingkungan yang saat ini telah tercemar oleh emisi dan limbah, serta kerusakan pada ekosistem. Dari sinilah lahir sebuah konsep yang disebut dengan green economy atau ekonomi hijau. Apakah itu Green Economy? Green economy atau ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan ekonomi, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan.  Ekonomi hijau ini dapat juga diartikan sebagai perekonomian yang rendah emisi karbon dioksida, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Program ekonomi hijau berupaya melakukan transformasi sistem perekonomian menuju perekonomian yang memancarkan gas rumah kaca lebih sedikit sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pembangunan ekonomi hijau adalah jenis pembangunan ekonomi yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang sejalan dengan komitmen dan tren global. Bagi Indonesia, ekonomi hijau adalah upaya untuk keluar dari jebakan midle income trap atau jebakan pendapatan menengah yang saat ini berada dalam bayang-bayang Indonesia. Waktu Indonesia Hanya Tinggal 13 Tahun Lagi! 13 tahun adalah waktu yang tersisa bagi Indonesia untuk menyukseskan green economy ini. Hal ini berkaitan dengan puncak bonus demografi yang akan diraih oleh Indonesia yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2030-an. Bonus demografi adalah suatu keadaan di mana angkatan kerja atau penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) lebih banyak dibanding penduduk usia nonproduktif (usia 65 tahun ke atas). Bonus demografi sangat krusial bagi penentuan nasib ekonomi Indonesia ke depan yakni melepaskan dari jebakan pendapatan menengah. Apabila gagal memanfaatkan momen ini, Indonesia akan gagal menjadi negara maju alias terjebak dalam midle income trap. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang dikutip dari CNBC Indonesia (18/5/2023). “Kesempatan kita hanya ada pada 13 tahun, karena bonus demografi kita muncul di tahun 2030-an. Dalam sejarah negara-negara, kesempatannya hanya sekali,” ujarnya. Maka dari itu, menjadi sebuah keharusan bagi Indonesia untuk memanfaatkan waktu 13 tahun ini untuk melakukan akselerasi green economy sebagai upaya untuk keluar jebakan midle income trap dan melewati bonus demografi ini sebaik-baiknya agar Indonesia benar-benar menjadi negara maju. Dan tentu yang paling penting adalah dalam rangka mencegah terjadinya krisis iklim dan kerusakan lingkungan. 3 Upaya Akselerasi Green Economy Untuk mendorong akselerasi green economy ini, ada tiga hal yang harus dilakukan oleh Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Vice President Corporate Communication Sintesa Group, Inka Prawirasasra dalam CSR Outlook Leadership Forum 2023, Selasa (25/07/2023). Baca Juga: CSR Outlook Leadership Forum 2023, Soroti Konsep ESG (Environmental, Social, Governance) dalam Membangun Bisnis Berkelanjutan 1. Membangun SDM Unggul Adanya program green economy diproyeksikan akan menciptakan lapangan kerja baru dibidang industri hijau sebanyak 1,8 juta “green job”. Lapangan kerja tersebut tersebar di berbagai sektor industri seperti industri kendaraan listrik, industri energi baru terbarukan (EBT), restorasi lahan, dan sektor pengelolaan limbah pada tahun 2030. Perubahan lanskap perekonomian dan transformasi dunia kerja menuju green economy yang rendah karbon tersebut tentu membutuhkan kesiapan SDM yang kuat dan kompeten. Kesiapan SDM ini adalah hal yang sangat penting dan menjadi pondasi utama bagi implementasi green economy. Upaya membangun SDM unggul ini dapat dilakukan melalui peningkatan skill dan kolaborasi berbagai stakeholder serta link and match antara dunia pendidikan dengan industri hijau. 2. Mendorong Penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) Langkah kedua untuk mendorong akselerasi green economy adalah mendorong penerapan energi baru terbarukan secara masif di berbagai sektor. Transisi energi menuju EBT ini adalah dalam rangka mengakhiri ketergantungan pada energi fosil yang sifatnya terbatas dan menjadi salah satu penyumbang terbesar emisi karbon. Baca Juga: Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Upaya Transisi Energi Untuk mendorong hal ini, pemerintah perlu mengadopsi kebijakan dan regulasi yang mendukung masifnya perkembangan EBT. Seperti memberikan insentif fiskal bagi bisnis yang berkomitmen pada praktik ramah lingkungan, mengalokasikan dana untuk riset dan inovasi teknologi EBT, dan memberikan subsidi bagi produk teknologi EBT.. Selain itu, membangun kemitraan antara sektor swasta, akademisi, dan organisasi non-pemerintah akan mempercepat penerapan EBT. Dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada secara kolaboratif guna menciptakan ekonomi hijau yang lebih berdaya saing dan berwawasan lingkungan. 3. Membangun Industri Hijau Langkah ketiga untuk mendorong akselerasi green economy adalah dengan membangun indsutri hijau. Beberapa penopang sektor industri hijau ini antara lain industri energi baru terbarukan (EBT), infrastruktur hijau, dan kendaraan listrik. Pembangunan industri hijau ini tentu membuktikan biaya dan investasi yang tidak sedikit. Maka untuk merangsang datangnya investasi dalam industri hijau ini pemerintah harus melakukan berbagai upaya. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal dan dukungan finansial kepada perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi hijau dan praktik ramah lingkungan. Insentif fiskal ini bisa berupa pengurangan pajak ataupun bunga perbankan. Selain insentif dan dukungan kepada investor, yang tidak kalah penting adalah sinergi multistakeholder antara pemerintah, swasta, akademisi dalam menyiapkan skill SDM yang kompeten serta mengembangkan inovasi dan teknologi hijau. Melalui kerja sama yang erat ini, industri hijau dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja baru, dan menghasilkan produk dan layanan yang lebih ramah lingkungan bagi masyarakat. Kesimpulan Akselerasi green economy menjadi sebuah keharusan bagi Indoensia agar bisa keluar dari jebakan midle income trap dan juga mencegah terjadinya krisis iklim. Untuk mewujudkan ini, perlu adanya kolaborasi lintas stakeholder dari berbagai pihak guna mendukung implementasi green economy ini. Referensi Global Green Growth Institute. (2015). Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk Indonesia yang Sejahtera: Sebuah Peta Jalan untuk Kebijakan, Perencanaan, dan Investasi. Makmun. 2016. ‚ÄúGreen Economy: Konsep, Impelentasi Dan Peran Kementerian Keuangan‚ÄĚ. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan 19 (2), 1-15. Pemaparan materi dari Inka Prawirasasra-Vice President Corporate Communication Sintesa Group dengan tema: “Accelerating Indonesia’s Green Economy” dalam CSR Outlook Leadership Forum 2023.
Olahkarsa on
Community Development

Pendekatan Self Help & Technical Assistance pada Program CSR

Self help dan technical assistance adalah konsep pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan pada Program CSR. Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan sebuah upaya pemberian daya atau kekuatan kepada masyarakat yang lemah dan tidak berdaya. Namun tahukan kamu, meskipun berasal dari konsep yang sama, ternyata dalam perkembangannya di lapangan pemberdayaan masyarakat telah menunjukan variasi tema gerak dan pendekatan yang digunakan. Lalu ada pendekatan apa saja? Pendekatan Technical Assistance Technical assistance dapat diartikan sebagai pembekalan oleh pihak luar berupa program, aktivitas dan pelayanan yang bertujuan untuk menguatkan kapasitas masyarakat agar dapat memperbaiki kehidupan mereka. Internalisasi keahlian oleh pihak luar adalah ciri utama dari pendekatan ini untuk membantu masyarakat melalui kegiatan terencana yang terkait dengan kebutuhan atau permasalahan masyarakat sasaran program. Dengan adanya bantuan dari pihak luar tersebut, diharapkan dapat memberikan efek pada perbaikan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan secara tidak langsung dapat memperbaiki pola kerjasama, pengambilan keputusan, dan daya organisir diri dalam masyarakat. Berdasarkan pendekatan ini, masyarakat hanya akan dapat ‚Äúdigerakkan‚ÄĚ jika ada bantuan dari pihak luar. Baca Juga: Stategi Komunikasi CSR Wilayah Pedesaan Technical assistance melibatkan transfer pengetahuan dan keterampilan praktis kepada masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, lokakarya, mentoring, atau konsultasi langsung. Pengetahuan dan keterampilan ini mencakup bidang-bidang seperti pengembangan organisasi, perencanaan strategis, manajemen keuangan, pemasaran, pemecahan masalah, dan penguasaan teknologi. Pendekatan technical assistance tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mendukung implementasi dan penerapan praktisnya. Ini dilakukan melalui pendampingan aktif dalam menghadapi tantangan, merancang strategi, mengembangkan rencana tindakan, dan mengukur progres. Dukungan praktis dapat mencakup bantuan dalam merancang program, membangun sistem, proposal, atau mengatasi kendala yang muncul. Istilah pendekatan technical assistance selaras dengan pendekatan direktif bahwa dalam pendekatan ini penyedia program tahu apa yang dibutuhkan dan apa yang baik untuk masyarakat. Peran penyedia program bersifat lebih dominan karena prakarsa kegiatan dan sumber daya lebih banyak berasal dari penyedia program. Penyedia program menetapkan apa yang baik dan buruk bagi masyarakat, cara-cara apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya dan menyediakan sarana yang diperlukan untuk perbaikan tersebut.  Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Technical Assistance Pendekatan ini memiliki kelebihan dibanding pendekatan self-help yakni perubahan yang tercipta akan terjadi sangat cepat. Hal ini disebabkan oleh dominannya intervensi dari pemberi bantuan berupa desain dan perencanaan program dan sumber daya lainnya. Namun di sisi lain yang harus diwaspadai dibalik keunggulan tersebut adalah besarnya potensi ketergantungan yang akan terjadi akibat dominannya intervensi tersebut. Juga karena konsekuensi dari pendekatan technical assistance yang pada umumnya minim melibatkan masyarakat sasaran dalam prosesnya. Partisipasi masyarakat terbatas dalam bentuk keikutsertaannya dalam merespon dan memanfaatkan berbagai pelayanan. Sedangkan dalam proses perencanaan, partisipasi dimungkinkan hanya sekedar memberikan data dan informasi sebagai bahan analisis perencana guna merumuskan program. Pendekatan Self Help Self-help adalah pendekatan yang mendorong masyarakat untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada dalam internal mereka sendiri guna mencapai perubahan yang diinginkan. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi. Dalam pendekatan self-help, masyarakat dianggap sebagai subjek utama dalam program. Mereka diarahkan untuk mengembangkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal mereka. Pendekatan self-selp ini berupaya mendorong individu dan komunitas untuk mengambil peran aktif dalam memperbaiki kondisi kehidupan mereka sendiri. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam pendekatan self-help. Masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan (monitoring dan evaluasi) program yang dijalankan. Partisipasi ini memungkinkan masyarakat untuk memiliki kontrol atas proses program dan menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan. Baca Juga: Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Program CSR Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Self Help Tidak seperti technical asistance, pendekatan ini umumnya dianggap sebagai pendekatan yang membangun dan meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga tidak menghasilkan ketergantungan. Peran pihak ekternal sendiri adalah sebagai fasilitator, yang bertugas untuk merangsang partisipasi dan kehendak masyarakat untuk bergerak. Fasilitator ini akan melibatkan masyarakat untuk mengidentifikasi aset dan sumber daya daripada kebutuhan. Aset ini kemudian dimobilisasi untuk mengatasi permasalahan komunitas. Salah satu kekurangan dari pendekatan Self help ini adalah prosesnya yang panjang dan cenderung lambat dalam menciptakan perubahan. Akhirnya, pendekatan ini akan sangat bergantung pada pemimpin lokal yang efektif untuk memfasilitasi program tersebut ketika pemberi bantuan telah selesai. Jika tidak ada pemimpin lokal pada suatu masyarakat atau jika modal sosial masyarakatnya lemah, pendekatan ini tidak akan berhasil. Perbedaan Technical Assistance dan Self-Help Memilih Pendekatan yang Tepat Untuk Program CSR Antara pendekatan self-help dan technical assistance tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka bagi perusahaan yang hendak mengimplementasikan program, harus pandai memilih pendekatan yang tepat agar program berjalan dengan baik. beberapa hal yang harus diperhatikan di antaranya adalah kondisi modal sosial masyarakat. Apabila masyarakat memiliki modal sosial yang rendah, dalam artian solidaritas sosialnya rendah, tingkat kepercayaan antar masyarakatnya juga rendah, serta nilai-nilai dan norma yang mengikat masyrakat juga tidak terlalu ketat, maka pendekatan yang lebih cocok adalah pendekatan technical assistance untuk mendukung keberhasilan program. Namun sebaliknya, apabila modal sosial di masyrakat tersebut tinggi, pendekatan self-help alangkah baiknya digunakan. Faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah keberadaan pemimpin lokal yang berpengaruh di masyarakat. Apabila terdapat aktor lokal yang berpengaruh bagi masyarakat, yang mana ia bisa menjadi penggerak masyarakat serta ia sendiri memiliki antusiasme terhadap program, maka ini bisa menjadi kesempatan untuk menerapkan pendekatan self-help. Namun apabila pada suatu masyarakat tersebut tidak memiliki aktor lokal berpengaruh yang antusias terhadap program, disarankan menggunakan pendekatan technical assistance untuk mendukung keberhasilan program. Kesimpulan Bagi perusahaan yang hendak mengimplementasikan program CSR haruslah pandai memilih pendekatan yang tepat agar program berjalan dengan baik. Sebelum melaksanakan program, perusahaan harus benar-benar melakukan riset yang mendalam untuk mengetahui kondisi masyarakat dari berbagai aspek guna menjadi dasar dalam menentukan pendekatan yang hendak digunakan. Referensi Robinson, Jery W., Introduction to Community Development: Theory, Practice, and Sevice-Learning (California: Sage Publication, 2011) Soetomo, Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
Olahkarsa on
Environmental, Sustainability

Peran Strategis Karbon Biru Dalam Mitigasi Perubahan Iklim

Karbon biru memiliki peran strategis dalam mitigasi perubahan iklim. Seperti yang kita ketahui, perubahan iklim adalah tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat manusia saat ini. Pemicu utama terjadinya perubahan iklim adalah emisi gas rumah kaca dari berbagai aktivias manusia yang menumpuk di atmosfer bumi. Efek gas rumah kaca ini akan menimbulkan naiknya suhu permukaan bumi, dan pada akhirnya memicu terjadinya perubahan iklim. Baca Juga: Ancaman Nyata Krisis Iklim Bagi Keberlanjutan Bisnis Salah satu gas rumah kaca pemicu terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim adalah karbon dioksida (CO2). Maka cara paling efektif menghadapi krisis iklim ini adalah mencari cara untuk mengurangi emisi CO2 serta mengambil CO2 yang telah ada di atmosfer melalui proses penyerapan atau penimbunan, dikenal sebagai “penyimpanan karbon‚ÄĚ. Salah satu penyerap dan penyimpan karbon dikosida paling efektif adalah adalah Kabon Biru. Apa Itu Karbon Biru? Karbon biru adalah sebutan bagi karbon yang diserap, disimpan, dan dilepaskan oleh ekosistem laut. Dinamai karbon biru sebab karbon ini terbentuk di bawah air laut yang pada umumnya berwarna biru. Ekosistem laut pesisir memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menangkap dan menyimpan karbon dari atmosfer. Mereka bisa menyerap CO2 melalui proses fotosintesis dan menimbunnya dalam jaringan tumbuhan dan tanah. Ekosistem Karbon Biru 1. Hutan Mangrove Mangrove adalah salah satu komponen utama dalam pembentukan karbon biru. Mereka akan akan menyerap karbon dioksida yang ada di atmosfer melalui proses fotosintesis, lalu menyimpannya ke dalam tanah melalui jaringan akar. Mangrove adalah penyerap karbon yang sangat efektif, setiap hektar hutan mangrove dapat menyimpan hingga berkali-kali lipat lebih banyak karbon dibanding  hutan yang ada di daratan. Selain menjadi penyerap karbon, mangrove juga menawarkan berbagai manfaat bagi manusia dan lingkungan di antaranya adalah sebagai benteng alami terjangan badai gelombang laut, pencegah abrasi, tempat berlindung bagi berbagai jenis flora dan fauna,  dan masih banyak lagi. 2. Padang Lamun Padang Lamun adalah hamparan padang rumput atau tumbuh yang hidup di bawah perairain laut yang dangkal. Lamun memiliki akar, batang, dan daun layaknya tumbuhan darat, namun mereka hidup dan tumbuh di bawah air. Ekosistem padang lamun memiliki peranan yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan menyediakan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat penting dari padang lamun adalah sebagai penyimpan karbon biru. Lamun memiliki kemampuan untuk menyerap karbon dioksida selama proses fotosintesis dan kemudian menyimpannya dalam jaringan tubuhnya, termasuk akarnya yang panjang. Selain itu, lamun menjadi tempat pemijahan dan pembesaran berbagai spesies ikan, penyaring material pada air laut, serta sumber makanan mamalia dan berbagai jenis ikan 3. Terumbu Karang Selain keindahannya yang memanjakan mata, siapa sangka jika terumbu terumbu karang ternyata memiliki kemampuan untuk menyerap dan menyimpan karbon. Ia akan menyimpan karbon dalam bentuk karbonat kalsium yang membentuk struktur karang. Penyerapan karbon dioksida ini dilakukan oleh tumbuhan alga zooxanthella dalam tubuh koral. Alga ini melakukan fotosintesis, mengambil karbon dioksida dari air laut dan mengubahnya menjadi karbohidrat. Sebagian karbon yang diserap oleh alga ini akan disimpan dalam jaringan karang. Karang juga memiliki kemampuan untuk mengendapkan karbon dioksida dalam bentuk kalsium karbonat (CO3) yang membentuk kerangka karang. Proses ini melibatkan pengambilan ion karbonat (CO32-) dari air laut dan penggabungannya dengan ion kalsium (Ca2+) yang dihasilkan oleh alga zooxanthellae. Hasilnya adalah pembentukan kerangka karang yang mengandung karbon. Karbon yang disimpan dalam kerangka karang dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Ketika karang mati atau rusak, serpihan-serpihan karang akan jatuh ke dasar laut dan menjadi bagian dari sedimen dasar laut. Karbon yang terkandung dalam sedimen karang ini dapat tersimpan dalam waktu yang sangat lama, yang pada akhirnya membantu mengurangi konsentrasi karbon dioksida dalam atmosfer. Ancaman Terhadap Karbon Biru Sayangnya, ekosistem penyimpan karbon biru yakni hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang tengah menghadapi ancaman serius akibat aktivitas manusia. Penebangan ilegal, perambahan wilayah pesisir dan pencemaran laut adalah beberapa masalah yang mengancam keberlanjutan karbon biru. Apabila ekosistem pesisir ini rusak atau hilang, karbon yang telah disimpan dalam tanah dan jaringan tumbuhan dapat terlepas kembali ke atmosfer, dan berpotensi memperburuk krisis iklim. Maka dari itu perlu peran serta berbagai pihak untuk menjaga kelestarian karbon biru ini sebagai langkah mitigasi perubahan iklim, Peran Dunia Bisnis Dalam Menjaga Karbon Biru Salah satu pihak yang memiliki peranan penting dalam pelestarian ekosistem karbon biru ini adalah dunia bisnis. Berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh entitas bisnis untuk mendukung kelestarian ekosistem karbon biru ini di antaranya sebagai berikut 1. Investasi Proyek Karbon Biru Bisnis dapat berinvestasi dalam proyek-proyek yang bertujuan untuk melestarikan dan memulihkan ekosistem karbon biru, seperti proyek restorasi terumbu karang atau hutan mangrove. Mengapa disebut sebagai investasi? sebab manfaat dari upaya-upaya restorasi tersebut akan kembali kepada perusahaan sendiri. Entitas bisnis merupakan salah satu pihak yang akan mengalami kerugian apabila krisis iklim benar-benar semakin parah. maka mau tidak mau entitas bisnis harus berperan aktif untuk mencegah terjadinya krisis iklim ini semakin parah demi keberlanjutan bisnis itu sendiri. salah satunya yakni dengan berinvestasi dalam proyek pelestarian karbon biru. Investasi tersebut dapat dilakukan melalui program-program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pelestarian lingkungan khususnya yang berada di wilayah pesisir seperti penanaman mangrove, terumbu karang, dan pelestarian padang lamun. 2. Menerapkan Praktik Bisnis Berkelanjutan Selain upaya-upaya kepada pihak eksternal perusahaan, entitas bisnis juga harus melakukan upaya-upaya kepada internal perusahaan sendiri. Entitas bisnis harus mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan yang memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan bisnis mereka. Upaya ini bisa dilakukan melalui penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah, dan pengembangan produk yang lebih ramah lingkungan. Upaya ini diharapkan dapat mencegah rusaknya kawasan pesisir sebagai penyangga ekosistem karbon biru 3. Mendorong Keterlibatan Masyarakat Entitas bisnis tentu memiliki keterbatasan. Ia tidak bisa terus menerus berada di lokasi konservasi ekosistem karbon biru. Maka entitas bisnis perlu untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif untuk menjaga dan melestarikan ekosistem karbon biru. Sebab masyarakatlah yang setiap saat berada di wilayah ekososistem karbon biru serta lebih mengetahui kondisi lingkungan. Baca Juga: Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Program CSR Kesimpulan Untuk menjaga dan meningkatkan peran karbon biru dalam mengurangi emisi CO2, konservasi dan restorasi ekosistem pesisir menjadi sangat penting. Upaya kolaboratif antara masyarakat, entitas bisnis dan pemerintah harus ditingkatkan untuk melindungi wilayah pesisir yang berharga ini. Inisiatif pemulihan hutan mangrove, penanaman kembali padang lamun, dan konservasi terumbu karang harus didukung secara aktif. Referensi Putri, Ayunda Annisa. Ekosistem Pesisir Sebagai Penghasil Karbon Biru. (2022). Journal of Enviromental Policy and Technology. Vol. 1, No. 1. Hal. 13-29 Sulistiana, Susi. (2018). Potensi Mangrove Sebagai Karbon Biru Indonesia Bagi Pembangunan Berkelanjutan. Proseding Seminar Nasional FMIPA Universitas Terbuka: Peran Matematika, Sains, dan Teknologi dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs. WWF Report 2013. Karbon Biru: Sebuah Terobosan Baru Untuk Mengurangi Sampak Perubahan Iklim Melalui Konservasi dan Pelestarian Ekosistem Pesisir di Kawan Coral Triangle.
Olahkarsa on
Sustainability, Technology

Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Upaya Transisi Energi

Energi merupakan sebuah hal penting dalam kehidupan manusia. Berkat energi, manusia bisa menjalankan berbagai aktivitasnya sepeti bepergian menggunakan kendaraan, menggunakan alat-alat elektronik, dan menjalankan aktivitas industri. Namun tahukan kamu bahwa saat ini energi yang kita gunakan sebagian besar dihasilkan dari sumber energi energi fosil yang menghasilkan emisi karbon pemicu pemanasan global dan krisis iklim. Selain itu, penggunaan bahan bahan bakar fosil sebagai sumber energi ternyata juga tidak bisa menjamin keberlanjutan hidup manusia. Energi yang bersumber dari bahan bakar fosil sifatnya terbatas dan tidak dapat diperbaharui, artinya suatu saat nanti pasti akan habis. Hal ini mengharuskan manusia untuk menciptakan sumber energi baru yang sifatnya tidak terbatas , yang kemudian disebut dengan energi baru terbarukan (EBT). Ternyata Energi Baru Belum Tentu Terbarukan Menurut pasal 1 RUU Energi Baru Terbarukan, energi baru adalah semua jenis energi yang berasal atau dihasilkan dari teknologi baru pegolahan sumber energi tidak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Sedangkan energi terbarukan adalah energi yang berasal atau dihasilkan hanya dari sumber energi terbarukan. Berdasarkan pengertian tersebut, kamu harus memahami bahwa antara energi baru dan energi terbarukan adalah dua kata yang berbeda. Energi baru hanya merujuk pada energi yang sebelumnya belum pernah ada dan dihasilkan oleh teknologi baru. Sedangkan energi terbarukan adalah jenis energi yang sudah ada sejak dulu namun belum termanfaarkan secara maksimal serta sumbernya tidak terbatas alias tidak akan pernah habis. Artinya suatu energi baru bisa saja energi yang terbarukan, namun bisa juga tidak terbarukan. Baca Juga: Peluang Perusahaan Perusahaan Energi Untuk Low-Carbon Future Contoh energi baru namun tidak terbarukan adalah gasifikasi batu bara yang diproduksi di Tanjung Enim. Batu Bara akan digerus dan diproses sedemikian rupa hingga menjadi gas. Meskipun gasifikasi batu bara adalah jenis sumber energi batu yang menjadikannya lebih efisien, namun energi ini tidak terbarukan sebab batu bara sebagai bahan baku pembuatnya tidak terbarukan, artinya suatu saat nanti pasti akan habis. Sementara contoh sumber energi batu dan terbarukan adalah angin, air, matahari, ombak, dan panas bumi. Sumber-sumber energi tersebut sifatnya baru karena belum termanfaat kan secara maksimal. Juga bersifat terbarukan sebab ia tidak akan pernah habis karena akan segera diperbaharui oleh siklus alam. Dari pemaparan di atas maka salah satu upaya mencapai pembangunan berkelanjutan adalah dengan benar-benar menciptakan energi baru dan terbarukan (EBT). Tidak cukup hanya dengan energi dan teknologi baru, namun harus bersumber dari energi terbarukan yang tidak akan pernah habis di alam. Keuntungan Energi Baru Terbarukan Penggunaan EBT memiliki banyak keuntungan diantaranya sebagai berikut: 1. Tersedia melimpah di alam Sumber EBT seperti cahaya matahari, air, angin, panas bumi, dan gelombang laut sangat melimpah di alam. Bahkan sumber energi ini tidak akan pernah habis sebab akan terus diperbaharui oleh siklus alam. 2. Gratis Siapapun yang ingin memanfaatkan EBT tidak perlu membayar untuk mendapatkan Sumber EBT tersebut alias gratis. adapun biaya dan investasi hanya dilakukan di awal untuk mempersiapkan peralatan teknologi pengolahan sumber energi tersebut 4. Perawatan yang mudah Perawatan peralatan pengolah energi terbarukan seperti kincir angin dan panel surya sangat mudah dibandingkan dengan energi yang tak terbarukan. misal untuk perawatan panel surya pemilik hanya cukup membersihkan permukaannya secara rutin. 5. Bebas fluktuasi harga karena tersedia melimpah di alam dan tidak diperjualbelikan, sumber energi terbarukan tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga layaknya sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Energi Baru Terbarukan dalam PROPER Dalam PROPER, penggunaan EBT dan pemakaian bahan bakar ramah lingkungan  dalam proses operasi perusahaan menjadi penilaian penilaian penting. Kriteria penilaian ini ditujukan sebagai upaya penurunan emisi tepatnya pada kriteria rasio penggunaan EBT. Bahkan aspek penilaian EBT ini memiliki bobot yang cukup besar dengan nilai maksimal 10. Baca Juga: Kenali Efisiensi Energi dalam PROPER Di samping untuk memenuhi persyaratan PROPER, tentu yang terpenting tentu kesadaran akan pentingnya penggunaan EBT dalam operasi perusahaan. Sebab penggunaan EBT hakikatnya adalah untuk mengurasi beban lingkungan akan emisi karbon, dan juga sebagai upaya untuk menciptakan bisnis berkelanjutan sebab EBT adalah energi yang tidak akan pernah habis. Berbeda dengan energi yang tidak terbarukan yang suatu saat pasti akan habis. Contoh Perusahaan yang Mulai Menerapkan EBT Salah satu perusahaan yang mulai menerapkan EBTdalam proses bisnisnya adalah PT Tirta Investama (Danone AQUA) Jawa Tengah. Perusahaan ini telah membangun pembangkit listrik tenaga surya di atap pabriknya dengan kapasitas 2.919 kilowatt peak (kWp). PLTS tersebut dapat menghasilkan listrik sebesar 4 gigawatt hour (GWh) per tahun. Apabila dikalkulasikan, pembangunan PLTS ini dapat mengurangi 3.340 ton emisi karbon per tahun. Presiden Direktur PT Tirta Investama (Danone-Aqua) bahkan berkomitmen untuk menggunakan EBT hingga 100 persen pada 2030 pada operasional perusahaan Danone di seluruh dunia. Kesimpulan Energi baru terbarukan telah menunjukkan potensi besar dalam menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih berkelanjutan. Namun, untuk mewujudkan potensi ini, perlu adanya dukungan berbagai stakeholder yakni pemerintah, dunia bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan. Investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi EBT serta kebijakan-kebijakan yang mendorong penggunaan energi baru terbarukan menjadi hal yang penting dalam menghadapi tantangan energi dan lingkungan global. Bagi yang masih bingung dengan pengelolaan energi PROPER, langsung kontak saja kami di Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan terkait PROPER!
Olahkarsa on
Sustainability

Mengenal ISO 14001: Panduan Sistem Manajemen Lingkungan

ISO 14001 adalah standar internasional yang berfokus pada yang sistem manajemen lingkungan (Environmental Management System – EMS). ISO ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1996, ISO ini telah mengalami beberapa revisi untuk menjaga relevansi dengan kondisi lingkungan terkini. Sekedar informasi, International Organization for Standarization (ISO) adalah organisasi internasional yang khusus menangani standarisasi. Ada banyak ISO atau standarisasi yang telah ia buat oleh lembaga ini, salah satunya adalah ISO 14001. Lantas apa manfaatnya bagi dunia bisnis? Manfaat ISO 14001 Bagi Perusahaan Meningkatkan reputasi. Memiliki sertifikasi ISO 14001 menunjukkan komitmen organisasi terhadap praktik lingkungan yang bertanggung jawab. Hal ini dapat meningkatkan citra dan reputasi perusahaan di mata pelanggan dan pemangku kepentingan Mengurangi potensi konflik antara pekerja dengan perusahaan dalam penyediaan lingkungan kerja yang layak dan sehat. Lebih jauh manfaat ISO 14001 ini dapat meningkatkan produktivitas pekerja melalui efisiensi waktu dan biaya. Menjembatani pemenuhan peraturan lingkungan dengan lebih terencana dan terstruktur. Penggunaan sumber daya alam yang lebih bijaksana menuju terciptanya eko-efisiensi. Bagi Lingkungan Terkelolanya limbah berbahaya yang masuk ke lingkungan melalui pengelolaan limbah hasil operasi perusahaan. Berkurangnya pencemaran lingkungan melalui penurunan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya pada operasional perusahaan. Bagaimana cara mendapatkan sertifikasi ISO 14001 ini? Untuk mendapatkan sertifikat ISO 14001 membutuhkan keseriusan dan komitmen penuh dari organisasi. Berikut adalah gambaran umum cara dan langkah penerapan ISO 14001 yang harus dipersiapkan: Komitmen pimpinan manajemen perusahaan terhadap ISO 14001 Membentuk tim implementasi ISO 14001 Mulai program penyadaran & pelatihan ISO 14001 Mengidentifikasi kondisi saat ini dan membandingkannya dengan indikator dalam ISO 14001 Menentukan ruang lingkup dan kebijakan organisasi Membuat perencanaan  risiko & peluang serta sasaran & rencana pencapaiannya Membuat dokumentasi ISO 14001 Implementasi ISO 14001 Pelatihan internal auditor Evaluasi kinerja melalu internal audit Melaksanakan rapat tinjauan manajemen Audit ekternal oleh badan sertifikasi ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan dalam Proper Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) ternyata tidak lepas dari Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dalam kriteria penilaiannya. Meskipun keduanya adalah hal yang berbeda, namun apabila perusahaan telah memiliki SML yang sudah tersertifikasi oleh ISO 14001 akan mendapatkan nilai bobot yang lebih tinggi dibandingkan dengan SML yang belum disertifikasi. Baca Juga: Kenali Sistem Manajemen Lingkungan dalam PROPER Sistem Manajemen Lingkungan yang tersertifikasi ISO 14001 tentu harus dikejar oleh perusahaan yang ingin meraih predikat PROPER Hijau dan Emas. Namun perusahaan juga harus sadar bahwa tujuan dari Sistem Manajemen Lingkungan berbasis ISO 14001 maupun PROPER bukan hanya sekedar untuk meraih menghargaan atau sertifikat saja, namun tujuan sejati adalah untuk menciptakan lingkungan hidup yang lestari untuk generasi mendatang Contoh Penerapan ISO 14001 Oleh Perusahaan Salah satu perusahaan yang telah menerapkan ISO 14001 dalam praktik bisnisnya adalah PT Kimia Farma Tbk Plant Banjaran. Ia telah menerapkan SML dengan konsep dasar siklus plan-do-check-action (PDCA) atau perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan yang sesuai dengan 10 klausul dalam ISO 14001:2015. Hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya dokumen-dokumen untuk setiap klausulnya. Selain itu, perusahaan juga telah memiliki sertifikat ISO yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Integrasi yang meliputi Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2007), Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2015), dan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (ISO 45001:2018). Meskipun terdapat beberapa klausul yang penerapannya perlu ditingkatkan, yaitu terkait sumber daya, kepedulian, dan komunikasi. Namun secara umum penerapan sistem manajemen lingkungan di perusahaan ini telah berjalan baik. Hanya perlu perbaikan-perbaikan ringan seperti menyediakan tempat sampah dengan kategori pemilahan yang lebih spesifik, menjadwalkan rapat atau evaluasi secara berkala, dan memberikan apresiasi atau sanksi guna meningkatkan kedisiplinan pegawai. Kesimpulan ISO 14001 adalah alat bagi perusahaan yang ingin mengambil tanggung jawab atas dampak lingkungannya dan berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan secara keseluruhan. Dengan mengadopsi Sistem Manajemen Lingkungan yang komprehensif berbasis ISO 14001, perusahaan dapat meningkatkan kinerja operasional, reputasi, dan berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Semakin banyak perusahaan yang menerapkan ISO 14001 dalam operasi bisnisnya, semakin besar pula dampak positif yang dapat dicapai dalam melindungi bumi ini untuk generasi mendatang. Bagi yang masih bingung dengan Sistem Manajemen Lingkungan dalam PROPER, Olahkarsa menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan terkait PROPER. Tunggu apa lagi, langsung kontak kami. Refesensi Badan Standarisasi Nasional. SNI ISO 14001: Sistem manajemen lingkungan‚ÄďPersyaratan dengan Panduan Penggunaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Soekirman, Veronica Jane. Studi Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan di PT Kimia Farma Tbk Plant Banjaran. (2021). Respository Pertamina University. www.iso.org/iso-14001-environmental-management
Olahkarsa on
CSR

Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Program CSR

Partisipasi masyarakat merupakan sebuah hal yang penting dalam sebuah program CSR. Sebab, keberhasilan program CSR tidak hanya tergantung pada tindakan perusahaan semata, melainkan juga bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Apabila minim bahkan tidak ada partisipasi atau keterlibatan masyarakat, maka besar kemungkinan program CSR tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu penting bagi Kamu yang berkecimpung di dunia CSR untuk memahami konsep partisipasi ini. Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Program CSR Secara bahasa, partisipasi berasal dari kata participation yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Sedangkan secara istilah partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Hal tersebut senada dengan pengertian dalam kamus sosiologi bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya. Dalam konteks program CSR, pelibatan masyarakat bisa dilakukan dari proses assesmen, perencanaan dan desain program, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Ketika masyarakat benar-benar dilibatkan dalam proses tersebut, maka masyarakat akan menanggap bahwa program tersebut adalah miliknya juga. Sehingga ia akan terus menjalankan program tersebut meskipun perusahaan telah manarik diri dari program tersebut. Baca Juga: Apa Itu Metode Participatory Rural Appraisal? Perlu kamu ketahui bahwa hal yang paling penting dalam sebuah proses partisipasi adalah adanya kesukarelaan masyarakat untuk ikut serta dalam program. Jangan sampai masyarakat merasa terpaksa untuk terlibat sebab partisipasi yang sifatnya terpaksa tidak akan membawa pada keberlanjutan program itu sendiri. Partisipasi tanpa adanya rasa sukarela tidak akan membuat sebuah program disebut sebagai pemberdayaan. Misalnya karena masyarakat hanya mengejar uang akomodasi atau karena pemaksaan dari ketua kelompok. Hal tersebut pada akhirnya tidak akan menciptakan kemandirian dan keberlanjutan program. Sebab, apabila uang akomodasi atau ketua kelompoknya tidak ada, maka kemungkinan masyarakat pun akan berhenti berpartisipasi. Manfaat Partisipasi Masyarakat Dalam Program CSR Nah Sobat Minno, melibatkan masyarakat dalam prgram CSR itu ternyata punya manfaat yang sangat bersar lho bagi program. Berikut adalah manfaatnya: 1. Masyarakat Memiliki Rasa Tanggung Jawab Terhadap Program Adanya keterlibatan masyarakat dari mulai tahap perencanaan hingga pemanfaatan hasil memungkinkan mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberlanjutan program. Rasa tanggung jawab ini timbul karena masyarakat merasa bahwa pada program yang tengah berjalan, terdapat sumbang-sumbangan dari masyarakat baik berupa gagasan, tenaga, maupun materi. 2. Sebagai Jalan Perusahaan dalam Memperoleh Informasi Adanya partisipasi aktif dari masyarakat sasaran akan membuat mereka terbuka dan tidak sungkan lagi untuk menceritakan kondisi sosial dan permasalahan yang ada di dalamnya. Data dan informasi mengenai hal ini tentu akan sangat berguna bagi yang perusahaan dalam menentukan kebijakan dan perbaikan program kedepannya. 3. Membangun Kepercayaan Masyarakat pada Program, Kepercayaan masyarakat pada perusahaan akan terbangun ketika perusahaan melibatkan mereka secara aktif dalam program-program CSR nya. Dengan dilibatkannya mereka dalam program, maka akan tumbuh rasa simpati kepada perusahaan. Pada akhirnya hal ini akan membangun kepercayaan masyarakat pada perusahaan bahwa program CSR yang diberikan perusahaan adalah untuk membantu hidup mereka lebih baik. Lantas bagaimana cara menumbuhkan partisipasi masyarakat tersebut? 1. Identifikasi Kebutuhan Masyarakat Program CSR yang berdasarkan kebutuhan masyarakat akan lebih membuat masyarakat ingin berpartisipasi. Masyarakat akan menanggap program yang diberikan perusahaan adalah sebagai solusi kongkret dari permasalahan dan kebutuhan yang mereka rasakan sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak berpartisipasi. Kebutuhan, potensi, dan permasalahan yang ada di masyarakta ini bisa dilakukan salah satunya adalah dengan social mapping (sosmap) atau pemetaan sosial. Baca Juga: Social Mapping: Kunci Keberhasilan CSR Perusahaan 2. Ciptakan Ruang Seluas-Luasnya Untuk Masyarakat Berpartisipasi Dalam upaya untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, langkah penting adalah menciptakan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dalam program CSR. Ruang di sini mencakup ruang untuk berdialog, berbagi ide, dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan sejak identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi program. Dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat, mereka akan punya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap program yang sedang dijalankan. 3. Hindari Komunikasi Satu Arah Komunikasi satu arah adalah proses komunikasi di mana informasi hanya mengalir dari satu pihak tanpa adanya keterlibatan atau umpan balik dari pihak lain. Dalam program CSR, komunikasi semacam ini harus di hindari karena dapat mengakibatkan kurangnya keterlibatan, kurangnya pemahaman, dan kurangnya hubungan yang kuat antara pendamping program dengan masyarakat. hal tersebut lebih jauh akan membuat kurangnya rasa memiliki masyarakat dalam program. Untuk memastikan komunikasi berjalan efektif, penting pagi perusahaan untuk mendorong komunikasi dua arah yang interaktif. Kesimpulan Dalam melaksanakan program CSR sebaiknya menghindari metode kerja doing for the community (bekerja untuk masyarakat). Tetapi menggunakan metode kerja doing with community (bekerja bersama masyarakat). Istilah ‚Äúbekerja untuk masyarkat‚ÄĚ cenderung hanya memposisikan masyarakat sebagai objek pasif penerima bantuan. Sedangkan istilah ‚Äúbekerja bersama masyarakat‚ÄĚ cenderung menjadikan masyarakat sebagai subjek yang pasrtisipasinya amat dibutuhkan dalam setiap tahapan program. Metode kerja doing for akan membuat masyarakat pasif, kurang kereatif dan tidak berdaya, bahkan akan menjadikan bergantung pada bantuan dari organisasi pemberi bantuan. Sebaliknya, metode kerja doing with akan merangsang masyarakat untuk aktif dan dinamis dalam menjalankan sebuah program. Ingin masyarakat atau kelompok binaan CSR Kamu antusias terlibat dalam program? Olahkarsa menyediakan jasa konsultasi dan asistensi terkait cara agar masayarakat sasaran program CSR anda bisa terlibat aktif dalam program. Tunggu apa lagi, segera kontak kami! Referensi Jamal, Haerul. “Belajar Dari Kelompok Bu Manik: Partisipasi Masyarakat Dalam Program CSR PT. Pertamina Fuel Terminal Bandung Group.” Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 6.1 (2021) Muslim, Aziz. (2009). Metodologi Pengembangan Masyarakat. Teras. Mardikanto, Totok. (2014). Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi). Alfabeta.
Olahkarsa on
Sustainability

Ancaman Nyata Krisis Iklim Bagi Keberlanjutan Dunia Bisnis

Krisis Iklim menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan dunia bisnis apabila berbagai stakeholder tidak segera bertindak untuk mengatasi ancaman ini. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini dunia tengah dilanda krisis iklim. Hal ini diungkapkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dalam laporannya mengenai situasi iklim terkini pada Senin 20 Maret 2023. Dalam laporan tersebut, krisis iklim telah terjadi sangat cepat yang meningkatkan intensitas dan frekuensi terjadinya cuaca ekstrem di  berbagai wilayah dunia di antaranya adalah gelombang panas yang semakin intens, hujan lebat, kekeringan, hingga siklon tropis. Bahkan kenaikan temperatur bumi saat ini telah mencapai 1,1 ňöC yang mengakibatkan cairnya es kutub utara dan berdampak pada semakin meningkatnya permukaan air laut. Situasi ini tentu menjadi ancaman bagi keberlanjutan sektor bisnis khususnya yang berada di Indonesia. Pasalnya, Indonesia adalah wilayah yang rentan terhadap krisis iklim. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa selama tahun 2022, Indonesia telah mengalami 3.544 bencana. 90% bencana tersebut adalah bencana hidrometeorologi yang dipicu oleh adanya perubahan iklim. Bagaimana Krisis Iklim Mengancam Keberlanjutan Dunia Bisnis? Beberapa ancaman besar krisis iklim bagi keberlanjutan entitas bisnis di antaranya adalah sebagai berikut: 1. Gangguan Pasokan Bahan Baku Cuaca ekstrem yang mengakibatkan banjir dan kekeringan dapat menyebabkan gangguan pada rantai pasokan bahan baku industri. Misalnya, banjir yang merusak wilayah pertanian dapat mengganggu pasokan bahan baku untuk industri pangan. Atau kekeringan berkepanjangan yang membuat gagal panen komoditas yang menjadi bahan baku industri. Gangguan ini dapat mengakibatkan penurunan produksi perusahaan, peningkatan biaya operasional, yang tentu akan berdampak besar bagi keuangan perusahaan. 2. Kerusakan Sarana dan Prasarana Bisnis Bencana akibat krisis iklim juga dapat merusak sarana dan prasarana bisnis yang penting bagi operasional perusahaan. Misalnya adalah banjir dan cuaca ekstrem yang dapat menghambat distribusi bahan baku dan produk dari hulu ke hilir. Dan bagi entitas bisnis yang menjalankan operasi di wilayah pesisir, ancaman nyata yang sedang terjadi adalah naiknya permukaan air laut. yang meningkatkan risiko banjir rob. Bahkan bisa menenggelamkan perusahaan yang berada di wilayah pesisir. Contoh kongkretnya adalah pesisir Jakarta yang menjadi pusat bisnis saat ini tengah benar-benar berada di bawah permukaan laut. Tinggal tanggul-tanggul penahan air saja yang membuat air laut tidak masuk ke daratan. Apabila air laut terus naik akibat krisis iklim yang tidak segera diatasi, sarana-sarana bisnis tersebut akan tenggelam ditelan lautan. 3. Gangguan Pada Stabilitas Pasar Ketika bencana akibat krisis iklim  terjadi, infrastruktur dan fasilitas produksi dapat rusak, pasokan barang dan jasa dapat terganggu, dan aktivitas ekonomi terancam melambat bahkan berhenti. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan harga, kelangkaan pasokan, dan penurunan daya beli masyarakat. Apabila ini terjadi, tentu yang akan merasakan kerugian adalah entitas bisnis sendiri. PROPER Untuk Mengatasi Krisis Iklim Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) adalah program yang bertujuan untuk mendorong entitas bisnis dalam menjalankan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. PROPER dapat menjadi salah satu upaya dalam mengatasi perubahan iklim dengan cara meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan. Selain itu PROPER juga menjadi upaya dalam mengatasi perubahan iklim dengan cara meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap perubahan iklim. Berikut adalah poin-poin PROPER dalam mengatasi krisis iklim: 1. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca PROPER mendorong perusahaan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penggunaan teknologi yang lebih bersih, penghematan energi, atau diversifikasi sumber energi. Langkah-langkah ini membantu mengurangi kontribusi perusahaan terhadap perubahan iklim dan dampak negatifnya. Baca Juga: Penurunan Emisi dalam PROPER 2. Peningkatan Efisiensi Energi PROPER mendorong perusahaan untuk menerapkan praktik hemat energi dalam operasional mereka. Penggunaan energi yang lebih efisien dapat  membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari produksi energi itu sendiri. Dalam jangka panjang, peningkatan efisiensi energi dapat membantu mengurangi eksploitasi terhadap sumber daya alam yang berlebihan dan produksi energi kotor sehingga  memberikan kontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Baca Juga: Kenali Efisiensi Energi dalam PROPER 3. Pengelolaan Limbah yang Baik PROPER menilai pengelolaan limbah perusahaan, termasuk limbah yang berpotensi menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan dan iklim. Dengan mendorong perusahaan untuk mempraktikkan pengelolaan limbah yang baik, PROPER membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari limbah industri dan mencegah pencemaran lingkungan yang dapat memperburuk perubahan iklim. Perusahaan peserta PROPER diminta untuk melakukan prinsip 3R yakni Reduce, Reuse dan Recycle limbah B3 maupun non-B3 yang mereka hasilkan. Semakin banyak limbah B3 dan non-B3 yang perusahaan kurangi, memanfaatkan kembali, dan daur ulang, maka semakin baik perusahaan tersebut dinilai telah melakukan pengelolaan lingkungan dan menanggulangi krisis iklim. Baca Juga: Begini Cara Mengolah Limbah Non-B3 4. Penerapan Praktik Berkalanjutan Melalui PROPER, perusahaan didorong untuk melakukan praktik bisnis yang berkelanjutan secara luas, termasuk penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perlindungan ekosistem lingkungan khususnya wilayah hutan sebagai penyerap emisi. Jika dijalankan dengan baik, maka ekosistem akan terjaga, serta emisi karbon yang menjadi pemicu krisis iklim pun dapat diminimalkan, dan lebih jauh dapat menanggulangi krisis iklim. Kesimpulan Krisis Iklim adalah sebuah ancaman nyata bagi umat manusia tak terkecuali bagi entitas bisnis sebagai penggerak perekonomian. Maka dari itu seluruh entitas bisnis haruslah berupaya untuk menanggulangi krisis iklim ini, yang dalam konteks Indonesia terdapat PROPER sebagai upaya dalam mengelola lingkungan. Tentu bukan hanya sekedar memenuhi formalitas kewajiban semata, namun disertai dengan komitmen dan kesadaran pentingnya menjaga lingkungan, sebab praktik pengelolaan lingkungan untuk menjaga iklim dalam PROPER semata-mata untuk keberlanjutan bisnis itu sendiri. Bagi yang masih bingung dengan pengelolaan bisnis berbasis PROPER, langsung kontak saja kami di Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan terkait PROPER! Referensi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2023). Infografis Bencana Tahun 2022. https://bnpb.go.id/infografis/infografis-bencana-tahun-2022 Hoesung Lee. dkk. (2023). Synthesis Report Of The Ipcc Sixth Assessment Report (AR6). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Olahkarsa on
Kenapa Kita Harus Menjaga Air?
PROPER

Kenapa Kita Harus Menjaga Air?

Air merupakan salah satu unsur paling esensial dalam kehidupan kita. Tanpa air, kita tidak bisa hidup. Air kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk minum, memasak, mencuci, hingga mandi. Air juga kita gunakan untuk menopang perekonomian kita, terutama air yang digunakan oleh para pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga usaha besar macam industri pertambangan dan manufaktur. Memang, hampir 70% Bumi terdiri dari air. Tapi bukan berarti kita bisa semena-mena dalam menggunakan air. 97,5% air yang ada di Bumi adalah air laut yang penggunaannya tidak seefisien air tawar. Artinya, jumlah air yang bisa kita gunakan itu jumlahnya sangat terbatas. Maka, penting sekali bagi kita untuk menggunakan air dengan bijak. Kenapa kita harus menjaga air? Selain karena jumlah air itu terbatas, kita juga harus menghemat air untuk menjaga keseimbangan lingkungan yang kita tinggali. Bukan sekadar menghemat ‚Äúkuantitas‚ÄĚ air saja, namun juga menjaga ‚Äúkualitas‚ÄĚ air dari polutan maupun limbah yang bisa merusak air tersebut. Jika kita tidak bijak dalam menggunakan air, air akan terbuang sia-sia. Ancaman kekeringan bisa terjadi. Kekeringan tersebut bisa menyebabkan matinya area pertanian dan perkebunan. Kekeringan tersebut juga akan menyebabkan hewan ternak tidak bisa hidup. Jika sudah begitu, bagaimana manusia bisa bertahan hidup? Lebih jauh lagi, kekeringan dapat menyebabkan air sungai dan danau jadi surut. Jika air sungai dan danau surut, banyak spesies flora dan fauna punah. Ujung-ujungnya, keanekaragaman hayati di Bumi ini jadi semakin berkurang. Padahal, penting sekali bagi kita untuk menjaga keanekaragaman hayati. Baca juga: Mengenal Keanekaragaman Hayati dalam Proper Menjaga air pun punya manfaat ekonomi bagi kita. Contoh paling sederhana, kita bisa menghemat tagihan air ledeng yang kita gunakan. Penghematan tersebut juga bisa dilakukan oleh perusahaan besar, terutama jika mereka mengembangkan teknologi yang bisa membuat mereka dapat mendaur ulang air kotor yang sudah mereka gunakan untuk bisa digunakan kembali. Upaya menjaga air dalam PROPER Sebesar apapun upaya menjaga air yang sudah kita lakukan, tidak akan cukup jika pemerintah tidak ikut terlibat. Salah satu keterlibatan pemerintah dalam menjaga air adalah melalui program PROPER yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam PROPER, seluruh pesertanya wajib untuk melakukan pengendalian pencemaran air. Perusahaan tidak bisa sembarangan membuang air limbah. Air limbah yang akan dibuang harus melalui titik titik penaatan yang telah ditetapkan. Pada titik penaatan tersebut berlaku baku mutu kualitas air limbah yang diizinkan untuk dibuang ke lingkungan. Untuk memastikan air limbah yang dibuang setiap saat tidak melampaui baku mutu maka perusahaan berkewajiban melakukan pemantauan dengan frekuensi dan parameteryang sesuai dengan izin atau baku mutu yang berlaku. Untuk menjamin validitas data, maka pemantauan harus dilakukan oleh laboratorium terakreditasi. Perusahaan juga harus taat terhadap persyaratan-persyaratan teknis seperti pemasangan alat pengukur debit yang diatur dalam izin atau ketentuan peraturan baku mutu yang berlaku. Selain hal wajib di atas, perusahaan peserta PROPER bisa melakukan upaya ekstra dengan melakukan Konservasi Air dan Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah jika ingin memperoleh predkat PROPER Hijau atau Emas. Konservasi Air dan Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah termasuk dalam kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan alias beyond compliance. Semakin kecil intensitas pemakaian air per produk, maka akan semakin besar nilai yang diperoleh. Demikian juga semakin besar upaya untuk menurunkan beban pencemaran di dalam air limbah yang dibuang ke lingkungan maka akan semakin besar nilai yang diperoleh. Baca juga: Kriteria Penilaian PROPER Ada 2 Kategori, Apa Saja? Implementasinya dalam PROPER Contoh perusahaan yang telah melakukan Konservasi Air dan Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah adalah PT. TIRTA INVESTAMA MAMBAL. Perusahaan air minum tersebut telah melakukan efisiensi air sebanyak 23.328 m3 melalui program Penggunaan air overflow filling 5 gln utk proces rinsing. Pada tahun 2022 yang lalu, sebanyak 3.259 perusahaan peserta PROPER telah melakukan upaya efisiensi air sebanyak 326.624.455,05 m3 dengan program-program yang mereka laksanakan. Jumlah tersebut diprediksi akan semakin meningkat setiap tahunnya seiring semakin banyaknya peserta PROPER dan semakin meningkatnya tingkat kesadaran perusahaan terkait isu lingkungan. Kesimpulan Menjaga air tidaklah mudah. Perlu kesadaran, kolaborasi dan komitmen dari semua pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah, hingga perusahaan untuk menjaga air yang ada di Bumi ini.  Kita pun perlu menjaga air bukan semata-mata supaya bisa menghemat anggaran atau mengejar penghargaan saja. Namun kita harus menjaga air supaya generasi mendatang bisa menikmati air yang bersih untuk kehidupannya kelak. Demikian penjelasan tentang kenapa kita harus menjaga air. Bagi yang masih bingung dengan Konservasi Air dan Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah dalam PROPER, langsung kontak saja kami di Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan terkait PROPER.
Raden Muhammad Wisnu on
Social Mapping: Kunci Keberhasilan CSR Perusahaan
CSR

Social Mapping: Kunci Keberhasilan CSR Perusahaan

Semakin hari, istilah Corporate Social Responsibility atau CSR semakin tidak asing di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena jumlah perusahaan yang melakukan CSR semakin hari semakin banyak. Masyarakat yang merasakan dampak CSR secara langsung pun semakin hari semakin banyak. Nah, bagaimana cara perusahaan membuat program CSR yang baik dan benar supaya tepat sasaran sehingga dana yang dialokasikan tidak mubazir? Simak pembahasannya berikut ini. Social Mapping adalah Kunci Kita beri contoh sederhana berikut ini ya. Klub sepak bola profesional pasti tidak sembarangan bertanding. Para pemain, pelatih, dan manajer menganalisis kelebihan dan kekurangan lawannya sebelum bertanding. Hasil analisis tersebut menentukan strategi apa yang akan dilakukan, formasi menyerang, formasi bertahan, serta daftar pemain yang akan diturunkan. Bisa saja tim sepak bola tersebut ‚Äúcuek‚ÄĚ saja tanpa memikirkan strategi apa-apa. Tapi probabilitas mereka untuk menang biasanya kecil. Nah, Social Mapping atau pemetaan sosial adalah salah satu bentuk strategi yang digunakan perusahaan sebelum membuat program CSR. Pemetaan sosial ini memberi gambaran awal tentang kondisi sosial, ekonomi dan budaya dari kelompok masyarakat yang jadi sasaran CSR perusahaan. Implementasi Social Mapping Dalam praktiknya, Social Mapping akan menghasilkan output berupa jumlah penduduk, komposisi jenis kelamin penduduk, rentang usia penduduk, pekerjaan, tingkat pendidikan, hingga penghasilan. Termasuk data-data sosial budaya seperti adat istiadat hingga kebiasaan dan kearifan lokal masyarakat yang berlaku. Setelah data-data tersebut terhimpun, perusahaan dapat mengetahui urgensi kebutuhan masyarakat sebagai landasan dalam penyusunan program CSR yang dilakukannya. Memang, tanpa melakukan pemetaan sosial pun, CSR akan berjalan, namun tidak akan tepat sasaran. Social Mapping ini bisa dilakukan secara mandiri oleh perusahaan. Bisa juga dengan menggunakan jasa konsultan ahli yang di-hire oleh perusahaan sebagai pihak ketiga. Jika perusahaan menginginkan hasil yang maksimal, lebih baik menggunakan jasa konsultan agar hasilnya lebih akurat dan CSR yang dilakukannya tepat sasaran.  Tahapan Social Mapping Data Social Mapping ini diambil dengan mengkombinasikan data sekunder dan data primer melalui metode field study atau turun langsung ke lapanangan. Dalam field study, tim peneliti akan menggali data dengan melakukan wawacara mendalam (indepth interview), diskusi kelompok atau focus group discussion (FGD), hingga melakukan pengamatan langsung. Tentunya responden yang dipilih tim peneliti tidak boleh sembarangan. Jumlah responden yang diwawancara secara mendalam dilakukan dengan metode yang dinamakan snowballing system. Demikian juga dengan FGD. Orang-orang yang diajak diskusi adalah tokoh masyarakat setempat atau pejabat pemerintahan setempat yang lebih memahami kondisi masyarakat setempat. Sebab, jika responden dan orang yang diajak diskusi tidak tepat, hasilnya pun tidak akan akurat. Tim peneliti pun mengamati kondisi fisik wilayah yang ia teliti seperti wilayah pertanian, wilayah peternakan, kawasan permukiman, situs bersejarah, akses transportasi, hingga kantor pemerintah untuk kemudian dipetakan dalam pemetaan sosial yang dilakukannya. Dalam melakukan Social Mapping, tim peneliti dianjurkan menggunakan acuan AA1000SES (Stakeholder Engagement Standard) dan ISO 26000: 2010 tentang Petunjuk Tanggungjawab Sosial. Baca juga: ISO 26000 Sebuah Panduan dalam Tanggung Jawab Sosial Kesimpulan Hasil pemetaan sosial ini akan digunakan perusahaan dalam merumuskan program CSR yang akan mereka laksanakan layaknya pengamatan yang dilakukan seorang pelatih atau manajer klub sepak bola profesional sebelum bertanding melawan klub lainnya. Dengan melakukan Social Mapping, segala permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dapat dipetakan sehingga program CSR yang dibuat perusahaan dapat berfokus pada hal tersebut. Demikian penjelasan tentang Social Mapping. Bagi yang masih bingung dengan Social Mapping, silakan kontak kami di Olahkarsa agar program CSR yang akan kalian buat bisa lebih tepat guna dan tepat sasaran. Olahkarsa menyediakan jasa terkait Social Mapping, termasuk jasa konsultasi terkait program CSR yang akan dibuat.
Raden Muhammad Wisnu on
4 Langkah dalam Melakukan Stakeholder Engagement
CSR

4 Langkah dalam Melakukan Stakeholder Engagement

Semua bisa membuat program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bagus. Tapi CSR tersebutt tidak akan berjalan dengan baik jika perusahaan tidak melibatkan para stakeholder dalam praktiknya. Nah, pelibatan para stakeholder tersebut istilahnya adalah stakeholder engangement. Stakeholder engangement didefinisikan sebagai praktik bahwa organisasi berusaha untuk melibatkan para stakeholder dengan cara yang positif dalam kegiatan organisasi (Greenwood, 2007 dalam Kinanthi, 2017). Dalam stakeholder engangement, dua aspek penting yang paling sederhana adalah bisnis atau entitas dan stakeholder di dalamnya, keduanya akan menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan dan kesepakatan keduanya akan mengurangi konflik (Ihugba, 2012). Lantas, apa saja langkah-langkah stakeholder engangement itu? Simak ulasannya berikut ini. #1 Identifikasi siapa stakeholder kita Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengidentifikasi siapa stakeholder yang terlibat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Stakeholder adalah pihak yang memiliki kepentingan, baik individu, atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan terhadap organisasi atau isu/permasalahan yang sedang diangkat. Supaya kalian bisa lebih paham, berikut ini pembagian stakeholder beserta contohnya: Stakeholder internal: orang-orang yang memiliki kepentingan langsung dengan perusahaan seperti pemilik perusahaan (Owner), para pemegang saham, direksi, komisaris, hingga para karyawan perusahaan. Stakeholder eksternal: semua pihak yang tidak memilki kepentingan secara langsung dengan perusahaan, namun peran mereka mempengaruhi keputusan yang diambil oleh stakeholder internal. Contohnya, customer/pelanggan dari perusahaan, supplier/vendor yang bekerjasama dengan perusahaan, kalangan akademisi, masyarakat umum, hingga pihak Pemerintah. #2 Berkomunikasi dengan para stakeholder Setelah tahu siapa saja stakeholder kita, tahapan selanjutnya adalah, lakukan komunikasi dengan para stakeholder tersebut. Sebelum mengkomunikasikan CSRnya pada stakeholder eksternal, perusahaan harus menguatkan komunikasinya pada level internal terlebih dahulu. Perusahaan harus melakukan komunikasi internal untuk memastikan mereka satu visi, satu suara, saling memahami, dan saling setuju terkait program CSR yang akan mereka laksanakan. Jika komunikasi pada level internal sudah selesai, perusahaan melanjutkan komunikasinya dengan stakeholder eksternal. Dekati mereka, cari tahu permasalahan yang ada, serta sama-sama diskusikan solusinya. Agar bisa lebih akurat, perusahaan dapat melakukan social mapping supaya solusi dari permasalahan yang ada dapat lebih diatasi dengan akurat. Baca juga: Pemetaan Sosial (Social Mapping) sebagai Landasan Perencanaan Program CSR #3 Bekerjasama dengan para stakeholder Setelah perusahaan tahu permasalahan sosial yang dihadapi perusahaan serta solusinya sudah disetujui bersama, selanjutnya perusahaan harus melaksanakan program CSR berdasarkan temuan tersebut. Dalam pelaksanaannya, perusahaan tidak dapat berjalan sendiri. Ia harus tetap berkomunikasi dan bekerjasama dengan para stakeholder yang disebutkan di atas. Mulai dari level internal hingga level eksternal supaya program CSR yang dibuat dapat lebih tepat sasaran dan lebih tepat guna. Memang, pada praktiknya, perusahaan bisa saja ‚Äúberjalan sendiri‚ÄĚ. Namun bila perusahaan ingin mendapatkan kepercayaan dari para stakeholder, ia harus terus menjalin komunikasi dan kerjasama dengan para stakeholder. Sebab pada level perusahaan, komunikasi adalah bentuk akuntabilitas, transparansi, serta representasi dari perusahaan itu sendiri. #4 Lakukan evaluasi dengan para stakeholder Tahapan terakhir yang harus dilakukan perusahaan dalam stakeholder engangement adalah evaluasi. Perusahaan bersama para stakeholder harus sama-sama mengevaluasi program CSR yang sudah sama-sama mereka buat. PErusahaan dapat mencatat kelebihan dan kekurangan dari program tersebut agar kedepannya, program yang mereka buat dapat lebih baik lagi. Selain itu, tahapan akhir ini penting dilakukan untuk meningkatkan level kepercayaan dari para stakeholder pada perusahaan. Itulah langkah-langkah Stakeholder engagement yang harus dilakukan perusahaan. Bagi yang masih bingung dengan Stakeholder engagement maupun masih bingung dengan CSR, silakan kontak kami di Olahkarsa agar program CSR yang akan kalian buat bisa lebih tepat guna dan tepat sasaran. Olahkarsa menyediakan jasa konsultasi terkait program CSR yang akan dibuat. Daftar pustaka Kinanthi, E. S. (2017). Analisis Penerapan Stakeholder Engagement Melalui Stakeholder Mapping: Studi Kasus pada Spare Part Division Perusahaan Otomotif. Universitas Indonesia.
Raden Muhammad Wisnu on
Pentingnya Melakukan Upaya Penurunan Emisi
PROPER, Sustainability

Pentingnya Melakukan Upaya Penurunan Emisi

Menurut PERMENLHK NO 01 TH 2021 tentang PROPER, emisi adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar. Bahaya emisi bagi manusia Emisi gas dan bahan kimia berbahaya ke udara yang dilakukan oleh kegiatan industri maupun perusahaan manufaktur tidak saja merusak lingkungan saja. Emisi tersebut menurunkan kualitas udara yang punya banyak efek negatif terhadap kesehatan manusia. Sebut saja kanker paru-paru, penyakit jantung, hingga masalah mental. Tidak hanya itu, emisi gas dan bahan kimia berbahya ini memiliki efek negatif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, lho. Pasalnya, emisi gas ini berakibat secara langsung pada anomali cuaca maupun cuaca ekstrem yang bisa kita lihat saat ini. Anomali cuaca tersebut berdampak langsung pada kegiatan ekonomi masyarakat, seperti pertanian, pariwisata, hingga kelautan. Cuaca ekstrem juga memengaruhi kerusakan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, hingga tiang listrik. Pemanasan global yang memicu berbagai bencana secara tidak langsung juga berdampak terhadap ekonomi. Upaya penurunan emisi Lantas, apa upaya yang bisa kita lakukan untuk menurunkan emisi? Sebagai individu, kita bisa melakukan upaya penurunan emisi, lho. Misalnya, dengan menanam pohon karena pohon bisa menyerap dan menyimpan karbon secara alami. Menanam pohon adalah cara termurah untuk meredam emisi karbon. Kita juga bisa melakukan upaya lain dengan mengganti peralatan yang kita gunakan sehari-hari dengan peralatan ramah lingkungan. Misalnya, mengganti lampu yang kita gunakan dengan lampu LED. Lebih jauh lagi, kita dapat menggunakan kendaraan umum alih-alih kendaran pribadi untuk menurunkan emisi karbon. Lebih jauh lagi, kita juga dapat mengganti kendaraan yang kita gunakan dengan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Penurunan Emisi dalam Proper Upaya penurunan emisi yang sudah disebutkan di atas tidaklah cukup. Alasannya, sebagian besar emisi yang sudah ada dihasilkan oleh para pelaku industri alih-alih individu seperti kita. Maka, pemerintah perlu membuat regulasi terkait upaya penurunan emisi untuk menyelamatkan Bumi. Salah satu upaya Pemerintah untuk menurunkan emisi adalah dengan membuat PROPER. Dalam PROPER, Penurunan Emisi termasuk dalam kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan alias beyond compliance. Baca juga: Kriteria Penilaian PROPER Ada 2 Kategori, Apa Saja? Upaya penurunan emisi, baik berupa emisi kriteria polutan maupun emisi dari gas rumah kaca dan bahan perusak ozon. Termasuk dalam lingkup penilaian ini adalah persentase pemakaian energi terbarukan dalam proses produksi dan jasa, pemakaian bahan bakar yang ramah lingkungan. Contoh Penurunan Emisi dalam Proper Contoh perusahaan yang telah melakukan Efisiensi Energi dalam Proper adalah PT. SEMEN PADANG. Pabrik semen pertama di Indonesia ini telah melakukan upaya penurunan emisi dengan Produksi Semen Non-Ordinary Portland Cement (Non OPC) Reguler. Dalam program tersebut, PT. SEMEN PADANG telah melakukan penurunan emisi sebanyak 805.626 Ton CO2eq. Atas upayanya tersebut, PT. SEMEN PADANG berhasil meraih predikat PROPER Hijau. Pada tahun 2022 yang lalu, sebanyak 3.259 perusahaan peserta Proper telah melakukan upaya penurunan semisi sebanyak 112.886.542,35 CO2eq. Dilansir dari Indonesia.go.id, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menyebutkan, penurunan emisi Co2 terus menanjak. Pada 2017, penurunan emisi CO2 mencapai 29 juta ton, lalu di 2018 (40,6 juta ton), 2019 (54,8 juta ton), dan pada 2020 naik menjadi 64,4 juta ton. Pada 2021, penurunan emisi CO2 menjadi 70 juta ton. Kemudian, pada 2022 (91,5 juta ton) dan pada 2023 ditargetkan bisa mencapai 116 juta ton penurunan emisi CO2. Kesimpulan Upaya penurunan emisi tidak bisa dilakukan oleh satu atau doa orang saja. Harus dilakukan oleh seluruh orang di dunia ini agar penurunan emisi bisa terjadi, termasuk oleh perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh dunia. Perusahaan yang melakukan upaya penurunan emisi demi mengejar predikat PROPER Hijau atau penghargaan lainnya tentu tidak salah. Namun perusahaan harus sadar bahwa upaya penurunan emisi bukan sekadar mengejar predikat belaka. Perusahaan harus melakukan upaya penurunan emisi untuk kualitas lingkungan yang lebih baik. Kualitas lingkungan yang lebih baik tentu dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Bagi yang masih bingung dengan Penurunan Emisi dalam PROPER, langsung kontak saja kami di Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan terkait PROPER.
Raden Muhammad Wisnu on
5 FAQ Seputar CSV Beserta Jawabannya
CSV

5 FAQ Seputar CSV Beserta Jawabannya

Istilah Corporate Social Responsibility (CSR) tentu sudah tidak asing di telinga kita. Kita tahu apa maksud dan tujuannya. Manfaatnya juga telah kita ketahui. Bahkan, kebermanfaatannya sudah banyak dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Tapi bagaimana dengan Create Shared Value ? Dijamin, belum banyak yang orang yang mengetahuinya. Apalagi maksud, tujuan, manfaat, serta perbedaannya dengan Corporate Social Responsibility (CSR)? Konsep Create Shared Value (CSV) pertama kali diperkenalkan oleh Michael E. Porter dan Mark R. Kramer pada 2006 sebelum konsepnya mereka sempurnakan pada 2011. Konsep Create Shared Value adalah pengembangan dari konsep Corporate Social Responsibility (CSR) yang memiliki banyak kekurangan dibandingkan CSV. Sekilas, keduanya terlihat sama. Ada sejumlah pertanyaan yang sering ditanyakan banyak orang terkait Create Shared Value? Lantas, apa pertanyaan tersebut? Simak ulasannya berikut ini. FAQ #1 Apakah CSV bentuk baru dari CSR? Banyak orang menganggap Create Shared Value sebagai ‚ÄúCSR yang baru‚ÄĚ. CSV dan CSR adalah strategi bisnis yang perlu dilakukan perusahaan untuk menciptakan efek positif bagi bisnis dan masyarakat di sekitarnya. Keduanya adalah dua hal yang berbeda namun saling melengkapi seperti dua sisi mata koin yang saling bersinggungan. Baca juga: Perbedaan CSR dan CSV, Catat Ya! Jawabannya adalah: CSR adalah bentuk tanggung jawab perusahaan pada lingkungan dan masyarakat sesuai aturan perundangan yang berlaku. Sedangkan CSV adalah bentuk integritas antara perusahaan, lingkungan, dan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. FAQ #2 Apa yang dimaksud ‚ÄúShared Value‚ÄĚ? ‚ÄúShared Value‚ÄĚ atau ‚ÄúNilai Bersama‚ÄĚ adalah konsep utama dari CSV itu sendiri.  ‚ÄúShared Value‚ÄĚ bukan berarti perusahaan sakadar jadi donatur untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial yang terjadi di sekitarnya. Tetapi bagaimana perusahaan dan masyarakat bisa saling bersinergi dan bergantung satu sama lain dalam menghadapi masalah. Hasil akhirnya adalah ‚ÄúShared Value‚ÄĚ atau ‚ÄúNilai Bersama‚ÄĚ ini. FAQ #3 Apakah CSV itu sebuah pemborosan belaka? Tidak sedikit perusahaan yang menganggap CSR sebagai sebuah pemborosan belaka. Demikian juga ketika konsep CSV mulai diperkenalkan oleh Michael E. Porter dan Mark R. Kramer. Jika ditelisik lebih lanjut, alih-alih sekadar buang uang, terdapat sejumlah manfaat dari CSV ini, lho! Seperti peningkatan produktivitas, pengambilan keputusan yang lebih cepat, biaya operasional yang lebih rendah, hingga hubungan perusahaan dengan seluruh stakeholder yang lebih baik. FAQ #4 Bagaimana caranya? Menurut Harvard Business School, ada tiga bentuk impelemntasi dari Create Shared Value. Tiga bentuk implementasinya adalah: Reconceiving Product and Market, Redefining Productivity in Value Chain, dan Enabling Local Cluster Development. Baca juga: 3 Bentuk Implementasi Creating Shared Value FAQ #5 Contohnya seperti apa? Konsep antara CSR dan CSV memang membingungkan karena sekilas terlihat sama. Pada praktiknya, ada jumlah perusahaan yang sudah menjalankan CSV namun tidak mereka sadari. Supaya tidak bingung, berikut ini salah satu contohnya. Yakni Program CSV Kampung NanasKu yang dijalankan oleh PT Pupuk Kujang. Pupuk Kujang bahkan berhasil meraih predikat ‚ÄúTOP CSV AWARD 2021‚ÄĚ karena berhasil memajukan komunitas petani nanas di Desa Sarireja, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang hingga punya nilai ekonomi dan sosial yang tinggi. Melalui pembinaan sejak tahun 2012 tersebut, petani nanas berhasil meningkatkan kualitas dan jumlah panen berkali lipat. Bahkan, nanas yang dihasilkan bisa memenuhi kualitas ekspor. Alhasil, terjadi peningkatan taraf hidup petani nanas yang dibina Pupuk Kujang. Selain itu, petani berhasil mengembangkan diri hingga bisa berkomunitas dan membentuk koperasi yang mandiri.  Baca juga: 20 Perusahaan Indonesia yang Menerapkan CSV Versi Olahkarsa Kesimpulan Profit tentunya adalah tujuan setiap perusahaan dimanapun ia berada. Namun, perusahaan tidak boleh melupakan kepekaan sosialnya. Salah satunya dengan menjalankan Corporate Social Responsibility dan Create Shared Value dalam menjalankan bisnisnya untuk masa depan yang lebih baik. Bagi yang masih bingung dengan Create Shared Value, langsung kontak saja kami di Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan terkait Corporate Social Responsibility dan Create Shared Value. Ayo bersama kita jalankan Corporate Social Responsibility dan Create Shared Value untuk masa depan yang lebih baik! DAFTAR PUSTAKA Lapina I., Borkus, I., Starineca, O. 2012. Corporate Social Responsibility and Creating Shared Value: Case of Latvia. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering. 6(8) Porter, M. E., & Kramer, M. R. 2011. Creating Shared Value: How to Reinvent Capitalism and Unleash a Wave of Innovation and Growth. Harvard Business Review Pride. 2015. Megupas CSR dalam Konsep dan Sejarah. Diakses dari http://pride.co.id/2015/01/mengupas-csr-dalam-konsep-dan-sejarah/.
Raden Muhammad Wisnu on
penurunan-emisi-dalam-proper
PROPER

Penurunan Emisi dalam PROPER

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) sudah tidak asing bagi mereka yang bergelut pada bidang lingkungan hidup. PROPER juga tentu tidak asing bagi mereka yang bekerja dalam bidang manufaktur, pertanian, kehutanan, pertambangan, hingga migas. Baca juga: Mengintip Kriteria Pemilihan Peserta dalam PROPER Penurunan Emisi dalam Proper Dalam PROPER, Penurunan Emisi termasuk dalam kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan alias beyond compliance. Upaya penurunan emisi, baik berupa emisi kriteria polutan maupun emisi dari gas rumah kaca dan bahan perusak ozon. Termasuk dalam lingkup penilaian ini adalah persentase pemakaian energi terbarukan dalam proses produksi dan jasa, pemakaian bahan bakar yang ramah lingkungan. Baca juga: Kriteria Penilaian PROPER Ada 2 Kategori, Apa Saja? Aspek Penilaian Penurunan Emisi dalam Proper Dalam Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan (DRKPL), Aspek Penilaian Penurunan Emisi adalah sebagai berikut: Aspek penilaianKriteriaNilaiPenurunan Emisi1. StatusMenjelaskan status beban Emisi yang dihasilkan:a. Total beban Emisi yang dihasilkan di unit bisnis yang dinilai dalam Proper.b. Total beban Emisi yang dihasilkan dari proses produksi/jasa.c. Total beban Emisi yang dihasilkan dari fasilitas pendukung yang berkaitan dengan proses produksi dan jasa.d. Total beban Emisi yang dihasilkan dari kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan proses produksi dan jasa.e. Rasio hasil penurunan Emisi yang dilaporkan dalam Proper dengan total beban Emisi yang dihasilkan0,50,50,50,50,52. Hasil absoluta. Menjelaskan hasil absolut upaya penurunan emisi, yang terdiri dari:i. Memberikan deskripsi kegiatan/program yang dilakukanii. Mengisi tabel absolut sesuai dengan format sebagai berikut (terlampir di tabel selanjutnya)iii. Menggunakan satuan hasil absolut yang samaiv. Tersedia data paling sedikit 4 tahunvi. Tersedia data pada tahun ke-Nvi. Menampilkan anggaran kegiatan/programvii. Menampilkan data penghematan (rupiah) yang berhasil dilakukanb. Hasil absolut didasarkan atas data perhitungan LCA4         1,53. Sertifikasi/PenghargaanMemiliki penghargaan di bidang penurunan emisi di tingkat:a. Nasional; danb. Internasional.   0,51,54. InovasiMemiliki program/kegiatan penurunan emisi yang:a. Mendeskripsikan secara singkat dan teknis inovasi yang dilakukan dengan mengutamakan unsur kebaruan;b. Dapat menunjukan bahwa hasil inovasi menyebabkan terjadinya penurunan biaya atau penghematan (secara kuantitatif);c. Dapat menunjukan bahwa hasil inovasi menyebabkan terjadinya perbaikan lingkungan (secara kuantitatif);d. Dapat mendeskripsikan nilai tambah (value) yang disebabkan oleh inovasi pada tingkat sistem/sub sistem/komponen:i. Perubahan rantai nilai;ii. Penambahan kualitas layanan produk/jasa;iii. Perubahan perilaku2    5. PatenTeknologi yang dikembangkan di bidang penurunan emisi telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang.3Tabel Penilaian Penurunan Emisi Penjelasan tabel absolut penurunan emisi NoKegiatan penurunan emisiHasil absolut energiSatuan (Hasil absolut)Thn N-3Thn N-2Thn N-1Thn NAbsolutAnggaran (Rp)Penghematan (Rp)AbsolutAnggaran (Rp)Penghematan (Rp)AbsolutAnggaran (Rp)Penghematan (Rp)AbsolutAnggaran (Rp)Penghematan (Rp)              Ton              TonTabel Absolut penurunan emisi Ket: 1. Kolom ‚ÄúAnggaran‚ÄĚ diisi anggaran kegiatan per tahun untuk masing-masing program kegiatan yang dicantumkan dalam table absolut 2. Kolom ‚ÄúPenghematan yang dapat dihitung‚ÄĚ diisi total rupiah penghematan yang didapatkan dari masing-masing program kegiatan yang dicantumkan dalam table absolut 3. Tidak mencantumkan anggaran dan penghematan berakibat pada pengurangan nilai 4. Data ‚ÄúThn N‚ÄĚ atau tahun berlangsung sifatnya opsional Terkait hasil absolut: Hasil absolut penurunan emisi dari program Y (BUKAN Pemakaian Energi pada tahun X)  dan diisi nama kegiatan yang unik terkait penurunan emisi yang dilakukan perusahaan Terkait anggaran, Tim Evaluator hanya akan menilai yang ada di tabel ini. Pastikan konsistensi antara tabel ringkasan ini dengan bukti-bukti yang ada Kesimpulan Tabel Penurunan Emisi tentu harus diisi dengan akurat oleh perusahaan jika ingin meraih predikat PROPER Hijau dan Emas. Namun perusahaan harus sadar bahwa Penurunan Emisi yang sesungguhnya bukan pada tabel tersebut, melainkan harus dapat dirasakan secara langsung. Yaitu dengan pengurangan emisi karbon untuk kualitas kehidupan yang semakin lama semakin baik supaya generasi mendatang dapat menikmati Bumi dengan lebih baik. Ayo kita sama-sama berupaya mengurangi emisi! Demikian penjelasan Penurunan Emisi dalam PROPER. Semoga bermanfaat! Bagi yang masih bingung dengan Penurunan Emisi dalam PROPER, langsung kontak saja kami di Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan terkait PROPER.
Raden Muhammad Wisnu on
Kenali Efisiensi Energi dalam PROPER
PROPER

Kenali Efisiensi Energi dalam PROPER

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) sudah tidak asing bagi mereka yang bergelut pada bidang lingkungan hidup. PROPER juga tentu tidak asing bagi mereka yang bekerja dalam bidang manufaktur, pertanian, kehutanan, pertambangan, hingga migas. Baca juga: Mengintip Kriteria Pemilihan Peserta dalam PROPER Efisiensi Energi dalam Proper Dalam PROPER, Efisiensi Energi termasuk dalam kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan alias beyond compliance. Upaya Efisiensi Energi dengan mencakup empat ruang lingkup efisiensi energi, yaitu peningkatan efisiensi energi dari proses produksi dan utilitas pendukung, penggantian mesin atau proses yang lebih ramah lingkungan, efisiensi dari bangunan dan sistem transportasi. Baca juga: Kriteria Penilaian PROPER Ada 2 Kategori, Apa Saja? Aspek Penilaian Efisiensi Energi dalam Proper Aspek penilaianKriteriaNilaiEfisiensi Energi1. StatusMenjelaskan status pemakaian energi:a. Total pemakaian energi di unit bisnis yang dinilai dalam Proper.b. Total pemakaian energi untuk proses produksi/ jasa.c. Total pemakaian energi untuk fasilitas pendukung yang berkaitan dengan proses produksi dan jasa.d. Total pemakaian energi untuk kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan proses produksi dan jasa yang dihasilkan.e. Rasio hasil efisiensi energi yang dilaporkan dalam Proper dengan total pemakaian energi  0,50,50,5 0,50,5 2. Hasil absoluta. Menjelaskan hasil absolut upaya efisiensi energi, yang terdiri dari:i. Memberikan deskripsi kegiatan/program yang dilakukanii. Mengisi tabel absolut sesuai dengan format sebagai berikut (terlampir di tabel selanjutnya)iii. Menggunakan satuan hasil absolut yang samaiv. Tersedia data paling sedikit 4 tahunv. Tersedia data pada tahun ke-Nvi. Menampilkan anggaran kegiatan/programvii. Menampilkan data penghematan (rupiah) yang berhasil dilakukanb. Hasil absolut didasarkan atas data perhitungan LCA4          1,53. Sertifikasi/PenghargaanMemiliki penghargaan di bidang penurunan emisi di tingkat:a. Nasional; danb. Internasional.   0,51,54. InovasiMemiliki program/kegiatan penurunan emisi yang:a. Mendeskripsikan secara singkat dan teknis inovasi yang dilakukan dengan mengutamakan unsur kebaruan;b. Dapat menunjukan bahwa hasil inovasi menyebabkan terjadinya penurunan biaya atau penghematan (secara kuantitatif);c. Dapat menunjukan bahwa hasil inovasi menyebabkan terjadinya perbaikan lingkungan (secara kuantitatif);d. Dapat mendeskripsikan nilai tambah (value) yang disebabkan oleh inovasi pada tingkat sistem/sub sistem/komponen:i. Perubahan rantai nilai;ii. Penambahan kualitas layanan produk/jasa;iii. Perubahan perilaku2    5. PatenTeknologi yang dikembangkan di bidang penurunan emisi telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang.3Tabel Penilaian Efisiensi Energi Penjelasan tabel absolut efisiensi energi NoKegiatan efisiensi energiHasil absolut energiSatuan (Hasil absolut)Thn N-3Thn N-2Thn N-1Thn NAbsolutAnggaran (Rp)Penghematan (Rp)AbsolutAnggaran (Rp)Penghematan (Rp)AbsolutAnggaran (Rp)Penghematan (Rp)AbsolutAnggaran (Rp)Penghematan (Rp)              GJ              GJTabel absolut efisiensi energi Keterangan: 1. Kolom ‚ÄúAnggaran‚ÄĚ diisi anggaran kegiatan per tahun untuk masing-masing program kegiatan yang dicantumkan dalam table absolut 2. Kolom ‚ÄúPenghematan yang dapat dihitung‚ÄĚ diisi total rupiah penghematan yang didapatkan dari masing-masing program kegiatan yang dicantumkan dalam table absolut 3. Tidak mencantumkan anggaran dan penghematan berakibat pada pengurangan nilai 4. Data ‚ÄúThn N‚ÄĚ atau tahun berlangsung sifatnya opsional Terkait hasil absolut: Hasil absolut efisiensi energi dari program Y (BUKAN Pemakaian Energi pada tahun X) dan diisi nama kegiatan yang unik terkait efisiensi energi yang dilakukan perusahaan Terkait anggaran, Tim Evaluator hanya akan menilai yang ada di tabel ini. Pastikan konsistensi antara tabel ringkasan ini dengan bukti-bukti yang ada Kesimpulan Tabel Efisiensi Energi tentu harus diisi dengan akurat oleh perusahaan jika ingin meraih predikat PROPER Hijau dan Emas. Namun perusahaan harus sadar bahwa Efisiensi Energi yang sesungguhnya bukan pada tabel tersebut, melainkan harus dapat dirasakan secara langsung. Yaitu dengan kualitas kehidupan manusia yang semakin lama semakin baik supaya generasi mendatang dapat menikmati Bumi dengan lebih baik. Ayo bijak menggunakan energi! Demikian penjelasan Efisiensi Energi dalam PROPER. Semoga bermanfaat! Bagi yang masih bingung dengan Efisiensi Energi dalam PROPER, langsung kontak saja kami di Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan terkait PROPER.
Raden Muhammad Wisnu on
PROPER

DRKPL: Dokumen Penunjang PROPER

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) sudah tidak asing bagi mereka yang bergelut pada bidang lingkungan hidup. PROPER juga tentu tidak asing bagi mereka yang bekerja dalam bidang manufaktur, pertanian, kehutanan, pertambangan, hingga migas. Baca juga: Mengintip Kriteria Pemilihan Peserta dalam PROPER Apa itu DRKPL? Dalam PROPER, Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan (DRKPL) adalah dokumen yang berisi deskripsi secara ringkas dan jelas tentang keunggulan lingkungan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk penilaian PROPER. DRKPL ini merupakan salah satu saringan penilaian Hijau bagi perusahaan calon kandidat Hijau. Selanjutnya, perusahaan yang memiliki nilai DRKPL di atas nilai rata-rata akan memperoleh predikat PROPER Hijau. Apa saja isi DRKPL? DRKPL teridiri dari 25 halaman yang berisi rangkuman kegiatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Dalam dokumen tersebut memuat penjelasan keunggulan perusahaan, status penggunaan sumber daya, hasil absolut pemanfaatan sumber daya, dan inovasi yang dilakukan. Selain itu perusahaan juga mengaitkan kegiatan yang dilakukan dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGS. Baca juga: Apa itu Sustainable Development Goals (SDGs)? DRKPL berisi bukti-bukti relevan tentang Sistem Manajemen Lingkungan, efisiensi energi, pengurangan dan pemanfaatan limbah B3, pelaksanaan prinsip pengurangan, penggunaan kembali dan daur ulang (Reduce, Reuse, Recycle) limbah padat non-B3, pengurangan pencemar udara, efisiensi air, keanekaragaman hayati, dan program pemberdayaan masyarakat. Bagaimana cara menyusun DRKPL? Ketentuan dokumennya adalah sebagai berikut: Ditulis dalam bahasa Indonesia Jenis file berekstensi *.doc/ *.docx dan *.pdf Ukuran kertas A4 Ukuran huruf 12 Spasi tunggal Jika dokumen terdiri dari lebih dari 25 (dua puluh lima) halaman, maka dikurangi sebanyak 50 poin dari total nilai. Struktur Dokumen Struktur dokumennya adalah sebagai berikut: Aspek penilaianKriteriaI. PENDAHULUAN1.1 Profil Perusahaan1.2 Deskripsi Proses Produksi1.3 Struktur Manajemen Perusahaan1.4 Deskripsi Anggaran Pengelolaan Lingkungan1.5 Keunggulan Perusahaan1.6 Sertifikasi Produk Ramah Lingkungan1.7 Sertifikasi Green Building1.8 Penilaian Daur Hidup Keterangan:Pendahuluan yang menjelaskan keunggulan PerusahaanII. EFISIENSI ENERGI2.1 Status Energi2.2 Hasil Absolut2.3 Sertifikat / Penghargaan2.4 Inovasi2.5 PatenIII. PENGURANGAN EMISI3.1 Status Penurunan Emisi3.2 Hasil Absolut3.3 Sertifikat / Penghargaan3.4 Inovasi3.5 PatenIV. 3R LIMBAH B34.1 Status Limbah B34.2 Nilai Absolut4.3 Sertifikat / Penghargaan4.4 Inovasi4.5 PatenV. 3R LIMBAH PADAT NON B35.1 Status Limbah Padat Non B35.2 Tabel Absolut 3R Limbah Padat Non B35.3 Sertifikat / Penghargaan5.4 Inovasi5.5 PatenVI. EFISIENSI AIR6.1 Status Konsumsi Air6.2 Sertifikat / Penghargaan6.3 Paten6.4 Tabel Nilai Absolut Program Konservasi Air6.5 Penurunan Beban Pencemar: Status Debit Air Limbah6.6 Tabel Hasil Absolut Penurunan Beban Pencemaran Air6.7 Inovasi Penurunan Beban PencemarVII.KEANEKARAGAMAN HAYATI7.1 Status Keanekaragaman Hayati7.2 Inovasi Keanekaragaman Hayati7.3 Penghargaan7.4 PatenVIII. PENGEMBANGAN MASYARAKAT8.1 Status8.2 Nilai Absolut8.3 Penghargaan8.4 Inovasi8.5 PatenStruktur Dokumen DRKPL. Sumber: KLHK Kesimpulan DRKPL harus diisi dengan ketentuan di atas jika perusahaan menginginkan nilai yang maksimal dari penilaian DRKPL tersebut. Bagi yang masih bingung dengan DRKPL, langsung kontak saja kami di Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan terkait PROPER.
Raden Muhammad Wisnu on
mengenal limbah b3
PROPER

Begini Cara Mengolah Limbah Non-B3!

Pastinya di sekitar kalian terdapat barang-barang seperti kaleng bekas sarden, botol bekas minuman, botol bekas saos, hingga kertas dan kardus yang sudah tidak dipergunakan bukan? Nah, barang-barang tersebut dapat dikategorikan sebagai limbah. World Health Organization (WHO) mendefinisikan limbah sebagai sesuatu yang tidak berguna, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Selain barang-barang bekas seperti yang sudah disebutkan di atas, sampah organik seperti sisa makanan yang tidak dikonsumsi juga termasuk pada limbah non-B3. Permen LHK NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN LIMBAH NONBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN sendiri menyebut Limbah non-B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3. Limbah non-B3 memang tidak seberbahaya limbah B3. Namun bukan berarti kita bisa sembarangan membuangnya. Pada skala rumah tangga, sisa makanan seperti sayur mayur dan daging yang tidak diolah dapat menimbulkan bau tak sedap jika dibiarkan begitu saja. Limbahnya juga dapat mengundang berbagai macam penyakit yang dibawa oleh lalat, cacing, dan sebagainya. Demikian juga pada skala yang lebih besar. Seperti pada industri pertanian, perkebunan, manufaktur, hingga pertambangan, limbah non-B3 tak boleh sembarangan dibuang dan diolah. Penyimpanan, pemanfaatan, penimbunan, pengangkutannya pun diatur sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak boleh sembarangan disimpan, ditimbun, diangkut, apalagi dimanfaatkan untuk kepentingan apapun. Jika tidak dikelola dengan baik bisa merugikan manusia. Sisa sampah organik yang sudah disebutkan di atas bisa menyebabkan jamur pada kulit hingga infeksi cacing pita akibat makanan sisa manusia yang tak sengaja dimakan hewan ternak. Makanya, pengelolaannya itu sangat penting. Selain itu, jika tidak diolah dengan baik, limbah non-B3 dapat turut merusak lingkungan. Solusinya bagaimana? Salah satu solusi kecil yang bisa kita lakukan adalah dengan tidak membuang sampah limbah non-B3 dengan sembarangan. Kita juga bisa memisahkan sampah rumah tangga yang ada di sekitar kita sesuai kriterianya masing-masing. Seperti sampah organik, sampah anorganik, sampah kertas, hingga sampah elektronik (termasuk dalam limbah B3). Tindakan tersebut tak hanya bisa menghindarkan kita dari penyakit maupun bermanfaat bagi kelestarian lingkungan saja, tapi punya manfaat ekonomi. Bekas botol, kertas, hingga kardus dapat dijual kembali bukan? Bahan-bahan tersebut pun bisa diolah jadi kerajinan tangan yang berpotensi punya nilai Rupiah yang tinggi. Baca juga: Startup Indonesia di Bidang Pengelolaan Plastik Kontribusi dunia industri dalam pengelolaan limbah non-B3 Pemerintah pun sadar bahwa yang punya kontribusi besar menghasilkan limbah non-B3 bukanlah individu masyarakat seperti kita, melainkan perusahaan-perusahaan besar. Maka, pemerintah membuat aturan perundangan seperti Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup supaya ada regulasi terkait pengelolaaan limbah non-B3. Tak hanya itu, pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat PROPER agar perusahaan bijak dalam mengelola limbah non-B3. Perusahaan peserta PROPER diminta untuk melakukan Reduce, Reuse dan Recycle limbah non-B3 yang mereka hasilkan. Implementasinya sama seperti Reduce, Reuse dan Recycle limbah B3. Penekanan kriteria ini adalah semakin banyak upaya untuk mengurangi terjadinya sampah, maka semakin tinggi nilainya. Selain itu, semakin besar jumlah limbah yang dimanfaatkan kembali, maka semakin besarpula nilai yang diperoleh perusahaan. Baca juga: Kriteria Penilaian PROPER Ada 2 Kategori, Apa Saja? Implementasi Reduce, Reuse dan Recycle limbah non-B3 Contoh perusahaan yang telah melakukan Reduce, Reuse dan Recycle limbah non-B3 dalam PROPER adalah PT INDONESIA POWER – UNIT PEMBANGKITAN SURALAYA. PLTU milik PT Indonesia Power ini telah melakukan program BOSS Komposting Sampah Organik mereduksi limbah non-B3 sebesar 36,67 ton. Tidak hanya itu.  PROPER pun telah berhasil melakukan Reduce, Reuse dan Recycle limbah non-B3 sebanyak 10.442.808,52 ton. Tentunya, kita berharap jumlah tersebut akan terus meningkat setiap tahun seiring semakin banyaknya peserta PROPER dan semakin meningkatnya tingkat kesadaran perusahaan terkait isu lingkungan. Kesimpulan Menyelamatkan Bumi dari krisis lingkungan adalah tujuan yang mulia. Namun, kita tidak boleh sembarangan dalam pelaksanaannya. Sekadar membuang sampah pada tempatnya saja tidaklah cukup. Kita harus memilah sampah yang ada di sekitar kita sesuai peruntukannya, seperti sampah organik, sampah anorganik, sampah kertas, hingga sampah elektronik. Perusahaan pun harus mengelolanya sesuai aturan perundangan yang berlaku. Hal-hal tersebut perlu dilakukan bukan untuk sekadar mencari nilai ekonomi dari pengelolaan limbah maupun mengincar predikat PROPER. Namun pengelolaan limbah yang bijak harus dilakukan agar generasi mendatang dapat menikmati lingkungan Bumi yang lebih baik. Bagi yang masih bingung dengan PROPER, langsung kontak saja kami di Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan terkait PROPER.
Raden Muhammad Wisnu on
Mengenal-Rapid-Environmental-Impact-Assessment-in-Disaster-(1)
Sustainability

Mengenal Rapid Environmental Impact Assessment in Disaster

Apa Itu Rapid Environmental Impact Assessment in Disaster? Rapid Environmental Impact Assessment in Disaster (REA) adalah metode untuk memprediksi dan mengkaji kerusakan lingkungan yang terjadi ketika bencana datang. Metode ini dilakukan sebelum bencana terjadi, saat bencana terjadi, hingga pasca terjadinya bencana. Konsep yang ditawarkan REA, yaitu mengidentifikasi dan memasukkan isu lingkungan ke dalam tahap awal proses tanggap bencana. Harapannya, memprioritaskan masalah lingkungan memungkinkan untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari bencana yang terjadi (Biswas et. al, 2018). Kenapa Rapid Environmental Impact Assessment in Disaster Penting? Setiap tahun, berbagai bencana terjadi di seluruh dunia. Baik bencana yang disebabkan oleh kejadian alam (natural disaster) maupun oleh ulah manusia (man-made disaster). Bencana tersebut tentu memiliki dampak yang sangat besar bagi lingkungan maupun makhluk hidup di dalamnya, termasuk manusia. REA akan menilai dampak lingkungan yang ditimbulkan jika bencana datang, termasuk dampak sosialnya. Dengan adanya REA, kita dapat menilai potensi bencana sebuah wilayah sebelum memulai aktivitas usaha di sana. Pasalnya, REA dapat meminimalisir berbagai risiko dari sebuah bencana. Mulai dari pencegahan, persiapan, respon saat bencana terjadi, hingga recovery pasca bencana. Baca juga: Peran Perusahaan dalam Penanggulangan Bencana Manfaat Rapid Environmental Impact Assessment in Disaster Setiap aktivitas manusia tidak akan pernah lepas dari risiko bencana, termasuk aktivitas komersil yang dilakukan perusahaan. Baik bencana yang disebabkan oleh kejadian alam (natural disaster) maupun oleh ulah manusia (man-made disaster). Dengan melakukan kajian REA sebelum memulai pembangunan, perusahaan dapat meminimalisir kerugian secara materil saat terjadi bencana terjadi. Bahkan perusahaan dapat meminimalisir risiko kecelakaan kerja yang dialami oleh para pekerjanya dengan melakukan kajian dampak lingkungan tersebut. Kenapa? Kajian REA akan menilai risiko gempa bumi atau banjir yang dapat terjadi secara komprehensif seperti gambar di atas. Kajian tersebut nantinya akan mengatur tata letak bangunan, pemilihan bahan baku, dan hal-hal lainnya untuk meminimalisir dampak bencana. Implementasi REA di Indonesia Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara rawan bencana. Tingkat kegempaannya sepuluh kali lipat dibandingkan dengan tingkat kegempaan Amerika Serikat (Arnold, 1986). Dalam kurun waktu 1600-2000 saja terdapat 105 tsunami yang terjadi di Indonesia. 90% di antaranya disebabkan oleh gempa tektonik. 9 % disebabkan letusan gunung berapi dan 1 % disebabkan oleh tanah longsor (Latief dkk, 2000). Hal tersebut belum termasuk bencana yang disebabkan oleh ulah manusia. Dengan mempraktikkan REA, perusahaan dapat meminimalisir kerugian materil saat bencana datang. Bahkan, perusahaan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja maupun korban jiwa saat bencana terjadi. Berkaca dari hal tersebut, sangatlah penting bagi perusahaan di Indonesia untuk melakukan kajian dampak lingkungan sebelum memulai operasionalnya. Kesimpulan Rapid Environmental Impact Assessment in Disaster punya banyak manfaat bagi perusahaan. Mulai dari memimalisir kerugian materil saat bencana terjadi, hingga meminimalisir kecelakaan kerja hingga korban jiwa saat bencana terjadi. Tidak hanya itu, REA pun dapat meminimalisir dampak kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat yang terjadi dapat terjadi ketika bencana terjadi. Metodologi REA pun termasuk mempertimbangkan dampak bencana terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Itulah pembahasan tentang Rapid Environmental Impact Assessment in Disaster (REA). Bagi yang masih bingung dengan REA, langsung kontak saja kami di Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan terkait REA. Ayo bersama kita jalankan REA untuk masa depan yang lebih baik! Daftar Pustaka Arnold, E.P. (1986) Southest Asia Association on Seismology and Earthquake Engineering. Indonesia: Series on Seismology Volume V Biswas. A., Sankar Kr A., Sourvav B., A. Chakraborty. (2018). Rapid Environmental Impact Assessment (REIA): the Perception and Impact of Thermal Power on the Social Ecology of Kolaghat, West Bengal. Journal of Energy Research and Environmental Technology (JERET) Vol 5(2): 38-41. Latief, dkk. 2000. Tsunami Catalog and Zoning in Indonesia. Journal of Natural Disaster Sciences
Raden Muhammad Wisnu on
PROPER

Kenali Sistem Manajemen Lingkungan dalam PROPER

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) sudah tidak asing bagi mereka yang bergelut pada bidang lingkungan hidup. PROPER juga tentu tidak asing bagi mereka yang bekerja dalam bidang manufaktur, pertanian, kehutanan, pertambangan, hingga migas. Baca juga: Mengintip Kriteria Pemilihan Peserta dalam PROPER Sistem Manajemen Lingkungan dalam Proper Dalam PROPER yang diselenggarakan Kementerian Hidup dan Kehutanan, Sistem Manajemen Lingkungan (SML) termasuk dalam kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan alias beyond compliance. Baca juga: Apa itu PROPER? Yuk Kenalan dengan Program Penilaian Peringkat Perusahaan Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam PERMENLHK NO 01 TH 2021 tentang PROPER, suatu unit bisnis dianggap memiliki Sistem Manajemen Lingkungan (SML) jika: Aspek-aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem tersebut diidentifikasi berdasarkan dampak dari kegiatan, produk atau juga yang dihasilkan oleh unit bisnis yang bersangkutan. Jika unit bisnis tersebut merupakan anak perusahaan dari suatu induk korporasi, maka harus dibuktikan bahwa aspek-aspek lingkungan yang dikelola memang spesifik untuk unit bisnis yang bersangkutan. Aspek-aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem manajemen lingkungan mencakup seluruh kegiatan utama dalam unit bisnis yang bersangkutan. Jika cakupan sistem manajemen lingkungan hanya sebagian kecil atau bukan kegiatan utama, maka unit bisnis tersebut tidak dianggap memiliki sistem manajeman lingkungan. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan sendiri terdiri dari: efisiensi energi; penurunan Emisi; efisiensi air dan penurunan beban Air Limbah; pengurangan dan pemanfaatan Limbah B3; pengurangan dan pemanfaatan limbah nonB3; dan perlindungan keanekaragaman hayati; Baca juga: Kriteria Penilaian PROPER Ada 2 Kategori, Apa Saja? Perbedaan Sistem Manajemen Lingkungan dalam ISO 14001 dan PROPER Mungkin kalian bertanya, ‚ÄúApa bedanya Sistem Manajemen Lingkungan dalam ISO 14001 dan PROPER?‚ÄĚ Secara prinsip, keduanya sama. Isi keduanya adalah tentang pengelolaan, pengendalian, dan pemantauan lingkungan. Bedanya, SML dalam PROPER berfokus hanya pada audit kinerja lingkungan yang dilakukan satu tahun sekali. Sedangkan SML dalam ISO 14001 meliputi sistem pegelolaan lingkungan yang lebih komprehensif. PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini adalah program pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh pesertanya, sedangkan ISO 14001 sifatnya sukarela. Audit SML PROPER dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan SML dalam ISO 14001 dilakukan oleh badan sertifikasi independen. Dalam praktiknya, jika peserta PROPER sudah memiliki SML yang sudah disertifikasi, akan mendapatkan nilai bobot yang berbeda dengan SML yang belum disertifikasi.  Sistem Manajemen Lingkungan pada ISO 14001 dapat digunakan pada PROPER, demikian juga sebaliknya. Kesimpulan Sistem Manajemen Lingkungan yang baik tentu harus dikejar perusahaan jika ingin meraih predikat PROPER Hijau dan Emas. Namun perusahaan harus sadar bahwa tujuan akhir Sistem Manajemen Lingkungan yang baik bukan terletak pada PROPER Hijau atau Emas, melainkan terwarisnya lingkungan hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang. Mengutip Dewan Pertimbangan PROPER Prof. Sudharto P. Hadi, MES, Ph.D: ‚ÄúPROPER bukan tujuan, melainkan instrumen. Wahana untuk mewujudkan keberlanjutan dari perusahaan kita dengan cara mensinergikan triple bottom line. Tentu profit dikejar, tapi dampak lingkungan jangan dilupakan dan jangan lupa dengan masyarakat dengan cara membangun sistem yang mengintegrasikan segalanya.‚ÄĚ Bagi yang masih bingung dengan Sistem Manajemen Lingkungan dalam PROPER, langsung kontak saja kami di Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan terkait PROPER.
Raden Muhammad Wisnu on
CSR

Strategi Komunikasi CSR di Wilayah Pedesaan

Corporate Social Responsibility (CSR) tentunya bukan barang baru bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang bisnis. Para pelaku bisnis pastinya berusaha merencanakan, mengawasi, hingga mengevaluasi program CSR dengan sebaik-baiknya sesuai panduan ISO 26000. Artikel ini akan membahas strategi komunikasi CSR di wilayah pedesaan. Baca juga: 7 Subjek Inti ISO 26000 sebagai Rujukan Praktik CSR Namun, praktiknya di lapangan tidaklah semudah itu. Ada begitu banyak kendala dalam melaksanakan CSR karena komunikasi yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu kendala yang komunikasi yang terjadi adalah bahasa. Seringkali, ketika melakukan sosialisasi program CSR pada masyarakat, person in charge (PIC) yang ditunjuk perusahaan menggunakan bahasa yang terlalu sulit untuk dipahami oleh masyarakat setempat meskipun PIC yang ditunjuk menguasai bahasa daerah setempat. Kendala komunikasi yang terjadi di lapangan pun bukan sekadar komunikasi verbal saja, namun juga komunikasi non-verbal seperti gestur tubuh hingga pakaian yang digunakan. Hal ini penting dilakukan karena menurut menurut Albert Mehrabian, 93% dari semua makna sosial dalam komunikasi diperoleh dari isyarat-isyarat nonverbal. (Mulyana,2012:351) Bisa jadi, masyarakat yang diberi penyuluhan oleh perusahaan merasa tersinggung dengan komunikasi non-verbal yang dilakukan oleh PIC yang ditunjuk sehingga masyarakat mengabaikan apapun pesan yang dilakukan oleh PIC yang ditunjuk. Sekalinya mereka tersinggung, hal tersebut sulit untuk diperbaiki. Menurut Deddy Mulyana (Mulyana, 2012), dalam komunikasi, sekali Anda mengirimkan pesan, Anda tidak dapat mengendalikan pengaruh pesan tersebut bagi khalayak, apalagi menghilangkan efek pesan tersebut. Prinsip ini seyogyanya menyadarkan kita bahwa kita harus hati-hati untuk menyampaikan pesan pada orang lain, efeknya tidak bisa ditiadakan, meskipun kita berupaya meralatnya. Maka dari itu, strategi komunikasi dalam melakukan program CSR itu penting untuk dilakukan dengan melakukan pendekatan secara sosiologis, antropologis maupun psikologis agar pesannya bisa diterima. Artikel ini akan menjelaskan pentingnya strategi komunikasi dalam dalam melakukan CSR. Strategi Komunikasi Strategi dalam komunikasi adalah cara mengatur pelaksanaan oprasi komunikasi agar berhasil. Terdiri dari perencanaan (planning) dan manajemen (magement) untuk mencapai satu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah, tetapi juga harus menunjukkan taktik oprasionalnya (Abidin, 2015). Termasuk strategi komunikasi dalam CSR di wilayah pedesaan. Pendekatan sosiologi dalam strategi komunikasi Sebagian besar program CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia dilakukan di desa. Nah, secara sosiologis, karakter masyarakat desa tentu berbeda dengan karakter masyarakat di kota besar. Maka, pendekatan komunikasi yang dilakukan pun tentu berbeda. Cara komunikasi yang kita lakukan sehari-hari di kota jangan dilakukan di desa. Sebagian besar kegagalan CSR yang terjadi bukan disebabkan oleh programnya yang jelek atau tidak relevan, melainkan diakibatkan miskomunikasi yang terjadi antara pelaku usaha dengan masyarakat setempat. Maka, penting sekali untuk melakukan sejumlah tahapan komunikasi berikut ini seperti: Lakukan komunikasi dengan kepala desa, lurah, ketua adat, atau tokoh masyarakat yang dituakan sebagai perantara Tunjukkan surat jalan atau izin Cari tahu tentang karakter masyarakat desa tersebut. Sebisa mungkin gunakan bahasa verbal yang sopan Patuhi segala adat kebiasaan mereka, sebisa mungkin jika disuguhi makanan atau minuman, cicipi agar mereka tidak tersinggung Jangan sekalipun menggangap eremeh mereka, sekalinya mereka tersinggung, selesai sudah sesuai prinsip komunikasi yang irreversible Kesimpulan Dengan menjalankan tips-tips di atas, niscaya sosialisasi program CSR yang kalian lakukan dapat lebih dimengerti masyarakat sehingga kemungkinan keberhasilan program CSR yang sudah susah-susah dibuat dapat meningkat. Sebagus apapun program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dibuat, semuanya tidak akan berjalan dengan baik jika tidak bisa dikomunikasikan sama sekali. Perusahaan harus menyadari hal tersebut dan mencari solusinya dengan berupaya melakukan strategi komunikasi yang baik dalam CSR dengan berkonsultasi dengan ahli komunikasi agar program CSR yang sudah susah-susah dibuat dapat tersampaikan pada masyarakat dengan tepat tanpa adanya miskomunikasi.   Bagi yang masih bingung bagaimana caranya menyusun ¬†program Corporate Social Responsibility (CSR), atau bingung bagaimana caranya merancang strategi komunikasi dalam CSR yang baik dan benar, langsung kontak saja kami di Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan terkait Corporate Social Responsibility. Demikian ulasan terkait Strategi Komunikasi dalam CSR di Wilayah Pedesaan. Ayo bersama kita jalankan Corporate Social Responsibility untuk masa depan yang lebih baik! Daftar Pustaka Abidin, Yusuf. Zainal. 2015. Manajemen Komunikasi (Filosopi, Konsep, dan Aplikasi). Bandung: Pustaka Setia Mulyana, Deddy. 2012. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Raden Muhammad Wisnu on
Insight

5 Film tentang Lingkungan yang Harus Kamu Tonton

Dilansir dari UN Environment Programme (UNEP), setiap 5 Juni setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pada tahun ini, Hari Lingkungan Hidup Sedunia mengusung tema #BeatPlasticPollution. Artikel ini akan membahas tentang 5 film dengan tema Lingkungan. Baca juga: Mendorong Pembangunan Berkelanjutan melalui Green Lifestyle Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia Hari Lingkungan Hidup Sedunia ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1972. DeTujuagan tujuan untuk menandai pembukaan Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia yang berlangsung 5-16 Juni 1972 di Stockholm. Hari tersebut terus diperingati setiap tahun agar semakin banyak orang yang lebih aware dengan isu penyelamatan lingkungan. Untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kalian bisa memperingatinya dengan nonton film bertema lingkungan, lho! Supaya kalian bisa lebih aware dengan upaya penyelamatan lingkungan. Kita bisa ambil hal-hal positifnya dari film tersebut. Berikut ini merupakan lima rekomendasi film bertema lingkungan untuk ditonton saat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Seaspiracy (2021) Pada tahun 2021 yang lalu, Netflix telah merilis sebuah film dokumenter yang berjudul Seaspiracy. Film dokumenter ini intinya berisi tentang kerusakan lautan akibat serakahnya umat manusia adalam mengelola industri perikanan. Tidak hanya itu, film dokumenter ini pun menyoroti permasalahan lingkungan seperti sampah plastik yang membanjiri lautan yang ujung-ujungnya merusak lingkungan. Ayo, mulia sekarang kita kurangi sampah plastik supaya kerusakan lingkungan bisa kita kurangi! Kalau mau nonton film tersebut kalian bisa menontonnya secara langsung di Netflix. The Smog of the Sea (2017) Smog of the Sea adalah film dokumenter yang menceritakan perjalanan ekspedisi ahli oseanografi Marcus Eriksen. Marcus dan timnya mengarungi Laut Sargasso di Samudera Atlantik. Dalam ekspedisi tersebut, Marcus dan timnya menemukan banyak sekali sampah di laut, terutama sampah plastik. Sampah plastik tersebut tentu merusak pemandangan. Tak hanya merusak pemandangan, sampah plastik tersebut mengancam keselamatan hewan di laut. Pasalnya, diantara mereka yang mengkonsumsi sampah plastik tersebut. Nah, kalau mau nonton film tersebut kalian bisa menontonnya disini. Finding Nemo (2003) dan Finding Dory (2016) Film animasi besutan Pixar dan Disney ini memang ditujukan untuk anak-anak. Tapi bukan berarti kita tidak bisa belajar banyak dari kedua film ini. Kedua film ini memperlihatkan kejamnya manusia yang telah merusak laut. Mereka meninggalkan bangkai kapal, perabotan rumah tangga, ranjau bekas perang, hingga sampah plastik yang merugikan makhluk hidup di lautan. Tidak sedikit dari ikan, ubur-ubur, sampai burung yang akhirnya gak sengaja memakan plastik maupun sampah-sampah tersebut. Tidak hanya itu, manusia juga telah mencemari lautan dengan membuang limbah sisa industri di lautan. Semuanya telah digambarkan dengan sempurna oleh dua film ini. WALL‚ÄĘE (2008) Kalian pasti sudah tahu atau bahkan sudah menonton film keluaran Pixar yang satu ini kan? Di film ini, manusia terpaksa meninggalkan Bumi dan berkelana hidup nomaden di luar angkasa. Pasalnya, Bumi sudah tidak layak huni lagi karena ulah manusia yang serakah sehingga menyebabkan kerusakan alam yang masif. Makanya mereka meninggalkan Bumi dan hidup nomaden di luar angkasa sampai Bumi dinyatakan aman untuk kembali dihuni. Nah, gak mau kan planet kesayangan kita ini mengalami hal seperti itu? Makanya ayo kita jaga Bumi dari sekarang! Kesimpulan Bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Semakin hari, lingkungannya semakin rusak. Supaya kalian bisa lebih aware tentang lingkungan, coba tonton film-film tersebut ya! Ayo kita sama-sama menyelamatkan lingkungan dari kerusakan yang semakin hari semakin parah. Bagi yang masih dengan isu lingkungan hidup bisa terus baca konten-konten Olahkarsa melalui Blog Olahkarsa dan media sosialnya ya!
Raden Muhammad Wisnu on
Kenali Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat dalam CSR
Community Development, CSR

Kenali Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat dalam CSR

ISO 26000 tentu sudah tidak asing bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang bisnis. Saat ini, dalam menjalankan bisnis, pelaku bisnis harus melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) bukan? Mereka harus merencanakan, melaksanakan, mengawasi, hingga mengevaluasi program CSR yang mereka lakukan tersebut. ISO 26000 adalah panduan untuk melaksanakan CSR tersebut. Baca juga: ISO 26000 Sebuah Panduan dalam Tanggung Jawab Sosial Penerapan tanggung jawab sosial tersebut ada banyak yang dibagi ke dalam 7 (tujuh) core subject sebagaimana yang dijelaskan di atas. Artikel ini akan mengulas Community Involvement and Development atau pemberdayaan masyarakat dalam CSR sesuai panduan ISO 26000 secara khusus. Ruang lingkup pemberdayaan masyarakat Community Involvement and Development atau pemberdayaan masyarakat tentu memiliki ruang lingkupnya sendiri. Menurut Ndraha (2003), ruang lingkupnya terdiri dari: Bidang politik Hal ini diorientasikan agar masyarakat mempunyai bargaining position (daya tawar) yang tinggi apabila berhadapan dengan pihak-pihak terkait, baik pemerintah, kalangan LSM, maupun kalangan swasta yang mempunyai agenda atau proyek di wilayah masyarakat. Daya tawar ini sangat dibutuhkan agar posisi masyarakat tidak menjadi subordinat dihadapan stakeholder yang lain. Bidang ekonomi Pemberdayaan pada lingkup ekonomi, biasanya berhubungan dengan kemandirian dalam penghidupan masyarakat. Dalam hal ini upaya-upaya produktif yang dapat menjadi sumber pendapatan atau menjadi gantungan hidup menjadi fokus dalam lingkup pemberdayaan bidang ekonomi. Bidang sosial budaya Pemberdayaan pada lingkup sosial budaya berhubungan dengan peningkatan kapasitas masyarakat, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Orientasi pemberdayaan pada lingkup sosial budaya ini berkisar pada penguatan soliditas masyarakat, pengurangan kerentanan terhadap konflik, serta penguatan solidaritas sosial. Dalam lingkup ini termasuk juga kesadaran masyarakat terhadap kondisi masyarakat yang plural, baik secara etnik, kepercayaan/agama maupun status sosialnya. Bidang lingkungan Pemberdayaan pada lingkup lingkungan berfokus pada upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan agar terjaga kelestariaannya. Upaya-upaya ini ini hanya bisa dilakukan apabila masyarakat memahami dan peduli terhadap kondisi lingkungan dan keberlanjutannya. Pemahaman dan kepedulian masyarakat ini hanya dapat tumbuh dan berkembang melalui upaya-upaya pemberdayaan. Baca juga: Ketahui 7 Tahapan Community Development! Contoh program pemberdayaan masyarakat Untuk lebih memahami bagaimana implementasi pemberdayaan masyarakatdalam CSR, berikut ini salah satu contoh perusahaan di Indonesia yang telah menjalankan pemberdayaan masyarakatyang telah bekerjasama dengan Olahkarsa: PT. Kimia Farma,Tbk PT Kimia Farma Tbk adalah anak usaha Bio Farma yang berbisnis di bidang farmasi. Program Community Involvement and Development yang dijalankannya adalah Program Olah Limbah Atsiri Center (OLIS). Program inisiatif program CSR dari PT. Kimia Farma,Tbk sebagai komitmen inisiatif berkembang bersama masyarakat. Program ini selaras dengan komitmen PT. Kimia Farma,Tbk untuk mendukung keberlanjutan di aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Program ini merupakan program yang mengintegrasikan potensi yang terdapat di Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar mulai dari potensi limbah cair minyak atsiri dan limbah kering minyak atsiri. Program Olis Center ini bertujuan untuk: Menghadirkan dampak positif bagi masyarakat dan stakeholder Bentuk kontribusi dalam mendukung SDGs sebagai tujuan pembangunan secara global Turut menciptakan lingkungan yang berkelanjutan Bentuk pemberdayaan masyarakatini secara langsung dirasakan bagi masyarakat sekitar dan stakeholdernya. Sebab, program tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat. Bagi Kimia Farma sendiri, program tersebut sebagai wujud komitmen perusahaan untuk mendukung kelestarian lingkungan dan menjadi salah satu rantai pasok perusahaan. Secara teknis, program tersebut memberdayakan masyarakat sekitar dengan mengolah limbah dari hasil penyulingan minyak atsiri menjadi komoditi yang memiliki nilai ekonomi seperti sabun cuci tangan, sabun mandi cair, dan sabun cuci piring. Ketiga produk tersebut diformulasikan dari bahan dasar hidrosol minyak atsiri nilam yang dapat menjaga kelembaban kulit dengan aroma segar. Program tersebut sudah mencakup keempat ruang lingkup pemberdayaan masyarakat yang sudah disebutkan di atas. Dilansir dari KimiaFarma.co.id, Data menyebutkan pula bahwa pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan Creating Shared Value (CSV) tersebut dapat dirasakan kepuasannya oleh masyarakat dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 78,50%. Kesimpulan Corporate Social Responsibility saat ini menjadi aspek penting perusahaan yang dapat meningkatkan nilai (value) dan reputasi perusahaan di masyarakat seperti yang sudah disebutkan di atas. Selain itu, dengan melaksanakan Corporate Social Responsibility, terutama Community Involvement and Development atau pemberdayaan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi dalam membangun peradaban melalui program-program yang memberdayakan masarakat. Perusahaan harus sadar bahwa CSR tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban saja, tapi sebagai tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat untuk masyarakat yang lebih baik lagi. Itulah ruang lingkup pemberdayaan masyarakat dalam Corporate Social Responsibility. Bagi yang masih bingung dengan Community Involvement and Development dalam Corporate Social Responsibility, langsung kontak saja kami di Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan terkait Corporate Social Responsibility. Ayo bersama kita jalankan Corporate Social Responsibility untuk peradaban yang lebih baik! DAFTAR PUSTAKA Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kronologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Direksi Cipta
Raden Muhammad Wisnu on
Aspek Lingkungan dalam CSR Sesuai Panduan ISO 26000
Sustainability

Aspek Lingkungan dalam CSR Sesuai Panduan ISO 26000

Dalam ISO 26000, penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dibagi dalam 7 (tujuh) core subject sebagaimana yang dijelaskan di atas. Artikel ini akan mengulas aspek lingkungan dalam CSR sesuai panduan ISO 26000 secara khusus. Baca juga: ISO 26000 Sebuah Panduan dalam Tanggung Jawab Sosial Aspek lingkungan dalam ISO 26000 ISO 26000 secara spesifik memandu perusahaan untuk lebih peduli terhadap lingkungan dengan seminim mungkin merusak lingkungan dalam setiap kegiatannya. Maka dari itu ISO 26000 dijadikan sebagai panduan CSR dalam upaya penyelamatan lingkungan yang setiap hari semakin parah. Dasar hukumnya di Indonesia Salah satu dasar hukum terkait lingkungan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:  (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Ayat 1 menjelaskan bahwa perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat 2 menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3 menjelaskan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Implementasi lingkungan dalam ISO 26000 Untuk lebih memahami bagaimana implementasi lingkungandalam CSR itu seperti apa, berikut ini dua contoh perusahaan di Indonesia yang telah menjalankan upaya penyelamatan lingkungan sesuai CSR: PT Telkom Indonesia (Persero) PT Telkom Indonesia (Persero) adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Program tersebut adalah Konservasi Hutan Binaan Digital yang memberi bantuan restorasi dan konservasi hutan pada lahan kritis di Indonesia yang saat ini luasnya mencapai 14 juta hektar Tujuannya untuk mengembalikan fungsi alam sebagai media pengatur tata air, perlindungan banjir atau sedimentasi di wilayah hilir, memulihkan dinamika populasi, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. PT Jababeka Infrastruktur PT Jababeka Infrastruktur adalah anak usaha dari PT Kawasan Industri Jababeka Tbk yang bergerak dalam bidang konstruksi dan properti. Program CSR yang dijalankan oleh pihak Jababeka dalam bidang lingkungan adalah dengan mengelola limbah B3 dengan baik, membangun kolam renang yang asri, menanam pohon sebagai penghijauan, dan membangun Jababeka Botanical Garden yang luasnya mencapai 100 Ha. Kesimpulan Aspek lingkungan dalam CSR saat ini harus dipatuhi perusahaan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, perusahaan harus sadar bahwa aspek tersebut bukan sekadar menggugurkan kewajiban semata. Perusahaan harus melakukannya demi masa depan generasi selanjutnya yang lebih baik. Itulah pembahasan Aspek Lingkungan dalam CSR Sesuai Panduan ISO 26000. Bagi yang masih bingung dengan Aspek Lingkungan dalam CSR sesuai Panduan ISO 26000, langsung kontak saja kami di Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan terkait Corporate Social Responsibility. Ayo bersama kita jalankan Corporate Social Responsibility untuk masa depan yang lebih baik!
Raden Muhammad Wisnu on
keanekagaraman hayati dalam PROPER
PROPER

Mengenal Keanekaragaman Hayati dalam Proper

Dilansir dari UN Environment Programme (UNEP), tanggal 22 Mei setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Keanekaragaman Hayati Internasional. Tahun ini, tema Hari Keanekaragaman Hayati Internasional adalah “From Agreement to Action: Build Back Biodiversity” yang artinya “Dari Persetujuan ke Tindakan: Bangun Kembali Keanekaragaman Hayati.” Sejarah Hari Keanekaragaman Hayati Hari Keanekaragaman Hayati Internasional awalnya ditetapkan pada 29 Desember. Namun, pada Desember 2000, Majelis Umum PBB menunda peringatan tersebut menjadi 22 Mei. Keanekaragaman hayati umumnya dipahami sebagai berbagai macam tanaman, hewan, dan mikroorganisme. Mengingat pentingnya pendidikan dan kesadaran publik tentang masalah ini, PBB memutuskan untuk merayakan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional setiap tahun. Mengenal Keanekaragaman Hayati UN Environment Programme (UNEP) mengungkapkan bahwa keanekaragaman hayati dipahami sebagai keanekaragaman tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang luas. Hal tersebut mencakup variasi genetik dalam setiap spesies hewan maupun tumbuhan serta keragaman ekosistem (danau, hutan, sungai dan laut) yang saling berinteraksi di dalamnya. Kenapa keanekaragaman hayati ini penting? Keanekaragaman hayati ini penting karena hilangnya keanekaragaman hayati bisa mengancam kehidupan umat manusia. Hilangnya keanekaragaman hayati dapat menimbulkan zoonosis (penularan penyakit dari hewan ke manusia) seperti yang terjadi pada pandemi Covid-19, sehingga menjaga keutuhan keanekaragaman hayati sangatlah penting. Keanekaragaman hayati pun merupakan pilar umat manusia dalam membangun peradaban. Contohnya, hewan dan tumbuhan adalah sumber makanan utama manusia untuk hidup. Selain itu, hewan dan tumbuhan dijadikan sebagai sumber obat-obatan tradisional oleh manusia. Tanpa mereka, kita tidak bisa hidup. Bayangkan jika setengah dari hewan dan tumbuhan tersebut punah, bagaimana kita akan bertahan hidup? Dampak paling sederhana dari keanekaragaman hayati yang bisa kita lihat secara langsung adalah lebih estetiknya taman hutan kota atau halaman rumah dengan ragam variasi flora dan fauna di dalamnya dibandingkan taman hutan kota atau halaman rumah yang hanya memiliki satu jenis flora dan fauna saja. Selain itu, menjaga keutuhan keanekaragaman hayati penting dilakukan agar generasi mendatang bisa menikmati keanekaragaman flora dan fauna secara langsung, tidak melalui buku atau media lainnya. Keanekaragaman Hayati dalam Proper Dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) yang diselenggarakan Kementerian Hidup dan Kehutanan, keanekaragaman hayati termasuk dalam kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan alias beyond compliance. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam PERMENLHK NO 01 TH 2021 tentang PROPER, penilaian perlindungan keanekaragaman hayati tidak saja dilihat dari jumlah flora dan fauna dalam luasan area yang dijadikan area konservasi keanekaragaman hayati saja, namun mencakup  deskripsi kegiatan/program yang dilakukan, adanya penghargaan di bidang konservasi keanekaragaman hayati baik di tingkat nasional maupun internasional, adanya inovasi dalam program/kegiatan keanekaragaman hayati, maupun adanya teknologi paten dalam bidang keanekaragaman hayati yang dikembangkan oleh perusahaan. Perlindungan keanekaragaman hayati peringkat hijau dan emas Khusus untuk Penilaian perlindungan keanekaragaman hayati dalam peringkat hijau dan emas ini meliputi Konservasi insitu, Konservasi eksitu, serta Restorasi dan rehabilitasi. Konservasi insitu Konservasi insitu, meliputi metode dan alat untuk melindungi spesies, keragaman (variabilitas) genetik dan habitat dalam ekosistem lainnya. Pendekatan insitu meliputi pengelolaan kawasan lindung seperti cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, hutan lindung, sempadanungai, sempadan pantai, kawasan mangrove, terumbu karang, kawasan plasma nuftah dan kawasan bergambut, termasuk pengelolaan satwa liar dan strategi perlindungan sumberdaya di luar kawasan lindung Contoh perusahaan yang telah melakukan konservasi insitu adalah PT Badak Natural Gas Liquefaction dengan melakukan pelestarian hutan alam primer, hutan mangrove (bakau), terumbu karang, sempadan pantai dan kawasan rawa-rawa di wilayahnya. Konservasi eksitu Konservasi eksitu, meliputi metode dan alat untuk melindungi spesies tanaman, satwa liar dan organisme mikro serta varietas genetic di luar habitat atau ekosistem aslinya. Kegiatan yang umum dilakukan antara lain penangkaran, penyimpanan atau pengklonan karena alasan: habitat mengalami kerusakan akibat konversi; dan materi tersebut dapat digunakan untuk penelitian, percobaan, pengembangan produk baru atau pendidikan lingkungan. Dalam metode tersebut termasuk pembangunan kebun raya, koreksi mikrologi, museum, bank bibit, koleksi kultur jaringan dan kebun binatang Contoh perusahaan yang telah melakukan konservasi eksitu adalah rehabilitasi bekantan yang dilakukan Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Banjarmasin. Restorasi dan rehabilitasi Restorasi dan rehabilitasi meliputi metode, baik insitu maupun eksitu, untuk memulihkan spesies, varietas genetik, komunitas, populasi, habitat dan proses-proses ekologis. Restorasi ekologis biasanya melibatkan upaya rekonstruksi ekosistem alami atau semi alami di daerah yang mengalami degradasi, termasuk reintroduksi spesies asli, sedangkan rehabilitasi melibatkan upaya untuk memperbaiki proses-proses ekosistem, misalnya daerah aliran sungai, tetapi tidak diikuti dengan pemulihan ekosistem dan keberadaan spesies asli. Contoh perusahaan yang telah melakukan restorasi dan rehabilitasi adalah restorasi hutan mangrove yang dilakukan Pertamina Gas Operation Kalimantan Area Kesimpulan Menurut Sutoyo, akademisi Unitri, ‚ÄúIndonesia merupakan satu diantara pusat keragaman hayati terkaya di dunia, sehingga Indonesia disebut sebagai negara mega-diodiversity yang artinya mempunyai banyak keunikan genetiknya, tinggi keragaman jenis spesis, ekosistem dan endemisnya‚ÄĚ sehingga penting bagi kita untuk menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. Salah satunya adalah dengan penilaian perlindungan keanekaragaman hayati dalam PROPER. Demikian penjelasan Keanekaragaman Hayati dalam Proper. Semoga bermanfaat! Bagi yang masih bingung dengan keanekaragaman hayati dalam PROPER, langsung kontak saja kami di Olahkarsa. Karena Olahkarsa menyediakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan terkait PROPER.
Raden Muhammad Wisnu on
implementasi evp
Uncategorized

Implementasi EVP: Strategi Bangun Partisipasi Karyawan

Judy N. Muthuri, Dirk Matten dan Jeremy Moon dalam penelitiannya Employee Volunteering and Social Capital: Contribution to Corporate Social Responsibility menyebutkan bahwa kegiatan kesukarelawanan karyawan atau employee volunteering merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan modal sosial (networks, trust and norms). Sebagai bagian dari organisasi (perusahaan), karyawan berhak atas informasi yang berkaitan dengan tata kelola bisnis di perusahaan. Menjadi hal penting bagi perusahaan untuk terbuka tentang tujuan dan tanggung jawab sosial perusahaan, dengan maksud meningkatkan perilaku bertanggung jawab di pihak karyawannya. Berangkat dari upaya mengeksplorasi komitmen tanggung jawab sosial di perusahaan,  employee volunteering program untuk employee social responsibility dalam waktu bersamaan bertujuan untuk menyeimbangkan porsi tanggung jawab sosial perusahaan. Ide tersebut sejalan bahwa tujuan lain dari praktik corporate social responsibility saat ini adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja dan dalam waktu bersamaan memberikan manfaat kepada masyarakat. Konsep strategi menjadi sangat fit apabila disandingkan dengan employee volunteering program untuk menegasakan bahwa EVP merupakan bagian dari CSR. Sehingga dapat dijadikan sebagai landasan serta legitimasi bahwa sesungguhnya aktivitas kesukarelawanan merupakan sebuah praktik bisnis yang normal bukan sebagai praktik yang justru menjadi beban perusahaan. Baca lainnya : Employee Volunteering Program: Komponen Komplementer CSR Perusahaan Employee Volunteering Program (EVP) dapat dikatakan sebagai socially responsible corporation behavior dengan partisipasi karyawan. EVP juga dapat menjadi salah satu bentuk new structural arrangement, yaitu penyesuaian untuk merespon keterbatasan beberapa strategi CSR lainnya. EVP berusaha menyeimbangkan taanggung jawab terhadap akor internal dan eksternal perusahaan. Dalam praktiknya, EVP telah memberikan manfaat bagi banyak pihak yang terlibat seperti masyarakat, karyawan, dan bagi perusahaan sendiri (peningkatan reputasi baik, human resource management, dan meningkatkan modal sosial) (Paco&Nave, 2013:Muthuri et al, 2009). Poin penting yang dapat diambil adalah bahwa pada dasarnya EVP juga dipandang sebagai salah satu strategi bisnis CSR dapat dijadikan sebagai sweet spot antara perusahaan, prioritas, employee interest, dan social needs. Selama ini, aktivitas kerelawanan karyawan belum terdokumentasikan dengan baik oleh perusahaan, terbukti dengan belum terlalu populernya istilah tersebut di Indonesia. Namun beberapa perusahaan di Indonesia telah berhasil mengimplementasikan EVP diantaranya adalah: PT Telkom Indonesia, Tbk Melalui program Ayo Bikin Nyata, PT Telkom Indonesia, Tbk membangun partisipasi karyawannya untuk melahirkan inovasi social project yang menjawab kebutuhan atau permasalahan sosial. Program Ayo Bikin Nyata juga menjadi bentuk partisipasi aktif PT Telkom Indonesia, Tbk melalui karyawannya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Program ini diharapkan dapat membentuk karyawan PT Telkom Indonesia, tbk yang memiliki rasa sosial tinggi, kompetitif, kreatif, dan aktif sehingga mampu menjadi bagian dari perubahan nyata untuk Indonesia, khususnya masyarakat di sekitar tempat tinggal.  2. Employee Volunteerism PT Pertamina Employee volunteerism dilaksanakan pekerja Pertamina untuk membangun jiwa kepedulian sosial dengan membangkitkan semangat mengabdi yang dilaksanakan dalam dua fokus kegiatan utama, yaitu Pertamina Energi Negeri (PEN) di bidang pendidikan dan penanganan bencana alam. Karyawan Pertamina dengan kesadaran pribadinya diberikan kesempatan untuk mendarmabaktikan dirinya menjadi pengajar di sekolah-seolah dasar dan menengah khususnya di wilayah perbatasan, daerah terpencil, dan daerah terisolir. Kegiatan seperti berbagi ilmu, berkreasi serta membantu berbagai sarana pendidikan yang dibutuhkan. Secara tidak langsung Pertamina melalui karyawannya telah turut serta meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Employee volunteerism juga telah melahirkan komunitas Relawan Pertamina Peduli yang berperan aktif, menjadi garda terdepan dalam setiap tanggap darurat bencana. 3. Mining Industri Indonesia (MIND ID) Implementasi EVP oleh MIND ID terangkum dalam program SENYAWA yang dilaksanakan tiga kali dalam setahun. Program Senyawa diinisiasai sebagai wadah bagi karyawan MIND ID untuk turut terlibat dalam kegiatan sosial. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah galang donasi yang kemudian dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur umum seperti fasilitas air bersih, sanitasi, dan pembangunan rumah layak huni bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Risqia Lutfi on
4 Jenis Perkembangan Desa Wisata di Indonesia
Desa Wisata, Insight

4 Jenis Perkembangan Desa Wisata di Indonesia

Popularitas dan trend desa wisata sebagai objek menarik yang dikunjungi oleh wisatawan domestik atau mancanegara. Hal inimembuat masyarakat selaku pengelola utama berlomba ‚Äď lomba membentuk desa wisata dengan mempertajam uniqueness  dari desa wisata tersebut. Pada akhirnya, uniqueness dari masing ‚Äď masing desa wisata ini berkembang sesuai dengan berkembangnya zaman. Sehingga muncul jenis ‚Äď jenis pengembangan desa wisata di Indonesia. Kira ‚Äď kira apa saja jenis pengembangan desa wisata yang ada di Indonesia? Baca Lainnya : Mengenal Konsep Desa Wisata Desa Wisata Digital Desa wisata digital merupakan desa wisata yang memanfaatkan teknologi digital pada seluruh proses dan value chain bisnis wisata, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan serta meningkatkan daya saing desa wisata. Menurut United Nation Conference on Trade and Development (2004), akses teknologi informasi didapatkan dari berbagai macam bentuk media seperti telepon genggam, GPS, saluran internet, radio, dan kamera digital. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan standar hidup masyarakat dan membawa perubahan apabila dibarengi dengan peningkatan literasi digital. Masyarakat yang memiliki pengetahuan cukup tentang teknologi informasi akan memanfaatkannya pada berbagai aspek pengembangan wisata, misalnya pemanfaatan internet untuk pengelolaan lingkungan, mencari peluang inovasi, dan pengoptimalan promosi wisata. Pembangunan desa wisata digital dapat dilakukan dengan penerapan strategi revitalisasi pedesaan dan pembangunan desa pintar (smart village) untuk mencapai digitalisasi desa wisata dan pembangunan berkelanjutan (Zhang & Zhang, 2020). Pengembangan desa wisata digital di Indonesia dapat dimulai dengan menyusun rencana strategis pembangunan desa pintar mencakup dimensi subsistem strategis, subsistem sosial, subsistem ekonomi, subsistem sumber daya dan lingkungan, serta sub sistem informasi. Sebagai contoh desa digital yang ada di Indonesia, yakni Desa Wisata Tinalah, Kelurahan Purwoharjo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Wisata Tinalah mengusung konsep penyatuan alam dan nilai-nilai budaya dengan slogan ‚ÄúPesona Alam dan Budaya‚ÄĚ. Sumber : Tampilan Aplikasi “Dewi Tinalah” Desa Wisata Tinalah merupakan pionir desa wisata digital di Indonesia. Digitalisasi Desa Tinalah sudah menjadi fokus sejak tahun 2013. Pengelola Desa Wisata Tinalah memanfaatkan media digital untuk pengelolaan dan promosi desa wisata. Media promosi digital yang digunakan pada awalnya adalah media sosial dan website, namun pada tahun 2020 pihak pengelola telah berhasil berinovasi dan mengembangkan aplikasi bernama ‚ÄúDewi Tinalah‚ÄĚ. Aplikasi ‚ÄúDewi Tinalah‚ÄĚ ini dapat mempermudah wisatawan untuk mengetahui informasi tentang Desa Wisata Tinalah melalui smartphone. Fitur yang terdapat di aplikasi ‚ÄúDewi Tinalah‚ÄĚ meliputi profil desa wisata, agenda terbaru, layanan reservasi, informasi terbaru, digital game, serta e-sertifikat bagi wisatawan yang menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi ‚ÄúDewi Tinalah‚ÄĚ dapat di-download melalui play store atau market store dan kompatibel untuk user Android maupun IOS. Ketersediaan aplikasi ini sangat membantu akses informasi bagi konsumen yang pada akhirnya diharapkan memperkuat positioning Dewi Tinalah di benak konsumen (Winarno & Isnugroho, 2020). Desa Wisata Bahari Wisata Bahari merupakan kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisata bawah laut. Wisata Bahari yang dikembangkan menggunakan pendekatan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat dapat dikemas menjadi Desa Wisata Bahari. Desa Wisata Bahari atau yang selanjutnya disebut Dewi Bahari merupakan program yang digalakkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka meningkatkan nilai ekonomi serta bentuk perlindungan pada wilayah pesisir dan laut. Potensi utama daya tarik Wisata Bahari dikelompokkan menjadi potensi wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya. Selain itu, terdapat beberapa potensi pendukung yang dapat meningkatkan daya saing wisata antara lain ketersediaan fasilitas dasar serta potensi usaha kelautan dan perikanan yang terintegrasi dengan Wisata Bahari. Contoh pengembangan desa wisata bahari di Indonesia yakni Ekowisata Mangrove Kuale ‚Äď Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Ekowisata Mangrove Kuale ‚Äď Sijuk dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa sebagai upaya pelestarian hutan bakau (Mangrove). Atraksi yang ditawarkan pada destinasi wisata ini antara lain hamparan hutan mangrove dengan lorong sungai, jembatan kayu panjang untuk menyusuri hutan mangrove, susur sungai menggunakan perahu, dan cerita tradisi masyarakat Desa Sijuk. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan di Ekowisata Mangrove Kuale ‚Äď Sijuk antara lain berpetualang sekitar kawasan hutan mangrove, pengamatan pemandangan, dan edukasi pelestarian hutan mangrove. Desa Wisata Hijau Desa Wisata Hijau adalah desa wisata yang mengintegrasikan konsep ekonomi hijau yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial dengan mengurangi risiko ekonomi dan eksploitasi sumber daya yang sudah sangat terbatas. Penggunaan kata ‚ÄúHijau‚ÄĚ mensyaratkan bahwa pengembangan dan pengelolaan kegiatan pariwisata harus dikombinasikan dengan kegiatan pelestarian alam dan budaya dengan menerapkan praktik pariwisata ramah lingkungan. Tujuan utama pengembangan Desa Wisata Hijau adalah untuk mewujudkan pariwisata yang mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pelestarian sumber daya, bukan untuk peningkatan ekonomi dalam jangka pendek saja. Contoh Pengembangan Desa Wisata Hijau di Indonesia: Desa Wisata Hijau Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah Desa Wisata Hijau Bilebante memiliki daya tarik wisata yang erat kaitannya dengan kehidupan perdesaan seperti area persawahan yang luas, budaya masyarakat desa, dan kuliner tradisional yang merupakan produk asli Bilebante. Pada masa awal peresmian, Desa Wisata Hijau Bilebante menawarkan paket bersepeda keliling desa, kelas memasak, dan penginapan. Wisatawan dapat menikmati keindahan desa dengan berbagai pepohonan dan tanaman indah yang masih asri. Ekowisata Ekowisata (ecotourism) atau wisata ekologis adalah jenis pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkaitan erat dengan prinsip konservasi. Ekowisata dapat didefinisikan sebagai perjalanan ke suatu tempat yang masih alami. Wisatawan diajak untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan alam, melihat kondisi alam dari dekat, menikmati ekosistem yang masih terjaga, sehingga memotivasi mereka untuk mencintai alam (Back to Nature). Selain menjaga kelestarian alam, penyelenggaraan Ekowisata juga menjaga keaslian budaya masyarakat setempat dan menjamin keberpihakan kepada masyarakat. Contoh Pengembangan Ekowisata di Indonesia: Desa Wisata Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul Desa Wisata Nglanggeran merupakan salah satu desa wisata terbaik di Indonesia dan diakui di kancah internasional. Secara administratif, Desa Wisata Nglanggeran terletak di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Daya tarik wisata yang ditawarkan di Desa Wisata Nglanggeran antara lain wisata alam, wisata sejarah, situs geologi, budaya, edukasi, dan wisata kuliner. Wisatawan dapat menikmati wisata alam dan geologi dengan melakukan trekkingke Gunung Api Purba, Air Terjun Kedung Kandang, dan Embung Nglanggeran. Gunung Api Purba dengan struktur batuan besar merupakan ikon wisata Desa Nglanggeran yang sudah diakui UNESCO sebagai situs Geopark Global Gunung Sewu
Restu Andini on
Smart Village : Memulai Digitalisasi dari Desa
CSR, Desa Wisata, Insight, Technology

Smart Village : Memulai Digitalisasi dari Desa

Desa Digital merupakan desa yang memanfaatkan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan desanya (Kusuma et al., 2022). Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga kesejahteraan sosial masyarakat dapat terwujud. Program Desa Digital dirancang oleh pemerintah dengan tujuan untuk meminimalkan kesenjangan informasi di wilayah perdesaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Desa Digital menjadi salah satu upaya strategis untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Desa yang ke-17 yaitu ‚ÄúKemitraan untuk Pembangunan Desa‚ÄĚ. Artikel ini akan membahas tentang bentuk digitalisasi dari desa hingga upaya yang dapat dilakukan untuk menuju desa digital. Kontribusi Desa Digital Desa Digital diharapkan dapat berkontribusi pada tercapainya indikator-indikator Desa Berjejaring, antara lain: Terdapat kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional. Tersedia jaringan internet tetap (WiFi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi. Informasi kondisi sosial dan ekonomi desa dapat diakses publik. Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa. Tersedia data SDGs setiap tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa di antaranya adalah pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya desa, serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, pemerintah sangat menganjurkan desa-desa di Indonesia bertransformasi menjadi Desa Digital. Bentuk Digitalisasi Desa Adapun bentuk digitalisasi desa sesuai arahan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencakup: Digitalisasi untuk penyusunan database bagi desa-desa, berbasis pada big data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Database yang telah tersusun dapat dimanfaatkan untuk: Perencanaan pembangunan desa Mendukung pelaksanaan pembangunan desa Monitoring, pengawasan, dan evaluasi pembangunan desa Digitalisasi untuk pengembangan potensi unggulan desa: Pendataan potensi unggulan oleh Pemerintah Desa dan kerja sama E-commerce masuk desa. E-commerce menyelenggarakan pelatihan tentang pengolahan produk serta investasi alat produksi. Digitalisasi untuk mempercepat layanan Pemerintah Desa kepada warga desa. Contohnya pembuatan Surat Keterangan, Surat Kelahiran, dan Surat Kematian. Digitalisasi untuk peningkatan transparasi keuangan dan kegiatan pembangunan desa: lokus, biaya, jumlah kegiatan, dan lain-lain. Upaya yang Dilakukan Menuju Desa Digital Upaya sebuah desa untuk bertransformasi menjadi Desa Digital tentu membutuhkan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, perlu mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Karakteristik desa-desa di Indonesia cenderung belum mampu memenuhi dua kebutuhan utama tersebut. Jaringan infrastruktur berupa internet masih terbatas dan sulit diakses pada beberapa titik. Di sisi lain, kemampuan SDM terutama aparatur, pemangku kepentingan, dan masyarakat desa dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi masih rendah. Seringkali penyelesaian permasalahan ini tidak dapat terjangkau langsung oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah dan sektor swasta yang tersebar di berbagai daerah Indonesia sangat dibutuhkan. Sinergi antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta diyakini mampu mendorong pengembangan desa terutama di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Baca lainnya: Mengenal Konsep Desa Wisata Desa Wisata Digital dan Langkah Strategis Pembangunan Smart Village Pembangunan desa wisata digital dapat dilakukan dengan penerapan strategi revitalisasi pedesaan dan pembangunan desa pintar (smart village) untuk mencapai digitalisasi desa wisata dan pembangunan berkelanjutan (Zhang & Zhang, 2020). Pengembangan desa wisata digital di Indonesia dapat dimulai dengan menyusun rencana strategis pembangunan desa pintar mencakup dimensi subsistem strategis, subsistem sosial, subsistem ekonomi, subsistem sumber daya dan lingkungan, serta sub sistem informasi. Langkah Strategis Pembangunan Smart Village No.DimensiLangkah-Langkah Implementasi1.Subsistem StrategisMemperkuat organisasi dan tata kelola desaMemperkenalkan kebijakan tentang pengembangan desa wisata digitalDemonstrasi percontohan desa wisata digitalMemperkuat SDM yang terampil di bidang teknologi berbasis digitalMelibatkan berbagai aktor yang dapat berkontribusi pada pengembangan desa wisata digitalMenciptakan suasana pengembangan yang kondusif2.Subsistem EkonomiMenjadikan teknologi berbasis digital sebagai dasar untuk pengembangan pariwisata, misalnya penerapan sistem penginderaan jauh dalam pengawasan sumber daya alam dan pengembangan big data pariwisata.Integrasi penerapan TIK secara mendalam pada pengelolaan industri pariwisata.Membangun pusat informasi pariwisata digitalMenumbuhkan merk produk e-commerce desa wisataMengembangkan konsep bisnis baru seperti pemandangan alam digital, kerajinan kreatif, tamasya desa, inovasi hasil pertanian, dan lain-lain.Mengembangkan industri pariwisata baru yang terintegrasi dengan seluruh potensi desa seperti kesehatan, rekreasi, energi, dan lain-lain.3.Subsistem SosialMengandalkan sistem platform berbagi dan pertukaran data untuk mempromosikan integrasi efektif dari sumber daya pariwisata.Mewujudkan hubungan antar aktor dalam pengembangan desa wisata digital.Menampilkan daya tarik wisata pada platform online seperti suasana perdesaan, kesenian yang masih dilestarikan, dokumentasi festival budaya, dan lain-lain.4.Subsistem Sumber Daya dan LingkunganMembangun platform pemantauan ekosistem pedesaanMemperkuat perlindungan lingkungan ekologi yang digunakan sebagai lokasi wisata.Membangun platform pemantauan yang komprehensif untuk permukiman perdesaan yang dapat melindungi sumber daya alam di desa.Pemantauan terhadap polutan dan sumber polusi perdesaan melalui platform tertentu.5.Subsistem InformasiMemperkuat pembangunan infrastruktur yang mendukung jaringan internet di desa wisata.Peningkatan fasilitas penyiaran.Meningkatkan layanan informasi yang disesuaikan dengan karakteristik pariwisata perdesaan dan objek wisata.Mempercepat transformasi digital infrastruktur perdesaan seperti smart farming, smart conservancy, dan lain-lain.Sumber: Diolah dari Zhang & Zhang, 2020 dan Jaelani & Hanim, 2021 Langkah-Langkah Perencanaan Desa Digital
Restu Andini on
Hexahelix : Paradigma Baru Kolaborasi di CSR
CSR, Insight

Hexahelix : Paradigma Baru Kolaborasi di CSR

Program Pengembangan Desa Binaan dilaksanakan dalam bentuk kolaborasi yang sinergis antara berbagai pemangku kepentingan dan berorientasi pada kemandirian masyarakat. Keberhasilan program pengembangan Desa Binaan membutuhkan peran multi aktor dari berbagai sektor. Upaya perubahan sosial dan ekonomi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, pengembangan Desa Binaan melalui Corporate Social Responsibility perlu menerapkan pola kemitraan yang melibatkan sinergi lintas sektor untuk berbagi peran. Tujuannya untuk mendukung terwujudnya Sustainable Development Goals dalam mencapai percepatan perbaikan lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan ekonomi. Baca lainnya : Tipe-tipe Desa Sesuai SDGs Desa, Ternyata Begini Pengelompokannya Perkembangan Model Pentahelix menjadi Hexahelix Pada sebagian besar praktik pengembangan desa di Indonesia, konsep kolaborasi yang diterapkan adalah Model Kolaborasi Pentahelix. Kolaborasi Pentahelix adalah kerangka konseptual dari kolaborasi antara komunitas atau masyarakat, pemerintah, dunia bisnis, akademisi, dan media (Putra, 2019). Model Pentahelix juga dikenal sebagai Konsep ABCGM yaitu Academician, Business, Community, Government, dan Media (Rizkiyah et al., 2019). Namun, saat ini telah berkembang konsep kolaborasi Hexahelix yang merupakan bentuk pengembangan dari konsep Quadruple Helix, Quintuple Helix, dan Pentahelix. Hexahelix menambahkan satu aktor yang memiliki peran vital dan terdampak atau berdampak langsung pada proses pengembangan. Sebagai contoh, dalam upaya mengembangkan Desa Wisata Tanggap Covid-19, pemangku kepentingan yang terlibat mencakup ABCGM ditambah dengan Tenaga Kesehatan (Health) sebagai aktor vital dalam upaya peningkatan aspek kebersihan dan kesehatan di kawasan Desa Wisata. Model Kolaborasi Hexahelix Konsep Hexahelix dapat memaksimalkan peran ganda yang diemban oleh para aktor guna mencapai tujuan bersama (Firmansyah et al., 2022). Kunci utama kesuksesan model ini adalah adanya sinergitas dan komitmen yang kuat antar pemangku kepentingan. Selain untuk memudahkan pencapaian tujuan pengembangan Desa Binaan, Kolaborasi Hexahelix juga membantu mencegah overlapping kebijakan dan program antar pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam pengembangan Desa Binaan, dunia usaha atau perusahaan menjadi lokomotif penggerak sinergitas antar stakeholder dan pengembangan masyarakat desa. Adapun 6 komponen yang terlibat dalam pengembangan Program CSR di sebuah desa binaan adalah akademisi, dunia usaha, komunitas atau masyarakat, pemerintah, hukum dan regulasi, serta media. Berikut adalah pembagian peran masing – masing pemangku kepentingan dalam model Academician (Akademisi) Akademisi berperan sebagai konseptor melalui penelitian-penelitian yang dilakukan guna memunculkan dan menggali potensi dan peluang pengembangan Program CSR pada Desa Binaan. Akademisi dapat berperan memberikan pandangan dan analisis berdasarkan objektivitas data lapangan mengenai tingkat perkembangan dan formula yang tepat untuk memajukan Desa Binaan. Selain itu, akademisi juga dapat melaksanakan pendampingan Program CSR melalui konsep Tri Dharma Bakti Perguruan Tinggi. Untuk dapat menghasilkan konsep pengembangan Desa Binaan sebagai Program CSR yang sesuai kebutuhan dan mampu menjangkau semua aspek kepentingan, maka akademisi perlu terlibat secara aktif mulai dari pada tahap perencanaan. Business (Dunia Usaha) Pada skema kolaborasi Hexahelix, sektor bisnis cenderung memiliki berbagai macam peran dalam Program Pengembangan Desa Binaan. Sektor bisnis dapat berperan sebagai pendamping selama proses pengembangan Desa Binaan mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Berikut beberapa peran sektor bisnis: Sektor bisnis dapat berperan sebagai enabler yang membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan Desa Binaan. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan(TJSL), sektor bisnis dapat berperan sebagai inisiator pengembangan Desa Binaan. Pendamping desa dan penghubung ke pemerintah atau dinas terkait untuk membantu dalam hal fasilitasi urusan administratif. Membantu akselerasi modal bagi masyarakat desa untuk mengembangkan ekonomi desa. Menghadirkan infrastruktur-infrastruktur teknologi, modal, dan jejaring usaha. Penggerak sosial agar masyarakat desa selalu berada pada satu naungan manajemen pembangunan yang sama, sehingga keberhasilan Desa Binaan lebih terukur. Membantu branding, advertising, dan selling produk unggulan desa. Memberikan edukasi atau pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan diri atau desanya. Community Komunitas dapat berperan sebagai akselerator dan penghubung antar pemangku kepentingan dalam implementasi program Desa Binaan. Komunitas dalam hal ini dapat berupa masyarakat umum atau masyarakat yang memiliki kesamaan minat atau kepentingan terhadap isu tertentu. Komunitas secara aktif ikut serta dalam setiap tahapan pengembangan Desa Binaan. Dalam konsep Desa Binaan, komunitas bukan lagi sebagai objek melainkan subjek proses pembangunan. Komunitas berupa kelompok-kelompok tertentu dapat berkontribusi pada bidang spesifik sesuai dengan rencana strategis pengembangan desa. Sebagai contoh, dalam upaya peningkatan kualitas jagung yang dihasilkan, Kelompok Tani dari suatu desa harus mengikuti penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah/sektor bisnis/akademisi. Government (Pemerintah) Pemerintah dalam Model Hexahelix berperan sebagai regulator yang memiliki fungsi membuat regulasi. Pemerintah dipandang sebagai agen administrasi yang paling bertanggung jawab dalam implementasi pembuatan kebijakan-kebijakan terkait Desa Binaan. Dalam pengembangan Desa Binaan, pemerintah yang pasti terlibat adalah Pemerintah Desa serta Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota apabila diperlukan. Instansi pemerintahan lain yang terlibat dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan desa yang bersangkutan. Misalkan dalam rangka peningkatan kemampuan masyarakat di bidang pariwisata, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah dapat diikutsertakan untuk memberikan pelatihan. Bantuan-bantuan yang dapat diberikan oleh pemerintah antara lain berupa SK pembentukan Desa Binaan, peminjaman fasilitas publik, dan pengadaan pendidikan informal bagi masyarakat. Law and Regulation (Hukum dan Regulasi) Hukum dan regulasi berperan dalam memberikan kepastian hukum dan mengawasi jalannya pengembangan Desa Binaan. Regulasi yang dimaksud termasuk peraturan-peraturan di tingkat pusat dan daerah. Komponen ini banyak berperan pada manajemen dan monitoring program agar seluruh kegiatan yang dilakukan tidak melanggar hukum. Hukum dan regulasi memantau pelaksanaan dan pengelolaan Desa Binaan terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kesejahteraan ekonomi, serta perlindungan lingkungan. Media Media dalam pengembangan Desa Binaan dapat berperan sebagai expander untuk mendukung publikasi dalam promosi dan informasi (Saputra & Ulum, 2022). Media memiliki kemampuan untuk membangkitkan perhatian, memprovokasi aksi, melemahkan penentangan, serta menunjukkan kekuatan komitmen dan dukungan. Dengan adanya peran tersebut diharapkan dapat menyebarkan semangat pembangunan Desa Binaan yang berkelanjutan kepada khalayak luas. Penerapan Model Kolaborasi Hexahelix sebagai dasar membangun sinergitas atas pemangku kepentingan harus dioptimalkan untuk membangun perubahan besar di masyarakat. Dalam upaya mewujudkan visi yang besar, perlu adanya keterlibatan banyak pihak untuk saling berbagi peran demi mencapai tujuan bersama. Membangun kolaborasi dalam setiap tahap mulai dari hulu ke hilir, perencanaan sampai dengan pelaksanaan memperbesar peluang implementasi Desa Binaan berjalan optimal. Oleh karena itu, kolaborasi berbagai elemen yang menggabungkan peran akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, hukum dan regulasi, serta media sangat penting. Apapun peran yang diemban, tujuan yang ingin dicapai tetap satu yaitu bersama-sama membangun perubahan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Olahkarsa on
digitalisasi keberlanjutan bisnis
Insight, Sustainability, Technology

Digitalisasi terhadap Keberlanjutan Bisnis, Distrupsi atau Solusi?

Pandemik COVID-19 setidaknya telah membuka jalan bagi digitalisasi untuk memberikan dampak yang eksponensial tidak hanya terhadap pendidikan, namun secara masif terhadap roda perekonomian baik lokal atau global. Digitalisasi dan keberlanjutan adalah dua dimensi dengan kapasitas inovasi yang berbeda terhadap model bisnis namun saling terkait. Terkait berarti digitalisasi dapat menopang keberlanjutan sebagaimana kesinambungan dapat mempertahankan digitalisasi. Transformasi inovasi berlatar keduanya perlu mempertimbangkan kelayakan berkelanjutan agar tidak hanya perusahaan, namun juga pelanggan dan masyarakat mendapatkan manfaat darinya. Acciarini et al. (2022) menemukan bahwa banyak perusahaan dan pelanggan sadar akan konsekuensi yang luar biasa dari digitalisasi; namun, mereka masih belum yakin mengenai adopsi teknologi baru yang sebenarnya. Analisis menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih matang secara digital memiliki tingkat pertumbuhan pendapatan enam kali lebih tinggi daripada pesaing mereka yang kurang terdigitalisasi. Dampak positif dari hal ini tidak hanya dalam hal kinerja ekonomi; karyawan di perusahaan-perusahaan yang sudah maju secara digital juga melaporkan indeks kesejahteraan di tempat kerja yang 50% lebih besar (Roland Berger dan BDI, 2015). Digitalisasi dapat menghasilkan peningkatan efisiensi sebesar 20% dan peningkatan pendapatan sebesar 20% di tahun-tahun mendatang (Parida et al., 2019). Terlepas dari beberapa keuntungan yang dihasilkan oleh teknologi, ada juga beberapa kekhawatiran, terutama terkait risiko bahwa otomatisasi dapat menggantikan tenaga kerja yang ada, bahwa potensi ketidaksetaraan yang terkait dengan kesenjangan digital dapat meningkat, serta kesehatan dan keamanan publik dapat terganggu (Manyika et al., 2017). Di sisi lain, kegagalan proses digitalisasi dapat menyebabkan potensi kerugian hingga 605 miliar euro bagi industri Eropa. Digitalisasi juga memengaruhi cara perusahaan mengelola hubungan mereka dengan para pemangku kepentingan (Majchrzak et al., 2016). Bahkan, aspek lain yang muncul adalah perhatian terhadap tiga pilar keberlanjutan: ekonomi, sosial, dan lingkungan (Cappa et al., 2020). Secara umum, efek potensial dari teknologi digital baru mengarah pada keselarasan yang lebih baik dengan kebutuhan masyarakat. Selain mesin otomatis dapat mengurangi emisi dan limbah (Bohnsack et al., 2014); big data dapat memberikan kemajuan dalam industri seperti perawatan kesehatan, pertanian, energi, pendidikan, dan mobilitas, sehingga menghasilkan sumber daya berharga yang secara positif terkait dengan kinerja perusahaan (Cappa et al., 2020). Perhatian tidak hanya terpusat pada kinerja ekonomi tetapi juga pada pilar sosial dan lingkungan dari keberlanjutan. Faktanya, setiap perusahaan, dan juga kerangka kerja regulasi, lebih memperhatikan isu-isu lingkungan hidup karena dampak negatif secara keseluruhan yang memiliki implikasi sosial (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014). Selain itu, masalah lingkungan dan sosial merupakan isu-isu penting yang harus diintegrasikan ke dalam pandangan holistik tentang keberlanjutan perusahaan (Joyce dan Paquin, 2016). Dalam konteks yang bergejolak, yang ditandai dengan digitalisasi dan fokus pada keberlanjutan, perusahaan perlu mengembangkan model bisnis yang tepat untuk menciptakan dan menangkap value (Zott dan Amit, 2017). Transformasi Digital Digitalisasi dan transformasi digital lebih terlihat dalam hal perpaduan dan integrasinya dengan sistem fisik dan digital selama pandemi karena COVID-19 meningkatkan gesekan masyarakat terhadap masa-masa sulit dan tidak pasti serta mempercepat proses transformasi digital yang tidak bisa dihindari (Savastano et al., 2022). Banyak perusahaan terpaksa mengadopsi praktik kerja internal baru dan merasakan tekanan yang kuat untuk menawarkan produk melalui saluran digital. Mereka mengalami perubahan besar dan dalam waktu yang sangat singkat mengimplementasikan solusi berbasis teknologi digital. Pada tahap ini, penting untuk mulai berpikir tentang dunia pasca COVID-19 dan, terutama, untuk mengeksplorasi bagaimana kita dapat memanfaatkan dan mengubah tantangan ini menjadi peluang baru, baik dalam bisnis maupun organisasi internal. Faktanya, tantangan yang ditimbulkan oleh transformasi digital, telah muncul sebelum munculnya COVID-19, dan pada dasarnya terfokus pada revolusi industri keempat, yang terkait dengan konsep Industri 4.0, Internet of Things (IoT), dan Web 4.0. Tantangan yang dihadapi adalah disrupsi konsep dan teknologi, serta kecepatan transformasi digital ini. Di era COVID-19, tantangan-tantangan tersebut semakin terlihat, dan sangat penting untuk melibatkan seluruh organisasi dan pemangku kepentingan dalam proses ini (Almeida et al., 2020). Hambatan Transformasi Digital Transformasi Digital diperkirakan akan memiliki dampak besar pada berbagai cabang dan bahkan masyarakat. Dalam industri manufaktur, proses penciptaan nilai berubah ketika teknologi informasi dan komunikasi menyatu dengan proses produksi. Perubahan ini memungkinkan terjadinya peningkatan efisiensi dan model bisnis baru. Namun, banyak perusahaan masih kesulitan untuk mengembangkan transformasi digital sehingga memahami hambatan yang menghalangi atau bahkan menghentikan adalah sangat penting untuk keberhasilan eksekusi transformasi. Vogelsang et al. (2019) menyimpulkan penghambat utama transformasi dalam gambar berikut. Sousa & Rocha (2019) menyatakan bahwa keterampilan utama untuk transformasi digital yang efektif adalah adanya optimalisasi terhadapa kecerdasan buatan, nano teknologi, robotisasi, internet of things, augmented reality, digitalisasi; dan konteks pembelajaran digital yang utama adalah teknologi seluler, tablet, dan aplikasi ponsel pintar. Brunetti et al. (2020), sejalan dengan Vogelsang et al. (2019), menjelaskan lebih detil tentang langkah-langkah strategis yang dibutuhkan dalam transformasi digital pada gambar 1. Lebih lanjut, ia menyimpulkan bahwa intervensi yang berdiri sendiri tidak cukup untuk mengatasi transformasi digital dari perspektif sistemik dan kontribusi potensial dari setiap kategori pemangku kepentingan untuk mendorong digitalisasi perlu dievaluasi dan dioptimalkan. Baca lainnya: Apakah Transformasi Digital & Transisi Sistem Energi Menipiskan Intensitas Karbon Perusahaan & Industri? Kesiapan Indonesia dalam Digitalisasi dan Keberlanjutan Bisnis Penetrasi Internet Indonesia adalah yang tertinggi di ASEAN dengan lebih dari 80% total populasi dapat mengakses internet, lebih dari 100 juta pengguna sosial media dan lebih dari 50 juta pengguna e-commerce. Sedangkan rasio pertumbuhan pasar e-commerce sedikit di atas 20% per tahunnya. Pemasaran digital, khususnya melalui Google Ads, Facebook Ads dan Instagram Ads, jugamendapati rasio yang sama. Selain fokus pada transisi energi berkelanjutan, Indonesia juga memiliki Permintaan untuk pembiayaan berkelanjutan terus meningkat. Menurut laporan e-Conomy SEA 2022, ekonomi digital Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai GMV US$77 miliar, dan diproyeksikan akan mencapai US$130 miliar pada tahun 2025 dengan CAGR 19%. Pada tahun 2030, diperkirakan akan tumbuh lebih dari tiga kali lipat, menjadi US$220 miliar hingga US$360 miliar. Di tengah faktor eksternal dan tantangan ekonomi global, estimasi kenaikan GMV ini menjadi feasible karena eksistensi startup yang tangguh dan para pendirinya terus menawarkan berbagai solusi inovatif yang berdampak positif pada masyarakat. Pengembangan infrastruktur dan teknologi digital Melalui Menteri Komunikasi dan Informatika, ada 3 tujuan utama yang akan direalisasikan yaitu pembangunan infrastruktur hulu yang lengkap, pusat data nasional (PDN), dan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT). Lebih lanjut, untuk menunjang operasional untuk infrastruktur digital hulu, kabel serat optik, Base Transceiver Station (BTS) akan dibangun, serta satelit SATRIA-1 dan Hot Backup Satellite (HBS) akan segera dioperasikan pada kuarter kedua tahun 2023. Pemerintah Melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menargetkan 30 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia mengadopsi digitalisasi pada tahun 2023 untuk mengembangkan bisnis mereka. Saat ini tercatat 19 juta UMKM yang sudah masuk ke dalam ekosistem digital dan 11 juta UMKM lainnya yang sudah mengantre untuk mengadopsi digitalisasi. Digitalisasi ekonomi di Indonesia, selain telah menghasilkan sembilan unicorn, ada dua Decacorn, atau perusahaan dengan kapitalisasi pasar di atas US$10 miliar, yaitu J&T Express dan GoTo. Diantara upaya integrasi digital terlihat pada awal pandemik, perusahaan-perusahaan di Indonesia telah mentransformasikan program CSR mereka menjadi lebih digital demi memperluas upaya pemulihan ekonomi. Program CSR tersebut mencakup pelatihan bisnis digital untuk masyarakat, pelatihan pemasaran digital untuk MSMEs dan pelatihan-pelatihan lain dengan tujuan meningkatkan kapasitas publik dalam menggunakan teknologi digital sebagai salah satu sumber pendapatan saat pandemik (Irawan et al., 2022). Digitalisasi di Indonesia juga telah dilakukan dalam pengelolahan limbah. Kurniawan et al., 2022 menemukan industri pengelolahan limbah mendorong masyarakah menjual sampah mereka secara online melalui Rapel app. Digitalisasi dalam pengaturan sampah ini meningkatkan rasio pengurangan sampah hingga 65%. Tantangan Indonesia dalam Digitalisasi dan Keberlanjutan Bisnis Meskipun terdapat tantangan global berupa resesi global yang akan datang, tren pemulihan ekonomi dapat menjadi stabil, terutama di Indonesia. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat di Indonesia pada tahun 2023 pada kisaran 4,5-5,3% sebelum meningkat menjadi 4,7%-5,5% pada tahun 2024 karena peningkatan konsumsi swasta, investasi, dan kinerja ekspor yang baik. Namun demikian, terlepas dari kenyataan bahwa prospek ekonomi Indonesia pada tahun 2023 cukup menjanjikan, tetap saja masih diperlukan kewaspadaan. Lanskap bisnis Indonesia mungkin akan menghadapi beberapa tantangan di tahun 2023-karena faktor-faktor seperti inflasi, suku bunga yang lebih tinggi, rantai pasokan global yang terganggu, dan dampak perang Rusia-Ukraina yang terus berlanjut, sebagaimana tersebut di gambar 2. Dari 10 ekonomi terbesar di Asia-Pasifik, Indonesia menempati posisi terakhir dalam ketersediaan dan jangkauan 5G. Karena geografi yang tersebar, Indonesia menghadapi tantangan tambahan untuk menjembatani kesenjangan digital dengan wilayah perbatasan yang kurang berkembang. Kecepatan pengimplementasian 5G relatif lambat karena topografi kepulauan negara, peraturan, dan hambatan yang dihadapi operator jaringan seluler dalam menyediakan layanan kepada konsumen, vertikal, atau perusahaan. Jika Indonesia dapat melewati tantangan ini dan beralih ke jaringan yang benar-benar berbasis cloud dengan mengandalkan platform dan proses web-scale, hal ini bisa menjadi perubahan besar – Indonesia akan dapat efektif memberikan layanan apa pun yang diperlukan, kapan pun diperlukan, dan kepada siapa pun yang membutuhkannya. Generasi jaringan berikutnya, 5G juga mengubah jenis layanan yang dapat ditawarkan bisnis, karena perpindahan ke arsitektur 5G yang berbasis cloud memungkinkan mereka untuk memanfaatkan layanan konektivitas yang disesuaikan. Ini memberikan laten yang lebih rendah, throughput yang lebih tinggi, dan kualitas yang lebih baik saat diperlukan. Faktanya, 5G dapat menambahkan 18 hingga 22 persen ke pendapatan perusahaan, dan 6 hingga 9 persen ke pendapatan konsumen pada tahun 2025. Kesimpulan Demi keberlanjutan bisnis dan integrasi yang pesat dengan digitalisasi, pemerintah Indonesia harus memfokuskan pada penanganan infrastruktur digital yang memadai, keterampilan digital, dan akses ke berbagai inisiatif digitalisasi UMKM yang telah dimulai oleh pemerintah. Ketika membahas digitalisasi UMKM, seperti yang diungkapkan oleh Priyono et al. (2020), terdapat tiga model transformasi digital yang harus dipertimbangkan: UMKM dengan tingkat kematangan digital yang tinggi: menggunakan teknologi digital untuk mendigitalisasi organisasi; UMKM yang mengalami kendala likuiditas tetapi memiliki tingkat kematangan digital yang rendah: menggunakan teknologi digital hanya untuk tujuan penjualan dan pemasaran, dan; UMKM dengan literasi digital terbatas tetapi memiliki modal sosial yang tinggi: menggunakan teknologi digital untuk berkolaborasi dengan pihak lain yang memiliki literasi digital yang tinggi. Dalam konteks Indonesia, sebagian besar UMKM yang telah terdigitalisasi tidak memiliki keterampilan digital yang tinggi. Adopsi teknologi digital untuk tujuan produktif di antara UMKM hanya sebesar 22,55%. Oleh karena itu, mengacu pada klasifikasi model transformasi digital yang dikembangkan oleh Priyono dkk., sebagian besar UMKM terdigitalisasi di Indonesia berada dalam kategori kedua Untuk memanfaatkan potensi penuh dari UMKM yang terdigitalisasi, para pelaku UMKM harus didorong untuk menggunakan teknologi digital di luar tujuan pemasaran. UMKM harus dapat menggabungkan teknologi digital untuk tujuan lain, seperti memberikan pengalaman konsumen yang lebih baik, mengembangkan lebih banyak produk dan usaha bisnis, serta membangun jaringan yang solid. Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia tidak hanya terkait dengan aspek teknis digitalisasi. Namun, tantangan yang terkait dengan kurangnya literasi digital lebih berbahaya di antara UMKM di luar wilayah Jawa-Bali. Dengan 4G saat ini menjadi tulang punggung konektivitas seluler di Indonesia, beralih ke 5G dapat memacu ekonomi digital negara melalui peningkatan kecepatan, laten, keandalan, dan efisiensi, sambil akhirnya menawarkan keuntungan biaya lebih dari 4G. Untuk negara kepulauan seperti Indonesia, 5G FWA dapat memberikan internet berkecepatan tinggi ke daerah-daerah di mana kabel tidak dapat mencapai dengan menggunakan gelombang radio untuk mentransfer data ke dan dari perangkat konsumen. Jika konektivitas cepat dapat disampaikan di daerah yang tidak dilayani dan daerah tanpa infrastruktur, semua orang akan dapat berpartisipasi dalam peluang ekonomi dan menjadi bagian dari ekonomi yang terglobalisasi.
Muhammad Khotimul Fadli on
metode participatory rural appraisal
Community Development, Desa Wisata, Insight

Apa itu Metode Participatory Rural Appraisal?

Participatory Rural Appraisal sering diartikan sebagai kajian masyarakat secara partisipatif. Metode ini memungkinkan masyarakat perdesaan bersama-sama menganalisis masalah kehidupan dalam rangka merumuskan perencanaan dan kebijakan. PRA menekankan pada partisipasi dalam keseluruhan kegiatan serta peningkatan kemandirian dan kekuatan internal. Pendekatan PRA melibatkan masyarakat dalam proses pemikiran yang berlangsung selama kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi program. Artikel ini akan membahas tentang metode participatory rural appraisal. Tujuan Mengumpulkan data akurat dan mendalami berbagai informasi yang diperlukan. Memfasilitasi masyarakat untuk memahami kondisi mereka dan lingkungan sekitarnya Memberikan pembelajaran bahwa masyarakat sebagai peneliti bagi pengembangan wilayahnya sendiri. Menghasilkan rancangan program yang sesuai dengan keadaan masyarakat dan lingkungannya. Metode ini dapat dilakukan bersama sama masyarakat dengan pendamping dari luar. Prinsip Implementasi Metode PRA Dalam implementasinya pada pengembangan program di desa Desa dapat dilakukan secara partisipatif. Inisiator pengembangan desa bersama masyarakat menganalisis kondisi dan sumber daya yang tersedia. Inisiator harus mendampingi masyarakat pada setiap tahapan pengembangan tanpa bersifat mendominasi. Pelaksanaan PRA memiliki 5 prinsip dasar yaitu: Participation, aspirasi dan informasi dari masyarakat lokal dalam proses pengembangan sangat esensial sebagai upaya implementasi pembangunan berbasis pendekatan partisipatif. Nilai-nilai yang harus diterapkan adalah engagement dan Teamwork, pemangku kepentingan saling bekerja sama untuk menganalisis kondisi, merumuskan kebijakan yang tepat, dan mencapai tujuan bersama. Masyarakat lokal dengan perspektif pengetahuan tentang kondisi wilayahnya, struktur sosial, dan budaya/tradisi. Pihak luar (sektor swasta, pemerintah, dan lain-lain) dengan perspektif disiplin ilmu dan pengalaman. Flexibilities, kebijakan pengembangan desa menyesuaikan pada sumber daya, waktu, keterampilan pihak yang terlibat, dan variabel-variabel lain yang sifatnya tidak tentu. Tidak ada blueprint secara khusus yang harus diikuti. Optimal Ignorance, harus dapat memprioritaskan apa saja yang dibutuhkan sehingga hasil dapat optimal, efektif, dan efisien. Informasi perlu dikumpulkan sebanyak-banyaknya untuk membantu pembuatan rekomendasi dan keputusan. Triangulation, untuk mendapatkan informasi yang tepat, relevan, dan benar maka perlu menghimpun informasi dari berbagai sumber serta melakukan cross check. Setidaknya ada 3 sumber yang harus digunakan dalam mengkaji suatu topik. Konsep Utama Pilar Metode PRA Implementasi metode PRA atau Participatory Rural Appraisal dapat dilakukan menggunakan konsep yang dilakukan melalui strategi manajemen stakeholder pada community development. Konsep tersebut antara lain : Empowerment, pemberdayaan masyarakat adalah kekuatan. Kepercayaan diri masyarakat diperkuat dengan asimilasi pengetahuan luar dengan pengetahuan lokal masyarakat. Membangun kemampuan masyarakat untuk mengkaji keadaan, mengambil keputusan, dan melakukan koreksi terhadap pengembangan wilayahnya. Respect, dalam PRA pihak luar menjadi seorang murid (learner) dan pendengar (listener) dengan menghargai kemampuan intelektual dan daya analisis masyarakat lokal. Localization, menggunakan sumber daya setempat secara ekstensif dan kreatif, seberapapun terbatasnya. Enjoyment, dilaksanakan dengan santai dan informal agar inisiator/fasilitator menyatu dengan masyarakat sehingga tercipta rasa saling percaya dan terbuka. Inclusiveness, memberikan perhatian lebih pada kelompok rentan seperti masyarakat marjinal (miskin, buta huruf, anak-anak, orang tua, minoritas, dan lain-lain) untuk terlibat dalam setiap prosesnya. Proses Participatory Rural Appraisal (PRA) Proses pelaksanaan motede PRA dilakukan secara menyeluruh dari hulu – hilir. Dimana proses tersebut mencakup perencanaan program, pelaksanaan dan pengorganisasian kelompok, monitoring program, dan evaluasi program. Berikut ini skema implementasi PRA secara umum Baca yang lainnya : Pentingnya Skill Komunikasi Interpersonal dalam Program Pengembangan Masyarakat
Restu Andini on
tips meningkatkan skor esg
ESG

6 Tips Untuk Meningkatkan Skor ESG

Pelaporan terkait ESG (Environment, Social, & Governance) sedang ramai dibicarakan, dimana perusahaan mampu membuktikan dampak positif yang diberikan kepada masyarakat maupun lingkungan. ESG sendiri terdiri dari Environment (misalnya penggunaan sumber daya, polusi, dsb), Social (dampak terhadap masyarakat), dan Governance (misalnya sistem internal perusahaan yang digunakan harus memenuhi kebutuhan stakeholder). Ketiga kriteria ini sangat erat kaitannya satu sama lain. Misalnya, ketika perusahaan memperkenalkan kebijakan internal yang mengarah pada sustainability, hal ini tentunya relevan dengan kriteria lingkungan dan tata kelola. Artikel ini akan membahas tentang enam tips meningkatkan skor ESG perusahaan Anda. Hubungan ESG dengan Sustainability Tentu, ESG terkait dengan keberlanjutan, khususnya tanggung jawab lingkungan dan sosial yang terkait dengan keberlanjutan bisnis. Aspek environment dan social merupakan aspek yang paling relevan dengan keberlanjutan. Sedangkan untuk aspek governance secara tidak langsung terkait dengan keberlanjutan melalui transparansi dan akuntabilitas. Namun, kurang relevan dengan keberlanjutan dibandingkan dengan aspek lingkungan dan sosial. Dalam bisnis, ESG terkait dengan keberlanjutan dikarenakan ESG mampu memprediksi kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang. ESG penting bagi keberlangsungan bisnis karena berfokus membangun hubungan antara perusahaan dengan lingkungan dan para stakeholder. Jika hubungan terbangun kuat antara perusahaan dengan kedua aspek ini, maka secara signifikan akan mampu meningkatkan kemampuan perusahaan di masa depan. Baca lainnya: Apa itu ESG? Pengertian, Sejarah dan Manfaatnya bagi Bisnis Tips untuk Meningkatkan Skor ESG Pada bagian ini akan membahas tentang tips yang dapat diimplementasikan perusahaan Anda untuk meningkatkan kinerja ESG, sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi ESG Key Drivers Perusahaan Langkah pertama dalam membangun strategi ESG yang tangguh adalah dengan mengidentifikasi aspek apa saja dari bisnis Anda yang mampu mendorong kinerja ESG. Dalam hal aspek lingkungan, pendorong utama meliputi penggunaan sumber energi dan air, produksi limbah, dan emisi karbon. Sedangkan untuk sisi sosial, pendorong utama dapat berupa keterlibatan masyarakat, donasi sosial, atau inisiatif lain yang melibatkan masyarakat. Terakhir, pendorong utama dalam aspek tata kelola dapat berupa budaya perusahaan yang positif, proses perekrutan karyawan yang inklusif, pemeriksaan kondisi di seluruh rantai pasok perusahaan. Penilaian materialitas juga dapat digunakan sebagai langkah awal untuk membantu mengetahui dan memahami seberapa penting isu ESG bagi para stakeholder utama perusahaan. Penilaian ini biasanya dilakukan melalui survei. Informas yang diperoleh dari penilaian materialitas mampu menentukan inisiatif ESG mana yang harus dijalankan. 2. Mengumpulkan Lebih Banyak Data Pendukung Setelah faktor pendorong utama ESG perusahaan telah diidentifikasi dan diprioritaskan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan lebih banyak data pendukung. Langkah ini digunakan sebagai pelengkap untk melacak efektivitas program ESG yang kemudian bisa dilaporkan kepada para stakeholder. Data kuantitatif pada bagian ini merupakan data yang paling mudah diverifikasi dan paling mudah dilacak. Namun, beberapa faktor pendorong seperti “budaya perusahaan yang positif” jauh lebih sulit diukur daripada “jumlah penggunaan energi”, sehingga tetap diperlukan data kualitatif. Meskipun demikian, survei merupakan cara terbaik untuk mendapatkan data kuantitatif terkait aspek subjektif dari kinerja ESG perusahaan. Setiap aspek ESG perlu dilakukan pengumpulan data kuantitatif maupun kualitatif, meskipun salah satu aspeknya bukan sebagai prioritas utama untuk meningkatkan kinerja ESG. 3. Mengintegrasikan ESG ke dalam Strategi Bisnis Perusahaan Seiring dengan parahnya perubahan iklim dan masalah sosial lainnya yang menjadi isu global, pentingnya ESG bagi para stakeholder juga akan terus meningkat. Perusahaan harus mempunyai komitmen kuat dalam mengintegrasikan ESG dalam core business perusahaan. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja ESG dan memperkuat skor ESG perusahaan, cara yang terbaik adalah menambahkan metrik ESG ke dalam setiap KPI para manajer di setiap departemen perusahaan. 4. Menetapkan Tujuan Dilaksanakannya ESG Ketika menentukan tujuan ESG, sebaiknya didasarkan pada faktor pendorong utama ESG dan hasil penilaian materialitas. Selain itu, Anda juga bisa menghubungkan tujuan pada aspek lingkungan dengan target iklim yang telah dibuat oleh PBB. Menetapkan tujuan ESG yang ambisius merupakan cara yang tepat untuk menumbuhkan rasa urgensi untuk melaksanakan ESG. Meskipun strategi ESG yang ambisius lebih baik daripada tidak punya tujuan sama sekali, komitmen yang berlebihan juga mampu menguras waktu dan fokus karyawan. Cara yang terbaik untuk memastikan tujuan ESG tercapai adalah dengan menentukan target sementara. Hal ini memungkinkan untuk memprediksi apakah perusahaan berada dijalur yang tepat untuk melaksanakan ESG. 5. Melaksanakan Pelatihan yang Berkaitan dengan ESG Penguatan dari segi kapasitas pengetahuan karyawan tentang ESG juga perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja ESG perusahaan Anda. Hal ini juga mampu menghemat biaya yang dikeluarkan perusahaan. Penguatan kapasitas karyawan ini dapat dilakukan salah satunya dengan cara memberikan pelatihan yang berkaitan dengan ESG. Dalam hal ini, Olahkarsa sebagai penyedia layanan pelatihan terkait dengan CSR juga menyediakan paket pelatihan tentang Environment, Social, & Governance (ESG). Sebagai contoh, Olahkarsa telah melaksanakan pelatihan CSR Partnership Training yang berkolaborasi dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk terkait ESG bersama tim Community Development Center. Pada pelatihan ini tentunya ditemani oleh tenaga ahli Olahkarsa yang sudah expert di bidangnya. Jika perusahaan Anda tertarik untuk melakukan Partnership Training secara private, Anda bisa langsung menghubungi tim Olahkarsa melalui email contact@olahkarsa.com. 6. Membuat Action Plan dan Implementasikan Praktik ESG Setelah seluruh landasan dasar terkait ESG tersebut, selanjutnya perusahaan Anda perlu membuat rencana tindak lanjut dan praktik implementasinya. Mengidentifikasi beberapa inisiatif yang lebih spesifik untuk memenuhi tercapainya tujuan ESG dan tidak lupa untuk menerapkan tanggung jawab disetiap praktiknya. Pembuatan timeline juga harus dilakukan agar tetap fokus terhadap capaian ESG. Kesimpulan Dalam satu dekade terakhir, tren ESG terus menunjukkan peningkatan. Pentingnya peran perusahaan dalam mengatasi krisis iklim juga menjadi perhatian dalam tren ini. Sangat memungkinkan bahwa pelaporan ESG akan diperlakukan sama seperti annual report, financial report. ataupun laporan audit perusahaan yang mengikuti standar global yang berlaku. Meskipun standar dan kerangka kerja baru untuk menilai ESG akan terus bermunculan, komponen-komponen esensinya akan tetap sama. Tanpa harus menunggu lebih lama lagi, sekarang waktunya perusahaan perlu memandag ESG sebagai strategi bisnis yang berkelanjutan. Baca lainnya: CSR, ESG, dan SDGs: Mana yang Terbaik?
Olahkarsa on
dokumentasi inovasi sosial proper
PROPER

Inovasi Sosial: Dokumen Penunjang PROPER

Salah satu indikator yang menjadi bukti suatu perusahaan untuk turut serta dalam menjalankan operasional bisnis perusahaan yang peduli terhadap lingkungan adalah melalui kontribusi menjadi bagian dari PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada kegiatan PROPER, setiap perusahaan berusaha untuk dapat mencapai titik optimum beyond compliance yang diwujudkan melalui peroleh peringkat PROPER EMAS. Artikel ini akan membahas salah satu dokumen penunjang pencapaian PROPER, yaitu dokumen inovasi sosial. Perolehan PROPER EMAS selalu identik dengan adanya salah satu dokumen yang dapat menunjang pencapaian yaitu Dokumen Inovasi Sosial. Lalu, apa maksud dari Inovasi Sosial ? Pengertian Inovasi Sosial Inovasi Sosial merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat menyelesaikan permasalahan/kebutuhan sosial (lebih efektif dibandingkan solusi yang ada saat ini) dan mendorong perbaikan kapabilitas dan hubungan sosial serta pemanfaatan aset dan sumberdaya yang lebih baik melalui model manajemen organisasi; kewirausahaan sosial; pengembangan produk baru, pelayanan, program; dan model pemberdayaan dan peningkatan kapasitas (PermenLHK No 1 Tahun 2021). Unsur – Unsur Inovasi Sosial Unsur – unsur yang terdapat dalam inovasi sosial merupakan beberapa bab yang akan menjelaskan tentang Kebaruan suatu program pemberdayaan; Status inovasi sosial yang mencakup keberlanjutan, scalling/replikasi, perubahan sistemik; Memiliki unsur yang mencakup transfer knowledge, dikembangkan berdasarkan penilaian dampak daur hidup, dan adanya unsur dan daya responsif terhadap kondisi di masyarakat; Efektivitas, menjawab kebutuhan sosial, hingga meningkatkan kapasitas sosial yang diukur melalui penelitian Social Return on Investment (SROI). Berbagai unsur inti dari inovasi sosial dapat dilihat pada grafis berikut ini. Bobot Penilaian Inovasi Sosial Setiap unsur inti yang terdapat dalam inovasi sosial tentunya memiliki bobot penilaian yang berbeda-beda. Bobot penilaian tersebut dapat dilihat dalam diagram berikut ini. Novelty (5 Poin) Memiliki Unsur (6 Poin) Status Inovasi Sosial (9 Poin) Efektivitas (10 Poin) Menjawab Kebutuhan Sosial dan Meningkatkan Kapasitas Sosial (20 Poin) Penilaian Dewan Pertimbangan Proper (50 Poin) Baca lainnya: Apa itu PROPER? Yuk Kenalan dengan Program Penilaian Peringkat Perusahaan Keterkaitan Inovasi Sosial dengan PROPER Keterkaitan Inovasi Sosial dengan PROPER yaitu ketika perusahaan telah mencapai passing grade (nilai batas bawah) Predikat EMAS, maka perusahaan tersebut harus memiliki Dokumen Inovasi Sosial yang membahas mengenai program CSR yang menjadi unggulannya sebagai upaya untuk mendapatkan Predikat PROPER EMAS. Dalam Dokumen Inovasi Sosial tersebut, salah satu metode yang digunakan dalam mengukur dampak program yaitu melalui penelitian SROI dengan bobot nilai mencapai 30%, sehingga mendorong program CSR agar senantiasa dapat memberikan dampak secara komprehensif dan juga berkelanjutan. Pelaksanaan program yang memberikan dampak secara komprehensif dan berkelanjutan juga dapat disesuaikan dengan beberapa unsur dan elemen dari inovasi sosial. Sehingga dengan implementasi program mendapatkan multi benefit baik dari perusahaan untuk mencapai Predikat EMAS, maupun masyarakat yang menjadi sasaran program dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial masyarakat.
Muhammad As'ad Burhanuddin on
metode dalam strategic thinking and planning
Insight

Mengenal Metode Dalam Strategic Thinking and Planning

Pada dasarnya seorang konseptor akan senantiasa berorientasi terhadap tujuan atau goals yang akan dicapai, bukan berdasarkan input yang ada sekarang. Setelah menentukan tujuan, langkah selanjutnya adalah melakukan self reflection untuk mengetahui gap antara tujuan yang akan dicapai dengan input yang dimiliki sekarang. Proses untuk berpikir strategis tentunya tidak dapat dilakukan serta merta saja sehingga dibutuhkan suatu metode atau tools untuk mendukung proses berpikir tersebut. Salah satu teori menarik yang menjelaskan tentang berpikir strategis adalah “Start From the End”. Secara sekilas, yang dimaksud adalah berpikir strategis dimulai dari akhir. Kenapa bisa begitu ? Artikel ini akan membahas tentang salah satu metode yang diterapkan dalam strategic thinking and planning. Pengertian Strategic Thinking and Planning Berpikir Strategis merupakan proses pengembangan dan evaluasi setiap keputusan dan tindakan sehubungan dengan keadaan saat ini dan masa depan. Berpikir strategis juga merupakan kemampuan membuat rencana yang efektif dan sejalan dengan tujuan organisasi dalam situasi tertentu. Berpikir strategis memberikan ulasan terkait dengan masalah kebijakan; Melakukan rencana jangka panjang; Menetapkan tujuan dan menentukan prioritas; dan mengidentifikasi potensi risiko dan peluang. Faktor Sukses Strategic Thinking and Planning Kaufmann menjelaskan bahwa dalam melakukan strategic thinking and planning terdapat 6 critical success factor, hal tersebut diantaranya : Keluar dari zona nyaman. Beberapa hal yang harus dijadikan pedoman adalah challenge wisdom saat ini, challenge asumsi-asumsi yang ada, cari bukti kuat, lakukan identifikasi kenyataan yang baru dan sesuaikan, serta cerminkan dalam model mental anda. Tentukan hasil akhir yang diinginkan. Dalam konsep ‚ÄúBerawal dari Akhir‚ÄĚ, ada istilah mau kemana, dari mana dan caranya bagaimana. Mau kemana versus darimana itulah yang disebut Gap. Gap kemudian berubah menjadi needs, dan needs kemudian berubah menjadi problem. Tentu saja pengertian problem di sini berbeda dengan pengertian keseharian yang merupakan kata lain dari masalah. Siapkan tujuan yang akan dicapai. Beberapa hal yang harus dijadikan pedoman adalah melakukan challenge tujuan yang kurang jelas dan membayangkan masa depan yang lebih baik. Selalu menggunakan metode pengukuran setiap proses perubahan yang terjadi, sehingga semuanya bisa diukur untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Tentukan needs yang merupakan gap dari kondisi saat ini dan kondisi yang akan dicapai. Tentukan visi yang ideal dan terukur. Penentuan visi yang ideal dan terukur mendorong suatu proses yang dilakukan secara optimal untuk dapat dinilai kemajuannya. Menggunakan 3 tingkat berpikir perencanaan dan hasil. 3 tingkat berpikir tersebut yaitu Mega, Makro, dan Mikro. Ketika seseorang melakukan tindakan skala mega, maka makro dan mikro tentunya akan terakomodir. Hal tersebut menandakan bahwa seorang konseptor atau pemimpin harus berpikir secara komprehensif Pemikiran Strategis vs Pemikiran Konvensional Pada bagian ini akan membahas tentang perbedaan pemikiran strategis dengan pemikiran konvensional. Kesimpulan Strategic Thinking and Planning (Start From the End) merupakan suatu metode yang dapat digunakan oleh seorang pemimpin dalam merumuskan visi, kebijakan, dan rencana yang akan datang. Start From the End mengajarkan untuk selalu berpikir dari akhir, dari goals yang akan dicapai tersebut disesuaikan dengan kondisi sekarang dan itu yang disebut gap. Gap akan diubah menjadi needs sebagai upaya untuk dapat mencapai goals yang akan dicapai. Sehingga dengan orang berpikir “Mulai dari Akhir”, menandakan bahwa orang tersebut berpikir secara komprehensif terhadap sesuatu yang sedang direncanakannya. Baca lainnya: Pentingnya Skill Komunikasi Interpersonal dalam Program Pengembangan Masyarakat
Muhammad As'ad Burhanuddin on
transformasi digital
Insight, Sustainability, Technology

Apakah Transformasi Digital & Transisi Sistem Energi Menipiskan Intensitas Karbon Perusahaan & Industri?

Transformasi digital dan transisi sistem energi pada era sekarang erat kaitannya dengan emisi karbon terutama yang dihasilkan oleh sektor industri. Secara global, intensitas karbon telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, yang berarti bahwa lebih banyak output ekonomi yang dihasilkan per unit emisi karbon. Namun, laju penurunannya lebih lambat daripada yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Paris Agreement, yang bertujuan untuk membatasi pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri (Purnama, 2019). Di Indonesia, intensitas karbon dari perekonomian telah menurun tetapi masih relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Menurut Badan Energi Internasional, intensitas karbon Indonesia pada tahun 2019 adalah 0,47-kilogram CO2 per dolar PDB, yang lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 0,37 kilogram CO2 per dolar PDB (Selviana & Ratmono, 2019). Sektor energi, khususnya penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik, merupakan penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia (Maghfirani et al., 2022). Urgensi transisi sistem energi muncul sebab laju perubahan iklim yang semakin cepat. Panel antar pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) telah menyoroti perlunya melakukan dekarbonisasi sektor energi dengan cepat untuk mencapai tujuan ini, dan telah memperingatkan dampak perubahan iklim yang parah dan tidak dapat dipulihkan jika tidak ada tindakan yang segera dilakukan (DILA, 2021). Pentingnya transisi sistem energi juga didorong oleh manfaat ekonomi dan sosial dari peralihan ke sumber energi rendah karbon dan terbarukan. Turunnya biaya teknologi energi terbarukan (Abdulloh, 2015), seperti tenaga surya dan angin, membuat mereka semakin kompetitif dengan bahan bakar fosil, dan telah menciptakan peluang untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di sektor energi bersih (Ahsan, 2021). Selain itu, penggunaan sumber energi rendah karbon dan terbarukan dapat membantu meningkatkan akses dan keamanan energi, terutama di negara-negara berkembang. Ketika intensitas karbon meningkat secara eksponensial, hal ini dapat menimbulkan sejumlah dampak berbahaya bagi lingkungan dan ekonomi. Memperburuk perubahan iklim dapat meningkatkan intensitas karbon Peningkatan intensitas karbon dapat memperburuk perubahan iklim dengan melepaskan lebih banyak karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya ke atmosfer. Hal ini dapat menyebabkan sejumlah dampak negatif terhadap lingkungan, seperti naiknya permukaan air laut, gelombang panas yang lebih sering dan lebih parah, kekeringan, banjir, dan badai, serta kepunahan spesies tanaman dan hewan (Marlina, 2022; Sumampouw, 2019). Peningkatan biaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Dari perspektif ekonomi, semakin banyak karbon yang dilepaskan ke atmosfer, biaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dapat meningkat secara signifikan (Barus & Wijaya, 2021; Sari, 2017). Peningkatan biaya perawatan kesehatan karena emisi karbon Selain itu, peningkatan emisi karbon dapat menyebabkan masalah kesehatan dan peningkatan biaya perawatan kesehatan yang terkait dengan polusi udara, terutama di daerah perkotaan di mana emisi cenderung terkonsentrasi. Meskipun teknologi digital dapat membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi limbah, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, teknologi digital juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan intensitas karbon melalui beberapa mekanisme. Teknologi digital seperti komputasi awan, pusat data, dan jaringan telekomunikasi membutuhkan energi dalam jumlah besar untuk beroperasi. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi ini, begitu pula dengan permintaan energi, yang dapat menyebabkan peningkatan emisi karbon, terutama jika energi tersebut dihasilkan dari bahan bakar fosil. Perputaran perangkat dan peralatan elektronik yang cepat, yang didorong oleh pesatnya laju inovasi teknologi, juga dapat menghasilkan limbah elektronik (e-waste) dalam jumlah yang signifikan (Agusni, 2023). Limbah elektronik sulit untuk dibuang dan dapat memperbesar skala polusi lingkungan dan pelepasan gas rumah kaca. Teknologi digital juga dapat menyebabkan permintaan picuan (Panuju, 2019), yang mengacu pada peningkatan permintaan barang dan jasa yang tercipta sebagai hasil dari peningkatan efisiensi dan kenyamanan yang dimungkinkan oleh teknologi ini. Sebagai contoh, pertumbuhan e-commerce dan layanan pengiriman online telah menyebabkan peningkatan penggunaan transportasi dan pengemasan, yang dapat berkontribusi pada emisi karbon. Teknologi digital juga dapat menciptakan efek rebound (Soniansih & Kusmiati, 2021), misalnya, penggunaan telekonferensi dan teknologi kerja jarak jauh dapat mengurangi kebutuhan perjalanan bisnis, tetapi juga dapat menyebabkan lebih banyak pertemuan diadakan dan lebih banyak pekerjaan dilakukan secara keseluruhan, yang dapat mengimbangi potensi pengurangan emisi karbon. Transformasi digital dapat menciptakan rantai pasokan global yang sulit untuk dikontrol dan dikelola (Nurjaya, 2022). Selain itu, transformasi digital juga dapat menggusur pekerjaan dan komunitas yang bergantung pada industri padat karbon (Prathama & Yustika, 2021; Savitri, 2019). Komunitas-komunitas ini mungkin akan menghadapi tantangan ekonomi dan sosial saat mereka bertransisi ke ekonomi rendah karbon, dan mungkin membutuhkan dukungan dan sumber daya untuk melakukan transisi ini. Memahami dampak negatif dari tidak terkontrolnya peningkatan intensitas karbon dan potensi implementasi teknologi digital yang dapat semakin memperburuk. Tulisan ini akan mengupas lebih dalam, mengapa intervensi pemerintah masih belum efektif dalam mengatasi isu kenaikan intensitas karbon, sejauh mana pertumbuhan industri terdampak oleh isu tersebut, gap transformasi digital yang membuat negara berkembang semakin jauh tertinggal dan apa faktor paling penting yang perlu diperbaiki oleh Indonesia atau negara berkembang lainnya dalam transformasi digital, setelah menyadari korelasi antara transisi energi, transformasi digital dan intensitas karbon. Faktor Kegagalan Pemerintah dalam Menurunkan Intensitas Karbon Beberapa alasan mengapa pemerintah gagal untuk melakukan intervensi terhadap kenaikan intensitas karbon adalah Pemerintah tidak memprioritaskan upaya untuk mengurangi intensitas karbon dimungkinkan karena tekanan politik, kepentingan, atau ideologi (Cahyadi, 2022). Memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di atas masalah lingkungan, terutama di negara-negara berkembang yang bergantung pada bahanbakar fosil dan sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi mereka (Legionosuko et al.,2019). Pemerintah juga menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan iklim karena kurangnya dukungan atau pemahaman publik terhadap masalah ini (Nusantara, 2022). Perubahan iklim merupakan topik yang kompleks dan teknis, dan mungkin sulit bagi masyarakat umum untuk memahami risiko dan konsekuensi yang berkaitan dengan peningkatan intensitas karbon. Upaya global untuk mengatasi perubahan iklim juga dapa terhambat oleh kurangnya kerja sama dan koordinasi internasional. Beberapa negara enggan untuk mengadopsi kebijakan iklim atau menyetujui perjanjian iklim internasional karena kekhawatiran tentang kedaulatan, keadilan, atau kepatuhan. Dampak Peningkatan Intensitas Karbon terhadap Performa Industri Hubungan antara intensitas karbon dan pertumbuhan/ kinerja perusahaan atau industri sangat kompleks dan dapat bergantung pada berbagai faktor. Namun, secara umum, intensitas karbon yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap kinerja dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Ada beberapa alasan mengapa intensitas karbon yang tinggi dapat merugikan perusahaan dan industri. Dampak negatif perubahan iklim dan transisi global Seiring dengan semakin jelasnya dampak negatif dari perubahan iklim dan semakin cepatnya transisi global menuju ekonomi rendah karbon (Lovisolo, 2021), perusahaan dengan intensitas karbon yang tinggi dapat menghadapi peningkatan risiko regulasi dan reputasi, yang dapat mempengaruhi laba mereka. Rentan terhadap rantai pasok Perusahaan dengan intensitas karbon tinggi mungkin lebih rentan terhadap gangguan dalam rantai pasokan (Khan et al., 2022), seperti fluktuasi harga bahan bakar fosil atau ketersediaan sumber daya penting. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan mereka untuk menghasilkan produk atau layanan, yang dalam jangka panjang dapat mempengaruhi pendapatan dan pangsa pasar mereka. Tekanan investor dan konsumen Perusahaan dengan intensitas karbon yang tinggi mungkin juga menghadapi tekanan dari investor dan konsumen untuk mengadopsi praktik-praktik yang lebih berkelanjutan dan mengurangi jejak karbon mereka (Ren et al., 2022). Kegagalan untuk melakukan hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor dan pangsa pasar, serta kerusakan reputasi. Kesenjangan Transformasi Digital antara Negara Maju dan Berkembang Skala transformasi digital dapat bervariasi antara negara berkembang dan negara maju, dengan negara maju umumnya memiliki infrastruktur digital yang lebih maju dan tingkat adopsi digital yang lebih tinggi (Raj et al., 2020). Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan akses ke teknologi, tingkat investasi dalam infrastruktur digital, dan lingkungan regulasi, sebagaimana dijelaskan secara komparatif di tabel berikut Bentuk KesenjanganNegara BerkembangNegara MajuInvestasi InfrastrukturDigitalKekurangan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung transformasi digital, dan memerlukan investasi yang signifikan dalam jaringan broadband dan infrastruktur digital lainnyaMemiliki infrastruktur digital yang lebih maju, termasuk jaringan broadband berkecepatan tinggi, pusat data, dan layanan komputasi awanKerangka Kerja RegulasiMasih mengembangkan kerangka kerja regulasi yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital sekaligus melindungi kepentingan warga negaraMemiliki kerangka kerja regulasi yang lebih kuat untuk ekonomi digital, yang dapat membantu mendorong inovasi dan melindungi hak-hak konsumenPengembangan Keterampilan DigitalKurang memiliki keterampilan dan pelatihan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam ekonomi digitalMemiliki keterampilan dan pelatihan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam ekonomi digitalE-Government Dan Layanan Publik DigitalMasih mengembangkan layanan publik digital yang lebih efektif untuk mendorong akses yang lebih besar ke layanan publik dan meningkatkan efisiensi pemerintahMemiliki e-government dan layanan publik digital yang berkembang dengan baik, seperti pengajuan pajak online, layanan kesehatan elektronik, dan sistem identitas digitalHak Kekayaan Intelektual Dan Privasi DataPerlu memperkuat kerangka hukum mereka di bidang-bidang ini untuk memastikan bahwa transformasi digitaldisertai dengan perlindungan yang tepat bagi individu dan bisnisMemiliki sistem yang lebih canggih untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan privasi dataSumber: Ebert & Duarte, 2018; Vial, 2021 Korelasi antara Transisi Energi, Transformasi Digital dan Intensitas Karbon Transisi sistem energi, transformasi digital, dan intensitas karbon semuanya saling terkait. Transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan merupakan strategi penting untuk mengurangi emisi karbon dan memitigasi perubahan iklim. Transformasi digital dapat membantu transisi sistem energi dengan memungkinkan pengembangan teknologi dan sistem energi baru serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem energi (Cantarero, 2020). Jaringan pintar (smart grids) adalah salah satu contoh bagaimana transisi sistem energi, transformasi digital, dan intensitas karbon saling terkait. Jaringan pintar, yang menggunakan sensor canggih dan analitik data untuk mengoptimalkan distribusi dan konsumsi energi, dapat semakin akseleratif dalam berkembang dengan transformasi digital (Ahmad et al., 2022). Dimana pada jangka panjang, proses ini dapat meningkatkan efisiensi sistem energi dan mengurangi emisi karbon Teknologi digital, seperti panel surya dan turbin angin, dapat membantu pengembangan dan penyebaran teknologi energi terbarukan (Kroposki et al., 2017). Alat-alat digital dapat digunakan untuk memantau dan mengoptimalkan kinerja teknologi ini, serta mengintegrasikannya ke dalam sistem energi. Teknologi digital dapat mendukung penciptaan sistem penyimpanan energi, yang dapat membantu keseimbangan pasokan dan permintaan energi terbarukan (Zame et al., 2018) sehingga mengarah pada penggunaan sumber energi terbarukan yang lebih besar dan pengurangan emisi karbon. Melalui penggunaan sensor, analisis data, dan sistem otomasi gedung, transformasi digital dapat membantu pengembangan gedung hemat energi (Daissaoui et al., 2020) yang berpotensi mengurangi konsumsi energi berlebihan dan emisi karbon dari bangunan. Kesimpulan Intensitas karbon memiliki potensi penurunan dengan syarat yaitu kemampuan pemerintah mengatasi dan memitigasi tantangan-tantangan dalam transformasi digital dan transisi sistem energi. Dari segi transisi energi, pemerintah dirasa penting untuk memformulasi kebijakan strategis untuk mengatasi sumber daya keuangan yang terbatas, kapasitas kelembagaan yang lemah, dan kurangnya akses terhadap teknologi energi terbarukan yang terbaru. Hal tersebut perlu diprioritaskan untuk memutus ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dalam jangka panjang yang akan membuat negara tersebut terekspos emisi karbon yang lebih tinggi dan dampak perubahan cuaca yang lebih ekstrim. Sedangkan dari aspek transformasi digital, pemerintah harus menanggulangi masalah infrastruktur, kerangka pembuatan peraturan atau kebijakan, digital divide, peningkatan dan pemerataan kemampuan dan edukasi, serta pembiayaan dan investasi terhadap digitalisasi. Satu faktor penentu penting dalam transformasi digital di Indonesia yang dapat mempengaruhi pertumbuhannya secara keseluruhan adalah ketersediaan dan keterjangkauan biaya konektivitas internet berkecepatan tinggi (Skare & Soriano, 2021). Kurangnya konektivitas internet yang andal dan terjangkau dapat membatasi kemampuan bisnis dan individu untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, serta dapat menghambat perkembangan industri dan layanan digital baru. Di sisi lain, peningkatan konektivitas internet dapat memungkinkan pertumbuhan bisnis dan layanan digital, mendorong inovasi, dan meningkatkan akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan penting lainnya.
Olahkarsa on
dampak food waste
Insight, Sustainability

Memahami Pentingnya Dampak dari Food Waste

Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), secara global, satu per tiga makanan yang jumlahnya diperkirakan mencapai 1,3 miliar terbuang sia-sia setiap tahunnya menjadi sampah makanan. Hal inilah yang menjadikan sampah makanan (food waste) menjadi isu global di berbagai belahan negara dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan masalah sampah ini termasuk dalam target Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab. Lebih spesifiknya lagi, SDGs nomor 12 ini mempunyai target pengurangan separuh dari jumlah sampah makanan global per kapita pada tingkat retail dan konsumer pada tahun 2030. Selain itu juga upaya mengurangi kerugian makanan sepanjang rantai produksi dan suplai. Parahnya lagi, menurut FAO Indonesia menjadi negara urutan kedua yang menyumbang sampah makanan terbanyak didunia. Oleh karena itu, kita perlu memahami pentingnya dampak dari food waste dalam artikel berikut ini. Mengenal Food Waste Food and Agriculture Organization (FAO) mengungkapkan bahwa food waste adalah bahan atau makanan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi oleh manusia, namun pada akhirnya dibuang dengan sengaja. Jika terdapat sisa makanan, buah busuk, sayur layu, maupun makanan kadaluwarsa, itu juga termasuk bentuk dari sampah makanan (food waste). Sebagian besar sampah makanan berasal dari hotel, restoran, katering, supermarket, gerai, ritel, dan rumah tangga. Zat-zat tidak baik yang muncul pada makanan yang sudah tidak layak makan, menjadi penyebab makanan terbuang percuma. Food waste bisa terjadi pada setiap rantai makanan mulai dari produksi sampai pada konsumsi. Terdapat dua kategori sampah makanan yaitu sampah makanan “left over” dan “food waste”. Sampah makanan “left over” adalah sampah makanan yang berasal dari akibat penyajian yang berlebihan dari masyarakat urban. Sedangkan sampah makanan yang biasa disebut “food waste” merupakan sampah makanan akibat dari kesalahan perencanaan dan manajemen yang kurang baik pada setiap proses rantai makanan. Tidak ada yang lebih baik dari kedua kategori tersebut, karena sampah makanan tetap mengandung zat kimia yang tidak dapat didaur ulang dan membahayakan lingkungan. Dampak Food Waste Food Agriculture Organization (FAO) menilai bahwa secara global nilai ekonomi dari makanan yang terbuang adalah sekitar 1000 milliar dolar pertahun. Namun, angka ini meningkat menjadi 2600 milliar dolar yang disebabkan adanya biaya tak terduga akibat kerusakan lingkungan. Sedangkan, menurut Bappenas pada tahun 2021 kerugian ekonomi akibat food waste mencapai 107-346 trilliun rupiah/tahun menimpa Indonesia. Pada sektor holtikultura khusunya sayur-sayuran memiliki nilai kehilangan ekonomi yang tidak terlalu besar. Namun, dikarenakan proses efisiensi yang kurang baik, proporsi sayur-sayuran terbuang sangat tinggi dibandingkan dengan sayur-sayuran yang terkonsumsi. Lain halnya dengan sektor tanaman pangan yang mempunyai nilai kehilangan ekonomi paling besar. Tetapi jika dilihat dari proses efisiensi yang baik, proporsi padi-padian terbuang lebih kecil daripada padi-padian yang terkonsumsi. Dampak buruk lain yang ditimbulkan sampah makanan adalah mampu meningkatkan produksi emisi gas rumah kaca. Sampah makanan yang terurai akan menghasilkan gas metana berbahaya yang dilepaskan ke atmosfer. Gas metana ini merupakan salah satu emisi gas rumah kaca yang 21 kali lipat lebih berbahaya dari karbondioksida (CO2). Metana yang dihasilkan dari sampah makanan ini jika dihitung secara global, menyumbang 7% dari total emisi gas rumah kaca. Jika dilihat dari sudut pandang lain, pembuangan food waste yang menempuh perjalanan yang cukup jauh, akan membutuhkan lebih banyak bahan bakar. Hasil pembakaran dari bahan bakar fosil inilah lagi-lagi juga menjadi salah satu penyumbang emisi gas ke lingkungan. Pada akhirnya, pemanasan global akan terus meningkat dan menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang akan memengaruhi kehidupan makhluk hidup. Ilmuwan percaya bahwa jika sampah makanan ini dapat dicegah, maka akan mengurangi 11% emisi gas rumah kaca. Cara Mencegah Sampah Makanan Sejak 1950, hasil riset dari PBB menyatakan bahwa angka pertumbuhan populasi manusia setiap tahunnya meningkat. Diprediksi pada tahun 2030, populasi manusia akan mencapai 8,5 miliar, dan menjadi 9,7 miliar pada 2050. Artinya, sumber daya alam yang dibutuhkan manusia mencapai tiga planet bumi untuk mempertahankan gaya hidup saat ini. Melihat fenomena tersebut, penting untuk mengetahui bagaimana cara mencegah food waste agar tidak terjadi kelaparan didunia. Beberapa hal berikut dapat Anda lakukan untuk mencegah food waste: Menyusun penyimpanan makanan dengan baik Penyimpanan makanan dapat Anda lakukan dengan cepat dan dapat disesuaikan dengan jenis makanan yang telah Anda beli. Penting untuk mengetahui dan mempelajari usia serta bagaimana cara menyimpan makanan dengan baik. Misalnya, makanan seperti daging, sayur, umbi-umbian mempunyai cara penyimpanan yang berbeda dengan makanan lain, sehingga harus dipisah. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan untuk mencegah sampah makanan (food waste) yang dihasilkan oleh rumah tangga. Sehingga, makanan dapat dikonsumsi dalam waktu yang lama. Melakukan perencanaan pada menu makanan Rutin membuat menu makanan saat Anda akan memasak juga menjadi salah satu pencegahan adanya sampah makanan. Anda juga dapat memerhatikan jumlah kandungan gizi yang terdapat pada menu makanan Anda. Cara lain yang dapat Anda gunakan adalah Anda dapat belanja bahan makanan hanya untuk mengisi kebutuhan yang habis. Dengan cara ini, Anda dapat mencegah kelebihan makanan. Mengolah sisa makanan menjadi pupuk kompos Selain cara yang sudah disebutkan diatas, sisa makanan juga dapat Anda olah menjadi pupuk kompos. Sisa makanan yang dapat dijadikan sebagai pupuk kompos berupa sisa sayuran, ampas kopi atau teh, dan buah. Dengan begini, tidak ada lagi sisa makanan tersebut yang akan terbuang percuma. Memanfaatkan kembali makanan Kebiasaan buruk membuang langsung makanan yang tidak terkonsumsi merupakan salah satu penyebab adanya sampah makanan. Padahal, banyak makanan yang masih layak diolah dan dikonsumsi keesokan hari jika tersimpan dengan baik. Misalnya, Anda dapat membuat kaldu sayuran dari rebusan kulit atau batang sayuran dengan menyaring air rebusan dan disimpan dengan baik untuk menu makanan lain. Baca lainnya : Apa itu Jejak Karbon dan Cara Menghitungnya Kesimpulan Jangan menyepelekan sampah makanan (food waste) karena ancaman yang datang akan sangat nyata bagi keberlangsungan hidup lingkungan maupun bagi populasi manusia. Bahkan, dampak dari food waste mampu menyebabkan emisi karbon dan global warming. Oleh karena itu, mari kita memaksimalkan berbagai cara untuk mencegah adanya food waste demi masa depan lingkungan yang lebih baik.
Olahkarsa on
Sebuah Perjalanan Menuju Sektor Energi Global
Insight

Sebuah Perjalanan Menuju Sektor Energi Global

Sejak ditemukannya mesin uap pada abad ke-18, energi menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi dan industri. Namun, dengan semakin meningkatnya permintaan energi, juga menimbulkan masalah lingkungan yang memburuk, seperti pencemaran udara dan air, kerusakan hutan, dan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, perjalanan menuju sektor energi global yang bertanggung jawab dan berkelanjutan sangat penting dilakukan. Oleh karena itu, ada kebutuhan yang sangat besar untuk membuat sektor energi lebih ramah lingkungan dan berorientasi pada Net Zero Emission. Net Zero Emission adalah istilah dimana situasi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh negara atau perusahaan sama dengan yang diterima oleh lingkungan. Melalui mekanisme pengurangan emisi, seperti penanaman pohon atau teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon. Ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan netral antara emisi dan penyerapan karbon, sehingga mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Ketika sebuah negara berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission, harus memperhatikan keseimbangan emisi yang dikeluarkan, dengan yang diserap dalam setahun. Hal ini memastikan bahwa tidak ada kenaikan suhu global yang berlebihan. Conference of the Parties (COP) 26 dan Target Iklim Indonesia Conference of the Parties (COP) merupakan konferensi United Nations (UN) yang dihadiri para pemimpin negara di dunia. Tujuannya untuk membahas solusi perubahan iklim global. COP-26 diselenggarakan di Glasgow pada 31 Oktober hingga 12 November 2021. COP-26 memiliki target iklim yang lebih terarah dan strategis dibanding Paris Agreement (COP-21). Topik utama pada COP-26 berfokus pada strategi dan kebijakan pada sektor pertanian, energi, kehutanan dan transportasi. Selain itu, mekanisme anggaran guna mendukung target peningkatan suhu global agar tidak lebih dari 1,5¬įC turut menjadi fokus. Menjelang COP 26 pula, Indonesia memperbaharui rencana iklim jangka panjangnya kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Net Zero Emission di Dalam Paris Agreement Meski Net Zero Emission tidak menjadi fokus utama dalam Perjanjian Paris, pemerintah dunia sadar untuk menambahkan target tersebut ke dalam Nationally Determined Contributions (NDCs). Berdasarkan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), tahun 2030 emisi CO2 global harus turun sebanyak 45% dari tahun 2010 . Untuk mempertahankan suhu 1,5¬įC, Net Zero Emission harus tercapai di tahun 2050. Laporan IPCC disebut-sebut sebagai red code untuk umat manusia. Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa dunia sudah memanas sebanyak 1¬įC. Saat ini perjalanan menuju pemanasan 2.7¬įC, bahkan setelah dunia mengalami pandemi Covid-19. Karena itulah, semakin banyak negara, perusahaan, dan organisasi yang ikut menyatakan komitmen untuk mencapai Net Zero Emissiondi tahun 2050 atau bahkan lebih awal. Net Zero Emission Indonesia 2060 Pada 2015, Indonesia bersama 190 negara lain telah mengadopsi Perjanjian Paris untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 1,5¬įC. Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi GRK sebanyak 29% di bawah business-as-usual di tahun 2030, atau sebesar 41% dengan bantuan internasional. Menjelang COP26 di tahun 2021, Indonesia menyerahkan dokumen rencana jangka panjangnya kepada UNFCCC. Dokumen tersebut berjudul Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR). Dokumen ini menjelaskan target dan rencana solusi terhadap perubahan iklim Indonesia sampai dengan 2050. Salah satunya dengan mencapai emisi GRK puncak di tahun 2030. Selain itu, mencapai Net Zero Emission di tahun 2060 atau lebih awal. Indonesia menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan serta sektor energi sebagai sektor yang berkontribusi paling besar dalam target pengurangan emisi. Masing masing berkontribusi sebesar 24.5% dan 15.5%. Net Zero Emission dan Ekonomi Sirkular Ekonomi Sirkular merupakan sebuah bagian penting dalam upaya mencapai Net Zero Emission. Transisi menuju energi bersih diperkirakan akan mampu mengatasi 55% emisi global. Sedangkan 45% dari sisa emisinya butuh diatasi menggunakan strategi ekonomi sirkular. Kenyataannya, sektor industri bertanggung jawab dalam menghasilkan 27% dari emisi CO2 global. Ada 4 material utama yang menjadi penyebab 60% emisi dalam sektor ini, yaitu besi, semen, aluminium, dan bahan-bahan kimiawi. Adapun emisi yang dihasilkan setara dengan 7.1 Gigaton CO2/tahun. Maka dari itu, menjaga pemanasan sebesar 1.5¬įC berarti mengurangi permintaan terhadap material baru tersebut. Produksi makanan juga menjadi salah satu sektor yang akan diuntungkan apabila mengadopsi prinsip ekonomi sirkular. Utamanya dalam memproduksi dan menggunakan bahan-bahan makanan dalam siklus yang tertutup. Ada potensi pengurangan emisi sebanyak 5.6 miliar ton di tahun 2050 jika produksi makanan menerapkan prinsip ekonomi sirkular. Dengan mengeliminasi sampah, terus menggunakan material yang sudah ada, dan membiarkan alam beregenerasi. Sebuah laporan dari Ellen MacArthur Foundation berjudul Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change. Laporan tersebut menggarisbawahi dengan mengadopsi prinsip ekonomi sirkular dalam produksi semen, plastik, besi, aluminium, dan makanan, berpotensi memangkas emisi sebesar 9.3 miliar ton. Intinya, transformasi sistemik dalam cara industri merancang, memproduksi, danmenggunakan barang-barang punya peran krusial dalam mengurangi emisi. Cara Berpartisipasi dalam Upaya Net Zero Emission Upaya untuk mencapai Net Zero Emission tidak bisa dicapai secara individual atau oleh pihak tertentu saja. Dibutuhkan kolaborasi yang radikal untuk mengembangkan dan mewujudkan solusi-solusi inovatif dalam skala yang masif. Pemerintah Pemerintah, menetapkan target nasional untuk pengurangan emisi yang ambisius. Pemerintah juga harus tegas dalam menerapkan kebijakan pembangungan rendah karbon dan mengalihkan pendanaan dari energi fosil menuju energi terbarukan. Perusahaan Pelaku industri dan perusahaan juga harus mulai menunjukkan komitmen mereka dalam pengurangan emisi di rantai produksi dan distribusi. Selain itu, siklus hidup produk mereka juga perlu diperhatikan. Sehingga ditemukan bisnis model terbaik yang menggunakan pendekatan antara ekonomi sirkular dengan efisiensi penggunaan materi dan meminimalisir produksi sampah. Salah satu mekanisme yang bisa digunakan ialah penerapan Extended Producer Responsibility. Ini berguna untuk mengumpulkan kembali kemasan-kemasan bekas agar tidak mencemari lingkungan dan bisa didaur ulang. Individu Setiap orang bisa ikut membantu dengan menerapkan gaya hidup yang rendah emisi. Contohnya dengan menggunakan transportasi umum, mengembangkan perilaku hemat energi, serta memilah dan mengelola sampah dari rumah. Harus serius dalam membatasi pemanasan 1.5¬įC untuk menghindari dampak terburuk dari krisis iklim. Kita harus bergerak cepat karena kita tengah berada di jalur pemanasan yang melampaui 1.5¬įC.
Aulia Hapsari on
Mengenal Konsep Desa Wisata
Desa Wisata

Mengenal Konsep Desa Wisata

Mengenal konsep desa wisata yang kini menjadi destinasi wisata rujukan bagi masyarakat Indonesia yang kin mulai populer untuk dikunjungi. Sejatinya, sejatinya desa wisata yang dikenal oleh masyarakat hanya sebatas ‚Äúobjek wisata yang ada di sebuah desa‚ÄĚ. Namun, apa maksud dari desa wisata yang sebenarnya?  Mari kita bahas disini,   Apa itu desa wisata? Desa wisata adalah suatu wilayah yang memiliki luas tertentu serta memiliki potensi keunikan daya tarik wisata yang khas, dengan komunitas masyarakatnya yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik wisata dan fasilitas pendukung untuk menarik wisatawan dimana ini merupakan definisi yang dikemukakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan (Arida & Pujiani, 2017).   Pendapat lain mengemukakan bahwa, desa wisata adalah suatu daerah tujuan wisata yang juga disebut sebagai destinasi pariwisata, dimana mengintegrasikan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. (Wiwin 2019)  Pengembangan suatu desa wisata biasanya menggunakan konsep community development dimana menempatkan masyarakat bukan sebagai objek, namun menjadi sebuah subjek dari proses pengembangan desa wisata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, pada intinya desa wisata merupakan wilayah yang memiliki luas tertentu, yang kemudian dikembangkan oleh komunitas masyarakat setempat dimana memadukan ciri khas dari wilayah seperti tata cara atau tradisi sebagai daya tarik wisata dilengkapi fasilitas pariwisata lainnya.   Baca lainnya: Community Development (Pengertian, Aspek, Tujuannya) Apa Saja Jenis ‚Äď Jenis Desa Wisata ?  Mengenal konsep desa wisata, dimana daya tarik dari wilayah yang diunggulkan oleh desa wisata biasanya dapat berupa adat istiadat, alam, tradisi, kondisi sosial, atau potensi lainnya dari suatu desa wisata. Pengembangan desa wisata mengarah pada optimalisasi pengelolaan sumber daya desa dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta upaya perlindungan bagi budaya lokal dan lingkungan. Adapun pengelompokan jenis ‚Äď jenis desa wisata sesuai dengan potensi yang diunggulkan adalah sebagai berikut :   a. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya alam (Desa Wisata Alam) Desa wisata yang menjadikan potensi serta kondisi alamnya sebagai daya tarik utama yang di tawarkan. Biasanya desa wisata alam tidak terlalu banyak mengubah bentuk dan fungsi sebenarnya dari suatu alam tersebut, namun masyarakat selaku pengelola mencari potensial kegiatan yang dapat dilakukan sebagai attraction untuk menikmati keindahan alam yang ada pada desa wisata tersebut. Contoh kondisi alam yang dapat menjadi daya tarik diantaranya gunung, pantai, sungai, danau, lembah, rawa, goa, dll.   b. Desa Wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal (Desa Wisata Budaya) Desa wisata yang menjadikan keunikan adat tradisi dan kehidupan masyarakat sebagai daya tarik utama. Biasanya desa wisata ini memberikan experience kepada wisatawan untuk dapat merasakan tata cara berkehidupan di wilayah tersebut, yang mana pengalaman tersebut tidak dapat dirasakan di tempat lain. Contoh aktivitas yang dimaksud seperti upacara adat, aktivitas mata pencaharian, religi, dan aktivitas kemasyarakatan lainnya.   c. Desa Wisata Kreatif Desa wisata yang menjadikan keunikan aktivitas ekonomi kreatif dari kegiatan industri rumah tangga masyarakat lokal. Contoh aktivitas ekonomi kreatif yang dimaksud adalah produksi kerajinan tangan, kegiatan kesenian yang khas, dan aktivitas menarik lainnya.‚ÄĮ  d. Desa wisata berbasis kombinasi‚ÄĮ  Desa wisata berbasis kombinasi merupakan desa wisata yang mengombinasikan antara satu atau lebih daya tarik wisata yang dimiliki, seperti alam, budaya, dan kreatif.‚ÄĮ‚ÄĮ  Mengenal Manfaat Desa Wisata Melihat animo masyarakat pedesaan yang sudah fokus untuk mengembangkan dan mengelola aset wilayahnya dikembangkan menjadi wisata yang mana merujuk pada konsep desa wisata, pada hakikatnya apa manfaat desa wisata sebenarnya bagi masyarakat?   Berikut ini ulasan mengenai manfaat suatu desa dikembangkan menjadi desa wisata, antara lain :   Tingkat hidup masyarakat maju dan budaya dapat lestari‚ÄĮ  Desa wisata akan memberikan dampak positif bagi masyarakat desa di antaranya peningkatan taraf hidup masyarakat, terciptanya lapangan kerja baru, peningkatan kualitas fisik lingkungan, pelestarian budaya dan adat istiadat, dan lain-lain.‚ÄĮ  Manfaat perekonomian bagi masyarakat perdesaan‚ÄĮ  Pengembangan desa wisata akan menimbulkan dampak dalam perekonomian bagi masyarakat desa antara lain diversifikasi produk, peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan nilai jual produk, peningkatan lapangan kerja, dan lain-lain. Apabila desa wisata berkembang menjadi industri wisata, maka wilayah di sekitar desa wisata juga akan merasakan manfaatnya. Hal ini dikarenakan adanya multiplier effect dari aktivitas pariwisata.‚ÄĮ  Meningkatkan keberadaan industri kecil dan menengah‚ÄĮ  Pengembangan sebuah desa menjadi desa wisata mendorong peningkatan industri kecil menengah yang memanfaatkan produk lokal sebagai bahan bakunya.‚ÄĮ  Promosi produk lokal‚ÄĮ  Manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata adalah sebagai sarana promosi produk lokal dengan pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya lokal lainnya untuk meningkatkan penjualan.‚ÄĮ  Nah, berikut tadi beberapa ulasan mengenai desa wisata. Kira ‚Äď kira, desa yang kamu tempati sudah menjadi desa wisata atau memiliki potensi untuk dikembangkan untuk menjadi sebuah desa wisata?   Temukan potensinya dan mulai kembangkan Ekonomi dari desa melalui Desa Wisata.   
Restu Andini on
Employee Volunteering Program: Komponen Komplementer CSR Perusahaan
CSR

Employee Volunteering Program: Komponen Komplementer CSR Perusahaan

Cara terbaik bagi perusahaan untuk secara bersamaan membangun moral tim, meningkatkan kepuasan kerja, dan berperan aktif dalam masyarakat adalah dengan menerapkan Employee Volunteering Program (EVP). EVP merupakan salah satu inisiatif perusahaan yang memungkinkan karyawan menyumbangkan waktu dan keterampilan untuk kegiatan layanan masyarakat, organisasi nirlaba, dan kegiatan amal. Kegiatan tersebut dapat menjadi cara bagi bisnis untuk memberikan dampak masyarakat dan bagi karyawan untuk terlibat dalam aktivitas yang berarti di luar tanggung jawab pekerjaan reguler dan tanggug jawab utama.  EVP menjadi semakin populer di Indonesia sebagai cara bagi perusahaan untuk melibatkan karyawan mereka dalam kegiatan sosial dan lingkungan yang memberikan dampak positif berkelanjutan. But wait, do you guys curious about when the EVP started?  Konsep Employee Volunteering Program (EVP) telah ada selama beberapa dekade, namun akarnya dapat ditelusuri kembali ke gerakan tanggung jawab sosial tahun 1960-an dan 1970-an di Amerika Serikat. Selama masa ini, muncul peningkatan kesadaran di antara perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan, dan pergeseran menuju pendekatan bisnis yang lebih bertanggung jawab secara sosial. Perusahaan mendorong karyawannya untuk menyumbangkan waktu dan keterampilan mereka untuk membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan di komunitas mereka. Program tersebut berhasil, dan perusahaan lain mulai mengadopsi program serupa sebagai cara untuk melibatkan karyawan dan menunjukkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial. Seiring waktu, EVP telah menjadi lebih umum dan telah berevolusi untuk memasukkan berbagai kegiatan sukarela, mulai dari upaya bantuan bencana hingga proyek pelestarian lingkungan hingga mendukung inisiatif pendidikan. Saat ini, banyak perusahaan memandang EVP sebagai bagian penting dari strategi tanggung jawab sosial perusahaan mereka dan sebagai cara untuk melibatkan karyawan dan memperkuat hubungan dengan komunitas lokal. Employee Volunteering Program (EVP) jugasering dilihat sebagai komponen penting dari strategi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). EVP dapat menjadi cara yang efektif bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap CSR dengan melibatkan karyawan dalam kegiatan sukarela yang bermakna yang menjawab kebutuhan dan solusi atas permasalah sosial dan lingkungan.  Baca lainnya: Pentingnya Skill Komunikasi Interpersonal dalam Program Pengembangan Masyarakat Dilihat sebagai salah satu unsur yang dapat melengkapi CSR perusahaan, berikut adalah beberapa cara EVP dapat berkontribusi pada upaya CSR perusahaan:  Keterlibatan Masyarakat: EVP memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk terlibat dengan masyarakat di mana mereka beroperasi dan untuk mendukung inisiatif lokal yang sejalan dengan tujuan CSR perusahaan. Hal ini dapat membantu membangun kepercayaan dan itikad baik dengan stakehodler dan menunjukkan komitmen perusahaan sebagai bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab dan aktif.  Keterlibatan Karyawan: EVP dapat menjadi cara yang ampuh untuk membangun keterlibatan dan retensi karyawan. Karyawan diberi kesempatan merelakan waktu dan keterampilan mereka untuk tujuan yang baik. karyawan merasa lebih terhubung dengan pekerjaan mereka dan lebih berkomitmen pada perusahaan. Hal ini dapat berkontribusi terhadap peningktan kepuasan dan loyalitas karyawan.  Kelestarian Lingkungan: Banyak EVP berfokus pada inisiatif lingkungan, seperti penanaman pohon, daur ulang, atau pembersihan pantai. Dengan mendukung inisiatif tersebut, perusahaan dapat menunjukkan komitmennya terhadap kelestarian lingkungan dan mengurangi dampaknya terhadap lingkungan.  Dampak Sosial: EVP juga dapat memberikan dampak sosial yang positif dengan mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Perusahaan dapat membantu meningkatkan kehidupan individu dan komunitas serta menunjukkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial.  Secara keseluruhan, EVP dapat menjadi cara yang efektif bagi perusahaan untuk berkontribusi pada tujuan CSR mereka dengan melibatkan karyawan mereka dalam kegiatan sukarela yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.  Tren pelaksanaan EVP salah satunya dimotori oleh multinational corporation yang saat ini berlomba-lomba melaksanakan EVP sebagai bentuk inovasi komuiten tanggung jawab sosial perusahaan. Beberapa perusahaan di Indonesiap juga sudah menjalankan dan melembagakan kegiatan EVP dalam progeam tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut mempertegas bahwa potensi aktivitas kesukarelawanan yang dibungkus dalam kegiatan EVP di Indonesia dapat dikelola dengan baik oleh organisasi bisnis atau perusahaan.   Berikut adalah beberapa manfaat utama dari Program Employee Volunteer Program:  Peningkatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Dengan mempromosikan kesukarelaan di antara karyawan, bisnis dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap masalah sosial dan lingkungan, yang dapat meningkatkan reputasi mereka di antara pelanggan, investor, dan pemangku kepentingan.  Peningkatan Moral Karyawan: EVP dapat menciptakan rasa kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama dan kepuasan di antara karyawan, serta meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja.  Peluang Pengembangan Profesional: Aktivitas sukarela dapat memberi karyawan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru, seperti kepemimpinan, kerja tim, dan komunikasi, yang dapat diterapkan pada kinerja pekerjaan mereka.  Peningkatan Dampak Komunitas: EVP dapat membantu bisnis untuk membuat dampak positif pada komunitas lokal mereka, yang dapat meningkatkan dukungan dan itikad baik komunitas.  Penghematan Biaya Potensial: EVP dapat menjadi cara yang efektif bagi bisnis untuk memberikan dampak kepada masyarakat tanpa menimbulkan biaya yang signifikan, karena karyawan dapat menyumbangkan waktu dan keterampilan mereka untuk kegiatan amal.  Secara keseluruhan, Employee Volunteer Program dapat menjadi solusi yang sama-sama menguntungkan bagi bisnis dan karyawan, memberikan cara yang berarti bagi perusahaan untuk memberikan kembali kepada masyarakat sambil juga mempromosikan keterlibatan karyawan dan pengembangan profesional. 
Risqia Lutfi on
Apa itu ESG? Pengertian, Sejarah dan Manfaatnya bagi Bisnis
ESG

Apa itu ESG? Pengertian, Sejarah dan Manfaatnya bagi Bisnis

Apa itu ESG? Artikel ini akan membahas tentang pengertian, sejarah, dan manfaat ESG bagi keberlanjutan bisnis perusahaan. Menciptakan sebuah bisnis yang berkelanjutan merupakan tanggung jawab bagi setiap perusahaan. Namun, bisnis yang berkelanjutan juga bertanggung jawab terhadap terhadap aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola. ESG menjadi concern bagi perusahaan dan diperhitungkan dalam investasi global. Pengertian ESG (Environment, Social, and Governance) ESG merupakan framework dimana perusahaan memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan dalam menjalankan bisnis secara bertanggung jawab sehingga dapat menciptakan bisnis yang berkelanjutan. ESG juga digunakan oleh investor untuk mengukur risk management yang ada di dalam perusahaan menggunakan ESG report.  Ada beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya konsep ESG, antara lain: LingkunganMunculnya isu global dalam sektor lingkungan seperti perubahan iklim dan degradasi lingkungan membuat adanya perhatian lebih dari masyarakat dan dunia bisnis yang mengarah ke pengelolaan lingkungan secara bertanggung jawab. SosialMasyarakat mulai mengharapkan perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan operasi bisnisnya terutama di bidang sosial, seperti memperhatikan hak-hak pekerja dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak merugikan masyarakat.  Tata Kelola Perhatian terhadap tata kelola berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bisnis. Munculnya skandal bisnis dan praktik bisnis tidak etis membuat masyarakat dan investor semakin memperhatikan tata kelola dalam pengelolaan bisnis. Konsep ESG menekankan bahwa perusahaan tidak hanya harus fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan, masyarakat, dan praktik bisnis yang baik. Ini membantu memastikan bahwa bisnis dapat berlangsung secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Sejarah Singkat ESG Pada tahun 1800-an pelaku bisnis menggunakan pendekatan etis & normatif melalui filantropi untuk mendukung keberlanjutan perusahaan. Indikator dari keberlanjutan perusahaan dilihat dari kinerja bisnis perusahan. Pada prinsipnya, pendekatan yang digunakan harus sejalan dengan kepentingan stakeholder dengan mempertimbangkan praktik bisnis perusahaan, ekuitas, keterlibatan karyawan, perlindungan konsumen, keterlibatan masyarakat sekitar hingga dengan inklusi keuangan serta memperhatikan aspek lingkungan.  Tahun 1900-an mulailah muncul pemberdayaan masyarakat (community development) di tengah adanya kemiskinan dan ketidaksetaraan yang dialami oleh masyarakat Afrika. Pemberdayaan masyarakat hadir sebagai tanggapan dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Corporate Social Responsibility (CSR) yang pertama kali terjalin antara perusahaan dan masyarakat pada tahun 1970-an. Program-program CSR yang dilakukan perusahaan tersebut, banyak menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatannya. Kerangka pertama untuk penilaian CSR disusun oleh Donna J. Wood. Pada tahun 2007, Michael Porter seorang guru manajemen Amerika memperkenalkan konsep Creating Shared Value (CSV). Dalam CSV ini, dimaksudkan untuk memasukkan peran sosial dalam strategi bisnis perusahaan sebagai satu kesatuan tahapan supply chain mulai dari produksi, pengemasan hingga pemasaran. Pada tahun 2008 adanya krisis keuangan global menyebabkan Triple Bottom Line diharuskan untuk menyertakan tata kelola untuk membantu perusahaan sebagai salah satu pembaharuan dan kesadaran bagi perusahaan. Sehingga munculnya tren perusahaan dalam meningkatkan praktik pengelolaan dengan standar etika dan standar transparansi (good governance). Perjanjian Paris turut menjadi sejarah perkembangan ESG di dunia, dimana adanya kesepakatan global yang mengikat berbagai negara untuk turut berkontribusi dalam menghadapi perubahan iklim.  Baca lainnya: CSR, ESG, dan SDGs: Apa Bedanya? Mana yang Terbaik? Manfaat Penerapan ESG bagi Perusahaan ESG merupakan sebuah peluang bagi perusahaan dalam menciptakan sustainable business. Selain itu, banyak manfaat yang tentunya akan didapatkan perusahaan dalam mengimplementasikan ESG, diataranya  Investor relations  Investor, terutama institusi mengharapkan untuk melihat kebijakan dari ESG dan juga praktik di perusahaan. Termasuk didalamnya berkaitan dengan tata kelola yang baik (misalnya, perencanaan suksesi, independensi auditor), pelacakan kepatuhan, dan kepemimpinan industri. Effective risk management Manajemen risiko menjadi lebih efektif dengan praktik ESG yang baik, misalnya, paparan yang lebih sedikit terhadap gangguan dan kontroversi rantai pasokan; pengurangan beban regulasi; peningkatan nilai merek; dan goodwill tercermin di neraca. Cost reductions Program-program ESG mengurangi biaya SDM, misalnya dengan menarik talenta dari kumpulan karyawan potensial yang lebih luas dan membatasi biaya terkait pergantian karyawan. Enhanced value Penelitian telah menunjukkan bahwa portofolio perusahaan dengan insiden ESG paling sedikit mengungguli pasar ekuitas global sebesar 11%. Semakin banyak penelitian yang menunjukkan bahwa praktik ESG dapat menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik dan peningkatan nilai pemegang saham. Access to new markets Perusahaan dengan rekam jejak ESG yang kuat mendapatkan akses ke pasar baru, misalnya Milenial atau konsumen yang sadar lingkungan atau sosial Kesimpulan Aspek lingkungan, sosial dan tata kelola atau ESG menjadi sebuah elemen penting bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis yang bertanggung jawab. Pasalnya, ESG (Environmental, Social, and Governance) merupakan tiga faktor kunci yang dapat mempengaruhi nilai dan reputasi sebuah perusahaan. ESG juga mencerminkan bagaimana perusahaan mengelola masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola yang penting bagi stakeholders, seperti investor, karyawan, konsumen, dan masyarakat. Perusahaan yang memiliki nilai ESG yang baik akan lebih dapat mempertahankan nilai dan reputasinya jangka panjang, serta lebih dapat memenuhi kebutuhan dan harapan dari stakeholder.
Olahkarsa Official on
Pentingnya evaluasi program csr
Uncategorized

Evaluasi Program CSR: Penting atau tidak?

Pelaksanaan atau implementasi program CSR sebagai inisiatif bentuk tanggung jawab dan keikutsertaan atau partisipasi perusahaan terhadap kehidupan atau masyarakat  telah menjadi bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas bisnis perusahaan. Bentuk kegiatan pengembangan masyarakat atau community development menjadi bentuk kegiatan yang banyak diminati saat ini. Serangkaian aktivitas disusun dan dikemas menjadi sebuah program yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat menjadi stimulus untuk mendukung kemandirian serta peningkatan kesejahteraan di masa depan.  Menjadi sebuah komitmen dan tanggung jawab bagi perusahaan untuk mengalokasikan sumber dayanya dalam mendukung terlaksananya program-program CSR serta mengupayakannya agar  mampu menciptakan kebermanfaatan yang berkelanjutan. Dari alokasi sumber daya tersebut, sepatutnya juga dibarengi dengan adanya aktivitas evaluasi, hal ini penting untuk mendapatkan feedback dari beneficiaries dan stakeholder tentang implementasi program. Evaluasi program CSR  mengacu pada proses menilai dampak sosial dan lingkungan perusahaan, serta upayanya untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, perilaku etis, dan hubungan positif dengan pemangku kepentingan. Sederhananya, tujuan evaluasi program CSR adalah untuk mengukur kinerja perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungannya, dan untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang dapat ditingkatkan praktiknya. Evaluasi program CSR biasanya melibatkan langkah-langkah berikut: Menentukan ruang lingkup evaluasi, termasuk isu-isu sosial dan lingkungan yang akan dievaluasi, pemangku kepentingan yang harus dipertimbangkan, dan jangka waktu evaluasi. Mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk laporan dan pengungkapan perusahaan sendiri, laporan dan penilaian pihak ketiga, dan feedback pemangku kepentingan. Menganalisis data untuk menilai kinerja perusahaan di berbagai bidang CSR, seperti praktik ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dampak lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan perilaku etis. Tolok Ukur: Kinerja perusahaan dibandingkan dengan standar industri dan praktik terbaik, serta dengan kinerjanya sendiri di tahun-tahun sebelumnya. Pelaporan. Temuan evaluasi CSR kemudian dilaporkan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk manajemen perusahaan, karyawan, investor, pelanggan, dan publik. Evaluasi CSR menjadi hal penting sebab beberapa alasan. Pertama, membantu perusahaan mengidentifikasi area di mana mereka dapat meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan mereka, yang dapat mengarah pada penghematan biaya, peningkatan reputasi, dan hubungan yang lebih baik dengan pemangku kepentingan. Kedua, memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, yang dapat membantu membangun kepercayaan dan loyalitas. Terakhir, evaluasi CSR dapat mendorong perubahan positif dengan mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Di Indonesia, evaluasi CSR merupakan aspek penting dari tanggung jawab sosial perusahaan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan untuk mendorong perusahaan menerapkan praktik yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, termasuk kewajiban bagi perusahaan untuk melaporkan kinerja sosial dan lingkungannya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengembangkan alat penilaian CSR  dikenal sebagai Program Peringkat Kinerja Lingkungan (PROPER) yang menilai kinerja lingkungan perusahaan di berbagai sektor. Program menilai perusahaan berdasarkan berbagai kriteria, termasuk kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah, dan keterlibatan masyarakat. Perusahaan diberi peringkat biru, hijau, kuning, atau merah, tergantung pada tingkat kinerja lingkungannya. Kriteria dan ketentuan ini diatur dalam PERMELHK No.1 Tahun 2021 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain PROPER, terdapat beberapa inisiatif lain di Indonesia yang mempromosikan evaluasi dan pelaporan CSR. Jaringan Global Compact Indonesia misalnya, mendorong perusahaan untuk mengadopsi sepuluh prinsip UN Global Compact tentang hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan, dan anti-korupsi, serta memberikan panduan tentang pelaporan dan evaluasi. Khususnya bagi perusahaan-perusahaan BUMN secara khusus juga diarahkan oleh Kementreian BUMN untuk melakukan pegukuran dampak atau evaluasi. Produk-produk yang turut menerjemahkan arahan tersebut diantaranya tertuang dalam PERMENBUMN No PER-05/MBU/042021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tentang evaluasi program-program TJSL khususnya dalam pasal 22. Dikuatan lagi dengan 5 Prioritas Utama Transformasi TJSL BUMN terutama di poin A yaitu Fokus pada Dampak, yang artinya Perusahaan BUMN harus meningkatkan dampak program TJSL melalui refocusing program TJSL pada bidang-bidang tertentu dan melakukan pengukuran dampak.     Secara keseluruhan, evaluasi CSR/TJSL merupakan aspek penting dari tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia yang membantu mempromosikan pembangunan berkelanjutan, akuntabilitas, dan transparansi. Dengan mendorong perusahaan untuk menerapkan praktik yang bertanggung jawab, evaluasi CSR dapat membantu mengatasi tantangan sosial dan lingkungan di Indonesia, sekaligus meningkatkan reputasi dan daya saing perusahaan. Beberapa tools yang daat membantu perusahaan untuk melakukan evaluasi CSR/TJSL adalah Social Return on Investment (SRoI), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Stakeholder Engagement, Social License Index (SLI), dan Social Impact Assessment (SIA).
Olahkarsa on
triple gain sustainable living
Sustainability

Triple-Gain Sustainable Living Alternative: Optimalisasi Penerapan Kebijakan Blue Economy dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Artikel ini akan membahas tentang Triple-Gain Sustainable Living Alternative: Optimalisasi Penerapan Kebijakan Blue Economy dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.
Table of Contents
Perubahan iklim atau climate change merupakan peristiwa alam yang belakangan ini telah banyak memberikan dampak yang signifikan bagi keberlangsungan seluruh makhluk hidup di Bumi. Khususnya pada sektor Triple Bottom Line (TBL), yaitu ekonomi, ekologi, dan sosial. Perubahan iklim pada umumnya disebabkan oleh pemanasan global (global warming), merebaknya penggunaan Gas Rumah Kaca (GRK), pembakaran batu bara yang berlebihan, deforestasi, masfinya pengeluaran gas metana yang berasal budidaya hewan ternak, penggunaan pupuk mengandung nitrogen di luar batas normal, dan lain sebagainya (European Comission, 2022). Dampak perubaan iklim pada aspek sosial sebagaimana yang dilaporkan oleh World Health Organization (WHO), bahwasanya dalam rentang waktu 2030-2050, perubahan iklim diperkirakan akan menambah angka kematian sebesar 250.000 per tahunnya melalui penyakit seperti gangguan kardiovaskular, asma, malaria, disfungsi pernapasan, malanutrisi, diare dan lain-lain (World Health Organization, 2021). Di satu sisi, pada aspek ekonomi, perubahan iklim diperkirakan akan membuat Produk Domestik Bruto (PDB) dunia akan mengalami penurunan sebesar 18% pada tahun 2050 jikalau para stakeholders tidak mengambil aksi mitigasi nyata perubahan iklim (Marchant, 2021). Adapun pada aspek ekologi, perubahan iklim telah menyebabkan kekeringan berkepanjangan, intensitas cuaca ekstrem yang tidak beraturan, mencairnya es dan gletser di kutub, naiknya permukaan air laut, dan meningkatnya temperatur laut dan suhu Bumi (Global Climate Change, 2022). Ekosistem laut merupakan salah satu sektor yang paling rentan terkena dampak dari perubahan iklim. Environmental Protection Agency (EPA) melaporkan bahwasanya terdapat lima dampak signifikan pada ekosistem laut sebagai akibat dari merebaknya perubahan iklim, yaitu (1) naiknya permukaan air laut, (2) makin panasnya temperatur permukaan air laut, (3) tenggelamnya pulau-pulau di pesisir pantai, (4) tsunami kecil, dan (5) asidifikasi air laut (Environmental Protection Agency, 2022). Mendukung pernyataan di atas, Marine Stewardship Council (MSC) memprediksi akan meningkatnya temperatur air laut hingga 1-4¬įC pada tahun 2100 (Marine Stewardship Council, 2022b). Meningkatnya suhu air laut menyebabkan konsentrasi air laut menjadi lebih asam sehingga dapat merusak terumbu karang, mendestruksi habitat bawah laut, dan migrasi ikan (Pink, 2018). Yang oleh karenanya, data dari World Wide Fund for Nature (WWF) Living Blue Planet tahun 2015 menunjukkan akan penurunan populasi laut hingga 49% dalam rentang waktu 1970-2012 (Zoological Society of London., 2015). Laut merupakan sektor dengan kepemilikan potensi sumber daya alam yang melimpah dan memainkan peran yang krusial untuk keberlangsungan hidup manusia sehingga harus dijaga dari buruknya dampak perubahan iklim. Hal ini dikarenakan laut mengover 70% dari keseluruhan wilayah di Bumi, menyediakanmakanan, meregulasi iklimnya, dan menyuplai sebanyak 50-80% oksigen (National Ocean Service, 2021). MSC menambahkan bahwasanya laut mensirkulasi sekitar 83% dari keseluruhan karbon dan menyerap 93% gas emisi rumah kaca sejak tahun 1970 (Marine Stewardship Council, 2022a). Laut juga berfungsi sebagai rumah untuk 500.000 hingga 10 juta spesies biota laut (Costello et al., 2020). Di satu sisi, data dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memperkirakan kontribusi ekonomi sektor laut pada PDB dunia akan mencapai 3 triliun USD pada tahun 2030 (World Ocean Initiative, 2022) Selain memainkan peran yang krusial dalam memerangi perubahan iklim, laut juga merupakan penyedia ataupun penyuplai makanan terbesar bagi kehidupan manusia. Dilaporkan bahwasanya terdapat sebanyak lebih dari 3 triliun orang bergantung kepada makanan hasil laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (WWF, 2022). Laut pada saat ini hanya mampu menyuplai 17% edible food dari keseluruhan jumlah biota laut yang meliputi ikan, invertebrata, tumbuhan laut, mamalia laut, dan burung laut (Costello et al., 2020; Rice et al., 2017). Kendati demikian, beberapa akademisi memprediksi bahwasanya laut dapat memaksimalkan potensinya untuk menyuplai edible food sebesar 36-74% atau yang setara dengan 21-44 juta ton pada tahun 2050 dengan kapasitas memberikan sebanyak 2.5 triliun manusia (Costello et al., 2020; Production et al., 2014). Pada aspek food and nutrition, Food and Agriculture Organization (FAO) melaporkan bahwasanya ikan dan invertebrate laut memberikan 17% protein hewani untuk keseluruhan populasi bumi dan menyuplai sebanyak 20% protein hewani untuk lebih dari 3 juta orang (Rice et al., 2017). Adapun terkait produksi akuakultur, produksi ikan diestimasikan akan meningkat menjadi 100 juta ton pada tahun 2030 dan 140 juta ton yang mana berpotensi menyuplai protein hewani hingga 9.6 triliun pada tahun 2050 jikalau tidak mengalami gangguan pada ekosistem laut yang disebabkan oleh perubahan iklim (Hall et al., 2011; Rice et al., 2017; Waite et al., 2014). Indonesia merupakan negara maritim dengan kepemilikan potensi ekonomi dan sumber daya alam laut yang melimpah. Indonesia memiliki wilayah perairan seluas 6.4 km2 atau 70% dari keseluruhan wilayahnya yang dihubungkan oleh 17.500 pulau-pulau dengan panjang garis akumulatif pantai sepanjang 81.000km2 (Indonesiabaik, 2018). Indonesia juga dijuluki sebagai negara mega biodiversity karena memiliki keanekaragaman hayati laut yang besar dengan menyimpan sebanyak 25.000 spesies tumbuhan dan 400.000 jenis hewan dan ikan laut (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015). Pada sisi Indonesia‚Äôs marine economic potential, keuntungan yang dapat diraih dari hasil laut Indonesia per tahunnya adalah sebesar 1.33 trillion USD (Sari & Muslimah, 2020). Mendukung data sebelumnya, World Bank melaporkan bahwasnaya industri laut Indonesia berkontribusi sebesar 27 triliun USD atau setara dengan 93% dari keseluruhan total APBN Indonesia, berpotensi menciptakan 7 juta lowongan kerja, dan menyuplai lebih dari 50% dari total protein hewani untuk masyarakat Indonesia (World Bank, 2021). Kendati demikian, dari sekian besar potensi pendapatan ekonomi dari sektor laut, Indonesia hanya baru bisa meraup keuntungan 291.8 triliun USD dari keseluruhan potensi ekonomi laut Indonesia yaitu 3.000 triliun USD (Sari & Muslimah, 2020). Meskipun memiliki potensi keanekaragaman hayati dan pendapatan ekonomi yang melimpah sehingga mampu menciptakan ketahanan pangan atau food security, sektor laut Indonesia merupakan sektor yang berada dalam ancaman perubahan iklim yang mana dapat mendegradasi potensi laut yang dimiliki. WWFmelaporkan bahwasanya telah terjadi kenaikan permukaan air laut 1-3mm/tahunnya di lautan wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia (Case et al., 2007). Kenaikan level permukaan air laut, meningkatnya suhu dan temperatur, dan asidifikasi air laut menyebabkan sebanyak 50% keanekaragaman hayati Indonesia berada dalam ancaman (Case et al., 2007). Sebesar 88% dari total terumbu karang di Indonesia juga diperkirakan akan mengalami coral bleaching pada 30 tahun kedepan (Wilkinson, 2004). Terlebih lagi, terjadi penurunan jumlah populasi ikan, khususnya ikan skipjack tuna dan penyu yang signifikan sebagai akibat dari pengasaman dan meningkatnya temperatur air laut (Case et al., 2007; Loukos et al., 2003). Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) melaporkan terjadi kerusakan hutan bakau di Indonesia sebesar 18% atau seluas 3 juta hektare sebagai akibat dari deforestasi, pembangunan budidaya udang, dan pembuatan lahan kelapa sawit (Agus, 2020; WRI Indonesia, 2022). Besarnya dampak beserta pengaruh perubahan iklim terhadap ekosistem laut, yang notabene menjadi sumber pendapatan ekonomi dan pemasok pangan terbesar nasional Indonesia, sudah sepatutnya menjadi perhatian prioritas para pemangku kebijakan (stakeholders) yang meliputi pemerintah, non-governmental organization (NGO), dan individu dalam rangka menanggulanginya. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu terobosan baru berupa kebijakan pengelolaan sektor kelautan Indonesia yang berkelanjutan (sustainable) sehingga dapat mengoptimalkan potensi laut Indonesia secara aspek Triple Bottom Line (ekonomi, ekologi, dan sosial) yang diharapkan mampu menciptakan sustainbale living.Dengan demikian, tulisan ini mencoba untuk mendeskripsikan penerapan kebijakan Blue Economy sebagai salah satu alternatif terbaik dalam mengakselerasi tercapainya sustainable living di Indonesia Blue Economy as Triple-gain Sustainable Living Alternative Blue Economy merupakan konsep pengembangan ekonomi yang didesain untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kemakmuran sosial dengan secara bersamaan mengurangi kerusakan lingkungan dan degradasi ekosistem laut, mempraktikkan aktivitas rendah karbon, efisiensi sumber daya alam, dan inklusivitas masyarakat (Bari, 2017; United Nations Conference on Sustainable Development, 2016). Blue Economy menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, rantai makanan yang berkelanjutan, menciptakan ketahanan pangan, mengatur dan menjaga lingkungan laut, menciptakan lapangan kerja, dan menemukan sumber terbaru untuk pembuatan energi, obat, makanan, mineral, danlain sebagainya (Ninawe, 2017). Singkatnya, Blue Economy menstimulasi pertumbuhan perekonomian nasional suatu negara melalui pengelolaan laut yang berkelanjutan, mengintegrasikan 3 sektor Triple Bottom Line yaitu, ekonomi, sosial, dan ekologi, sehingga output-nya diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia pasca resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19, menyokong societywelfare, dan tetap menjaga ekosistem laut. Blue Economy memiliki 2 prinsip fundamental dalam penerapannya. Pertama, efiensi alam (nature‚Äôs efficiency), yang berarti dalam penerapannya, Blue Economy memahami batas-batasan yang diberi oleh alam, bekerja sesuai dengan apa yang telah disediakan oleh laut dengan efisien, lebih menekankan kegiatan eksplorasi dalam memperkaya alih-alih mengeksploitasi yang menyebabkan degradasi sumber daya alam laut (Rani & Cahyasari, 2015). Kedua, Nir limbah (zero waste), yaitu bagaimana Blue Economy dalam pembangunan ekonominya di wilayah pesisir pantai tidak menyisakan limbah atau sampah yang dapat mencemari ekosistem laut (Rani & Cahyasari, 2015). Zero waste juga berarti bahwasanya tidakada limbah atau sampah dari satu sumber yang tidak bermanfaat bagi sumber yang lain, sehingga hal ini dapat membentuk siklus kehidupan bawah laut menjadi seimbang dan berkelanjutan (Rani & Cahyasari, 2015). Dalam rangka menciptakan sustainable economic growth, Blue Economy secara umum mempraktikkan 4 konsep dalam mencapainya. Pertama, Blue Economy menciptakan produk-produk jangka panjang untuk menjaga ekosistem laut dengan output limbah dari produk-produk tersebut tidak membebani generasiselanjutnya (Pauli, 2010). Kedua, whole-systems design, yaitu Blue Economy bekerja dengan mengedepankan konsep inklusivitas, komprehensif, dan keuntungan ganda (Pauli, 2010). Ketiga, market-oriented solutions, yaitu Blue Economy tetap berorientasi kepada pasar agar harga produk-produk laut tetap dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat (Pauli, 2010). Keempat, membagi ilmu (sharing knowledge) terkait pengelolaan ekosistem laut antara stakeholders dengan masyarakat pesisir pantai agar terciptanya kesatuan visi dan misi dalam meningkatkan perekonomian negara namun tetap menjaga kesehatan ekosistem laut (Pauli, 2010). Blue Economy memiliki framework yang tersebar ke dalam 3 aktivitas agar mampu menstimulus peningkatan perekonomian suatu negara yang signifikan, yang di antaranya: (1) pemanfaatan sumber daya non-hidup, (2) menghasilkan sumber daya baru, dan (3) sarana penukaran sumber daya (Smith-Godfrey, 2016). Pada poin pertama, Blue Economy mencoba untuk menggali dan mengeksplorasipotensi produk-produk non-hayati laut, seperti melakukan penambangan minyak dan gas alam di dasar laut atas respons dari pertumbuhan penduduk, tuntutan ekonomi, dan lain sebagainya (Smith-Godfrey, 2016). Pada poin kedua, yaitu bagaimana Blue Economy mencoba untuk men-generate sumber daya yang baru melalui alternatif energi terbarukan seperti penggunaan energi gelombang, energi angin laut, dan energi tata surya yang dengannya diharapkan mampu meminimalisasi kerusakan ekosistem laut dan menghemat pengeluaran negara dalam mengelola laut (Smith-Godfrey, 2016). Pada poin ketiga, Blue Economy berfokus kepada sarana transportasi laut, hal ini diperlukan agar mobilisasi dari global value chain dapat berjalan dengan baik, sehingga siklus dan hubungan kerjasama ekonomi, ekspor dan impor, via laut antar negara tetap stabil (Smith-Godfrey, 2016). Blue Economy‚Äôs Sustainable Economic Growth Framework Konsep pembangunan ekonomi, Blue Economy, sudah menjadi rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia tahun 2015-2019. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Ekonomi Biru, yang mencakup 4 hal, yang di antaranya: (1) inklusivitas komunitas, (2) efisiensi sumber daya alam laut, (3) nir limbah, dan (4) multiple added value (Mahardianingtyas et al., 2019). Melihat fokus area penerapan blue economy di Indonesia di atas, Penulis menilai bahwasanya salah satu penyebab belum optimalnya pengelolaan sektor kelautan sehingga menyebabkan low income ialah fokus dari kebijakan-kebijakan penyongsong economic growth di Indonesia yang masih di luar dari ranahnya. Oleh karenanya, diperlukan transformasi fokus dari Blue Economy guna dapat menciptakan economic growth yang berkelanjutan dengan income yang melimpah. Konsep penerapan Blue Economy di Indonesia mengintegrasikan dan mengharmonisasi kinerja dan hubungan dari 5 sektor, yang di antaranya Innovation and Technology Hal ini ditujukan sebagai teknik-teknik mengelola perikanan atau marikultur agar bisa menjadi lebih efisien dan memproduksi ikan lebih banyak dari sebelumnya. Hal ini selaras dengan konsep yang ditawarkan Blue Economy yaitu melakukan pengelolaan perikanan namun tetap memperhatikan dan menjaga kelestarian ekosistem dan lingkungan. Dengan inovasi dan teknologi yang baru, diharapkan mampu memperkaya sumber daya alam dan memproduksi hasil laut yang melimpah (Sari & Muslimah, 2020). Ecosystem and environment sustainability Blue Economy memastikan agar pembangunan infrastruktur di pesisir pantai tidak membahayakan lingkungan sekitar. Segala bentuk tindakan yang mengancam kestabilitasan laut harus diganti dengan tindakan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan karena sumber daya alam yang berasal dari laut merupakan produk yang terbatas atau limited sehingga tidak ada yang bisa menjamin eksistensi dari produk-produk hasil laut tersebut langgeng hingga ke masa depan (Sari & Muslimah, 2020). Alignments in fishermen and fish farmers Pengembangan ekonomi dari konsep Blue Economy tidak hanya ditujukan untuk meng-improve ekonomi makro, melainkan juga ekonomi mikro seperti perekonomian para nelayan dan para pembudidaya atau peternak ikan. pada ranah Blue Economy, improving the macro and micro economic is not the only focus, tetapi juga fokus terhadap kemakmuran atau prosperity masyarakat. Fishermen and fish farmers tidak hanya dibekali oleh kemampuan untuk menangkap, membudidayakan, berjualan, tetapi juga diajarkan bagaimana mereka mengembangkan usaha mereka dengan innovative techniques, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang baru (Sari & Muslimah, 2020). Government policy Dalam rangka agar bisa terlaksananya konsep Blue Economy, maka dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang berasal dari pemerintah. Hal ini ditujukan agar pengelolaan perikanan memiliki peraturan atau regulasinya tersendiri sehingga hal ini dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan meminimalisasi segala bentuk tindakan yang merugikan biota dan ekosistem laut. Setidaknya terdapat 3 kebijakan terkait pengelolaan perikanan yang harus dibuat oleh pemerintah (Kementerian PPN & BAPENAS, 2014). Input control, yaitu kebijakan yang mengatur terkait fisheries management areas dan barang-barang yang diizinkan untuk mengambil ikan. Output control, yaitu regulasi yang mengatur terkait jumlah ikan yang boleh ditangkap dan pemanfaatan ikan. Technical measures, yaitu regulasi yang mengatur terkait metode-metode pengambilan ikan yang diizinkan (Sari & Muslimah, 2020). Research and development Kegiatan research and development merupakan upaya dalam mencari jalan keluar berupa innovative techniques yang selaras dengan prinsip yang ditawarkan Blue Economy. Hasil dari kegiatan research and development akan lebih lebih apabila penelitian dilakukan dengan asas terbuka, sehingga Fishermen and Fisher farmers mampu mengaplikasikan innovative techniques yang bisa menunjang perekonomian mereka sekaligus preserving the ecosystem and environment (Sari & Muslimah, 2020). Baca lainnya: Indonesia Menerapkan Blue Economy, Sudah Saatnya? Blue Economy‚Äôs Climate Change Strategic Implementation Dalam pengaplikasiannya, Blue Economy memiliki 4 langkah dalam mewujudkan pengelolaan laut yang berkelanjutan dan pemberantasan perubahan iklim sesuai kaidah yang telah ditentukan SDGs. Identifikasi permasalahan (issues identification) Langkah paling fundamental dalam merincikan isu perubahan iklim apa yang menjadi masalah sehingga membutuhkan pengaplikasian Blue Economy. Memfokuskan pada area tertentu (making focal areas), Memprioritaskan area tertentu seperti efisiensi energi, keanekaragaman hayati laut, kelestarian ekosistem laut, pembangunan infrastruktur pesisir pantai yang ramah lingkungan, restorasi ekosistem, dan formulasi regulasi atau kebijakan (Sarker et al., 2019) Melakukan Aksi Melakukan aksi dalam kaidah Blue Economy harus selaras dengan SDGs poin ke-13, aksi iklim (climate action), dan poin ke-14, kehidupan di bawah laut (life below water). Mengidentifikasi masalah utama, merupakan cara yang paling utama agar prosespenerapan kebijakan Blue Economy dapat berjalan dengan lancar. Memperbaiki edukasi dan kapasitas SDM, teredukasinya para nelayan dan masyarakat pesisir pantai akan membuat pengelolaan ekosistem laut menjadi terjaga dan berkelanjutan. Ketiga, pengaplikasian teknologi ramah lingkungan, teknologi pengelolaan ekosistem laut yang sesuai (proper) akan membuat tiga kali lipat keuntungan yaitu kelestarian lingkungan, pendapatan yang maksimal, dan pasokan pangan yang memadai. Pengaplikasian teknologi ramah lingkungan teknologi pengelolaan ekosistem laut yang sesuai akan membuat tiga kali lipat keuntungan yaitu kelestarian lingkungan, pendapatan yang maksimal, dan pasokan pangan yang memadai. Mengintensifikasi pendanaan manajemen laut, memprioritaskan penyaluran dana ke pengelolaan laut akan semakin membawa ke sustainable Blue Economy itu sendiri. Kelima, memperketat regulasi pengelolaan laut, output dari semakin ketatnya regulasi dan pengawasan pemerintah dalam mengelola laut adalah kondisi laut yang sehat, produktif, dan aman dari ancaman. Investasi sistem pengatur iklim. Pembuatan kebijakan, kebijakan dalam hal ini harus multi-level approaches, yaitu harus menyertakan kesatuan tujuan regional (Asia Tenggara), menjadikan agenda nasional, dan mengidentifikasi keanekaragaman isu yang berdampak kepada masyarakat. Kolaborasi dengan pihak luar. Melakukan riset terkait tata kelola laut, riset yang baik akan menciptakan suatu terobosan baru dalam memanajemen laut yang berkelanjutan (Sarker et al., 2019). Mencapai tujuan Melakukan langkah-langkah di atas dengan saksama akan mengarahkan kita kepada Sustainable Blue Economy yang memiliki output meminimalisasi dampak perubahan iklim dan terciptanya ketahanan pangan. Kesimpulan Indonesia merupakan negara maritim dengan kepemilikan potensi ekonomi dan sumber daya alam laut yang melimpah. Kehadiran akan perubahan iklim telah menyebabkan resesi dan menurunnya pendapatan ekonomi Indonesia yang signifikan, kesejahteraan masyarakat menurun, serta kondisi kesehatan ekosistem laut yang terancam. Oleh karenanya, dibutuhkan penerapan kebijakan Blue Economy, yaitu konsep pembangunan ekonomi nasional namun tetap memperhatikan aspek sosial dan ekologi sehingga tetap berorientasi kepada kemakmuran masyarakat dan tidak menyebabkan degradasi lingkungan. Terstrukturnya konsep Blue Economy dari prinsip fundamentalnya dan m